JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia resmi membuka Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026.

Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia hingga tingkat desa dan kelurahan melalui Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM.

Bagi masyarakat Provinsi Jambi, rekrutmen ini membuka peluang besar untuk terlibat langsung dalam program pengarusutamaan HAM di daerah.

Pasalnya, sejumlah desa dan kelurahan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi telah ditetapkan sebagai lokasi penugasan Penggerak HAM.

Secara nasional, Kementerian HAM menyiapkan 200 formasi Penggerak HAM yang akan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia.

Khusus Provinsi Jambi, penempatan tersebar di sembilan desa dan kelurahan yang menjadi calon wilayah binaan Program Sadar HAM.

Di Kota Jambi, lokasi penugasan berada di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo dan Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur.

Sementara di Kota Sungai Penuh, penempatan berada di Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi.

Untuk Kabupaten Tebo, lokasi yang ditetapkan adalah Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang. Sedangkan di Kabupaten Batanghari, penempatan berada di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian.

Kabupaten Sarolangun mendapat alokasi di Desa Talang Mas, Kecamatan Singkut. Kemudian Kabupaten Merangin berada di Desa Sungai Udang, Kecamatan Pamenang.

Di Kabupaten Bungo, Penggerak HAM akan ditempatkan di Desa Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III.

Sementara Kabupaten Muaro Jambi menjadi daerah dengan dua lokasi penugasan, yakni Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo dan Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam.

Penggerak HAM nantinya bertugas melakukan edukasi dan penguatan kapasitas HAM kepada masyarakat, memetakan pemenuhan hak dasar warga, menerima laporan dugaan pelanggaran HAM, mendampingi program pemerintah berbasis HAM, hingga membantu mitigasi konflik sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Kementerian HAM menetapkan syarat pelamar berusia 22 hingga 45 tahun, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, serta memiliki pengalaman organisasi atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Pelamar juga wajib berdomisili sesuai lokasi penempatan yang dipilih.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi rekrutmen Penggerak HAM. Setiap peserta hanya diperbolehkan memilih satu lokasi penempatan sesuai domisili.

Seleksi akan berlangsung melalui tahapan administrasi, ujian kompetensi bidang HAM berbentuk esai, hingga wawancara.

Peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti pelatihan sebelum menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

Kementerian HAM menegaskan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya.

Masyarakat diimbau hanya mengakses informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM dan tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Dengan masuknya sembilan desa dan kelurahan di Provinsi Jambi dalam program ini, diharapkan penguatan budaya sadar HAM dapat semakin berkembang di tengah masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Cek di sini untuk informasi lanjut mengenai persyaratan dan waktu pendaftaran PENGUMUMAN REKRUTMEN PENGGERAK HAM (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia resmi membuka Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026.

Sebanyak 200 orang akan direkrut untuk ditempatkan di berbagai desa, kelurahan, dan kampung binaan atau calon Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM di seluruh Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemenuhan, penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia hingga tingkat masyarakat.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM yang sejalan dengan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM menjadi penyelenggara seleksi tersebut.

Para peserta yang lolos nantinya akan berstatus tenaga non-ASN dan non-aparatur desa yang bertugas membantu pelaksanaan pengarusutamaan HAM di tingkat desa dan kelurahan.

Penggerak HAM akan memiliki sejumlah tugas strategis, mulai dari memberikan edukasi dan penguatan kapasitas HAM kepada masyarakat, memetakan pemenuhan hak dasar warga, menerima laporan dugaan pelanggaran HAM, hingga melakukan mitigasi konflik sosial dan pendampingan program pemerintah berbasis HAM.

Kementerian HAM menetapkan kebutuhan sebanyak 200 formasi yang akan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk dapat mengikuti seleksi, pelamar harus merupakan Warga Negara Indonesia berusia minimal 22 tahun dan maksimal 45 tahun saat pendaftaran.

