JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Kota Jambi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Program Bangga Kencana Mendukung Program Kota Jambi Bahagia dan Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rakorda diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi, sekolah, Kementerian Agama, penyuluh keluarga berencana, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya di Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pembangunan keluarga harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berkualitas,” ujar Maulana.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi tahun 2025, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai 649.260 jiwa dengan kepadatan rata-rata 3.781 jiwa per kilometer persegi.

Menurut Maulana, Program Bangga Kencana menjadi investasi strategis dalam pembangunan manusia melalui perencanaan kehamilan sehat, pendampingan keluarga, pencegahan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), hingga peningkatan kualitas perempuan.

Ia menyebut dampak program tersebut sangat besar, mulai dari menurunkan angka stunting dan kemiskinan hingga mendukung bonus demografi dan daya saing bangsa di masa depan.

Dalam paparannya juga disampaikan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pembangunan paling efektif karena setiap investasi satu rupiah pada program KB dapat memberikan manfaat hingga 98 kali lipat bagi sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026 juga menjadi bagian dari penguatan transformasi program Kemendukbangga/BKKBN periode 2025–2029 melalui sejumlah program Quick Wins.

Program tersebut meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta program Lansia Berdaya.

Maulana mengatakan program pembangunan keluarga sangat sejalan dengan visi Kota Jambi Bahagia yang saat ini terus diperkuat Pemerintah Kota Jambi.

“Kita telah menjalankan berbagai program seperti Lansia Bahagia dan pencegahan stunting melalui program Genting yang terintegrasi dengan pelayanan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot Jambi juga telah mengintegrasikan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berjalan di Kota Jambi.

“Data ibu hamil, ibu menyusui dan balita langsung terkoneksi dengan SPPG sehingga diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menjalankan pembangunan kependudukan yang terintegrasi.

Menurutnya, program pembangunan keluarga di Kota Jambi sudah berjalan sangat baik dan selaras dengan program nasional serta Asta Cita Presiden.

“Kota Jambi mampu merancang pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Vera Sofioni menjelaskan Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026 bertujuan memperkuat komitmen perangkat daerah dan mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Saat ini, optimalisasi pemenuhan gizi dilakukan melalui 43 SPPG dengan target penerima manfaat sebanyak 11.129 jiwa yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dan BKKBN Provinsi Jambi terkait pemanfaatan akses data Sistem Informasi Keluarga untuk mendukung program Kota Jambi Satu Data.

Selain itu, Pemkot Jambi juga menandatangani kerja sama dengan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi terkait pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Melalui Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi kembali menegaskan komitmennya membangun keluarga berkualitas sebagai pondasi utama menuju masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gerakan Ketahanan Pangan dan Energi menuju Indonesia Emas 2045 resmi diluncurkan di Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa (21/04/2026).

Peluncuran ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi periode 2026–2029 yang digelar di Lapangan Pendopo Bukit Cinto Kenang, Kompleks Perkantoran Bupati Muaro Jambi.

Kegiatan diawali dengan aksi penanaman jagung dan buah-buahan sebagai simbol dimulainya penguatan sektor pertanian dan energi berbasis potensi lokal daerah.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Sekjen DPN HKTI Karding, Gubernur Jambi Al Haris, serta Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Wakil Bupati Junaidi H. Mahir.

Jajaran Forkopimda juga turut hadir dalam agenda strategis tersebut.

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sektor pangan dan energi sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 melalui konsep pembangunan “Panca Cita”.

Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah mengacu pada penguatan sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang saling terintegrasi untuk mendukung kedaulatan daerah.

Menurutnya, ketahanan pangan dan kemandirian energi menjadi dua pilar utama dalam memperkuat kedaulatan bangsa di masa depan.

“Optimalisasi lahan, penggunaan teknologi pertanian modern, hingga pengembangan bioenergi menjadi fokus utama dalam program Muaro Jambi Berdaulat Pangan,” ujarnya.

Pemerintah daerah mencatat potensi besar sektor pertanian di wilayah ini, antara lain:

• 8.435 hektare Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
• 2.897 hektare kawasan hortikultura
• 5.700 hektare lahan sawah dilindungi
• 139.547 hektare perkebunan kelapa sawit
• 50.213 hektare perkebunan karet

Selain itu, dukungan juga datang dari Kementerian Pertanian melalui bantuan 84.525 kilogram benih padi untuk pengembangan lahan seluas 3.381 hektare yang disalurkan kepada 157 kelompok tani.

