JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi masih perlu diwaspadai.

Meski jumlah titik panas secara keseluruhan menurun, konsentrasi hotspot masih tinggi di sejumlah wilayah, dengan Kabupaten Sarolangun mencatat angka tertinggi.

BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi mendeteksi 348 titik panas di Provinsi Jambi sepanjang 24 Agustus 2026, berdasarkan pemantauan pukul 00.00 hingga 23.00 WIB.

Dari jumlah tersebut, 154 hotspot berada di Kabupaten Sarolangun.

Prakirawan BMKG Jambi Luckita Theresia mengatakan jumlah hotspot Jambi pada 24 Agustus mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya.

Pada 23 Agustus, satelit mendeteksi sebanyak 432 titik panas. Sehari kemudian jumlahnya turun menjadi 348 titik.

“Ada pengurangan signifikan sekitar 100 titik panas,” kata Luckita, Selasa.

Namun, penurunan secara agregat tersebut belum berarti ancaman karhutla mereda sepenuhnya.

Justru tingginya konsentrasi hotspot di Sarolangun membuat wilayah tersebut menjadi perhatian dalam pemantauan potensi kebakaran.

Dari 348 hotspot yang terdeteksi di seluruh Jambi, sebanyak 154 titik berada di Sarolangun.

Jumlah tersebut membuat Sarolangun menjadi daerah dengan sebaran titik panas paling tinggi pada periode pemantauan tersebut.

Tingkat kepercayaan hotspot yang terdeteksi berada pada kategori sedang hingga tinggi, sehingga keberadaannya perlu menjadi perhatian dalam upaya deteksi dini karhutla.

BMKG meminta masyarakat di Sarolangun tidak mengabaikan kondisi tersebut.

Pemantauan terhadap titik panas perlu diperkuat, terutama untuk memastikan apakah hotspot berkembang menjadi titik api yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas.

Sebaran hotspot juga masih ditemukan di sejumlah wilayah lainnya.

BMKG mencatat Batanghari, Tebo dan Tanjung Jabung Barat sebagai beberapa daerah yang juga perlu mendapat perhatian.

Sementara di Tanjung Jabung Timur, masih terdeteksi tujuh titik panas.

Jumlah tersebut memang jauh lebih rendah dibandingkan Sarolangun, tetapi BMKG tetap meminta kewaspadaan dipertahankan.

Sebab, perubahan kondisi cuaca, arah angin dan tingkat kekeringan lahan dapat memengaruhi perkembangan titik panas di lapangan.

Selain persoalan hotspot, masyarakat Jambi juga masih dihadapkan pada potensi asap.

Luckita menyebut kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jambi masih cerah hingga cerah berawan.

Namun, potensi asap masih terdapat hampir di seluruh wilayah provinsi.

Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena sebaran asap tidak selalu berasal dari titik kebakaran yang berada tepat di wilayah masyarakat yang terdampak.

Arah angin juga menjadi faktor penting dalam menentukan pergerakan asap.

BMKG mencatat angin masih bergerak dari sektor tenggara hingga selatan. Karena itu, perkembangan sebaran asap perlu terus dipantau.

Penurunan dari 432 menjadi 348 hotspot memang menjadi perkembangan positif secara jumlah.

Namun, keberadaan 154 hotspot di satu kabupaten menunjukkan bahwa risiko kebakaran masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan penurunan angka hotspot sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan.

BMKG mengimbau warga terus mengikuti informasi cuaca dan kualitas udara, sekaligus menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Pemantauan dini menjadi penting agar titik panas yang terdeteksi dapat segera diverifikasi di lapangan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Dengan kondisi cuaca yang masih relatif cerah, potensi asap di berbagai wilayah serta hotspot yang masih terkonsentrasi di sejumlah kabupaten, ancaman karhutla di Jambi belum sepenuhnya dapat dianggap selesai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi belum mereda.

Sepanjang 2026 hingga 23 Agustus, ribuan titik panas terdeteksi dan ratusan hektare lahan telah terbakar.

Data pantauan satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 mencatat 3.632 hotspot di wilayah Jambi sejak 1 Januari hingga 23 Agustus 2026.

Pada periode yang sama, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 916 hektare.

Situasi tersebut membuat Polda Jambi memperkuat operasi di lapangan. Sebanyak 873 personel Polri diterjunkan melalui Operasi Aman Nusa II-2026 untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, personel yang dikerahkan terdiri dari 373 anggota Polda Jambi dan 500 personel dari Polres jajaran.

