JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram menjadi perhatian serius kalangan legislatif di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menilai lonjakan harga ini berpotensi memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan bahwa kenaikan harga LPG 12 kg tidak hanya membebani rumah tangga, tetapi juga berisiko memicu efek berantai pada sektor ekonomi lainnya.

“Walaupun ini LPG nonsubsidi, penggunanya mayoritas masyarakat menengah dan pelaku UMKM. Jika harga terus naik, tentu akan menambah tekanan biaya hidup,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan, terutama di sektor usaha kecil seperti kuliner yang sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama.

Selain itu, Ivan juga menyoroti potensi pergeseran konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg bersubsidi.

Ia menilai fenomena ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kelangkaan gas subsidi.

“Kalau masyarakat beralih ke gas 3 kg, ini bisa mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang benar-benar berhak,” tegas Ivan Wirata.

Ia pun meminta pengawasan distribusi LPG subsidi diperketat guna mencegah penyalahgunaan, termasuk praktik oplosan yang kerap terjadi akibat selisih harga yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, DPRD Jambi mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan energi di masyarakat.

Salah satu langkah yang disarankan adalah menggelar operasi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat pangkalan maupun pengecer.

Tak hanya itu, transparansi informasi juga dinilai penting agar masyarakat memahami penyebab kenaikan harga, apakah dipengaruhi faktor global seperti harga kontrak LPG dunia atau persoalan distribusi dalam negeri.

Di sisi lain, Ivan menekankan perlunya kebijakan khusus untuk melindungi pelaku UMKM dari dampak kenaikan harga energi.

Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga LPG berpotensi memicu kenaikan harga produk dan berujung pada inflasi daerah.

“Pemerintah perlu menyiapkan skema bantuan atau insentif bagi UMKM agar mereka tetap bisa bertahan tanpa harus menaikkan harga secara signifikan,” katanya.

Dengan berbagai potensi dampak tersebut, DPRD Jambi menilai dibutuhkan langkah cepat, pengawasan ketat, serta koordinasi lintas sektor agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah dinamika kenaikan harga energi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat ketahanan pangan dengan menggelar kegiatan tanam serentak padi ladang (gogo) tahun 2026 di Kelompok Tani Kasturi.

Kegiatan ini semakin menarik karena melibatkan sekitar 500 anggota Pramuka Kota Jambi yang turut turun langsung ke lapangan, Sabtu 11 April 2026, menjadikannya sebagai ajang edukasi sekaligus aksi nyata bagi generasi muda.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut Kelompok Tani Kasturi memiliki keunikan tersendiri.

Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang, bukan petani profesional, namun memiliki kepedulian tinggi terhadap sektor pertanian.

“Kelompok tani ini berbeda karena bukan petani murni. Mereka memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif,” ujarnya.

Menurut Maulana, pemanfaatan lahan di tengah kota ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga memiliki potensi dikembangkan menjadi kawasan agrowisata di masa depan.

“Saya berharap lokasi ini bisa berkembang menjadi agrowisata karena berada di tengah kota dan memiliki nilai edukasi,” tambahnya.

Keterlibatan ratusan anggota Pramuka dinilai penting sebagai bagian dari pembelajaran langsung di lapangan.

Selain menanam padi, para peserta juga diajak memahami pentingnya ketahanan pangan serta aktivitas produktif di luar ruang.

“Ini menjadi pengalaman positif bagi anak-anak untuk belajar disiplin, mengenal pertanian, dan mengurangi ketergantungan pada gadget,” tegas Maulana.

Program ini merupakan bagian dari strategi Pemkot Jambi dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah seperti pemantauan harga, operasi pasar, hingga pasar murah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, pengembangan padi gogo di lahan seluas sekitar 9 hektare menjadi salah satu inovasi yang terus didorong.

Pemkot juga mulai menerapkan teknologi pertanian seperti sistem Salibu yang memungkinkan panen lebih dari sekali dalam satu musim tanam.

