JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Jambi setelah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), memperkuat tata kelola anggaran, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Plt Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, mengatakan rekomendasi Banggar merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.

Menurutnya, setiap catatan yang disampaikan merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD terkait.

“Rekomendasi Banggar merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD,” sebutnya.

“Harapannya, seluruh catatan dan masukan ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ujar Feny.

Perencanaan Anggaran OPD Diminta Lebih Tepat Sasaran

Salah satu sorotan utama Banggar ditujukan kepada TAPD agar memperkuat proses perencanaan anggaran.

DPRD meminta setiap OPD menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.

Banggar juga meminta seluruh perangkat daerah lebih tertib dalam penyampaian laporan dengan mengikuti format yang telah ditentukan agar proses evaluasi berjalan lebih efektif.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian

Pada sektor pendidikan, Banggar meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, terutama penyediaan meja dan kursi bagi tingkat SD dan SMP.

DPRD juga mendorong evaluasi terhadap sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik serta meminta pemerintah menyiapkan pembangunan ruang kelas baru di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk.

Sementara di sektor kesehatan, Banggar menyoroti kualitas pelayanan di RSUD H. Abdul Manap dan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.

Pemerintah daerah diminta memperkuat fasilitas kesehatan serta menambah ketersediaan dokter spesialis agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Program Kampung Bahagia hingga Satpol PP Ikut Dievaluasi

Banggar juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Kampung Bahagia yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak.

DPRD meminta program tersebut benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperkuat dukungan anggaran untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, Satpol PP Kota Jambi turut menjadi perhatian dalam rekomendasi Banggar.

DPRD meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan organisasi tersebut sebagai bagian dari peningkatan pembinaan dan pengawasan internal.

Dorong Digitalisasi Pajak dan Penataan Aset Daerah

Pada sektor pendapatan daerah, Banggar meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memperbaiki pengelolaan retribusi serta memperbarui basis data pajak daerah.

Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD mendorong sistem pengelolaan pajak berbasis digital agar potensi pendapatan daerah dapat lebih maksimal.

Sementara itu, BPKAD diminta melakukan inventarisasi aset pemerintah daerah secara menyeluruh, termasuk mempercepat penyelesaian aset yang akan menjadi penyertaan modal bagi Perumda Tirta Mayang.

Transparansi data aset juga menjadi perhatian agar tidak terjadi perbedaan informasi dalam pembahasan maupun pengelolaan aset daerah.

Infrastruktur dan Sampah Jadi Sorotan

Di bidang lingkungan hidup, Banggar meminta Dinas Lingkungan Hidup memperkuat pengelolaan sampah, termasuk melengkapi fasilitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

DPRD juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya.

Untuk sektor infrastruktur, Banggar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) mendapatkan dukungan anggaran yang memadai serta memperketat pengawasan pembangunan agar setiap pekerjaan memenuhi standar kualitas.

Feny menegaskan seluruh rekomendasi tersebut bukan hanya menjadi catatan administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

“Seluruh rekomendasi ini bukan sekadar catatan evaluasi, tetapi menjadi masukan konstruktif agar pelaksanaan APBD ke depan semakin akuntabel, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mempercepat pembangunan kolam retensi di kawasan Pall V, Kecamatan Kota Baru, sebagai langkah strategis mengurangi ancaman banjir di wilayah Sistem Asam yang selama ini menjadi salah satu titik rawan genangan.

Wali Kota Jambi, Maulana saat meninjau langsung progres pembangunan, Minggu 26 Juli 2026, mengatakan percepatan pekerjaan saat ini difokuskan pada pengerukan area kolam serta penyelesaian jembatan penghubung dari kawasan Keyokos menuju Pall V.

“Yang terus kita percepat saat ini adalah pengerukan tanah. Selain itu, pembangunan jembatan penghubung Keyokos menuju Pall V juga berjalan. Panjang jembatan sekitar 90 meter dan tiang bor atau bore pile sudah terpasang,” ujar Maulana.