Dalam agenda tersebut, Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono secara simbolis menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi sebagai tanda dimulainya masa kepengurusan baru.

Pemerintah daerah berharap HKTI dapat berperan sebagai jembatan strategis antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah, khususnya dalam menjawab tantangan sektor pertanian seperti ketersediaan pupuk, akses permodalan, hingga modernisasi alat dan mesin pertanian.

Peluncuran gerakan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan sektor pangan dan energi berbasis potensi daerah.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari kontribusi Provinsi Jambi dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memasukkan balita usia 6–59 bulan.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan mulai diterapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, menyampaikan bahwa penambahan kelompok usia tersebut merupakan langkah strategis, bukan sekadar perubahan administratif.

Menurutnya, intervensi gizi pada usia balita sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Anak 6–59 bulan itu menerima. Ini menjadi tantangan karena usia tersebut cukup kritis untuk menerima asupan makanan yang tepat,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Fokus 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Program MBG kini diarahkan untuk menyasar fase paling penting dalam siklus kehidupan manusia, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode ini mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang menjadi fondasi kesehatan fisik dan perkembangan kognitif jangka panjang.

Kelompok sasaran yang dikenal sebagai 3B ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai memiliki dampak langsung terhadap upaya penurunan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BGN menegaskan bahwa penguatan intervensi gizi pada fase awal kehidupan akan berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Distribusi Hingga Wilayah Terpencil

Data terbaru menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG dari kategori 3B terus meningkat.

Program ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi, puskesmas, hingga jaringan posyandu di berbagai daerah.

Pendekatan tersebut dirancang agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah terpencil.

BGN juga membuka opsi fleksibilitas pengambilan bantuan, seperti melalui kader kesehatan atau jadwal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua.

Langkah ini diharapkan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh balita dan ibu yang membutuhkan.

Investasi Jangka Panjang Ketahanan Gizi

Perluasan sasaran MBG dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

Fokus pada balita usia dini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun fondasi kesehatan masyarakat sejak usia paling awal, demi mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, di bawah pimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid, menegaskan komitmennya untuk mendukung capaian pembangunan nasional melalui sinergi optimal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pernyataan ini disampaikan Bupati H M Syukur usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/2).

“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah kebijakan lintas level pemerintahan sekaligus mematangkan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Syukur.

Bupati menekankan bahwa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan capaian pembangunan yang telah diraih.

Pemerintah Kabupaten Merangin siap mengawal dan mendukung sepenuhnya program prioritas Presiden, termasuk program strategis lintas sektor yang dipaparkan oleh para Menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Rakornas 2026 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan dihadiri sebanyak 4.011 peserta, mencakup unsur pemerintah pusat dan daerah, kementerian, provinsi, kabupaten/kota, DPRD, pejabat tinggi kementerian, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Kehadiran Bupati dan Wabup Merangin dalam Rakornas menegaskan komitmen daerah untuk berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi efektif dengan pemerintah pusat.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan pentingnya forum nasional untuk memperoleh arahan langsung terkait kebijakan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta langkah-langkah konkret mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Keikutsertaan Pemkab Muaro Jambi di Rakornas menunjukkan komitmen kami untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil Rakornas menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pemimpin daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat.

“Rakyat ingin hidup dalam ketenangan dan harmonis. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan maksimal di tingkat kabupaten.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 1.200 rektor, guru besar, dekan, dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia dalam pertemuan strategis di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Forum berskala besar ini menjadi salah satu pertemuan paling komprehensif antara kepala negara dan dunia akademik sejak awal pemerintahannya, dengan fokus pada arah kebijakan pendidikan tinggi, penguatan sumber daya manusia, serta tantangan geopolitik global.

Pertemuan yang bertajuk “Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026” berlangsung sejak pagi hingga siang hari.

Presiden Prabowo tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan para pemimpin kampus untuk menyerap masukan terkait kebijakan pendidikan, riset, dan inovasi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari pola komunikasi Presiden dengan berbagai elemen bangsa, terutama kalangan akademik.

“Ini bagian dari agenda Bapak Presiden untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan beliau, update kondisi negara, serta rencana besar ke depan. Hari ini kebetulan fokusnya berdiskusi dengan rektor, guru besar, perguruan tinggi negeri dan swasta,” ujar Prasetyo Hadi melalui Tim Media Presiden.

