Indonesia Bawa Program Pemberdayaan Perempuan ke Forum Dunia, XLSMART Sisternet Jangkau 1,6 Juta Orang

VERMONT, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengalaman Indonesia dalam memberdayakan perempuan melalui teknologi digital mendapat ruang di panggung internasional.

Dalam Women20 (W20) USA International Summit 2026 di Vermont, Amerika Serikat, 12–14 Oktober 2026, Indonesia membawa praktik pengembangan keterampilan digital dan kewirausahaan perempuan sebagai salah satu pendekatan untuk memperluas kesempatan ekonomi.

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam forum yang mempertemukan perwakilan dari 15 negara tersebut.

Melalui program XLSMART Sisternet, perusahaan ini memperkenalkan pengalaman menghubungkan konektivitas, literasi digital, dan pengembangan usaha perempuan.

Partisipasi tersebut menarik perhatian karena XLSMART menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi dalam delegasi W20 Indonesia 2026.

Kehadiran perusahaan ini sekaligus membawa perspektif sektor swasta mengenai pentingnya memastikan transformasi digital memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata.

Salah satu capaian yang dibawa ke forum internasional tersebut adalah jangkauan XLSMART Sisternet yang telah menembus lebih dari 1,6 juta penerima manfaat melalui berbagai kegiatan digital dan tatap muka.

Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam forum global harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bukan berhenti pada pertukaran gagasan.

“Bagi kami, kehadiran Indonesia di W20 bukan sekadar partisipasi dalam forum internasional, tetapi kesempatan untuk membawa pengalaman nyata Indonesia sekaligus mempelajari pendekatan dari berbagai negara. Harapannya, kolaborasi dan pembelajaran tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan Indonesia, terutama dalam meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital,” ujar Merza.

Indonesia Dorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Forum W20

W20 USA International Summit 2026 menjadi forum pembahasan berbagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran perempuan dalam perekonomian global.

Sejumlah isu yang mendapat perhatian meliputi kewirausahaan, inklusi keuangan dan digital, serta perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi.

Forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang mencakup delapan pilar strategis dengan penekanan pada implementasi nyata.

Delegasi Indonesia dipimpin Dr. Hadriani Uli Tiur Ida Silalahi. Dalam forum tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya menghubungkan kebijakan global dengan kebutuhan perempuan di lapangan, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan di pedesaan, serta kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi.

Salah satu gagasan yang didorong adalah pengembangan W20 Expo. Inisiatif ini diharapkan menjadi ruang promosi produk UMKM perempuan, mempertemukan pelaku usaha dengan mitra internasional, sekaligus membuka peluang perluasan pasar.

Bagi Indonesia, pembahasan tersebut penting karena pemberdayaan ekonomi perempuan tidak cukup hanya melalui peningkatan akses teknologi.

Perempuan juga membutuhkan keterampilan, pendampingan, akses pembiayaan, dan jaringan usaha agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital.

Dalam kesempatan itu, Adelia Theresa Panjaitan, GM Corporate CSR & Channel Strategy XLSMART, turut berbagi pengalaman pengembangan XLSMART Sisternet sebagai model pemberdayaan yang mengintegrasikan literasi digital, kewirausahaan, dan pengembangan kepemimpinan perempuan.

XLSMART Sisternet Jangkau Lebih dari 1,6 Juta Penerima Manfaat

Pengalaman yang dibawa XLSMART ke W20 tidak terlepas dari perjalanan program Sisternet yang telah berkembang sejak Presidensi G20 Indonesia pada 2022.

Saat itu, XLSMART Sisternet menjadi bagian dari kolaborasi resmi W20 melalui program W20 Sispreneur.

Program tersebut melibatkan lebih dari 1.000 perempuan pelaku usaha dari berbagai wilayah Indonesia untuk mengikuti pembelajaran kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi digital.

Sejumlah peserta terbaik bahkan memperoleh kesempatan memperkenalkan produk mereka dalam rangkaian kegiatan W20 di Indonesia.

Program tersebut kemudian berkembang melalui gerakan #1JutaSisterDigital dan berbagai inisiatif pemberdayaan lainnya.

Hingga kini, XLSMART Sisternet mencatat lebih dari 1,6 juta penerima manfaat melalui aplikasi, pelatihan, kegiatan tatap muka, serta berbagai aktivitas pengembangan kapasitas perempuan.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap akses pembelajaran digital yang relevan dengan perkembangan dunia usaha dan pekerjaan.