Menurutnya, perkembangan proyek menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Jika beberapa waktu lalu akses menuju lokasi masih sulit dilalui, kini kawasan proyek mulai terbuka sehingga proses pembangunan dapat dipantau lebih mudah.

Maulana berharap seluruh tahapan pembangunan dapat selesai sesuai target sehingga kolam retensi sudah mampu berfungsi ketika musim penghujan kembali tiba.

“Kita berharap musim penghujan tahun depan kolam retensi ini sudah dapat bekerja maksimal menampung air, sehingga potensi banjir di kawasan Sistem Asam bisa ditekan,” katanya.

Meski progres terus berjalan, Maulana mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan yang membutuhkan percepatan.

Salah satunya pengerukan kolam yang membutuhkan tambahan alat berat agar volume pekerjaan dapat meningkat.

Sementara untuk pembangunan jembatan, proses pengerjaan harus mengikuti standar teknis, termasuk waktu tunggu setelah pengecoran beton agar struktur memiliki kekuatan sesuai perencanaan.

Pemkot Jambi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas pembangunan, terutama akibat debu dan mobilisasi alat berat selama pekerjaan berlangsung.

“Kami memahami ada ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Namun pembangunan ini merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi persoalan banjir. Kami terus berupaya agar pekerjaan selesai secepat mungkin dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelas Maulana.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, kawasan kolam retensi Pall V juga dirancang memiliki nilai tambah sebagai ruang publik baru bagi masyarakat Kota Jambi.

Rencananya, kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas jogging track yang dapat dimanfaatkan warga untuk berolahraga maupun menikmati ruang terbuka hijau.

Dengan konsep tersebut, kolam retensi Pall V tidak hanya menjadi penampung air saat curah hujan tinggi, tetapi juga diharapkan menjadi kawasan rekreasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Pemerintah Kota Jambi berharap keberadaan infrastruktur ini mampu memberikan solusi berkelanjutan terhadap persoalan banjir sekaligus menghadirkan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikelola PT Hutama Karya (Persero), Kamis 16 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung serta Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi yang menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatra.

Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan penyelesaian infrastruktur jalan tol sebagai penggerak mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi regional.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Musi Banyuasin M. Toha, Kepala BBPJN Sumatra Selatan Panji Krisna Wardana, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang, jajaran Direksi Hutama Karya, serta sejumlah pejabat terkait.

Gibran Apresiasi Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatra

Dalam kunjungannya, Gibran menerima paparan terkait perkembangan pembangunan kedua ruas tol tersebut sekaligus melihat langsung kondisi konstruksi di lapangan.

Wapres mengapresiasi progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, khususnya ruas Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi yang terus mengalami perkembangan.

Menurutnya, percepatan pembangunan harus terus dilakukan agar manfaat infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

“Percepatan pembangunan yang telah dilakukan, khususnya pada Jembatan Musi V, menunjukkan perkembangan yang baik. Terakhir saya berkunjung pada September 2025, dan hari ini kembali pada Juli 2026 untuk melihat perkembangan yang telah dicapai,” ujar Gibran.

Progres Tol Palembang-Betung Capai 85,54 Persen

Jalan Tol Palembang-Betung memiliki panjang total 69,19 kilometer yang terbagi dalam tiga seksi.

Rinciannya:

• Seksi 1 Palembang-Rengas sepanjang 21,5 kilometer
• Seksi 2 Rengas-Pangkalan Balai sepanjang 33 kilometer
• Seksi 3 Pangkalan Balai-Betung sepanjang 14,69 kilometer

Hingga saat ini, progres konstruksi ruas tersebut telah mencapai 85,54 persen, sedangkan progres pembebasan lahan mencapai 88,43 persen.

Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proyek ini adalah Jembatan Musi V, yang menjadi struktur utama penghubung pada ruas tol tersebut.

