JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, bergerak cepat memastikan warga Provinsi Jambi mendapatkan hunian layak.

Senin (23/2/2026), ia menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Tak sendiri, Gubernur Al Haris memboyong seluruh Bupati, Wali Kota, dan Kepala Dinas Perkim se-Provinsi Jambi.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas program rumah layak, bedah rumah (BSPS), penataan kawasan kumuh, hingga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami hadir membawa puluhan ribu aspirasi rakyat Jambi yang merindukan rumah sehat dan layak huni. Program seperti bedah rumah, penataan kawasan kumuh, dan rumah subsidi diharapkan dapat digelontorkan secara masif ke Jambi,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah siap menyiapkan data akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran.

“Kami ingin kawasan di Jambi tertata baik, ekonomi warga meningkat, dan pendidikan anak-anak terjamin karena rumahnya sehat,” tambahnya.

Respons Menteri PKP: Terobosan Besar Hunian Layak

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik inisiatif Gubernur Al Haris. Ia memaparkan empat strategi utama untuk Jambi:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga – Bekerja sama dengan PNM Mekaar agar rumah yang direnovasi juga menjadi tempat usaha produktif.

2. Penataan Kawasan Kumuh – Mengubah kawasan kumuh menjadi pemukiman sehat.

3. BSPS (Bedah Rumah) – Menjamin seluruh kabupaten/kota di Jambi memperoleh jatah program rumah swadaya.

4. Penyederhanaan Subsidi – Mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Ara menambahkan, pemerintah juga menyiapkan skema bunga KPR rendah 5% bagi 16 juta nasabah, khususnya ibu rumah tangga yang menjalankan usaha di rumah.

Selain itu, Menteri PKP akan melakukan kunjungan balasan ke Jambi dan Sulawesi Tengah pada April untuk meninjau langsung progres di lapangan.

“Saya senang bertemu Gubernur yang profesional seperti Pak Al Haris dan Pak Rusdy Mastura. Kami akan hadir langsung ke Jambi dan Sulteng bulan April untuk memastikan program berjalan,” pungkasnya.

Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat OPD Provinsi Jambi, termasuk Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto meninjau progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah dalam pergeseran penanganan bencana dari fase darurat menuju pemulihan, terutama percepatan penyediaan hunian sementara yang aman dan layak.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, COO BPI Danantara Dony Oskaria, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Rombongan juga ditemani Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro dan Direktur Operasional II Gunadi.

Mereka meninjau area huntara dan fasilitas pendukung untuk memastikan kesiapan dasar hunian transisi bagi warga terdampak.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah serius menangani bencana dan berkomitmen meringankan beban warga.

Ia juga mengapresiasi percepatan pembangunan huntara oleh BPI Danantara dan menekankan pentingnya koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah.

“Saya mengapresiasi Danantara yang berhasil membangun hunian sementara dengan cepat dan berkualitas. Koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah harus dijalankan ketat agar penanganan berjalan tertib,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam percepatan pemulihan, termasuk pemulihan layanan dasar seperti sekolah dan puskesmas agar aktivitas warga kembali normal.

Pembangunan Huntara Aceh Tamiang dilakukan melalui program kolaborasi beberapa BUMN Karya, dengan pembangunan dimulai sejak 24 Desember 2025.

Saat ini, 198 unit Huntara dari target 600 unit telah selesai dibangun, dan sisanya akan diselesaikan secara bertahap sesuai rencana pemerintah.

Huntara berada di Jl. Banda Aceh–Medan, Kebun Tj. Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, dan dirancang sebagai hunian transisi yang memenuhi standar minimum BNPB.

Setiap unit Huntara dilengkapi fasilitas dasar seperti toilet, dapur umum, air bersih, mushola, internet, dan akses internal untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga.

“Kami siap bersinergi dengan semua pihak untuk menghadirkan Huntara berkualitas, membantu warga terdampak memulai kembali kehidupan yang layak,” sebut Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro.

Pembangunan Huntara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian sementara yang aman, nyaman, dan mendukung pemulihan warga pasca-banjir.

Kolaborasi antara BUMN Karya, BPI Danantara, dan BP BUMN diharapkan memastikan percepatan pembangunan serta pemanfaatan Huntara sesuai kebutuhan warga.(*)