SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Semangat gotong royong masyarakat Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, menghasilkan sebuah capaian infrastruktur yang jarang terjadi.

Sebuah jembatan sepanjang 62 meter berdiri megah di atas swadaya warga dengan nilai pembangunan mencapai sekitar Rp1,5 miliar tanpa bergantung pada pendanaan pemerintah.

Jembatan yang diberi nama Bentari (Betung–Batanghari) itu dibangun secara swakelola selama kurang lebih enam bulan dan kini menjadi akses utama yang menghubungkan mobilitas masyarakat antarwilayah.

Kepala Desa Betung, M. Ripa’i, yang memimpin langsung proses pembangunan tersebut menjelaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat, baik dari sisi pendanaan maupun tenaga kerja.

Jembatan dengan lebar 4 meter itu tidak hanya menjadi penghubung fisik, tetapi juga memiliki nilai historis.

Nama “Bentari” dipilih sebagai singkatan Betung–Batanghari sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah wilayah yang dahulu pernah menjadi bagian dari Kabupaten Batanghari.

“Ini bukan sekadar jembatan, tetapi juga pengingat sejarah kami. Dulu wilayah ini bagian dari Batanghari, karena itu kami sepakat menamainya Jembatan Bentari,” ujar M. Ripa’i.

Menurutnya, keberadaan jembatan ini memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Akses menuju sekolah, layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian kini menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Jembatan Bentari juga membuka jalur konektivitas baru yang mengarah ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kondisi ini dinilai memperkuat hubungan ekonomi antarwilayah yang sebelumnya terhambat keterbatasan infrastruktur.

Lebih jauh, jembatan tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat wilayah sekitar masih didominasi kawasan gambut yang rawan terbakar saat musim kemarau.

“Jembatan ini juga sangat penting untuk akses evakuasi dan mobilitas saat kondisi darurat, terutama ketika terjadi karhutla,” tambahnya.

Keberhasilan pembangunan berbasis swadaya masyarakat ini mendapat perhatian dari Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno.

Ia turun langsung ke lokasi untuk meninjau sekaligus meresmikan penggunaan jembatan tersebut, Kamis 11 Juni 2026.

Bupati yang akrab disapa BBS itu memberikan apresiasi tinggi terhadap kekompakan warga Desa Betung.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Bentari menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak selalu harus bergantung pada anggaran pemerintah.

“Ini contoh luar biasa. Ketika masyarakat bersatu dan memiliki semangat gotong royong yang kuat, infrastruktur besar seperti ini bisa diwujudkan tanpa harus menunggu APBD,” ujar BBS.

Ia menilai model pembangunan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Muaro Jambi dalam mengoptimalkan potensi dan kekuatan sosial masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah.

Peresmian jembatan tersebut disambut antusias warga setempat. Banyak masyarakat menilai kehadiran Jembatan Bentari telah mengubah aktivitas harian mereka, terutama dalam mempercepat mobilitas ekonomi dan sosial.

Dengan beroperasinya jembatan ini, Desa Betung kini memiliki infrastruktur penghubung baru yang tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga menjadi simbol kuatnya solidaritas dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo menegaskan belum menerima laporan maupun permohonan resmi terkait rencana penggunaan jalan program TMMD oleh PT Montd’or Oil Tingkal Ltd di Kecamatan Tebo Ilir.

Pelaksana Tugas Kepala PUPR Tebo, Moch Adrian, menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan koordinasi dari perusahaan terkait aktivitas yang akan memanfaatkan infrastruktur tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan yang masuk. Jika jalan itu akan digunakan untuk kepentingan perusahaan, seperti pemasangan pipa, seharusnya ada pemberitahuan dan izin resmi,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan jalan yang dibangun melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak swasta.

Diperlukan kejelasan regulasi serta mekanisme perizinan yang harus dipatuhi sebelum aktivitas dilakukan.

PUPR Tebo, kata dia, akan terlebih dahulu menelusuri aturan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun provinsi, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait polemik tersebut.

“Kami akan cek regulasi yang ada, apakah penggunaan jalan itu diperbolehkan dan bagaimana prosedurnya,” jelasnya.

Selain aspek perizinan, Adrian juga menyinggung potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika infrastruktur tersebut digunakan untuk kegiatan industri berskala besar.

Namun demikian, ia menilai hal tersebut masih belum bisa dipastikan karena belum ada kejelasan terkait proyek yang akan dijalankan, termasuk jalur pipa yang direncanakan.

“Kalau proyeknya besar tentu ada potensi PAD, tapi sampai sekarang detail kegiatannya juga belum jelas,” katanya.

Di sisi lain, ia menduga aktivitas di lapangan kemungkinan sudah diketahui masyarakat setempat.

Meski begitu, persoalan seperti sosialisasi dan kompensasi lahan dinilai berpotensi menjadi sumber masalah.

“Biasanya masyarakat sudah tahu kalau ada aktivitas. Tapi seringkali persoalan muncul di ganti rugi yang belum tuntas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika proyek tersebut melintasi lahan warga, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk pemberian kompensasi secara adil.

