JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan bahwa lahan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan belakangan menjadi sorotan publik memiliki dasar hukum yang jelas melalui Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang diterbitkan negara.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai klaim dan tudingan terkait status kepemilikan tanah di wilayah Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jambi yang juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan bahwa Pemprov Jambi memiliki dua Sertifikat Hak Pengelolaan yang telah tercatat secara resmi.

Kedua sertifikat tersebut berada di Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat dengan luas mencapai 1.876.060 meter persegi dan di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu seluas 519.946 meter persegi.

Menurut Ariansyah, setiap pihak yang mengklaim kepemilikan atas suatu bidang tanah wajib membuktikannya melalui dokumen hukum yang sah berupa sertifikat yang diterbitkan oleh negara.

Ia menegaskan bahwa dasar kepemilikan tanah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan informasi dalam aplikasi maupun dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah.

“Bukti kepemilikan tanah yang diakui adalah sertifikat resmi, bukan aplikasi,” tegasnya.

Ariansyah menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Dalam aturan tersebut, masyarakat yang masih memiliki bukti tanah berupa dokumen lama seperti girik, petuk, pipil maupun bukti hak adat diberikan waktu untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh sertifikat resmi.

Menurutnya, masa transisi yang diberikan pemerintah berlangsung selama lima tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan.

“Bukti tanah lama harus segera didaftarkan agar memperoleh legalitas yang sah. Setelah masa yang ditentukan berakhir, dokumen seperti girik, petuk, pipil maupun verponding tidak lagi menjadi bukti kepemilikan yang berdiri sendiri,” jelas Ariansyah.

Lebih lanjut, posisi hukum lahan milik Pemprov Jambi juga diperkuat oleh data resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebelumnya, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan permohonan data terkait alas hak tanah menyusul adanya aktivitas pembukaan lahan pada sebagian kawasan yang berada di atas HPL Nomor 03 Tahun 2007 di Kelurahan Kampung Singkep.

Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui surat resmi Nomor IP.01/152-16.07/IV/2025 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Egi Metri Wilda.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak ditemukan adanya hak atas tanah lain yang terbit di atas Sertifikat Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi Jambi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar yang memperkuat posisi hukum kepemilikan lahan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan adanya sertifikat resmi yang diterbitkan negara serta dukungan data dari instansi pertanahan, Pemprov Jambi menegaskan bahwa status lahan yang saat ini menjadi polemik memiliki landasan hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Jambi juga memastikan seluruh proses administrasi terkait pengelolaan lahan tersebut telah dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan apresiasi terhadap kinerja dan sinergi yang terbangun di lingkungan Pemerintah Kota Jambi saat menghadiri jamuan makan malam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jambi tahu 2026, di Aula Griya Mayang, Senin 1 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bima Arya menyoroti keharmonisan hubungan antara Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota, dan DPRD yang dinilainya menjadi modal penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Menurutnya, kekompakan para pemimpin daerah menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan hingga ke tingkat masyarakat.

“Kota Jambi menunjukkan contoh yang baik tentang bagaimana hubungan antara kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD dapat berjalan selaras. Situasi seperti ini penting karena berdampak langsung pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika hubungan antarpimpinan daerah berjalan harmonis, maka organisasi pemerintahan dapat bekerja lebih fokus dalam menjalankan program-program pembangunan.

Sebaliknya, apabila terjadi konflik di tingkat pimpinan, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke perangkat daerah dan pelaksanaan program di lapangan.

Selain menyoroti sinergi pemerintahan, Bima Arya juga mengapresiasi berbagai inovasi yang terus dihadirkan Pemerintah Kota Jambi.

Ia menilai sejumlah program yang dijalankan saat ini mulai memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut menyusun program, tetapi juga mampu menghadirkan harapan yang diwujudkan secara bertahap melalui kebijakan yang konkret.

Bima Arya mengaku setiap kunjungannya ke Kota Jambi selalu menemukan gagasan dan terobosan baru yang dikembangkan pemerintah daerah.

Hal itu menunjukkan adanya komitmen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa program yang mendapat perhatian di antaranya kegiatan retreat, Program Kampung Bahagia, serta berbagai inisiatif pembangunan lainnya yang dinilai memiliki dampak positif bagi warga.

Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan daerah tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menutup sambutannya, Bima Arya berharap semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan publik yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Jambi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Dampak pembangunan yang paling penting adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Saya melihat semangat itu terus tumbuh di Kota Jambi,” katanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi pada Minggu dini hari (22/3/2026) menyebabkan sebuah pagar rumah di kawasan Gang Kepinis I roboh dan menimpa mobil milik warga.

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB saat curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut.

Pemilik mobil, Nirmala, menyebutkan bahwa pagar tiba-tiba ambruk setelah tanah di sekitarnya menjadi lunak.

“Waktu itu hujan sangat deras, lalu pagar roboh dan langsung menimpa mobil,” ungkapnya.

Laporan kejadian diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi melalui layanan WhatsApp pada pukul 07.55 WIB.

Tak butuh waktu lama, tim langsung bergerak ke lokasi hanya empat menit setelah laporan masuk.

Dengan jarak tempuh sekitar 3,8 kilometer, petugas tiba di lokasi pukul 08.09 WIB dan segera melakukan proses evakuasi.

Operasi ini dipimpin oleh Danton 3 Mako Kasianto bersama tim gabungan yang terdiri dari enam personel.

Kepala Damkartan Kota Jambi, Mustari Affady, menegaskan bahwa respons cepat ini merupakan bagian dari komitmen pelayanan kepada masyarakat.

“Begitu laporan diterima, tim langsung kami kerahkan dengan peralatan lengkap untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan aman,” jelasnya.

Proses evakuasi dilakukan menggunakan berbagai peralatan seperti kendaraan operasional, tali penarik, hingga mesin jack hammer.

Petugas bekerja dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan tambahan pada kendaraan maupun risiko bagi lingkungan sekitar.

Dalam waktu sekitar 35 menit, mobil berhasil dibebaskan dari reruntuhan pagar tanpa adanya korban jiwa maupun luka.

Menurut Mustari, robohnya pagar diduga akibat kondisi tanah yang melemah setelah diguyur hujan intensitas tinggi, sehingga struktur bangunan tidak mampu bertahan.

Seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kerja “5T”, yakni Terencana, Terukur, Terarah, Terlayani, dan Tuntas.

Setelah memastikan situasi aman, tim Damkar kembali ke markas sekitar pukul 09.01 WIB.

Pihak Damkartan juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat cuaca ekstrem yang dapat memicu kerusakan struktur bangunan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pihak Rumah Sakit Arafah memberikan penjelasan resmi terkait robohnya tembok belakang rumah sakit yang menimpa dua rumah warga di RT 10, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, pada Senin (1/12/2025) sore.

Wakil Direktur/Bagian Umum dr. Liza, didampingi Direktur RS Arafah dr. Dian Fitri Rosetikarani, memastikan bahwa pihak rumah sakit bergerak cepat sejak pertama kali mengetahui insiden tersebut.

Menurut dr. Liza, pihak rumah sakit baru mengetahui kejadian itu tidak lama setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

“Sekitar pukul enam sore kami mengetahui ada bagian pagar yang roboh. Saat itu area parkir dan drainase belakang sedang tergenang banjir,” ungkapnya.

“Petugas rumah sakit sedang mengecek aliran air ketika terdengar suara ambruk,” jelasnya.

Begitu mengetahui tembok rubuh dan mengenai rumah warga, tim RS Arafah langsung mengevakuasi para korban.

“Prioritas kami adalah memastikan tidak ada korban jiwa. Ada warga yang mengalami syok sehingga langsung kami bawa ke UGD untuk pemeriksaan dan penanganan awal,” bebernya.

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar dr. Liza.

Direktur RS Arafah, dr. Dian Fitri Rosetikarani, menegaskan bahwa pihak rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap kondisi warga terdampak.

“Karena rumah mereka tidak lagi dapat ditempati, kami mencarikan kontrakan sementara untuk seluruh keluarga korban,” kata dia.

“Kebutuhan pangan dan kebutuhan harian juga kami bantu. Selain itu, kami menugaskan petugas keamanan untuk menjaga rumah mereka,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh kerusakan pada rumah warga akan diperbaiki sepenuhnya oleh RS Arafah.

“Semua kerusakan akan kami tanggung. Fokus kami adalah memastikan warga merasa aman, terbantu, dan tidak dibiarkan menghadapi situasi ini sendirian,” tutup dr. Dian.(*)