Tol Betung-Tempino-Jambi Jadi Penghubung Sumsel dan Jambi

Selain meninjau Tol Palembang-Betung, Gibran juga melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi.

Ruas tol ini memiliki panjang total 170,73 kilometer yang terbagi menjadi tiga seksi utama:

• Seksi 1 Betung-Tungkal Jaya sepanjang 62,38 kilometer
• Seksi 2 Tungkal Jaya-Bayung Lencir sepanjang 54,32 kilometer
• Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness sepanjang 52,59 kilometer

Sebagian ruas telah beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat, sementara pembangunan seksi lainnya terus dilanjutkan untuk memperkuat konektivitas menuju Provinsi Jambi.

Jika seluruh ruas selesai dan beroperasi penuh, Tol Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi akan membentuk jalur strategis yang menghubungkan Sumatra Selatan dan Jambi secara lebih cepat dan efisien.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatra

Kehadiran jalan tol tersebut diproyeksikan mampu memangkas waktu perjalanan dibandingkan jalur nasional yang selama ini digunakan masyarakat.

Selain mempercepat mobilitas kendaraan pribadi, jalan tol ini juga diharapkan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan logistik, membuka akses menuju kawasan industri, pelabuhan, pusat produksi, serta berbagai pusat ekonomi lainnya.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, memastikan pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan kedua ruas tol tersebut sesuai target.

“Arahan dan dukungan Bapak Wakil Presiden semakin memperkuat komitmen Hutama Karya untuk menuntaskan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung dan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi sesuai target,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, penyelesaian proyek tersebut akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas Sumatra Selatan dan Jambi, mempercepat arus logistik, serta menciptakan peluang ekonomi baru di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatra.

Hutama Karya bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya menjaga pasokan air bersih bagi puluhan ribu pelanggan terus dilakukan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi.

Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah pembangunan turap di kawasan Intake Aurduri yang menjadi titik vital penyadapan air baku dari Sungai Batanghari.

Pembangunan tersebut ditinjau langsung oleh Perumda Tirta Mayang bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI dalam kunjungan lapangan yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pekerjaan pembangunan turap yang dirancang guna melindungi kawasan intake dari ancaman abrasi dan longsor akibat pengikisan tebing Sungai Batanghari.

Jadi Sumber Air Baku untuk 106 Ribu Warga

Direktur Teknik Perumda Tirta Mayang, Eri Suganda, mengatakan Intake Aurduri merupakan salah satu infrastruktur paling penting dalam sistem penyediaan air minum Kota Jambi.

Fasilitas tersebut menyuplai air baku ke sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA), yakni IPA Aurduri 2, IPA Aurduri 3, IPA Aurduri 4, serta IPA Perumnas Aurduri.

Secara keseluruhan, layanan dari fasilitas tersebut menjangkau sekitar 26.500 sambungan rumah atau setara lebih dari 106 ribu jiwa di Kota Jambi.

“Karena memiliki peran yang sangat vital, perlindungan terhadap kawasan intake harus menjadi prioritas agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan,” ujarnya.

Abrasi Sungai Jadi Ancaman Serius

Menurut Eri, pembangunan turap dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi tebing sungai yang mengalami pengikisan akibat arus Sungai Batanghari.

Jika tidak ditangani, abrasi berpotensi mengancam keamanan fasilitas penyadapan air baku yang menjadi tulang punggung distribusi air bersih bagi masyarakat.

Turap yang dibangun nantinya berfungsi memperkuat struktur tebing, mencegah longsor, serta menjaga keberlangsungan operasional intake dalam jangka panjang.

Pelaksanaan proyek strategis tersebut juga mendapat pendampingan dari Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Jambi.

Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai aturan, transparan, dan memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain Perumda Tirta Mayang dan BWSS VI, pembangunan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi V DPR RI, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, DPRD Provinsi Jambi hingga DPRD Kota Jambi.