XLSMART juga mengembangkan sejumlah inisiatif untuk memperluas manfaat program.

Melalui aplikasi XLSMART Sisternet dan fitur DigiHer, perempuan dapat mengakses berbagai materi pembelajaran digital.

Sementara itu, program Female Future Leader berfokus pada pengembangan kompetensi dan kepemimpinan perempuan muda.

Dalam pelaksanaannya, XLSMART turut memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, dan berbagai mitra, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perusahaan berharap berbagai inisiatif tersebut dapat membantu perempuan memanfaatkan teknologi secara produktif, mulai dari mengelola usaha, meningkatkan keterampilan, hingga mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja.

Akses Internet Saja Tidak Cukup untuk Berdayakan Perempuan

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, kesenjangan akses dan kemampuan menggunakan teknologi masih menjadi tantangan dalam pemerataan kesempatan ekonomi.

Ketersediaan jaringan internet memang membuka akses terhadap pendidikan, informasi, layanan digital, dan pasar yang lebih luas.

Namun, manfaat tersebut tidak otomatis dirasakan seluruh masyarakat apabila tidak disertai keterampilan dan pendampingan yang memadai.

Merza Fachys menilai konektivitas perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar teknologi benar-benar menghasilkan nilai ekonomi.

“Konektivitas membuka pintu kesempatan, tetapi keterampilan dan pendampingan yang menentukan sejauh mana kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan. Karena itu, pengembangan infrastruktur digital perlu berjalan bersama pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, perempuan perlu memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang sebagai pelaku ekonomi digital, bukan hanya menjadi pengguna teknologi.

Pandangan tersebut menjadi salah satu pesan yang dibawa XLSMART dalam partisipasinya di W20 USA 2026.

Perusahaan ingin mendorong pendekatan pemberdayaan yang menghubungkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan peningkatan kemampuan masyarakat.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas, Indonesia diharapkan mampu memperluas kesempatan perempuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing, dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Partisipasi di W20 USA 2026 sekaligus melanjutkan komitmen XLSMART dalam mendukung inklusi digital melalui program Sisternet.

Tantangan berikutnya adalah memastikan jangkauan program tersebut terus berkembang dan memberikan dampak nyata terhadap kemandirian ekonomi perempuan Indonesia.(*)




Deretan OTT KPK Sepanjang 2026 Jadi Catatan Serius! 10 Kepala Daerah Dibui

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) dan penanganan perkara korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah sepanjang 2026 kembali menempatkan tata kelola pemerintahan daerah dalam sorotan.

Fenomena tersebut tidak hanya menunjukkan masih tingginya risiko penyalahgunaan kewenangan di daerah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya mampu menutup celah praktik korupsi.

Sepanjang tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani sejumlah perkara yang melibatkan kepala daerah dengan beragam dugaan tindak pidana, mulai dari suap proyek, gratifikasi, pemerasan terhadap aparatur sipil negara (ASN), hingga dugaan jual beli jabatan.

Salah satu kasus terbaru adalah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah.

Berdasarkan berbagai penanganan perkara yang telah dipublikasikan sepanjang 2026, sedikitnya terdapat sekitar 10 kepala daerah yang tersangkut proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Modus yang muncul pun semakin beragam dan menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak lagi hanya berkutat pada pengaturan proyek pemerintah.

Sejumlah perkara yang mencuat antara lain dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah, penerimaan suap dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, gratifikasi, hingga dugaan praktik jual beli jabatan.

Dalam beberapa kasus, penyidik juga menyita uang tunai bernilai miliaran rupiah serta logam mulia sebagai barang bukti.

Maraknya kasus yang melibatkan kepala daerah memperlihatkan bahwa penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Pengendalian yang lemah, minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta masih terbukanya ruang intervensi dalam pengadaan barang dan jasa dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, sejumlah pengamat antikorupsi selama ini juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem promosi jabatan, memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memperluas digitalisasi layanan publik, hingga meningkatkan keterbukaan informasi penggunaan anggaran agar potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini.

Di sisi lain, penindakan yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penangkapan semata.

Efektivitas pencegahan tetap bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem yang transparan, akuntabel, serta menutup ruang terjadinya konflik kepentingan.

