JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pendidikan anak kembali mendapat pengakuan di tingkat Provinsi Jambi.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. H. Maulana, M.K.M., menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi atas kontribusinya dalam mendukung Program Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (GEMAR) Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan pada momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 yang mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”, pada Senin 29 Juni 2026.

Penghargaan tertuang dalam Sertifikat Nomor: 60/KK.02/J5/2026.

Program GEMAR merupakan inisiatif BKKBN yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya pada aspek pendidikan.

Kehadiran ayah saat pengambilan rapor di sekolah dipandang sebagai simbol keterlibatan emosional yang berdampak langsung pada perkembangan psikologis anak.

Di Kota Jambi, program ini tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga diperkuat melalui kebijakan daerah bertajuk “Ayah Bahagia”.

Program tersebut mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam aktivitas pendidikan anak, termasuk momen penting di lingkungan sekolah.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari pembentukan karakter generasi masa depan.

“Ini bukan sekadar soal hadir di sekolah, tetapi tentang memastikan peran ayah benar-benar hidup dalam tumbuh kembang anak. Dari keluarga yang kuat akan lahir generasi yang kuat,” ujarnya, Senin 06 Juli 2026.

Ia menilai, keterlibatan orang tua terutama ayah memiliki dampak signifikan terhadap motivasi belajar, rasa percaya diri, hingga stabilitas emosional anak.

Pemkot Jambi bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kebijakan berbasis keluarga sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Program “Ayah Bahagia” juga diarahkan untuk memperkuat lingkungan sosial anak, termasuk pembentukan karakter melalui kebiasaan positif yang sejalan dengan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Selain penghargaan kepada Wali Kota Jambi, pada momentum Harganas ke-33 tersebut Kota Jambi juga meraih prestasi lain melalui RDK Mawar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, yang berhasil meraih Terbaik II Apresiasi Rumah Data Kependudukan tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026.

Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan program keluarga di Kota Jambi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mulai terintegrasi hingga ke tingkat kelurahan sebagai basis data dan pembangunan sosial.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar utama perlindungan sosial di Indonesia.

Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraan, BPJS Kesehatan menilai JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, saat memaparkan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Kamis 2 Juli 2026.

Menurut Prihati, keberadaan JKN telah berkembang menjadi instrumen strategis yang mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan jaminan pembiayaan layanan kesehatan, masyarakat dinilai memiliki kesempatan lebih besar untuk tetap produktif tanpa terbebani biaya pengobatan.

“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Prihati.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.

Tingginya cakupan kepesertaan tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.

Sepanjang 2025, peserta JKN memanfaatkan layanan kesehatan sebanyak 725,3 juta kali atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

BPJS Kesehatan menilai angka tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus semakin mudahnya akses layanan kesehatan di berbagai daerah.

Untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, BPJS Kesehatan terus memperluas transformasi digital.

Sejumlah kanal layanan seperti aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA, hingga Care Center 165 menjadi bagian dari upaya mempermudah peserta mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor.

Selain itu, jaringan layanan kesehatan juga terus bertambah. Hingga akhir 2025, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Di sektor keuangan, BPJS Kesehatan menyatakan kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan masih berada dalam kategori sehat.

Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp3,94 triliun.

Nilai tersebut disebut mampu memenuhi kebutuhan pembayaran klaim hingga sekitar 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi tata kelola, BPJS Kesehatan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTP) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kali berturut-turut sejak menjadi BPJS Kesehatan.

Lembaga tersebut juga mencatat skor Good Governance sebesar 97,67, tingkat maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) sebesar 4,01, nilai Baldrige Excellence Framework (BEF) 685, serta skor Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 80,48.

Tak hanya di sektor kesehatan, BPJS Kesehatan juga menyoroti kontribusi JKN terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN memberikan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda bagi berbagai sektor ekonomi.

Kajian tersebut juga menyebut Program JKN membantu sekitar 8,1 juta penduduk keluar dari kemiskinan pada periode 2018–2019 dan melindungi sekitar 16 juta warga dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.

Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan menjaga keberlanjutan program masih cukup besar.

Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun.

Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk membiayai penyakit katastropik yang sebagian besar dinilai dapat dicegah melalui deteksi dini dan penerapan pola hidup sehat.

Karena itu, BPJS Kesehatan menyatakan akan terus memperkuat program promotif dan preventif, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki kepatuhan pembayaran iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa sebagai pengelola dana publik, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab menjaga transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas dalam penyelenggaraan Program JKN.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai JKN merupakan implementasi amanat konstitusi dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dan tata kelola yang telah dicapai perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty.

Ia menilai pembiayaan kesehatan bukan sekadar beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.(*)