Menjaga Air Bersih untuk Masa Depan

Eri menegaskan bahwa menjaga Intake Aurduri bukan hanya soal melindungi aset infrastruktur, tetapi juga menjaga keberlangsungan layanan dasar masyarakat.

Menurutnya, keberadaan intake tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan kebutuhan air bersih warga Kota Jambi tetap terpenuhi setiap hari.

“Menjaga Intake Aurduri berarti menjaga keberlangsungan pelayanan air minum bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang telah membantu sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik demi pelayanan yang aman dan berkelanjutan,” katanya.

Dengan pembangunan turap tersebut, Perumda Tirta Mayang berharap sistem penyediaan air baku di Kota Jambi semakin terlindungi dari ancaman kerusakan lingkungan sekaligus mampu menjaga kualitas layanan bagi pelanggan dalam jangka panjang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Kampung Bahagia yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Jambi mulai menunjukkan hasil nyata di tingkat lingkungan warga.

Sejumlah pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat telah terealisasi, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan sistem keamanan lingkungan, hingga penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan program tersebut, para Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, menggelar syukuran bersama pada Sabtu 20 Juni 2026.

Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum penyerahan hasil pelaksanaan Program Kampung Bahagia secara simbolis oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha kepada para ketua RT penerima manfaat.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Jambi juga meluncurkan Program Operator Pengumpulan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) sebagai bagian dari transformasi tata kelola persampahan di tingkat lingkungan.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan konsep pembangunan yang dijalankan saat ini menitikberatkan pada partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga tingkat RT.

Menurutnya, Program Kampung Bahagia dirancang untuk memastikan seluruh lingkungan permukiman memperoleh akses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga masing-masing.

“Pada tahap pertama tahun ini, sebanyak 796 RT di Kota Jambi menjalankan Program Kampung Bahagia. Program ini menjadi instrumen agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Maulana.

Infrastruktur hingga CCTV Jadi Prioritas

Maulana mengungkapkan sejumlah hasil pembangunan yang telah direalisasikan melalui Program Kampung Bahagia di berbagai wilayah Kota Jambi.

Beberapa di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur lingkungan, pemasangan kamera pengawas (CCTV), pengadaan tenda dan kursi untuk kegiatan masyarakat, hingga pembangunan pendopo yang dapat dimanfaatkan warga.

Selain itu, program kebersihan lingkungan juga terus diperkuat melalui pengadaan armada pengangkut sampah berbasis masyarakat.

Di Kelurahan Simpang IV Sipin, misalnya, sebanyak 10 unit gerobak motor telah disiapkan untuk mendukung pengangkutan sampah secara bertahap langsung dari rumah warga.

“Pembangunan yang dilakukan bukan hanya fisik, tetapi juga membangun budaya gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya,” katanya.

OPBM Didorong Jadi Solusi Pengelolaan Sampah

Peluncuran Program Operator Pengumpulan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) menjadi salah satu langkah baru yang diperkenalkan Pemkot Jambi dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi juga mendorong warga mulai membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga sehingga ke depan memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Warga Rasakan Manfaat Langsung

Sejumlah ketua RT mengaku manfaat Program Kampung Bahagia mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ketua RT 17 Kelurahan Simpang IV Sipin, Suryo Widodo, menilai program tersebut menjadi solusi percepatan pembangunan di tingkat lingkungan yang selama ini sering menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurutnya, berbagai kebutuhan warga kini dapat direalisasikan lebih cepat melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua RT 01 Kelurahan Murni, Jusmiati, mengatakan perbaikan drainase dan peningkatan kualitas jalan lingkungan menjadi manfaat yang paling dirasakan warga.

“Drainase menjadi lebih lancar dan kondisi jalan lingkungan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Warga tentu berharap program ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Realisasi Tahap Pertama Capai 100 Persen

Pada tahap pertama pelaksanaan Program Kampung Bahagia di Kelurahan Simpang IV Sipin, sebanyak 17 RT terlibat dalam program tersebut.