Gelombang penanganan perkara sepanjang 2026 diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Penguatan integritas penyelenggara negara, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dinilai menjadi fondasi penting untuk menekan praktik korupsi di tingkat daerah.

Beberapa kepala daerah yang ditangkap pada tahun 2026 meliputi:

  • Bupati Sukoharjo, Etik Suryani: Ditangkap KPK pada 9 Juli 2026 atas dugaan tindak pemerasan terhadap perangkat daerah.
  • Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman: Ditangkap dalam OTT KPK pada 13 Maret 2026 atas dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemkab Cilacap.
  • Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari: Ditangkap pada 9 Maret 2026 terkait dugaan suap proyek.
  • Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq: Terjaring OTT pada 3 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pengadaan jasa alih daya (outsourcing).
  • Wali Kota Madiun, Maidi: Ditangkap pada 19 Januari 2026 atas dugaan pemerasan proyek dan penyalahgunaan dana CSR.
  • Bupati Pati, Sudewo: Ditangkap pada 19 Januari 2026 terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek.
  • Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo: Ditangkap atas dugaan pemerasan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  • Bupati Muara Enim Edison, ditangkap dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Juni 2026.
  • Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Hardy, ditangkap 1 Juli 2026 terkait dugaan suap jual beli jabatan.
  • Bupati Langkat Syah Afandin, yang diduga menerima suap proyek Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman serta gratifikasi pengisian jabatan dan pengadaan seragam sekolah senilai Rp3,5 miliar ditangkap awal Juli.(*)



KPK Tahan Bupati Sukoharjo, Sita Uang Miliaran Rupiah dan Logam Mulia dalam OTT

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Setelah menjalani pemeriksaan, Etik langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Etik terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu 11 Juli 2026 dini hari sekitar pukul 02.38 WIB.

Momen tersebut terekam dalam video resmi yang dirilis lembaga antirasuah.

Dalam tayangan yang sama, tampak dua orang lainnya juga mengenakan rompi tahanan.

Namun hingga kini KPK belum mengumumkan identitas maupun peran kedua orang tersebut dalam perkara yang sedang disidik.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis 10 Juli 2026.

Operasi tersebut dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kasus ini menjadi OTT ke-16 yang dilakukan KPK sepanjang 2026, menandai masih tingginya penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah.

Pada awal pelaksanaan operasi, KPK menyampaikan telah mengamankan lima orang.

Namun setelah proses pendalaman, jumlah pihak yang diamankan bertambah menjadi 18 orang.

Dari total tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita berbagai barang bukti.

Di antaranya logam mulia serta uang tunai senilai miliaran rupiah yang terdiri atas mata uang rupiah, dolar Australia, dan dolar Singapura.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara, nilai pasti dugaan pemerasan, maupun identitas seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lembaga antirasuah dijadwalkan menyampaikan penjelasan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut dalam konferensi pers.

Proses hukum terhadap para pihak yang terlibat masih terus berjalan.

Status tersangka merupakan bagian dari tahapan penyidikan dan setiap pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(*)




Febrie Adriansyah Lepas Jabatan Jampidsus, Kejagung Pastikan Penanganan Kasus Tetap Berjalan

SEPUCUKJAMBI.ID – Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sabtu 11 Juli 2026).

Keputusan tersebut telah diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di tengah proses hukum yang tengah berlangsung dan turut menyeret nama Febrie.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan pengunduran diri tersebut melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada publik.

“Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” ujar Anang.

Menurut Anang, langkah yang diambil Febrie merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga integritas lembaga sekaligus memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, independen, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

Hal itu dilakukan setelah nama Febrie ikut disebut dalam proses penyidikan yang sedang ditangani aparat kepolisian.

Meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan Jampidsus, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Anang.

Kejaksaan Agung juga mengajak masyarakat untuk memberikan ruang bagi aparat penegak hukum menyelesaikan proses penyidikan secara profesional.

Di saat yang sama, publik diimbau tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap siapa pun yang sedang menjalani proses hukum.

Nama Febrie sebelumnya menjadi perhatian setelah penyidik Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Parahyangan Golf 2, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang diakui sebagai rumah pribadinya.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, uang tunai sebesar 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, uang tunai Rp100 juta, serta dua bingkai foto keluarga.

Sebelumnya, Febrie membenarkan rumah yang digeledah merupakan miliknya dan telah dimiliki sejak lama.

Namun, ia belum memberikan penjelasan mengenai kepemilikan emas batangan maupun uang tunai yang ditemukan penyidik.