Pemerintah menekankan pendidikan tinggi sebagai tulang punggung Indonesia Emas 2045, khususnya dalam meningkatkan daya saing, kemandirian teknologi, dan kualitas SDM.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi kampus, industri, dan pemerintah, agar riset tidak berhenti di jurnal ilmiah, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan nasional.

Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain:

• Peningkatan kualitas dan reputasi perguruan tinggi Indonesia di tingkat global

• Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional

• Kebutuhan tenaga profesional dan medis berkualitas

• Upaya menjaga keterjangkauan biaya pendidikan tanpa mengorbankan mutu akademik

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menambahkan bahwa pemerintah juga ingin memberi ruang lebih besar bagi ilmu sosial dan humaniora, tidak hanya STEM. Menurutnya, kebijakan publik yang baik membutuhkan landasan akademik dari berbagai disiplin ilmu.

Forum ini juga menyinggung dinamika geopolitik global, terutama terkait persaingan teknologi, keamanan maritim, dan posisi Indonesia di kancah internasional.

Presiden Prabowo ingin perguruan tinggi berperan aktif dalam menghasilkan kajian strategis yang mendukung kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional.

Sejumlah pengamat menilai forum ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang intensif merangkul dunia akademik, dan komunikasi langsung dengan pimpinan kampus penting untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang.

Meski tertutup untuk umum, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan SDM dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah dan perguruan tinggi kini dihadapkan pada tantangan yang sama: memastikan Indonesia mampu bersaing di tengah disrupsi teknologi dan perubahan global yang semakin cepat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, digelar Rabu (11/12/2025), di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Acara mengangkat tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045” dan dihadiri berbagai organisasi perempuan, jajaran pemerintahan, serta peserta lomba sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Ketua TP PKK Kota Jambi, dr Nadiyah Maulana, Sp.OG, menekankan peran perempuan sebagai pendidik pertama dan agen perubahan bagi keluarga dan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa, perempuan tidak hanya berperan dalam urusan domestik. Tetapi berhak berkarya dan berprestasi di berbagai bidang.

“Mendidik seorang perempuan sama halnya mendidik sebuah generasi. Perempuan yang sehat secara fisik dan mental akan mampu memberi cinta, keteladanan, dan cahaya bagi keluarga serta masyarakat,” ujarnya.

Nadiyah juga mengingatkan pentingnya perempuan menjaga kesehatan fisik dan mental, agar tetap mampu memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Jambi, Dra. Hj. Noverentiwi, ME, menekankan bahwa Hari Ibu merupakan penghargaan atas perjuangan perempuan Indonesia sejak dahulu hingga kini.

Ia menjelaskan makna tema peringatan tahun ini: perempuan berdaya berarti memiliki kekuatan, kemampuan, dan keberanian mengambil keputusan; perempuan berkarya menghasilkan karya yang berdampak dan berkelanjutan.

Sedangkan menuju Indonesia Emas 2045 menegaskan perempuan sebagai pilar pembangunan nasional.

Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. H. Mulyadi, S. Pd., M. Pd, yang menekankan bahwa perempuan adalah agen perubahan, penjaga moralitas, dan pilar penting dalam membentuk karakter generasi masa depan.

Hari Ibu 2025 di Kota Jambi dirancang dengan konsep lebih dekat ke masyarakat, agar pesan pemberdayaan perempuan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di ICE BSD City, Tangerang.

Rakor bertema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia serta jajaran Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam agenda tersebut, Pemerintah Pusat memaparkan arah kebijakan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran untuk Tahun Anggaran 2026.

Wawako Diza menegaskan komitmen Kota Jambi untuk mendukung penuh kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan pembangunan karakter dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda.

“Banyak materi penting dipaparkan, termasuk terkait sistem Dapodik. Pemerintah Kota Jambi berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus berjalan baik untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing,” ujar Diza.

Ia menjelaskan, revitalisasi satuan pendidikan juga memiliki dampak ekonomi melalui peran Tim P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) yang terlibat dalam percepatan program strategis di daerah.

Terkait digitalisasi pendidikan, Diza menilai dunia pendidikan harus mampu mengarahkan generasi muda agar memiliki kemampuan literasi digital dan mampu memfilter informasi di era modern.

“Digitalisasi membuat pendidikan kita semakin maju. Namun, di tengah banyaknya distorsi informasi, peserta didik harus dibekali kemampuan memilih dan memilah informasi secara bijak,” tegasnya.