Fokus utama pelaksanaan diarahkan pada peningkatan aspek kebersihan dan keamanan lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi menyebut realisasi program di wilayah tersebut telah mencapai 100 persen dan saat ini memasuki tahap penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

Dengan capaian tersebut, Pemkot Jambi berharap Program Kampung Bahagia dapat menjadi model pembangunan berbasis masyarakat yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat lingkungan terkecil di Kota Jambi.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi sejak Kamis dini hari 18 Juni 2026 kembali memicu banjir di kawasan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru.

Genangan air mulai muncul sekitar pukul 04.30 WIB dan baru berangsur surut menjelang pukul 09.00 WIB.

Sejumlah titik terdampak di antaranya kawasan Simpang 4 Jalan Lirik serta permukiman warga di RT 03 Kenali Asam Bawah.

Di beberapa lokasi, ketinggian air dilaporkan mencapai setinggi paha orang dewasa.

Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut masih menjadi salah satu titik langganan banjir di Kota Jambi, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.

Warga menyebut, sepanjang Juni saja banjir sudah terjadi hingga lima kali.

Warga menilai berulangnya banjir disebabkan oleh kondisi saluran air yang tidak lagi optimal.

Pendangkalan parit serta menyempitnya aliran anak sungai di sekitar permukiman diduga menjadi penyebab utama meluapnya air ke rumah warga.

Selain faktor drainase, pesatnya pembangunan perumahan di kawasan sekitar juga disebut memperburuk kondisi aliran air, sehingga mempercepat terjadinya genangan.

Genangan yang terjadi sejak pagi turut mengganggu aktivitas warga. Sekitar pukul 06.00 WIB, beberapa ruas jalan di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kemacetan akibat tingginya genangan air.

Sejumlah rumah warga juga terendam dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari mata kaki hingga paha orang dewasa.

Salah seorang warga, Hendri, mengatakan banjir di kawasan tersebut sudah terjadi berulang kali dan belum mendapat penanganan yang maksimal.

“Hujan mulai sekitar jam empat subuh sampai sekitar jam sembilan pagi. Ini sudah langganan banjir, bulan Juni saja sudah lima kali. Parit dan anak sungai sudah dangkal, bahkan pernah sampai tersumbat total,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan kawasan perumahan di sekitar Km 7 Kenali Asam Bawah turut membuat kondisi semakin rentan terhadap banjir.

“Sudah sering banjir, tapi sampai sekarang belum ada solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Warga lainnya, Anton, menyebut banjir kali ini lebih parah dibanding sebelumnya, terutama karena adanya pekerjaan pelebaran sungai yang belum rampung.

“Air mulai naik sekitar setengah lima subuh sampai jam sembilan pagi. Kali ini lebih parah, apalagi sejak ada pengerjaan pelebaran sungai yang belum selesai. Air sampai sedengkul orang dewasa,” jelasnya.

Menurutnya, sekitar 50 kepala keluarga di RT 03 Kenali Asam Bawah terdampak dalam kejadian tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus berulang di kawasan tersebut.

Normalisasi parit, perbaikan sistem drainase, serta penataan aliran sungai dinilai menjadi solusi mendesak untuk mengurangi risiko genangan saat musim hujan.(*)

MUARBAUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberlanjutan penerbangan Batik Air rute Jakarta–Muara Bungo kini mendapat jaminan dukungan dari empat daerah di wilayah barat Provinsi Jambi.

Pemerintah Kabupaten Bungo berhasil menggalang komitmen bersama Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Tebo untuk menjaga operasional Bandara Muara Bungo sebagai simpul transportasi udara regional.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dukungan penerbangan Batik Air di Bandara Muara Bungo yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Juni 202.

Kesepakatan itu disaksikan langsung Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Bungo Dedy Putra.