Febrie menyatakan seluruh aset yang berada di lokasi tersebut akan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ia menegaskan setiap barang yang disita memiliki pemilik dan penjelasan mengenai status maupun asal-usulnya akan disampaikan dalam forum hukum yang berwenang, bukan melalui pernyataan kepada media.

Hingga saat ini, proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum masih terus berlangsung.

Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan pihak mana pun, sehingga seluruh pihak tetap berhak memperoleh perlindungan berdasarkan asas praduga tak bersalah.(*)




Gubernur Al Haris Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Geng Motor di Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmen untuk memberantas aksi geng motor yang belakangan semakin meresahkan masyarakat.

Selain penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga menyiapkan langkah pembinaan bagi pelaku yang masih berstatus pelajar melalui program Sekolah Rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu 8 Juli 2026.

Rapat lintas sektoral itu dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, jajaran TNI, para bupati dan wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta menyepakati deklarasi bersama bertajuk “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi” sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa aksi geng motor tidak boleh lagi diberi ruang berkembang di Provinsi Jambi.

Menurutnya, maraknya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut telah mengganggu rasa aman masyarakat bahkan menyebabkan korban jiwa.

Meski demikian, Al Haris menilai persoalan geng motor tidak cukup diselesaikan melalui proses hukum semata.

Pemerintah juga harus melakukan pembinaan, terutama terhadap pelaku yang masih berusia sekolah.

Ia meminta Dinas Pendidikan mendata seluruh pelajar yang terlibat dalam kelompok geng motor.

Data tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan program pembinaan melalui Sekolah Rakyat agar para remaja dapat kembali memperoleh pendidikan dan lingkungan yang lebih positif.

Menurut Al Haris, sejumlah kasus menunjukkan bahwa sebagian pelaku berasal dari keluarga yang mengalami persoalan sosial, termasuk kondisi broken home.

Karena itu, pemerintah ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, pembinaan karakter, dan kesejahteraan anak.

Ia berharap program Sekolah Rakyat mampu menjadi tempat bagi anak-anak yang selama ini kurang mendapatkan perhatian keluarga maupun akses pendidikan yang layak sehingga mereka dapat memperbaiki masa depan.

“Keberadaan geng motor tidak boleh dibiarkan karena berdampak buruk terhadap mental generasi muda dan membahayakan masyarakat. Korbannya bisa siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena itu seluruh pihak harus bergerak bersama dalam satu langkah,” tegas Al Haris.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi komprehensif untuk menekan aksi geng motor di Provinsi Jambi.

Menurutnya, penanganan tidak hanya mengedepankan proses hukum, tetapi juga memerlukan regulasi yang kuat serta program-program yang mampu mengarahkan energi para remaja ke kegiatan yang lebih positif.

Kapolda menambahkan, Polda Jambi akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga masyarakat untuk mencegah munculnya aksi kekerasan jalanan yang melibatkan kelompok bermotor.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi memastikan pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum terhadap pelaku geng motor.

Ia menilai fenomena tersebut kini telah berkembang menjadi tindak kriminal serius yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Kajati, aksi kelompok bermotor tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja semata.

Ketika para pelaku membawa senjata tajam, melakukan penyerangan, merusak fasilitas umum hingga menyebabkan korban luka maupun meninggal dunia, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang harus diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum.

Kajati menegaskan, negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui sinergi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Ia berharap komitmen bersama yang telah dibangun dalam rapat koordinasi tersebut dapat menjadi langkah nyata untuk menghapus keberadaan geng motor di Provinsi Jambi.(*)




Tangis Pecah di Ruang Sidang, Dua Terdakwa Kasus 58 Kg Sabu di Jambi Divonis Seumur Hidup

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada dua terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 58 kilogram, Kamis 2 Juli 2026.

Kedua terdakwa, Agit Putra Ramadan alias Agit bin Yurnalis dan Juniardo alias Ardo bin Guntur (alm), dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

“Memutuskan kedua terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup,” ujar ketua majelis hakim saat membacakan putusan.

Vonis tersebut sepenuhnya sejalan dengan tuntutan JPU yang sebelumnya juga meminta agar kedua terdakwa dihukum penjara seumur hidup.

“Kami sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum,” ujar hakim.

Suasana ruang sidang sempat berubah haru usai putusan dibacakan. Kedua terdakwa tampak tertunduk.

