JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, melontarkan kritik keras terhadap PT PLN (Persero) terkait pemerataan layanan kelistrikan di Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi.

Ia menilai masih terdapat ketimpangan serius dalam distribusi energi nasional, di mana daerah penghasil sumber daya seperti batu bara justru belum sepenuhnya menikmati layanan listrik yang stabil dan merata.

Fasha menegaskan, pembangunan sektor kelistrikan nasional tidak boleh hanya terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah penghasil energi di daerah lain masih menghadapi persoalan pemadaman dan gangguan pasokan.

“Sumatera ini kaya batu bara, Jambi salah satunya, tetapi kita belum benar-benar berdaulat energi. Jangan sampai daerah penghasil justru tidak mendapatkan keadilan dalam pelayanan listrik,” ujarnya.

Soroti Blackout di Sumatera

Fasha juga menyinggung insiden pemadaman listrik berskala luas (blackout) yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

Menurutnya, gangguan tersebut diduga berkaitan dengan sistem transmisi, termasuk yang terjadi di kawasan Bungo, Jambi.

Ia menilai kejadian tersebut menjadi indikasi bahwa sistem keandalan listrik di wilayah Sumatera masih perlu diperkuat secara serius.

“Sumatera beberapa kali mengalami gangguan listrik. Ini menunjukkan sistem kita belum cukup kuat, padahal daerah ini merupakan salah satu penopang energi nasional,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti masih terjadinya pemadaman bergilir di beberapa daerah, meski wilayah tersebut memiliki potensi energi yang besar.

“Kita sering dengar energi kita melimpah, tapi kenyataannya listrik masih bergilir. Kapan Jambi benar-benar merasakan kedaulatan energi?” lanjutnya.

Desak Percepatan Infrastruktur Energi

Dalam keterangannya, Fasha turut menyinggung persoalan infrastruktur energi di Sumatera, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta optimalisasi pemanfaatan batu bara di daerah penghasil.

Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan energi harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.

“Di Kalimantan batu bara melimpah, tapi masih ada wilayah yang listriknya bergilir. Hal yang sama jangan sampai terjadi di Sumatera, khususnya Jambi. Daerah penghasil harus diprioritaskan,” tegasnya.

Soroti Tata Kelola Infrastruktur PLN

Selain isu pasokan listrik, Fasha juga menyoroti penataan infrastruktur kelistrikan, khususnya persoalan kabel listrik PLN yang kerap bercampur dengan jaringan kabel telekomunikasi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan teknis hingga risiko keselamatan jika tidak segera dibenahi.

“Ini harus ditata dengan baik. Jangan sampai kabel listrik dan kabel internet tumpang tindih tanpa perencanaan yang jelas,” ujarnya.

Dorong Pemerataan Energi Nasional

Fasha menegaskan akan terus mendorong pemerintah serta PLN untuk mempercepat pemerataan infrastruktur energi di seluruh Indonesia.

Ia menilai keadilan energi menjadi kunci penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Pemerataan energi harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada lagi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, terutama daerah penghasil energi seperti Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rakernas ADPMET 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Jambi sekaligus Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, Al Haris, dalam sebuah acara yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi pada Kamis, 7 Mei 2026.

Acara berskala nasional ini menjadi momentum penting bagi daerah penghasil migas untuk memperjuangkan penguatan fiskal daerah serta optimalisasi potensi energi, baik dari sektor migas maupun energi terbarukan.

Rakernas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle Field, serta Pengembangan Modular Refinery” yang dinilai sangat relevan dengan tantangan energi global saat ini.

Dalam sambutannya, Al Haris menegaskan bahwa tema tersebut bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Ini bukan wacana belaka, tapi kebutuhan mendesak,” tegasnya di hadapan ratusan peserta Rakernas.

Ia juga menyoroti kondisi geopolitik global yang turut memengaruhi pasokan energi dunia.

Menurutnya, Indonesia harus mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, termasuk di Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil energi.

Al Haris menekankan bahwa dana bagi hasil (DBH) migas merupakan tulang punggung pendapatan daerah.

Namun, skema pemotongan yang berlaku saat ini dinilai masih membatasi ruang fiskal pemerintah daerah.

“DBH migas adalah tulang punggung penerimaan daerah, tapi skema pemotongan saat ini membatasi ruang fiskal kami,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya penyesuaian kebijakan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi nyata daerah serta dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung.

Selain itu, Al Haris menyoroti pentingnya peningkatan lifting minyak yang diharapkan dapat berdampak langsung pada kenaikan dana bagi hasil untuk pembangunan infrastruktur dan belanja publik.

Dalam forum tersebut, ia juga menekankan perlunya optimalisasi sumur tua, sumur masyarakat, serta idle field sebagai sumber energi yang masih sangat potensial.

Menurutnya, pengembangan modular refinery atau kilang mini di dekat sumber produksi dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat rantai pasok energi nasional.

“Daerah jangan hanya jadi lokasi eksploitasi, tapi harus menjadi pusat pertumbuhan energi baru,” tegasnya.

Al Haris juga mengajak seluruh anggota ADPMET untuk memperjuangkan berbagai kebijakan strategis, termasuk tambahan DBH transisi energi, alokasi gas daerah, hak kelola sumur tua, hingga insentif karbon capture.

Ia menegaskan bahwa melalui kolaborasi daerah penghasil migas, Indonesia dapat memperkuat posisi energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

“Jambi siap menjadi motor penggerak ekonomi hijau di tengah dinamika geopolitik global,” pungkasnya.(*)