Langkah ini dinilai menjadi terobosan penting dalam menjaga keberlangsungan rute penerbangan Jakarta–Muara Bungo (PP), sekaligus memperkuat posisi Bandara Muara Bungo sebagai pintu masuk utama bagi wilayah barat Provinsi Jambi.

Bupati Bungo Dedy Putra mengatakan keberadaan Bandara Muara Bungo tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bungo, tetapi juga menjadi akses strategis bagi warga Sarolangun, Merangin, dan Tebo.

Karena itu, menurutnya, dukungan lintas daerah menjadi faktor penting untuk menjaga tingkat keterisian penumpang atau load factor penerbangan tetap stabil sehingga maskapai dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.

“Bandara Muara Bungo ini bukan hanya milik Kabupaten Bungo, tetapi menjadi aset bersama bagi wilayah barat Jambi. Dukungan dari Sarolangun, Merangin, dan Tebo menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa konektivitas udara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dedy Putra.

Ia menilai keberadaan penerbangan langsung menuju Jakarta akan memangkas waktu perjalanan masyarakat, pelaku usaha, investor, hingga aparatur pemerintah yang selama ini harus menempuh perjalanan darat dalam waktu cukup panjang untuk mengakses bandara besar di luar daerah.

Dengan semakin mudahnya akses transportasi udara, Dedy optimistis iklim investasi di wilayah barat Jambi akan semakin berkembang.

Sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, hingga pariwisata diperkirakan menjadi sektor yang paling diuntungkan dari meningkatnya konektivitas tersebut.

Selain itu, penerbangan reguler juga diyakini mampu mempercepat mobilitas barang dan jasa serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antarwilayah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Muara Bungo memastikan seluruh fasilitas pendukung penerbangan telah siap untuk menunjang operasional Batik Air.

Mulai dari aspek keselamatan penerbangan, pelayanan penumpang, hingga kesiapan teknis bandara disebut telah dipersiapkan untuk mendukung jadwal penerbangan reguler yang akan dijalankan maskapai.

Kesepakatan empat daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa Bandara Muara Bungo kini diposisikan sebagai infrastruktur strategis regional yang tidak hanya melayani satu kabupaten.

Melainkan menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan barat Provinsi Jambi.

Dengan dukungan bersama tersebut, harapan untuk menjadikan Bandara Muara Bungo sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Jambi semakin terbuka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, memaparkan perkembangan program pengendalian banjir yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi di hadapan delegasi Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Osaka Municipal Water Works Bureau (OMWB), Kamis 11 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana menjelaskan berbagai langkah strategis yang saat ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan, mulai dari normalisasi sistem drainase hingga pembangunan kolam retensi yang menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah daerah.

Menurut Maulana, proyek pengendalian banjir yang didukung JICA bersama Kementerian Pekerjaan Umum itu saat ini terus berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026.

Salah satu fokus utama program tersebut adalah pembangunan kolam retensi seluas sekitar 9 hektare yang berfungsi menampung limpasan air hujan sekaligus mengurangi beban aliran pada sistem drainase perkotaan.

“Proyek ini mencakup normalisasi anak Sungai Asam dan jaringan drainase perkotaan yang terhubung dari kawasan hulu hingga hilir menuju Sungai Batanghari,” ujar Maulana di hadapan delegasi Jepang.

Tujuannya agar aliran air lebih lancar dan mampu mengurangi genangan yang selama ini kerap terjadi.

Ia menjelaskan sejumlah saluran drainase yang sebelumnya berukuran kecil kini telah diperlebar sehingga kapasitas aliran air meningkat secara signifikan.

Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya titik-titik banjir, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk yang selama ini menjadi langganan genangan saat hujan deras.

Menurut Maulana, pengendalian banjir tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur utama, tetapi juga dilakukan secara terintegrasi dari kawasan hulu hingga hilir.

