JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mempercepat penyaluran bantuan sosial menjelang Idul Fitri 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, secara langsung menyerahkan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk periode Februari dan Maret kepada masyarakat di Kecamatan Alam Barajo, Rabu (11/3/2026).

Dalam program ini, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 20 kilogram beras dari Bulog serta 4 liter minyak goreng kemasan Minyak Kita.

Penyaluran tersebut tercatat sebagai yang pertama dan tercepat secara nasional.

Secara keseluruhan, bantuan ini menyasar 50.213 keluarga penerima manfaat di Kota Jambi. Total bantuan yang didistribusikan mencapai lebih dari 1 juta kilogram beras dan ratusan ribu liter minyak goreng.

Maulana menegaskan bahwa program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi kebutuhan menjelang Lebaran.

Menurutnya, ketersediaan pangan merupakan aspek mendasar yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia juga memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan sebelum Idul Fitri agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Dengan bantuan ini, kami berharap sebagian masyarakat tidak perlu lagi membeli beras dan minyak, sehingga pengeluaran bisa dialihkan untuk kebutuhan lain,” ujarnya.

Pemkot Jambi menargetkan sekitar 20 persen warga penerima bantuan tidak perlu membeli kebutuhan pokok tersebut menjelang hari raya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan tambahan melalui Baznas dan program CSR. Selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, sekitar 80 ribu paket sembako telah didistribusikan.

Jika digabungkan dengan bantuan pangan pemerintah, total bantuan mencapai sekitar 130 ribu paket, yang berarti lebih dari separuh warga Kota Jambi terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Di sisi lain, Maulana juga mengingatkan seluruh camat dan lurah untuk tetap siaga di wilayah masing-masing menjelang Lebaran. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan aparatur guna menjaga kondisi kota tetap aman dan kondusif.

Sementara itu, pihak Perum Bulog Wilayah Jambi menyebut penyaluran bantuan di Jambi menjadi yang tertinggi secara nasional berdasarkan data terbaru.

Provinsi Jambi bahkan menempati peringkat pertama dalam realisasi penyaluran bantuan pangan, mengungguli sejumlah daerah lain seperti Bali dan Jawa Timur.

Percepatan distribusi ini dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.

Dengan bantuan yang diterima, masyarakat diperkirakan dapat mengurangi pembelian beras dan minyak selama beberapa waktu, sehingga permintaan pasar tetap terkendali.

Bulog juga memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman, dengan cadangan ribuan ton beras dan ratusan ton minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan ke depan.

Program bantuan ini merupakan hasil sinergi berbagai instansi, termasuk Badan Pangan Nasional, Bulog, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial, guna memastikan penyaluran tepat sasaran.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat menekan beban pengeluaran masyarakat, mengendalikan inflasi pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), terutama Idul Fitri 2026, dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik distribusi pangan pada Senin (9/3/2026).

Sidak dilakukan di Pasar Talang Banjar serta gudang penyimpanan bahan pangan yang berada di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah.

Dalam kegiatan ini turut hadir unsur Forkopimda Kota Jambi, perwakilan Bulog, Badan POM, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah melakukan pengecekan langsung, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa ketersediaan bahan pokok penting seperti beras SPHP dan minyak goreng Minyak Kita masih mencukupi.

Harga komoditas tersebut juga terpantau tetap stabil dan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan di lapangan, stok bahan pokok masih tersedia dan harga juga masih sesuai dengan HET,” ujar Maulana.

Meski demikian, pemerintah mencatat adanya kenaikan pada harga beras premium yang saat ini meningkat sekitar 11 persen di pasaran Kota Jambi.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga tersebut, Pemkot Jambi menyiapkan program bantuan cadangan pangan kepada masyarakat guna membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli warga.

Melalui program ini, setiap kepala keluarga akan menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang diperuntukkan untuk kebutuhan selama dua bulan.

“Jumlah penerima bantuan diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu kepala keluarga di Kota Jambi,” jelasnya.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga menyoroti ketersediaan gula yang mulai terbatas di pasaran.

Hal ini menjadi perhatian karena kebutuhan gula biasanya meningkat menjelang perayaan Idul Fitri.

Menurut Maulana, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk memastikan pasokan gula tetap aman.

“Kami sudah melakukan pengecekan ke Bulog dan stok gula sebenarnya masih tersedia. Namun kami juga akan mengusulkan melalui Satgas Pangan agar distribusinya semakin lancar,” katanya.

