TOKYO, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

Pertemuan ini menegaskan posisi Jepang sebagai mitra strategis utama Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, investasi, dan energi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Jepang dan pertemuannya sebelumnya dengan Kaisar Naruhito.

“Yang Mulia Perdana Menteri Takaichi yang saya banggakan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan hangat dari Yang Mulia, dari pemerintah Jepang, dan juga saya diterima dengan sangat baik oleh Sri Baginda Kaisar Naruhito kemarin,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati, menjadikan kedua negara sahabat dekat dan mitra strategis.

Dalam diskusi bilateral, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk kerja sama ekonomi, investasi, serta peran Indonesia dan Jepang dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks.

“Di tengah dinamika geopolitik dunia yang sangat kompleks, Indonesia dan Jepang harus menjadi bagian dari stabilitas dan solusi,” kata Prabowo.

Pemerintah optimistis, pertemuan ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral, mendorong investasi, memperkuat industri nasional, dan memperluas kerja sama energi.

Dengan pertemuan ini, Indonesia dan Jepang menegaskan kembali komitmen sebagai sahabat dekat sekaligus mitra strategis, menghadapi tantangan global, dan memperkuat posisi kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.(*)

PARIS, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam tertutup di Istana Élysée, Paris.

Pertemuan tersebut dinilai memiliki makna strategis karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana penguatan komunikasi personal antar pemimpin kedua negara.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden Indonesia, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Meski dikemas secara informal, dialog yang terjalin disebut substansial dan membuka ruang pembahasan yang lebih mendalam terkait masa depan hubungan Indonesia dan Prancis.

“Presiden Macron menjamu Presiden Prabowo dalam suasana yang hangat dan bersahabat. Percakapan berlangsung santai namun bermakna, sekaligus menjadi ruang dialog untuk memperkuat komunikasi personal dan membuka peluang pendalaman kerja sama Indonesia–Prancis di berbagai sektor strategis,” demikian keterangan Sekretariat Presiden Indonesia.

Jamuan makan malam di Istana Élysée tersebut juga dipandang memiliki nilai simbolik yang kuat dalam konteks diplomasi bilateral.

Pertemuan tertutup di kediaman resmi Presiden Prancis mencerminkan tingkat kepercayaan dan kedekatan hubungan yang terus dibangun antara kedua negara.

“Jamuan makan malam ini bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan simbol kepercayaan, kedekatan, serta komitmen bersama untuk terus memperkuat hubungan Indonesia–Prancis dan memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan ke depan,” lanjut pernyataan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia dan Prancis menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam bidang pertahanan, ekonomi, energi, pendidikan, serta transisi menuju ekonomi hijau.

Prancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Eropa, sementara Indonesia dipandang sebagai mitra penting Prancis di kawasan Indo-Pasifik.

Pertemuan antara Prabowo dan Macron ini juga dilihat sebagai sinyal kesinambungan arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Pendekatan dialog personal yang dibangun melalui pertemuan informal dinilai dapat memperkuat kepercayaan dan mempercepat realisasi kerja sama konkret antarnegara.

Meski tidak diumumkan kesepakatan spesifik, pertemuan tersebut membuka peluang lanjutan untuk pembahasan kerja sama strategis di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Dengan komunikasi yang semakin erat, Indonesia dan Prancis diharapkan mampu memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga stabilitas regional dan memperkuat kemitraan global berbasis kepentingan bersama.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut meminta Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS sebagai bagian dari pembicaraan dalam negosiasi tarif perdagangan bilateral antara kedua negara.

Permintaan ini memicu perdebatan karena dianggap mencampurkan isu perdagangan dengan pertahanan dan geopolitik.

Informasi ini dilaporkan media internasional yang mengutip dokumen pembicaraan pejabat AS dan Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, Washington menawarkan penurunan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen di sejumlah produk, dengan catatan adanya komitmen untuk mengakuisisi drone maritim yang dapat meningkatkan kemampuan pengawasan laut, termasuk patroli perairan dan pemantauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kesepakatan final tarif dijadwalkan diteken pada Januari 2026, bertepatan dengan lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke AS untuk bertemu Presiden Donald Trump.

Namun, negosiasi ini juga menyentuh isu lain di luar perdagangan.

Dokumen tertanggal 10 Oktober 2025 menyebut bahwa AS meminta Indonesia menyesuaikan sikap terkait Laut China Selatan, termasuk komitmen untuk melindungi hak kedaulatan, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, serta meningkatkan kerja sama regional.

Permintaan ini dinilai sensitif karena Indonesia menegaskan posisi bebas aktif dan tidak menjadi pihak dalam sengketa klaim teritorial di Laut China Selatan, meskipun memiliki kepentingan strategis di Natuna Utara.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) menegaskan bahwa setiap pengadaan alutsista, termasuk drone maritim, didasarkan pada kepentingan nasional dan kebutuhan operasional, bukan tekanan dari negara lain.

Pemerintah juga menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait Laut China Selatan tetap berlandaskan UNCLOS 1982 dan prinsip diplomasi damai.

Pengamat menilai, permintaan AS mencerminkan upaya Washington memperkuat pengaruh di Indo-Pasifik melalui kombinasi instrumen ekonomi dan keamanan.

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan kedaulatan kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Perkembangan negosiasi ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat implikasinya tidak hanya bagi hubungan dagang Indonesia–AS, tetapi juga bagi dinamika geopolitik kawasan.(*)