“Drainase yang sebelumnya sempit kita perbesar sehingga aliran air dari hulu menjadi lebih lancar. Dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat karena beberapa kawasan yang sebelumnya sering terdampak banjir kini mengalami penurunan genangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan rencana pengembangan kawasan kolam retensi menjadi ruang publik dan destinasi wisata baru Kota Jambi.

Kolam retensi tersebut nantinya akan diberi nama Telago Kajang Lako dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti jogging track sepanjang 1,4 kilometer yang mengelilingi kawasan danau buatan tersebut.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendalian banjir, kawasan itu diharapkan menjadi ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas olahraga dan rekreasi.

Maulana menyampaikan apresiasi kepada JICA yang selama ini turut mendukung berbagai program pembangunan di Kota Jambi, termasuk proyek pengendalian banjir yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami berterima kasih atas dukungan JICA yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian PUPR dalam upaya mengatasi persoalan banjir. Program ini sangat penting karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan JICA menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi.

Mereka menilai proyek pengendalian banjir yang dilakukan secara terintegrasi memiliki potensi besar meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Paparan yang disampaikan Wali Kota Jambi tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan delegasi Jepang yang juga membahas kerja sama sektor air bersih bersama Perumda Tirta Mayang.

Namun, proyek pengendalian banjir dan pembangunan Telago Kajang Lako menjadi salah satu perhatian utama karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali menjadi perhatian di Kota Jambi.

Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan terlihat mengular hingga memakan badan jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik strategis.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga memicu keluhan masyarakat yang merasa aktivitas sehari-hari menjadi terganggu akibat padatnya kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan bahan bakar.

Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Jambi Maulana mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) guna mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Menurut Maulana, persoalan antrean BBM sebenarnya bukan masalah baru.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya pernah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengendalikan antrean kendaraan di SPBU yang saat itu dinilai cukup efektif mengurangi kepadatan.

Namun kini, gejala serupa kembali muncul dan bahkan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap mobilitas masyarakat.

“Dulu kita pernah memiliki satgas yang menangani persoalan antrean SPBU. Sekarang kondisi serupa kembali terjadi dan menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Karena itu saya sudah meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membahas langkah yang perlu dilakukan,” ujar Maulana.

Razia Kembali Jadi Opsi

Pemkot Jambi tidak menutup kemungkinan mengaktifkan kembali pola penertiban seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

Namun, menurut Maulana, langkah tersebut harus dikaji secara matang agar tidak memunculkan persoalan baru di lapangan.

Ia menilai pembatasan antrean di satu lokasi justru berpotensi memindahkan penumpukan kendaraan ke SPBU lainnya.

“Kita akan membahas apakah perlu dilakukan penertiban seperti sebelumnya. Tetapi jumlah kendaraan yang mengantre saat ini cukup banyak. Kalau hanya dibatasi di beberapa SPBU, bisa saja antreannya berpindah ke lokasi lain,” katanya.

Disparitas Harga Dinilai Jadi Pemicu

Maulana menilai salah satu akar persoalan yang menyebabkan antrean panjang adalah adanya selisih harga yang cukup besar antara jenis bahan bakar tertentu.

Perbedaan harga tersebut membuat masyarakat lebih memilih BBM tertentu sehingga terjadi konsentrasi kendaraan pada SPBU yang menyediakan produk tersebut.

“Persoalan utamanya berkaitan dengan disparitas harga. Karena selisih harga yang cukup besar, masyarakat cenderung memilih jenis BBM tertentu dan akhirnya terjadi penumpukan kendaraan,” jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin mengambil kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat sebagai konsumen.

Karena itu, setiap langkah yang akan diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas.

Pemantauan Terus Dilakukan

Pemkot Jambi bersama instansi terkait saat ini masih memantau perkembangan situasi di lapangan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan solusi yang diterapkan nantinya tidak hanya mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga menjaga kenyamanan masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi di Kota Jambi.

Pemerintah berharap koordinasi dengan pihak terkait dapat menghasilkan formulasi yang mampu menekan kemacetan tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar.(*)