JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah kembali menegaskan optimisme terhadap sektor industri manufaktur Indonesia di tengah dinamika sentimen ekonomi global.

Meski banyak faktor eksternal berpotensi memengaruhi, arus investasi ke sektor industri menunjukkan tren ekspansi jangka menengah yang kuat.

Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menekankan bahwa penilaian terhadap investasi tidak bisa hanya mengacu pada satu indikator sesaat.

Menurutnya, kesiapan industri untuk segera beroperasi menjadi sinyal utama keberlanjutan investasi manufaktur.

“Masuknya investasi ke sektor industri tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator sentimen. Fakta bahwa lebih dari seribu perusahaan industri siap beroperasi pada 2026 menunjukkan bahwa investasi manufaktur berjalan dan berkelanjutan,” ujar Febri di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Pemerintah juga menyoroti lonjakan impor barang modal sebagai indikator nyata aktivitas ekspansi industri. Kenaikan impor mesin dan peralatan produksi dinilai bukan sebagai tanda pelemahan, melainkan bukti bahwa pelaku industri sedang memperbesar kapasitas dan modernisasi teknologi.

“Peningkatan signifikan impor barang modal, khususnya mesin dan peralatan mekanis, menjadi indikator kuat bahwa investasi manufaktur justru tumbuh pesat, terutama sepanjang 2025. Ini menunjukkan industri sedang melakukan ekspansi dan modernisasi kapasitas produksi,” tegas Febri.

Ekspansi industri diproyeksikan mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan struktur industri nasional.

Pemerintah yakin sektor manufaktur tetap menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah persaingan regional dan global.

Berbagai kebijakan insentif, kemudahan perizinan, dan dorongan hilirisasi sumber daya alam terus diperkuat agar investasi tetap stabil.

Pemerintah menargetkan manufaktur menjadi pilar utama transformasi ekonomi jangka panjang.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, kami optimistis investasi industri manufaktur akan terus tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Febri.

Dengan proyeksi lebih dari seribu perusahaan baru beroperasi dalam dua tahun ke depan, pemerintah menilai fondasi industrialisasi Indonesia berada pada fase penguatan.

Tantangan global memang tetap ada, namun arah kebijakan sudah selaras untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor manufaktur.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sekitar 28 juta warga Indonesia diperkirakan mengalami gangguan kesehatan jiwa.

Angka ini diperoleh berdasarkan estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyebutkan bahwa satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang di dunia hidup dengan masalah kesehatan mental.

Pernyataan itu disampaikan Budi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, data ini hanya merupakan “puncak gunung es”, karena sebagian besar kasus gangguan mental di Indonesia belum tercatat secara resmi akibat keterbatasan skrining kesehatan mental.

“WHO menyebut satu dari delapan sampai satu dari sepuluh orang memiliki masalah kesehatan jiwa. Dengan populasi Indonesia sekitar 280 juta, minimal 28 juta orang terdampak. Ini baru estimasi, belum termasuk kasus yang belum terdeteksi,” jelas Menkes Budi Gunadi.

Spektrum Gangguan Kesehatan Jiwa

Budi menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa mencakup berbagai kondisi, mulai dari depresi, kecemasan, hingga skizofrenia dan gangguan bipolar.

Kondisi lain seperti gangguan konsentrasi, hiperaktivitas (ADHD), dan trauma psikologis juga termasuk kategori yang kerap luput dari perhatian masyarakat dan sistem layanan kesehatan.

Selama ini, perhatian terhadap kesehatan jiwa masih kalah dibanding kesehatan fisik.

Padahal, gangguan mental tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas, interaksi sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas.

Strategi Penanganan dari Pemerintah

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan telah mulai mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.

Hal ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan awal, sehingga masyarakat tidak harus langsung mengakses rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan.

Selain itu, skrining kesehatan mental kini mulai dimasukkan dalam sejumlah program pemeriksaan kesehatan pemerintah.

Budi berharap dengan pendekatan ini, kesenjangan antara kasus yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan dapat diperkecil.

“Gangguan kesehatan jiwa bukan hal yang perlu ditakuti atau distigmatisasi. Dengan deteksi dini dan pendampingan yang tepat, kondisi ini bisa ditangani,” tegas Menkes.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dalam membicarakan masalah kesehatan mental, memahami gejala awal, serta mendorong akses ke layanan profesional.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus memperkuat upaya nasional dalam menekan angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia.(*)