Untuk tahun 2026, target Luas Tambah Tanam (LTT) di Kota Jambi ditetapkan mencapai 529 hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Dengan sinergi berbagai pihak dan optimalisasi lahan yang ada, Pemkot Jambi optimistis ketahanan pangan daerah akan semakin kuat sekaligus berdampak pada stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), khususnya Idul Fitri 2026, dalam kondisi aman.

Selain memastikan stok stabil, pemerintah juga menyiapkan distribusi cadangan pangan bagi masyarakat untuk menjaga daya beli dan menekan inflasi.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A di Pasar Talang Banjar dan gudang pangan di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Jambi, Bulog, Badan POM, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah melihat aktivitas pasar yang cukup ramai menjelang Lebaran.

Namun secara umum harga bahan pokok masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, terutama untuk komoditas beras SPHP dan minyak goreng Minyak Kita.

“Alhamdulillah dari hasil pemantauan di lapangan, stok dan harga bahan pokok masih terkendali serta masih sesuai dengan HET,” ujar Maulana.

Meski demikian, pemerintah mencatat adanya kenaikan pada harga beras premium di pasaran Kota Jambi yang saat ini meningkat sekitar 11 persen.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan tersebut, Pemerintah Kota Jambi akan menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat.

Program ini dijadwalkan mulai disalurkan dalam waktu dekat dengan sasaran sekitar 50 ribu kepala keluarga di Kota Jambi.

Setiap keluarga penerima akan mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama dua bulan.

“Distribusi cadangan pangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus menekan laju inflasi menjelang Lebaran,” jelasnya.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga mencermati kondisi ketersediaan gula di pasaran yang terpantau mulai terbatas.

Mengingat konsumsi gula biasanya meningkat saat Ramadan hingga Idul Fitri, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan pasokan tetap terjaga.

Saat ini stok gula di Kota Jambi tercatat sekitar 30 ribu ton. Pemerintah juga mendorong produsen untuk meningkatkan distribusi guna mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang hari raya.

Dengan kondisi stok pangan yang masih mencukupi, Pemkot Jambi mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar stabilitas harga tetap terjaga.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H. M. Syukur dan Wakil Bupati H. A. Khafidh terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi.

Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemkab Merangin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Senin (9/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hendri Widodo yang mengikuti rapat dari Ruang MPC Bappeda Merangin.

Hendri Widodo mengatakan, kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan tren yang cukup positif.

Hal ini terlihat dari data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu pertama Maret 2026 yang tercatat minus 2,8 persen.

“Penurunan IPH sebesar 2,8 persen ini merupakan sinyal positif bagi daya beli masyarakat. Namun demikian, kita tetap harus mewaspadai fluktuasi harga pada komoditas hortikultura yang sangat dipengaruhi oleh musim,” ujar Hendri.

Rakor pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara rutin di tingkat nasional tersebut menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memantau pergerakan harga kebutuhan pokok serta merumuskan langkah intervensi yang tepat.

Turut mendampingi Staf Ahli dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Merangin, di antaranya Kepala Bappeda Zainal Abidin, Kadis Peternakan dan Perkebunan Daryanto, serta Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Mujibur Rahman.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari BPBD Merangin Totok, Kabag Sumber Daya Alam Khaidir, perwakilan Kejaksaan Negeri Merangin Tessa Aprilia, serta Kepala Bulog Hamdan.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin Daryanto menjelaskan bahwa data yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan perkembangan ekonomi daerah yang cukup baik.

Menurutnya, nilai IPH minus 2,8 persen menunjukkan adanya penurunan harga atau deflasi dibandingkan rata-rata harga pada Februari 2026.

“Angka ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan harga sekitar 2,8 persen dibandingkan rata-rata harga bulan sebelumnya,” kata Daryanto.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menandakan pasokan komoditas pangan di pasar lokal mulai stabil.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah komoditas yang memiliki pergerakan harga paling dinamis.

Tiga komoditas utama yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut yakni cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Dari ketiga komoditas tersebut, fluktuasi harga tertinggi pada minggu berjalan tercatat pada cabai rawit.

Hendri Widodo menegaskan bahwa Pemkab Merangin akan terus menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi.