Pelamar juga wajib memiliki pengalaman kerja atau organisasi yang relevan di bidang HAM, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, pelayanan publik, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Menariknya, kualifikasi pendidikan minimal yang dipersyaratkan adalah lulusan SMA atau sederajat.

Namun peserta harus berdomisili sesuai lokasi penempatan yang dipilih dan dibuktikan dengan KTP serta surat keterangan domisili.

Kementerian HAM menegaskan bahwa peserta tidak boleh berstatus ASN, PPPK, anggota TNI, Polri, maupun aparatur desa.

Selain itu, peserta juga tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik serta harus bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi rekrutmen Penggerak HAM. Pelamar hanya diperbolehkan memilih satu lokasi penempatan sesuai domisili.

Seleksi akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yakni seleksi administrasi, ujian tertulis atau esai bidang HAM, hingga wawancara.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir wajib mengikuti pelatihan sebelum ditugaskan di wilayah masing-masing.

Kementerian HAM menegaskan seluruh proses rekrutmen Penggerak HAM Tahun 2026 tidak dipungut biaya.

Masyarakat diimbau waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Informasi lengkap mengenai persyaratan, jadwal, serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi rekrutmen Penggerak HAM Kementerian Hak Asasi Manusia.

Download lengak penguman rekrutemen penggerak HAM di sini PENGUMUMAN REKRUTMEN PENGGERAK HAM! (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 dengan kuota mencapai 30 ribu peserta dari seluruh Indonesia.

Masyarakat yang ingin mengikuti program pelatihan gratis tersebut diminta segera melakukan pendaftaran melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sebelum batas akhir pada 9 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online dan telah dirancang lebih sederhana agar mudah diakses masyarakat.

“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5/2026).

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 ini menjadi salah satu langkah pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja dan kewirausahaan.

Cara Daftar Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Calon peserta terlebih dahulu harus mengakses laman Skillhub Kemnaker melalui browser, kemudian login menggunakan akun SIAPkerja.

Bagi yang belum memiliki akun, peserta diwajibkan melakukan registrasi dengan mengisi email, nomor telepon, serta password sesuai data identitas diri.

Setelah akun berhasil dibuat, peserta wajib melengkapi profil SIAPkerja sebagai syarat utama mengikuti pelatihan.

Selanjutnya, peserta dapat mengikuti Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri atau Self Potential Inventory (SPI).

Asesmen tersebut bertujuan mengetahui minat kerja peserta, baik untuk bekerja di dalam negeri, luar negeri maupun berwirausaha, sekaligus mengukur kecocokan potensi diri dengan bidang pelatihan yang dipilih.

Peserta kemudian dapat memilih maksimal tiga program pelatihan kejuruan dalam satu balai pelatihan yang sama melalui platform Skillhub.

Tahap berikutnya adalah mengikuti Asesmen Siap Latih yang mencakup kemampuan dasar seperti verbal, numerik, pengetahuan umum hingga figural.

Asesmen ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses seleksi peserta Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2.

Jadwal Seleksi dan Pengumuman

Kemnaker menetapkan proses seleksi peserta berlangsung pada 10 hingga 17 Juni 2026.

Sementara pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026, sedangkan kick off dan orientasi pelatihan akan dimulai pada 22 Juni 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan mendapatkan berbagai fasilitas dan manfaat menarik.

Di antaranya pelatihan gratis, makan siang gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi BNSP, hingga fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi persyaratan.

Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja kompeten dan siap bersaing di dunia industri maupun dunia usaha.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Kota Jambi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Program Bangga Kencana Mendukung Program Kota Jambi Bahagia dan Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rakorda diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi, sekolah, Kementerian Agama, penyuluh keluarga berencana, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya di Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pembangunan keluarga harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berkualitas,” ujar Maulana.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi tahun 2025, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai 649.260 jiwa dengan kepadatan rata-rata 3.781 jiwa per kilometer persegi.

