JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pemulihan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).

Program ini menjadi bagian penting dari fase transisi pascatanggap darurat guna menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi ribuan keluarga korban bencana.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Namun, ia mengakui proses pembangunan membutuhkan waktu.

“Ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Anggarannya sudah dialokasikan, tetapi memang akan memakan waktu untuk pembangunannya,” ujar Prabowo saat mengunjungi penyintas banjir di Aceh.

Dalam rapat kabinet pada akhir Desember, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah, baik hunian sementara maupun hunian tetap, dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Targetnya adalah membuat sebanyak 15.000 rumah dalam tiga bulan ke depan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir,” kata Teddy.

Percepatan pembangunan huntara dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, pemerintah daerah, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, sektor swasta turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihak swasta telah berkomitmen membangun sekitar 2.000 unit rumah tambahan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini merupakan wujud gotong royong bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra,” ujar Maruarar.

Di tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk hunian sementara.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak secepat mungkin.

“Kita harus mempercepat pembangunan hunian sementara. Masyarakat yang terdampak butuh tempat tinggal yang aman dan manusiawi sekarang juga,” katanya saat meninjau persiapan lahan di Padang Pariaman.

Saat ini, pembangunan huntara telah dimulai di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Agam dan Aceh Tamiang, dengan sistem kerja dua shift untuk mempercepat progres konstruksi.

BNPB juga memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan sebagai lokasi huntara, dengan memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan huni.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar sekitar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum dapat menempati huntara.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi pemulihan.

Melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan dukungan sosial tersebut, pemerintah berharap kehidupan para penyintas banjir dan longsor di Sumatera dapat segera pulih, sembari menyiapkan pembangunan hunian tetap yang lebih permanen di masa mendatang.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya mendukung arahan Danantara Indonesia dalam memperkuat respons kemanusiaan melalui program BUMN Peduli bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dukungan difokuskan pada pemulihan konektivitas wilayah serta pembangunan hunian sementara (huntara) guna mendukung proses pemulihan warga secara bertahap dan berkelanjutan.

Pelaksanaan bantuan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, posko kebencanaan, serta pemangku kepentingan teknis agar penanganan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan kehadiran Danantara Indonesia bersama Badan Pengaturan (BP) BUMN sebagai bentuk pendampingan bagi warga terdampak selama masa pemulihan.

Ia menyampaikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama agar proses pemulihan berjalan secara manusiawi dan bertahap.

Dukungan Pembangunan Huntara Aceh Tamiang

Sebagai bagian dari fase pemulihan pascabencana, Hutama Karya mendapat amanah mendukung pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang.

Program ini bertujuan memastikan warga terdampak memperoleh tempat tinggal layak selama masa transisi.

Sebanyak 600 unit huntara akan dibangun oleh tujuh BUMN konstruksi, dengan kontribusi Hutama Karya sebanyak 120 unit di atas lahan seluas 52.581 meter persegi.

Lokasi pembangunan berada di Jalan Banda Aceh–Medan, Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Tim proyek Hutama Karya telah melakukan peninjauan lapangan awal yang menunjukkan perlunya pembersihan lumpur, perataan lahan, serta penyiapan akses menuju area terdampak.

Huntara dirancang menggunakan metode rangka baja ringan yang cepat dibangun, tahan lama, dan aman.

Material seperti papan semen, multiplek lantai, serta atap zincalume digunakan untuk memastikan hunian siap huni dalam waktu singkat.

Setiap unit huntara memiliki luas sekitar 12 hingga 30 meter persegi dan dilengkapi fasilitas bersama, meliputi dapur umum, area cuci, mushola, serta sanitasi yang memadai.

Pemulihan Akses dan Konektivitas Warga

Selain pembangunan huntara, Hutama Karya turut berperan aktif dalam pemulihan akses dan konektivitas wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang.

Sejumlah ruas jalan tertutup lumpur, kayu hanyutan, dan sedimen sehingga menghambat mobilitas warga serta distribusi bantuan.

Sebagai bagian dari kerja kolektif BUMN Peduli, Hutama Karya mengerahkan berbagai sumber daya operasional.

Antara lain empat unit excavator, satu unit excavator PC75, dua unit dump truck, serta satu unit tangki solar untuk mendukung pembersihan material pascabanjir.

Tak hanya itu, Hutama Karya juga memobilisasi dukungan konektivitas dengan menyediakan Jembatan Bailey, terdiri dari satu unit bentang 43 meter dan dua unit bentang 48 meter.

Dukungan tambahan meliputi tujuh unit excavator PC-200, satu unit crane 80 ton, operator alat berat, serta pasokan bahan bakar untuk menjamin kelancaran operasional di lapangan.

Seluruh kegiatan dilakukan dengan mengutamakan standar keselamatan kerja dan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat agar penanganan berjalan efektif dan tidak beririsan dengan instansi lain.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa pemulihan jalur penghubung menjadi prioritas awal sebelum pembangunan huntara dilanjutkan

Ia menegaskan kehadiran Hutama Karya bersama BUMN infrastruktur lain merupakan bentuk komitmen mendukung pemulihan masyarakat Aceh Tamiang secara menyeluruh.(*)