Salah seorang di antaranya terlihat menahan tangis dan mengusap air mata setelah mendengar vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

Humas Pengadilan Negeri Jambi, Otto, menjelaskan hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan setelah majelis mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Menurutnya, berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan, keduanya tidak hanya sekali terlibat dalam peredaran narkotika.

“Terdakwa mengakui sudah lebih dari satu kali mengedarkan narkotika jenis sabu. Barang bukti yang diamankan merupakan sisa barang, sedangkan sebagian lainnya disebut telah dibawa ke Pulau Jawa,” kata Otto.

Sementara itu, kuasa hukum kedua terdakwa, Sri Haryati, menyatakan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum berikutnya.

“Kami masih menggunakan hak pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya,” ujarnya.

Dalam perkara ini, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jaksa juga menghadirkan sejumlah barang bukti dalam proses persidangan. Di antaranya 58 bungkus plastik berisi sabu dengan berat bersih mencapai 58.211,77 gram, beberapa unit telepon seluler, satu koper, serta dua kendaraan yang diduga digunakan dalam tindak pidana tersebut, yakni sebuah Toyota Fortuner putih dan Toyota Kijang Innova Reborn hitam beserta dokumen kendaraannya.

Kasus ini menjadi salah satu perkara narkotika dengan barang bukti terbesar yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi dalam beberapa waktu terakhir.(*)




Peringatan HUT Bhayangkara, Wawako Diza: Polri Mitra Strategis Pembangunan Kota

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Balai Kantor Wali Kota Jambi, Selasa 1 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolresta Jambi dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta berbagai tamu undangan.

Usai pelaksanaan apel, rangkaian acara dilanjutkan dengan ramah tamah, makan bersama, serta penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polresta Jambi, atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan situasi yang kondusif di Kota Jambi.

Menurut Diza, hubungan antara Pemerintah Kota Jambi dan Polresta Jambi selama ini telah berjalan sangat baik.

Tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan, kepolisian juga aktif mendukung berbagai program pembangunan serta pelayanan publik yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya Polresta Jambi, karena selama ini telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepolisian juga selalu membantu dan membersamai kami dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Jambi,” ujar Diza.

Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan daerah, termasuk program unggulan Kota Jambi Bahagia, mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini terus terjalin ke depannya. Program-program unggulan Kota Jambi Bahagia juga kami harapkan mendapat dukungan dari jajaran kepolisian sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

Diza menilai peringatan HUT Bhayangkara bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan kerja sama lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Momentum HUT Bhayangkara menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, pengabdian, dan kolaborasi demi kemajuan Kota Jambi,” tutupnya.(*)




Hutama Karya Masuk Fortune Southeast Asia 500, Perkuat Posisi 3 Tahun Berturut-turut

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) kembali mencatat pencapaian signifikan di tingkat regional setelah masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 edisi 2026 dengan menempati peringkat ke-206.

Capaian ini sekaligus menegaskan posisi Hutama Karya sebagai salah satu pemain kuat di sektor infrastruktur Asia Tenggara, serta menjadi satu-satunya BUMN infrastruktur Indonesia yang konsisten masuk daftar tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024.

Performa Menguat di Tengah Persaingan Regional

Dalam pemeringkatan tersebut, Hutama Karya juga mencatat posisi strategis di tingkat nasional, yakni peringkat ke-16 di antara seluruh BUMN dan peringkat ke-40 dari seluruh perusahaan Indonesia lintas industri.

Di tengah kompetisi ketat 109 perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 500 besar Asia Tenggara, kinerja Hutama Karya dinilai menonjol bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga profitabilitas dan struktur aset.

Secara metrik, perusahaan berada di peringkat ke-167 berdasarkan laba dan ke-114 berdasarkan total aset, menunjukkan fondasi keuangan yang relatif lebih kuat dibanding banyak kompetitor di sektor sejenis.

Kinerja Keuangan Tumbuh Berkualitas

Sepanjang tahun fiskal 2025, Hutama Karya membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 25,13 triliun, dengan laba bersih tumbuh 15,9 persen menjadi Rp 3,08 triliun.

Total aset perusahaan juga mencapai Rp 189,09 triliun, memperkuat kapasitas finansial untuk mendukung proyek-proyek strategis jangka panjang.

Pertumbuhan ini disebut mencerminkan peningkatan efisiensi operasional serta penguatan kualitas portofolio proyek yang dikelola perusahaan.