Di antaranya melalui operasi pasar murah, inspeksi pasar dan distributor, serta memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) untuk memastikan kelancaran distribusi pangan.

Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga diminta untuk terus memantau luas tanam dan masa panen petani lokal.

Langkah ini dinilai penting guna memastikan ketersediaan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah tetap terjaga, sehingga potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi Jaminan Produk Halal serta evaluasi Program 3 Juta Rumah secara virtual, Rabu (18/02).

Kegiatan yang digelar dari Ruang MPC Bappeda tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh.

Rakor ini terhubung melalui Zoom Meeting bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan diikuti sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Fokus utama pembahasan meliputi stabilitas harga pangan, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta kesiapan daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Usai mengikuti rapat, Wabup A. Khafidh menyampaikan bahwa kondisi pasar di wilayah Kabupaten Merangin masih relatif kondusif.

Harga sembilan bahan pokok (sembako) disebut masih berada dalam batas wajar dan belum mengalami lonjakan signifikan.

“Kondisi pasar di Kabupaten Merangin untuk sembilan bahan pokok masih stabil,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Merangin tetap melakukan langkah antisipatif.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan untuk terus memantau pergerakan harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah potensi kenaikan harga, pemerintah daerah juga meminta pihak Bulog segera mendistribusikan komoditas strategis seperti Minyak Kita dan beras ke mitra-mitra pasar, khususnya di wilayah Kecamatan Bangko dan kecamatan lainnya.

TPID yang terdiri dari unsur Ketahanan Pangan, Perindagkop, dan Dinas Pertanian dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil harga sesuai ketentuan HET.

Selain isu inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pemkab Merangin menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat sesuai arahan pemerintah pusat.

Tak kalah penting, sosialisasi Jaminan Produk Halal turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Merangin berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, pasokan pangan aman, serta program strategis nasional dapat berjalan optimal di daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menggelar operasi pasar murah sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Tahun Anggaran 2026.

Program ini difokuskan untuk membantu masyarakat menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Nella Ervina, mengungkapkan bahwa total sebanyak 4.000 paket sembako disiapkan dan akan disalurkan secara bertahap ke seluruh kecamatan di Kota Jambi.

Khusus Kecamatan Jambi Timur, sebanyak 703 paket telah dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Menurut Nella, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data ekonomi nasional yang kemudian diverifikasi ulang di tingkat kecamatan.

Proses verifikasi dilakukan dua tahap untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Data penerima manfaat sudah melalui verifikasi dua kali agar program ini sesuai dengan tujuan dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Setiap paket sembako mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kota Jambi sebesar Rp50.000.

Dengan nilai paket mencapai Rp162.000, masyarakat hanya perlu membayar Rp112.000.

Paket tersebut terdiri dari beras premium 5 kilogram, gula pasir 2 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan satu kaleng susu kental manis.

Nella menambahkan, operasi pasar murah ini dibiayai melalui APBD Kota Jambi dalam Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kegiatan tersebut akan berlangsung mulai hari ini hingga 24 Februari 2026 dan menjangkau 11 kecamatan se-Kota Jambi.

“Dengan adanya subsidi ini, harga yang diterima masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Harapannya, kebutuhan pokok tetap terjangkau dan harga di pasaran tetap stabil menjelang Ramadan,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa operasi pasar murah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

Menurut Maulana, lonjakan kebutuhan menjelang Ramadan kerap berpotensi memicu kenaikan harga jika tidak diimbangi dengan intervensi pemerintah.

“Permintaan biasanya meningkat menjelang Ramadan. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa berdampak pada inflasi. Karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan harga tetap terkendali,” katanya.

Ia menyebutkan, melalui program ini, Pemkot Jambi menargetkan sedikitnya 4.000 keluarga dapat terbantu melalui penyediaan sembako bersubsidi, sekaligus menjaga harga di tingkat pasar.

“Bukan harganya yang naik, justru kita tekan agar harga sembako tetap stabil. Mudah-mudahan distribusi hari ini berjalan lancar, dimulai dari Jambi Timur dan berlanjut ke kecamatan lainnya,” pungkasnya.