Menurutnya, program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan merupakan langkah strategis meningkatkan kualitas SDM, agar generasi muda tak hanya mampu menggunakan teknologi.

Tetapi juga berinovasi serta memiliki kemampuan berpikir kritis sesuai tuntutan era digital.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya dukungan penuh dari kepala daerah dalam menyukseskan program tersebut.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat pemerataan digitalisasi pendidikan sebagai langkah konkret menuju sistem pendidikan nasional yang lebih maju dan merata,” ujarnya.

Rakor Kemendikdasmen 2026 ini menjadi momentum penting dalam transformasi pendidikan nasional, khususnya dalam memperluas akses pendidikan bermutu di seluruh Indonesia.

Program revitalisasi dan digitalisasi ini juga sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Jambi melalui program Kota Jambi Bahagia, termasuk implementasi Kartu Bahagia untuk sektor pendidikan.

Saat ini, Pemkot Jambi telah menerapkan sistem pembelajaran digital dan memberikan beasiswa bagi ribuan pelajar kurang mampu sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2025 di Lapangan Pemancingan Donorejo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Senin (8/9/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas 2045: Kehamilan Terencana, Keluarga Sejahtera.”

Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, yang menegaskan pentingnya peran program keluarga berencana (KB) dalam menciptakan generasi unggul.

“Keluarga adalah fondasi bangsa. Jika perencanaan keluarga baik, anak-anak akan lahir dalam kondisi terbaik dan mendapat hak yang layak. Ini langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Tak hanya seremoni, peringatan ini juga menghadirkan layanan Pasar Pangan Murah dan Donor Darah, sebagai bentuk nyata pelayanan langsung kepada masyarakat.

Wali Kota Jambi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk BKKBN Provinsi Jambi, atas kolaborasi yang terjalin dalam menyukseskan kegiatan ini.

Maulana menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Kota Jambi Bahagia, yang menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menurunkan angka perceraian.

“Ketika keluarga bahagia, anak-anak bisa sekolah, ibu produktif, dan ayah bekerja dengan layak. Dari situlah kebahagiaan lahir,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi, Dr. Jaelani, menjelaskan bahwa tercatat 274 akseptor mengikuti layanan KB, termasuk akseptor baru dan pascapersalinan. Sebanyak 137 peserta memilih metode kontrasepsi jangka panjang.

“Tujuan kami adalah mempermudah akses layanan kesehatan reproduksi dan meringankan beban ekonomi keluarga melalui pasar murah,” ujar Jaelani.

Ketua Tim Kerja Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN Provinsi Jambi, Ririn Okta Permatasari, mengapresiasi sinergi lintas sektor yang ditunjukkan Pemkot Jambi.

“Kegiatan ini sangat bagus karena melibatkan berbagai dinas. Ini bisa menjadi contoh kolaborasi yang sukses dalam memberikan pelayanan berkualitas,” ucapnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Camat Jambi Selatan, Kapolsek, lurah, serta ratusan masyarakat. Antusiasme warga menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keluarga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah.

Peluncuran ini dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian dalam acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

IKAD hadir sebagai alat untuk memetakan kondisi inklusi keuangan secara lebih akurat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Tujuannya adalah memperluas jangkauan layanan keuangan secara merata dan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia.

“Indeks ini disusun agar seluruh pemangku kepentingan memiliki gambaran menyeluruh mengenai akses keuangan daerah. IKAD merupakan hasil kolaborasi untuk mempercepat layanan keuangan yang inklusif,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK.

Peluncuran IKAD juga melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Perekonomian.

Indeks ini disusun dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset, menggunakan pendekatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

IKAD mendukung pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan menjadi jembatan antara data dengan kebijakan, terutama dalam mencapai target inklusi keuangan nasional 98 persen di tahun 2045.

Menurut Friderica, penguatan akses keuangan yang inklusif menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IKAD dirancang sebagai alat ukur kinerja daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi efektivitas program TPAKD.

IKAD juga mendukung program strategis nasional, seperti Satu Rekening Satu Penduduk (SRSB) dan penguatan literasi serta penggunaan produk dan layanan keuangan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh Indonesia yang terdiri atas 38 TPAKD provinsi dan 514 TPAKD kabupaten/kota.

IKAD diharapkan mendorong penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pencapaian inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.(*)