“Kalau menyangkut lahan masyarakat, tentu harus ada penyelesaian yang jelas agar tidak menimbulkan konflik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adrian menekankan bahwa keputusan akhir juga bergantung pada penerimaan masyarakat.

Ia berharap setiap proyek yang masuk ke wilayah tersebut benar-benar memberikan manfaat tanpa merugikan warga.

“Yang terpenting, semua harus sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, rencana penggunaan jalan TMMD oleh pihak perusahaan sebelumnya telah memicu penolakan dari sejumlah warga di Kecamatan Tebo Ilir.

Penolakan tersebut dipicu kekhawatiran terhadap dampak lingkungan serta belum tuntasnya persoalan ganti rugi lahan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi jalan rusak di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, memicu aksi protes warga pada Senin (30/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi memastikan perbaikan jalan akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Maret 2026.

Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi, Anjar Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan pada Kamis (26/3/2026) untuk menindaklanjuti laporan warga yang masuk pada 22 Maret.

Kunjungan tersebut melibatkan kepala desa, kepala UPTD, operator alat berat, dan perwakilan warga.

“Pihak kami mencoba berkoordinasi dengan koordinator aksi, Mulyadi, namun beliau tidak dapat hadir karena kegiatan di Desa Ladang Panjang dan meminta pertemuan dilakukan saat aksi berlangsung,” jelas Anjar.

Berdasarkan peninjauan, sejumlah alat berat saat ini masih difokuskan di Desa Ladang Panjang, termasuk motor grader dan vibrator roller.

Satu unit backhoe loader sempat dipindahkan ke Mestong untuk mendukung posko teknis Lebaran.

Meski demikian, PUPR menegaskan perbaikan jalan di Talang Belido menjadi prioritas sejak awal bulan puasa.

“Pengerjaannya kami rencanakan dimulai setelah beberapa titik di Ladang Panjang selesai, dijadwalkan hingga 2 April 2026,” ujar Anjar.

Sebagai langkah awal, pada Senin (30/3/2026), satu unit backhoe loader akan dimobilisasi kembali melalui Talang Belido dan akan digunakan untuk perbaikan sementara di ruas jalan yang menjadi titik aksi warga.

Perbaikan menyeluruh akan dilakukan setelah seluruh alat berat selesai bertugas di Ladang Panjang.

Pemerintah desa bersama perangkat setempat juga melibatkan pemuda untuk mendata kendaraan angkutan perkebunan, khususnya sawit, yang melintasi jalan desa.

Data ini akan digunakan sebagai dasar mediasi dengan perusahaan perkebunan agar ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan.

Langkah-langkah ini diharapkan meredam aksi warga sekaligus menjadi solusi jangka pendek sebelum perbaikan permanen dilaksanakan.

Warga Talang Belido berharap janji perbaikan ini benar-benar direalisasikan. Jalan yang rusak selama ini mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, dan mobilitas sehari-hari.

“Semoga perbaikan jalan segera dilakukan agar aktivitas warga tidak terganggu lagi,” kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin M. Syukur melakukan kunjungan kerja intensif di Desa Sri Sembilan, Kecamatan Tabir Timur, Jumat (6/3/2026), dalam rangka Safari Ramadan dan peringatan Nuzulul Qur’an 17 Ramadan 1447 Hijriah.

Kunjungan ini sekaligus bagian dari program prioritas “Bupati Ngantor di Kecamatan”, di mana Bupati bermalam untuk memantau langsung kondisi masyarakat dan pembangunan di daerah perbatasan.

Didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, Wakil Ketua DPRD Herman Effendi, Sekda Zulhifni, serta seluruh kepala OPD, Bupati menegaskan komitmennya membangun infrastruktur meski menghadapi keterbatasan anggaran.

Dalam sambutannya di Masjid Al Barokah, Bupati menyebut adanya pemotongan anggaran hingga Rp240 miliar pada tahun 2026.

Hal ini berdampak pada penanganan jalan sepanjang lebih dari 1.000 km di Kabupaten Merangin.

“Persoalan jalan di Tabir Timur memang berat. Meski anggaran dipotong, pemerintah tetap bertanggung jawab. Tahun 2026 tetap ada pembangunan jalan, dan saya sudah minta Kadis PU menambah titik-titik tertentu agar akses masyarakat lancar,” ujar Bupati.

Sebagai solusi, Pemkab Merangin menyiapkan alat berat berupa dua unit Grader dan dua unit Bomag untuk memastikan jalan tetap fungsional, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga.

Selain infrastruktur, Bupati juga menyoroti pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Di bidang pendidikan, Pemkab menyediakan beasiswa kuliah, bantuan perlengkapan sekolah untuk anak yatim dan kurang mampu, serta kursus bahasa asing gratis di tiap kecamatan.

Di bidang kesehatan, fasilitas RSUD Kolonel Abundjani ditingkatkan, dan kuota Jamkesda ditambah hingga 10.000 peserta.

Bupati meminta kepala desa aktif melakukan pendataan agar warga mudah mengakses layanan kesehatan.