Maulana berharap, operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat menyambut Ramadan dengan lebih tenang serta memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak goreng subsidi Minyakita di sejumlah pasar tradisional menjelang datangnya bulan suci Ramadan.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan serta menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Bahan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Disperindag Kota Jambi, Dadan Sulaiman, menyebutkan bahwa pengawasan diprioritaskan di Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar yang menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat.

Menurutnya, Disperindag juga telah menjalin koordinasi intensif dengan Perum Bulog Jambi untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan terjadwal.

“Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama Ramadan hingga Idulfitri, distribusi Minyakita ditambah menjadi dua kali dalam sepekan ke seluruh pasar tradisional di Kota Jambi,” kata Dadan, Selasa.

Ia menegaskan, harga Minyakita di tingkat pengecer tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Selain itu, penjualan dilakukan dalam kemasan sesuai ketentuan guna mencegah penyimpangan distribusi.

Hingga saat ini, Disperindag belum menemukan pelanggaran oleh pedagang terkait harga maupun takaran. Stabilitas harga minyak goreng juga masih terpantau aman tanpa lonjakan signifikan.

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya keterbatasan stok di sejumlah kios.

Salah seorang pedagang di Pasar Angso Duo, Anisa, mengaku pasokan Minyakita di lapaknya telah habis sejak beberapa waktu terakhir akibat meningkatnya permintaan.

Menanggapi hal tersebut, Disperindag Kota Jambi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Pemerintah memastikan pasokan Minyakita akan terus disalurkan secara bertahap ke seluruh pasar tradisional guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi terus memantau perkembangan harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional.

Saat ini, beberapa jenis cabai mengalami penurunan harga, sementara sebagian lainnya justru mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan dan faktor distribusi.

Kepala Dinas Perindag Kota Jambi, Nella Ervina, mengatakan fluktuasi harga cabai tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari musim panen hingga biaya distribusi.

“Memang saat ini beberapa komoditas cabai mengalami penurunan harga, tetapi ada juga yang mengalami kenaikan. Kondisi ini terus kita pantau,” ujar Nella Ervina.

Berdasarkan pemantauan Disperindag, harga cabai rawit merah di Pasar Talang Banjar tercatat sekitar Rp58 ribu per kilogram, sementara di Pasar Angso Duo berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram.

Kenaikan harga tersebut telah masuk dalam radar pengawasan pemerintah daerah.

“Kalau memang diperlukan, dalam beberapa waktu ke depan kita akan lakukan intervensi. Rencananya sebelum hari Senin sudah bisa dilakukan intervensi pasar,” jelasnya.

Sementara itu, harga cabai rawit hijau justru mengalami penurunan sekitar Rp2 ribu per kilogram. Untuk cabai merah, terjadi penurunan harga yang cukup signifikan.

Di Pasar Angso Duo, harga cabai merah berada di kisaran Rp25 ribu per kilogram, sedangkan di Pasar Talang Banjar sekitar Rp38 ribu per kilogram.

“Memang ada perbedaan harga yang cukup besar antar pasar, dan penurunan cabai merah ini tergolong drastis,” ungkap Nella.

Menurutnya, penurunan harga cabai merah disebabkan oleh panen yang terjadi secara bersamaan di sejumlah daerah penghasil.

Sebaliknya, kenaikan harga cabai rawit dipicu oleh berkurangnya pasokan di pasaran serta meningkatnya biaya angkutan.

“Cabai merah turun karena panen serentak, sedangkan cabai rawit naik karena pasokannya berkurang. Selain itu, ongkos distribusi juga turut mempengaruhi harga,” terangnya.

Disperindag Kota Jambi akan terus melakukan langkah antisipasi dan memantau perkembangan harga dalam beberapa hari ke depan, terutama menjelang persiapan memasuki bulan suci Ramadan.

“Kami terus berupaya mengantisipasi gejolak harga. Perkembangannya akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah perlu dilakukan intervensi tambahan menjelang Ramadan,” tutup Nella Ervina.(*)