Menurut Maulana, Program Bangga Kencana menjadi investasi strategis dalam pembangunan manusia melalui perencanaan kehamilan sehat, pendampingan keluarga, pencegahan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), hingga peningkatan kualitas perempuan.

Ia menyebut dampak program tersebut sangat besar, mulai dari menurunkan angka stunting dan kemiskinan hingga mendukung bonus demografi dan daya saing bangsa di masa depan.

Dalam paparannya juga disampaikan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pembangunan paling efektif karena setiap investasi satu rupiah pada program KB dapat memberikan manfaat hingga 98 kali lipat bagi sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026 juga menjadi bagian dari penguatan transformasi program Kemendukbangga/BKKBN periode 2025–2029 melalui sejumlah program Quick Wins.

Program tersebut meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta program Lansia Berdaya.

Maulana mengatakan program pembangunan keluarga sangat sejalan dengan visi Kota Jambi Bahagia yang saat ini terus diperkuat Pemerintah Kota Jambi.

“Kita telah menjalankan berbagai program seperti Lansia Bahagia dan pencegahan stunting melalui program Genting yang terintegrasi dengan pelayanan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot Jambi juga telah mengintegrasikan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berjalan di Kota Jambi.

“Data ibu hamil, ibu menyusui dan balita langsung terkoneksi dengan SPPG sehingga diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menjalankan pembangunan kependudukan yang terintegrasi.

Menurutnya, program pembangunan keluarga di Kota Jambi sudah berjalan sangat baik dan selaras dengan program nasional serta Asta Cita Presiden.

“Kota Jambi mampu merancang pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Vera Sofioni menjelaskan Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026 bertujuan memperkuat komitmen perangkat daerah dan mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Saat ini, optimalisasi pemenuhan gizi dilakukan melalui 43 SPPG dengan target penerima manfaat sebanyak 11.129 jiwa yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dan BKKBN Provinsi Jambi terkait pemanfaatan akses data Sistem Informasi Keluarga untuk mendukung program Kota Jambi Satu Data.

Selain itu, Pemkot Jambi juga menandatangani kerja sama dengan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi terkait pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Melalui Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi kembali menegaskan komitmennya membangun keluarga berkualitas sebagai pondasi utama menuju masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gerakan Ketahanan Pangan dan Energi menuju Indonesia Emas 2045 resmi diluncurkan di Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa (21/04/2026).

Peluncuran ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi periode 2026–2029 yang digelar di Lapangan Pendopo Bukit Cinto Kenang, Kompleks Perkantoran Bupati Muaro Jambi.

Kegiatan diawali dengan aksi penanaman jagung dan buah-buahan sebagai simbol dimulainya penguatan sektor pertanian dan energi berbasis potensi lokal daerah.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Sekjen DPN HKTI Karding, Gubernur Jambi Al Haris, serta Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Wakil Bupati Junaidi H. Mahir.

Jajaran Forkopimda juga turut hadir dalam agenda strategis tersebut.

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sektor pangan dan energi sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 melalui konsep pembangunan “Panca Cita”.

Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah mengacu pada penguatan sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang saling terintegrasi untuk mendukung kedaulatan daerah.

Menurutnya, ketahanan pangan dan kemandirian energi menjadi dua pilar utama dalam memperkuat kedaulatan bangsa di masa depan.

“Optimalisasi lahan, penggunaan teknologi pertanian modern, hingga pengembangan bioenergi menjadi fokus utama dalam program Muaro Jambi Berdaulat Pangan,” ujarnya.

Pemerintah daerah mencatat potensi besar sektor pertanian di wilayah ini, antara lain:

• 8.435 hektare Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
• 2.897 hektare kawasan hortikultura
• 5.700 hektare lahan sawah dilindungi
• 139.547 hektare perkebunan kelapa sawit
• 50.213 hektare perkebunan karet

Selain itu, dukungan juga datang dari Kementerian Pertanian melalui bantuan 84.525 kilogram benih padi untuk pengembangan lahan seluas 3.381 hektare yang disalurkan kepada 157 kelompok tani.