Di bidang ekonomi dan keagamaan, Pemkab memberikan bantuan Rp100 juta untuk pesantren, subsidi bibit sawit, bantuan UMKM, dan dukungan bagi pegawai syarak.

Bupati juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga mendorong ekonomi desa.

“Kebutuhan telur, ayam, dan sayur besar. Saya minta BUMDes memanfaatkan peluang ini agar uang berputar di masyarakat kita,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan audiensi langsung dengan warga, buka puasa, bermalam, dan sahur bersama di Tabir Timur. Bupati menekankan pentingnya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Selain itu, Bupati menyerahkan bantuan CSR dari Bank Jambi dan BAZNAS berupa bantuan untuk tempat ibadah serta paket sembako bagi warga kurang mampu.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Akses jalan utama warga di Desa Simpang Semangko, Kabupaten Tebo, Jambi, berada dalam kondisi rawan longsor akibat lubang bekas tambang batu bara yang belum direklamasi.

Hingga Kamis (29/1/2026), kondisi jalan dilaporkan nyaris amblas dan mengancam keselamatan warga yang melintas setiap hari.

Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur keluar-masuk warga sekaligus akses vital untuk mengangkut hasil pertanian, terutama kelapa sawit.

Sekitar 3.000 hektare kebun sawit milik masyarakat setempat sangat bergantung pada jalur ini.

Jika jalan terputus, aktivitas ekonomi warga dipastikan lumpuh.

Kekhawatiran warga akhirnya sampai ke DPRD Kabupaten Tebo. Menindaklanjuti laporan itu, Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Sekretaris Komisi III DPRD Tebo, Liga Malisa, menilai kondisi jalan sudah sangat kritis dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Ia menyebut, struktur tanah di sisi jalan sudah tergerus dan berpotensi longsor sewaktu-waktu.

Menurutnya, pihak perusahaan tambang sempat mengusulkan pemindahan jalur jalan.

Namun usulan tersebut mendapat penolakan dari warga RT 17 Simpang Semangko karena dianggap memperpanjang jarak tempuh dan meningkatkan biaya angkut hasil kebun.

“Warga menolak pemindahan jalan karena berdampak langsung pada biaya operasional, terutama pengangkutan sawit,” jelasnya.

Sebagai langkah sementara, DPRD meminta agar aktivitas perusahaan dihentikan hingga tercapai kesepakatan dengan masyarakat.

DPRD juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk segera melakukan reklamasi bekas galian tambang yang berada dekat dengan badan jalan.

“Dalam aturan sudah jelas, reklamasi itu wajib. Harus ada penyangga tanah agar jalan tidak putus dan membahayakan warga,” tegas Liga.

Hal senada disampaikan Ketua RT 17 Simpang Semangko, Maman Syaputra. Ia menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya akses yang dimiliki warga.

Menurutnya, jika jalan sampai longsor, perekonomian masyarakat akan terhenti total.

Maman juga menyebut warga masih membuka ruang dialog, termasuk jika perusahaan membangun jalan secara permanen.

Namun ia menekankan, warga menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Eryanto, membenarkan adanya bekas galian tambang yang belum direklamasi dan posisinya sangat dekat dengan jalan warga.

Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui berita acara pemeriksaan dan rapat dengar pendapat (RDP).

Dari pihak perusahaan, Humas PT Anugerah Alam Andalas Andalan (A4), Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa saat ini perusahaan berada di bawah manajemen baru.

Ia menyebut manajemen lama sempat berhenti beroperasi akibat musibah, dan operasional baru kembali berjalan beberapa bulan terakhir.

“Kami masih dalam masa transisi manajemen. Izin operasi masih berlaku sampai 2028,” ujarnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, turun langsung meninjau progres pembangunan jalan di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kamis (15/1/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Dalam peninjauan itu, Bupati menegaskan pentingnya penyelesaian pekerjaan tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya dalam memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi warga desa.

“Saya berharap pembangunan ini selesai sesuai jadwal. Setelah rampung, mari kita jaga bersama agar jalan tetap dalam kondisi baik dan bisa digunakan dalam jangka panjang,” ujar Bambang.

Kehadiran kepala daerah disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga mengaku pembangunan jalan tersebut telah lama dinantikan karena menjadi akses utama menuju permukiman dan lahan pertanian.

Seorang warga menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya proyek tersebut. Ia menilai perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur desa menjadi bukti komitmen dalam pemerataan pembangunan.

Hal senada juga diungkapkan Maman, warga Talang Duku lainnya. Menurutnya, kondisi jalan yang sebelumnya kurang memadai sering menghambat aktivitas sehari-hari.

Kini, dengan adanya pembangunan, perjalanan menjadi lebih lancar dan aman.

Pembangunan jalan ini merupakan bagian dari kelanjutan program prioritas infrastruktur yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang sebelumnya dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menargetkan peningkatan konektivitas antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Dengan penguatan infrastruktur dasar seperti jalan desa, Pemkab Muaro Jambi optimistis mampu meningkatkan daya saing wilayah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)