JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menegaskan bahwa pembangunan sektor perumahan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi,belum lama ini.

Menurut Abdullah Sani, kebutuhan hunian layak menjadi salah satu isu strategis yang harus ditangani secara bersama melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar masyarakat, terutama MBR, dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peran pengembang yang tergabung dalam REI dinilai sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan perumahan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“REI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam penyediaan hunian. Ke depan, kolaborasi ini harus semakin diperkuat agar pembangunan perumahan berjalan lebih optimal,” tambahnya.

Wagub juga menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam pembangunan sektor properti, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses air bersih, lingkungan sehat, dan kawasan yang aman dari risiko bencana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, dalam kesempatan yang sama menyampaikan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat memiliki rumah, termasuk kebijakan BPHTB nol rupiah dan percepatan perizinan.

Namun demikian, Abdullah Sani menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan tetap terletak pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat, ia optimistis kebutuhan hunian di Provinsi Jambi dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan sebagai bagian dari strategi besar “Kota Tangguh” yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi, belum lama ini.

Dalam paparannya, Maulana menekankan bahwa sektor properti memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan hunian.

“Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan rumah layak juga meningkat. Karena itu, pemerintah hadir dengan kebijakan konkret agar masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, bisa memiliki hunian,” ujar Maulana.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Jambi telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol rupiah untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu.

Tak hanya itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dipercepat secara signifikan, dari yang sebelumnya memakan waktu lama kini hanya membutuhkan sekitar satu jam.

Menurut Maulana, langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus upaya menciptakan ekosistem properti yang lebih inklusif dan kompetitif.

“Kami ingin menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga didukung lingkungan yang sehat, akses air bersih, dan kawasan bebas banjir. Ini bagian dari visi Kota Jambi Bahagia,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pengembang sangat penting agar pembangunan perumahan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maulana mengungkapkan bahwa sektor properti turut memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor turunan.

Sementara itu, kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, meski fokus utama diskusi mengarah pada penguatan peran sektor properti dalam pembangunan daerah.

Melalui berbagai kebijakan yang telah disiapkan, Pemerintah Kota Jambi optimistis kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, bergerak cepat memastikan warga Provinsi Jambi mendapatkan hunian layak.

Senin (23/2/2026), ia menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Tak sendiri, Gubernur Al Haris memboyong seluruh Bupati, Wali Kota, dan Kepala Dinas Perkim se-Provinsi Jambi.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas program rumah layak, bedah rumah (BSPS), penataan kawasan kumuh, hingga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami hadir membawa puluhan ribu aspirasi rakyat Jambi yang merindukan rumah sehat dan layak huni. Program seperti bedah rumah, penataan kawasan kumuh, dan rumah subsidi diharapkan dapat digelontorkan secara masif ke Jambi,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah siap menyiapkan data akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran.

“Kami ingin kawasan di Jambi tertata baik, ekonomi warga meningkat, dan pendidikan anak-anak terjamin karena rumahnya sehat,” tambahnya.

Respons Menteri PKP: Terobosan Besar Hunian Layak

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik inisiatif Gubernur Al Haris. Ia memaparkan empat strategi utama untuk Jambi:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga – Bekerja sama dengan PNM Mekaar agar rumah yang direnovasi juga menjadi tempat usaha produktif.

2. Penataan Kawasan Kumuh – Mengubah kawasan kumuh menjadi pemukiman sehat.

3. BSPS (Bedah Rumah) – Menjamin seluruh kabupaten/kota di Jambi memperoleh jatah program rumah swadaya.

4. Penyederhanaan Subsidi – Mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Ara menambahkan, pemerintah juga menyiapkan skema bunga KPR rendah 5% bagi 16 juta nasabah, khususnya ibu rumah tangga yang menjalankan usaha di rumah.

Selain itu, Menteri PKP akan melakukan kunjungan balasan ke Jambi dan Sulawesi Tengah pada April untuk meninjau langsung progres di lapangan.

“Saya senang bertemu Gubernur yang profesional seperti Pak Al Haris dan Pak Rusdy Mastura. Kami akan hadir langsung ke Jambi dan Sulteng bulan April untuk memastikan program berjalan,” pungkasnya.

Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat OPD Provinsi Jambi, termasuk Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto meninjau progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah dalam pergeseran penanganan bencana dari fase darurat menuju pemulihan, terutama percepatan penyediaan hunian sementara yang aman dan layak.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, COO BPI Danantara Dony Oskaria, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Rombongan juga ditemani Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro dan Direktur Operasional II Gunadi.

Mereka meninjau area huntara dan fasilitas pendukung untuk memastikan kesiapan dasar hunian transisi bagi warga terdampak.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah serius menangani bencana dan berkomitmen meringankan beban warga.

Ia juga mengapresiasi percepatan pembangunan huntara oleh BPI Danantara dan menekankan pentingnya koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah.

“Saya mengapresiasi Danantara yang berhasil membangun hunian sementara dengan cepat dan berkualitas. Koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah harus dijalankan ketat agar penanganan berjalan tertib,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam percepatan pemulihan, termasuk pemulihan layanan dasar seperti sekolah dan puskesmas agar aktivitas warga kembali normal.

Pembangunan Huntara Aceh Tamiang dilakukan melalui program kolaborasi beberapa BUMN Karya, dengan pembangunan dimulai sejak 24 Desember 2025.

Saat ini, 198 unit Huntara dari target 600 unit telah selesai dibangun, dan sisanya akan diselesaikan secara bertahap sesuai rencana pemerintah.

Huntara berada di Jl. Banda Aceh–Medan, Kebun Tj. Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, dan dirancang sebagai hunian transisi yang memenuhi standar minimum BNPB.

Setiap unit Huntara dilengkapi fasilitas dasar seperti toilet, dapur umum, air bersih, mushola, internet, dan akses internal untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga.

“Kami siap bersinergi dengan semua pihak untuk menghadirkan Huntara berkualitas, membantu warga terdampak memulai kembali kehidupan yang layak,” sebut Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro.

Pembangunan Huntara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian sementara yang aman, nyaman, dan mendukung pemulihan warga pasca-banjir.

Kolaborasi antara BUMN Karya, BPI Danantara, dan BP BUMN diharapkan memastikan percepatan pembangunan serta pemanfaatan Huntara sesuai kebutuhan warga.(*)