Dalam agenda tersebut, Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono secara simbolis menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi sebagai tanda dimulainya masa kepengurusan baru.

Pemerintah daerah berharap HKTI dapat berperan sebagai jembatan strategis antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah, khususnya dalam menjawab tantangan sektor pertanian seperti ketersediaan pupuk, akses permodalan, hingga modernisasi alat dan mesin pertanian.

Peluncuran gerakan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan sektor pangan dan energi berbasis potensi daerah.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari kontribusi Provinsi Jambi dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memasukkan balita usia 6–59 bulan.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan mulai diterapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, menyampaikan bahwa penambahan kelompok usia tersebut merupakan langkah strategis, bukan sekadar perubahan administratif.

Menurutnya, intervensi gizi pada usia balita sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Anak 6–59 bulan itu menerima. Ini menjadi tantangan karena usia tersebut cukup kritis untuk menerima asupan makanan yang tepat,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Fokus 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Program MBG kini diarahkan untuk menyasar fase paling penting dalam siklus kehidupan manusia, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode ini mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang menjadi fondasi kesehatan fisik dan perkembangan kognitif jangka panjang.

Kelompok sasaran yang dikenal sebagai 3B ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai memiliki dampak langsung terhadap upaya penurunan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BGN menegaskan bahwa penguatan intervensi gizi pada fase awal kehidupan akan berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Distribusi Hingga Wilayah Terpencil

Data terbaru menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG dari kategori 3B terus meningkat.

Program ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi, puskesmas, hingga jaringan posyandu di berbagai daerah.

Pendekatan tersebut dirancang agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah terpencil.

BGN juga membuka opsi fleksibilitas pengambilan bantuan, seperti melalui kader kesehatan atau jadwal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua.

Langkah ini diharapkan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh balita dan ibu yang membutuhkan.

Investasi Jangka Panjang Ketahanan Gizi

Perluasan sasaran MBG dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

Fokus pada balita usia dini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun fondasi kesehatan masyarakat sejak usia paling awal, demi mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, di bawah pimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid, menegaskan komitmennya untuk mendukung capaian pembangunan nasional melalui sinergi optimal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pernyataan ini disampaikan Bupati H M Syukur usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/2).

“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah kebijakan lintas level pemerintahan sekaligus mematangkan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Syukur.

Bupati menekankan bahwa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan capaian pembangunan yang telah diraih.

Pemerintah Kabupaten Merangin siap mengawal dan mendukung sepenuhnya program prioritas Presiden, termasuk program strategis lintas sektor yang dipaparkan oleh para Menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Rakornas 2026 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan dihadiri sebanyak 4.011 peserta, mencakup unsur pemerintah pusat dan daerah, kementerian, provinsi, kabupaten/kota, DPRD, pejabat tinggi kementerian, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Kehadiran Bupati dan Wabup Merangin dalam Rakornas menegaskan komitmen daerah untuk berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi efektif dengan pemerintah pusat.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan pentingnya forum nasional untuk memperoleh arahan langsung terkait kebijakan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta langkah-langkah konkret mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Keikutsertaan Pemkab Muaro Jambi di Rakornas menunjukkan komitmen kami untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil Rakornas menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pemimpin daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat.

“Rakyat ingin hidup dalam ketenangan dan harmonis. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan maksimal di tingkat kabupaten.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 1.200 rektor, guru besar, dekan, dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia dalam pertemuan strategis di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Forum berskala besar ini menjadi salah satu pertemuan paling komprehensif antara kepala negara dan dunia akademik sejak awal pemerintahannya, dengan fokus pada arah kebijakan pendidikan tinggi, penguatan sumber daya manusia, serta tantangan geopolitik global.

Pertemuan yang bertajuk “Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026” berlangsung sejak pagi hingga siang hari.