Saat ini, ketersediaan gula di Kota Jambi tercatat sekitar 30 ribu ton. Pemerintah juga mendorong para produsen agar meningkatkan suplai untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Lebaran.

Dengan kondisi pasokan bahan pokok yang relatif aman, Pemkot Jambi mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Harapan kami masyarakat tetap berbelanja secara wajar sehingga stabilitas harga di pasar tetap terjaga,” pungkas Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Angso Duo, Kota Jambi, mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir.

Lonjakan harga paling terasa pada cabai rawit dan cabai merah keriting yang kini dijual jauh lebih mahal dibandingkan pekan sebelumnya.

Salah seorang pedagang di Pasar Angso Duo, Fitri, mengungkapkan bahwa kenaikan harga cabai sudah terjadi hampir sepekan.

Cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram, kini melonjak hingga kisaran Rp50 ribu sampai Rp60 ribu per kilogram.

Menurut Fitri, kenaikan harga dipicu oleh pasokan cabai yang sangat terbatas di tingkat pedagang. Kondisi ini membuat harga cepat terdorong naik karena permintaan pasar tetap tinggi.

Berbeda dengan cabai merah, harga cabai hijau masih terpantau relatif stabil dan belum menunjukkan kenaikan berarti.

Padahal, beberapa hari sebelumnya harga cabai merah sempat turun dan berada di kisaran Rp24 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram sebelum kembali melonjak dalam dua hari terakhir.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara rutin melakukan pemantauan harga pangan setiap hari.

Berdasarkan laporan pengelola Pasar Angso Duo, kenaikan harga cabai merah keriting terjadi akibat berkurangnya cabai yang layak jual di pasar.

Meskipun pasokan cabai dari daerah Kerinci maupun dari luar Provinsi Jambi masih tersedia, sebagian besar cabai yang masuk dalam kondisi terlalu basah sehingga tidak dapat dipasarkan.

Akibatnya, jumlah cabai yang siap edar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.

Saat ini, harga cabai merah keriting di tingkat pasar berada di kisaran Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram.

Johansyah memastikan bahwa harga cabai di Pasar Angso Duo masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni sekitar Rp51.700 per kilogram, sehingga secara umum kondisi harga masih tergolong stabil.

Untuk mencegah kenaikan harga lanjutan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan agen dan distributor guna memperpendek rantai distribusi.

Ke depan, pasokan cabai akan lebih dioptimalkan dari daerah terdekat seperti Kerinci agar kualitas tetap terjaga dan harga dapat dikendalikan di pasaran.(*)

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di berbagai daerah dinilai dapat memberikan efek terhadap laju inflasi, khususnya pada komoditas pangan.

Di Kota Jambi, potensi kenaikan permintaan pada bahan pangan seperti telur dan ayam menjadi sorotan pemerintah.

Wali Kota Jambi, Maulana, dalam rapat capacity building bersama Bank Indonesia, BPS, OPD, dan Forkopimda, menyampaikan bahwa program MBG memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Namun perlu diimbangi dengan pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak memicu lonjakan harga.

“Program MBG sangat strategis untuk peningkatan gizi masyarakat. Namun, lonjakan permintaan pangan bisa berdampak pada inflasi jika tidak diantisipasi. Maka, diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan Bank Indonesia,” ujar Maulana, Rabu (20/8/2025).

Hingga saat ini, 42 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah siap beroperasi di Kota Jambi, dari target total 62 dapur.

Pemerintah daerah optimis dapat memenuhi kekurangan 20 dapur lainnya dalam waktu dekat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Warsono, menilai inflasi dari sisi MBG belum mengkhawatirkan.

Namun menurutnya, inflasi pangan tetap menjadi tantangan strategis, terutama di tengah pelaksanaan program nasional dengan kebutuhan logistik yang tinggi.

“Kenaikan permintaan telur, ayam, dan bahan pokok lainnya akibat MBG harus diimbangi dengan kestabilan pasokan. Jika tidak dijaga, potensi inflasi bisa muncul secara perlahan,” jelas Warsono.

Bank Indonesia mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada di kisaran 4,3–5,1 persen.

Namun inflasi pangan diprediksi tetap menjadi salah satu isu utama, terutama dalam pelaksanaan program berbasis gizi seperti MBG yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi pun menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi dan pengawasan harga agar program gizi ini tidak menjadi pemicu gejolak ekonomi lokal. (*)