Fokus pada Proyek Strategis Nasional

Hutama Karya terus memperkuat posisinya sebagai penggerak utama pembangunan infrastruktur nasional, terutama melalui proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah mencapai sekitar 1.042 kilometer dan terus dikembangkan.

Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam berbagai proyek strategis seperti pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara, bendungan, sistem penyediaan air minum, hingga proyek berbasis skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Komitmen Transformasi Berkelanjutan

Direktur Keuangan Hutama Karya, Eka Setya Adrianto, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal masuk daftar, tetapi tentang kualitas kinerja perusahaan.

Ia menyebut pertumbuhan laba di tengah normalisasi pendapatan menjadi bukti bahwa transformasi perusahaan berjalan secara struktural dan berkelanjutan.

Posisi Strategis di Ekosistem Danantara

Sebagai perusahaan yang dimiliki penuh oleh Pemerintah Indonesia dan berada dalam ekosistem Danantara, Hutama Karya dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.

Fokus perusahaan ke depan mencakup pengembangan infrastruktur hijau, penguatan konektivitas nasional, serta kontribusi terhadap industrialisasi dan integrasi ekonomi kawasan ASEAN.(*)




Kepala BGN Diganti, Gubernur Al Haris Yakin Program Makan Bergizi Gratis Semakin Baik

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gubernur Jambi Al Haris menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif presiden dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintah.

Al Haris mengatakan setiap kebijakan yang diambil Presiden tentu melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi mendalam, termasuk melihat perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Program ini sudah berjalan dan tentu ada banyak evaluasi yang dilakukan. Presiden pasti menerima berbagai masukan, laporan masyarakat, serta melihat langsung kondisi yang terjadi selama pelaksanaannya,” kata Al Haris, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Evaluasi terhadap kinerja pembantu presiden merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

“Ini sesuatu yang normatif. Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian apabila dianggap perlu demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Kita harus menyikapinya secara bijak,” ujarnya.

Al Haris berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pemerataan program hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita berharap program ini semakin baik, lebih efektif, dan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T,” katanya.

Menurut Al Haris, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

“Harapan kita ke depan program ini semakin luas cakupannya, semakin merata, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat,” tutupnya.(*)




AS Minta Indonesia Beli Drone Maritim dalam Negosiasi Tarif, Geopolitik Ikut Terseret

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut meminta Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS sebagai bagian dari pembicaraan dalam negosiasi tarif perdagangan bilateral antara kedua negara.

Permintaan ini memicu perdebatan karena dianggap mencampurkan isu perdagangan dengan pertahanan dan geopolitik.

Informasi ini dilaporkan media internasional yang mengutip dokumen pembicaraan pejabat AS dan Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, Washington menawarkan penurunan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen di sejumlah produk, dengan catatan adanya komitmen untuk mengakuisisi drone maritim yang dapat meningkatkan kemampuan pengawasan laut, termasuk patroli perairan dan pemantauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kesepakatan final tarif dijadwalkan diteken pada Januari 2026, bertepatan dengan lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke AS untuk bertemu Presiden Donald Trump.

Namun, negosiasi ini juga menyentuh isu lain di luar perdagangan.

Dokumen tertanggal 10 Oktober 2025 menyebut bahwa AS meminta Indonesia menyesuaikan sikap terkait Laut China Selatan, termasuk komitmen untuk melindungi hak kedaulatan, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, serta meningkatkan kerja sama regional.

Permintaan ini dinilai sensitif karena Indonesia menegaskan posisi bebas aktif dan tidak menjadi pihak dalam sengketa klaim teritorial di Laut China Selatan, meskipun memiliki kepentingan strategis di Natuna Utara.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) menegaskan bahwa setiap pengadaan alutsista, termasuk drone maritim, didasarkan pada kepentingan nasional dan kebutuhan operasional, bukan tekanan dari negara lain.

Pemerintah juga menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait Laut China Selatan tetap berlandaskan UNCLOS 1982 dan prinsip diplomasi damai.

Pengamat menilai, permintaan AS mencerminkan upaya Washington memperkuat pengaruh di Indo-Pasifik melalui kombinasi instrumen ekonomi dan keamanan.

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan kedaulatan kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Perkembangan negosiasi ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat implikasinya tidak hanya bagi hubungan dagang Indonesia–AS, tetapi juga bagi dinamika geopolitik kawasan.(*)