Presiden Prabowo tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan para pemimpin kampus untuk menyerap masukan terkait kebijakan pendidikan, riset, dan inovasi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari pola komunikasi Presiden dengan berbagai elemen bangsa, terutama kalangan akademik.

“Ini bagian dari agenda Bapak Presiden untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan beliau, update kondisi negara, serta rencana besar ke depan. Hari ini kebetulan fokusnya berdiskusi dengan rektor, guru besar, perguruan tinggi negeri dan swasta,” ujar Prasetyo Hadi melalui Tim Media Presiden.

Pemerintah menekankan pendidikan tinggi sebagai tulang punggung Indonesia Emas 2045, khususnya dalam meningkatkan daya saing, kemandirian teknologi, dan kualitas SDM.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi kampus, industri, dan pemerintah, agar riset tidak berhenti di jurnal ilmiah, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan nasional.

Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain:

• Peningkatan kualitas dan reputasi perguruan tinggi Indonesia di tingkat global

• Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional

• Kebutuhan tenaga profesional dan medis berkualitas

• Upaya menjaga keterjangkauan biaya pendidikan tanpa mengorbankan mutu akademik

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menambahkan bahwa pemerintah juga ingin memberi ruang lebih besar bagi ilmu sosial dan humaniora, tidak hanya STEM. Menurutnya, kebijakan publik yang baik membutuhkan landasan akademik dari berbagai disiplin ilmu.

Forum ini juga menyinggung dinamika geopolitik global, terutama terkait persaingan teknologi, keamanan maritim, dan posisi Indonesia di kancah internasional.

Presiden Prabowo ingin perguruan tinggi berperan aktif dalam menghasilkan kajian strategis yang mendukung kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional.

Sejumlah pengamat menilai forum ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang intensif merangkul dunia akademik, dan komunikasi langsung dengan pimpinan kampus penting untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang.

Meski tertutup untuk umum, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan SDM dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah dan perguruan tinggi kini dihadapkan pada tantangan yang sama: memastikan Indonesia mampu bersaing di tengah disrupsi teknologi dan perubahan global yang semakin cepat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, digelar Rabu (11/12/2025), di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Acara mengangkat tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045” dan dihadiri berbagai organisasi perempuan, jajaran pemerintahan, serta peserta lomba sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Ketua TP PKK Kota Jambi, dr Nadiyah Maulana, Sp.OG, menekankan peran perempuan sebagai pendidik pertama dan agen perubahan bagi keluarga dan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa, perempuan tidak hanya berperan dalam urusan domestik. Tetapi berhak berkarya dan berprestasi di berbagai bidang.

“Mendidik seorang perempuan sama halnya mendidik sebuah generasi. Perempuan yang sehat secara fisik dan mental akan mampu memberi cinta, keteladanan, dan cahaya bagi keluarga serta masyarakat,” ujarnya.

Nadiyah juga mengingatkan pentingnya perempuan menjaga kesehatan fisik dan mental, agar tetap mampu memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Jambi, Dra. Hj. Noverentiwi, ME, menekankan bahwa Hari Ibu merupakan penghargaan atas perjuangan perempuan Indonesia sejak dahulu hingga kini.

Ia menjelaskan makna tema peringatan tahun ini: perempuan berdaya berarti memiliki kekuatan, kemampuan, dan keberanian mengambil keputusan; perempuan berkarya menghasilkan karya yang berdampak dan berkelanjutan.

Sedangkan menuju Indonesia Emas 2045 menegaskan perempuan sebagai pilar pembangunan nasional.

Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. H. Mulyadi, S. Pd., M. Pd, yang menekankan bahwa perempuan adalah agen perubahan, penjaga moralitas, dan pilar penting dalam membentuk karakter generasi masa depan.

Hari Ibu 2025 di Kota Jambi dirancang dengan konsep lebih dekat ke masyarakat, agar pesan pemberdayaan perempuan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)