Ratusan personel tersebut ditempatkan dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi.

“Ke-873 personel Polri yang diterjunkan itu terdiri atas 373 personel Polda Jambi dan 500 personel Polres jajaran. Mereka tergabung dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi,” kata Erlan di Jambi, Rabu.

Polda Jambi memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla.

Tujuh daerah menjadi perhatian, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo dan Merangin.

Ancaman semakin kompleks karena sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Api di kawasan tersebut tidak selalu mudah dipadamkan hanya dengan membasahi permukaan.

Petugas harus melakukan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah api kembali muncul dari bagian bawah lahan.

Selain itu, luas wilayah yang harus dipantau, keterbatasan sumber air, medan yang sulit dijangkau serta cuaca panas dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri.

Satgas Karhutla tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul.

Pada 24 Agustus 2026, tercatat 84 kegiatan pencegahan yang meliputi sosialisasi, patroli dan ground checking.

Pada hari yang sama, petugas juga melakukan 19 kegiatan pemadaman.

Penanganan dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api hingga instansi terkait.

Pola tersebut diarahkan untuk memperpendek waktu antara munculnya titik panas, verifikasi di lapangan dan tindakan pemadaman.

Erlan mengatakan pencegahan tetap menjadi strategi utama agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Upaya dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, pemantauan hotspot, patroli dan ground checking, pemadaman darat maupun udara, sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum,” ujarnya.

Tidak semua titik api dapat dijangkau dengan kendaraan atau personel melalui jalur darat.

Untuk kondisi tersebut, Satgas mengandalkan dukungan udara melalui pemantauan dan pemadaman menggunakan water bombing.

Posko Udara Satgas Karhutla melibatkan unsur Polri, TNI, BPBD, BMKG dan Basarnas.

Selain mendeteksi hotspot, unsur udara juga melakukan pemantauan kondisi lapangan serta membantu menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera.

Strategi tersebut diperkuat dengan pencarian sumber air, penyediaan embung portable, mobil tangki, sekat bakar hingga canal blocking.

“Khusus lahan gambut, penanganan juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembasahan agar api tidak kembali muncul,” jelas Erlan.

Penanganan karhutla di Jambi juga memasuki ranah hukum.

Hingga 24 Agustus 2026, Polda Jambi mencatat 62 kasus karhutla dalam penanganan.

Dari jumlah tersebut, 55 kasus masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 7 kasus telah masuk tahap penyidikan.

Polisi juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Aktivitas pembakaran yang memenuhi unsur pidana juga menjadi sasaran penegakan hukum.

Polda Jambi mengingatkan masyarakat maupun pihak lain agar tidak membuka lahan menggunakan api.

Jika pembakaran dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian dan kemudian memenuhi unsur pidana, proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui keberadaan 81 pos terpadu di wilayah Jambi.

Sebanyak 11 pos didukung melalui APBD Provinsi Jambi, sedangkan 70 pos lainnya mendapatkan dukungan anggaran dari perusahaan di Provinsi Jambi.

Selain posko, pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan dan penunjukan koordinator karhutla tingkat kabupaten/kota dari unsur BPBD bersama perwira TNI/Polri.

Pemerintah Provinsi Jambi turut mengalokasikan Rp3 miliar untuk penanganan karhutla.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga menjadi bagian dari strategi mitigasi, bersamaan dengan kesiapan personel, peralatan, helikopter patroli dan armada water bombing.

Polda Jambi mengingatkan bahwa upaya penanganan tidak akan efektif jika sumber kebakaran terus muncul akibat aktivitas manusia.

Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi kemarau yang kering dan berpotensi membuat api cepat menyebar.

Warga juga diminta segera melapor jika melihat titik api atau aktivitas pembakaran lahan.

“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Jambi agar tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar lahan, segera laporkan apabila menemukan titik api, dan bersama-sama kita cegah agar karhutla tidak meluas,” ujar Erlan.

Dengan ribuan hotspot yang telah terdeteksi dan luas lahan terdampak mencapai ratusan hektare, penanganan karhutla Jambi kini berpacu dengan kondisi cuaca, medan dan potensi munculnya titik api baru.

Pengerahan 873 personel, puluhan pos terpadu, pemadaman udara hingga penegakan hukum menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah karhutla berkembang menjadi krisis yang lebih luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 199 titik panas (hotspot) terdeteksi di berbagai wilayah Provinsi Jambi dalam pemantauan BMKG pada Minggu 23 Agustus 2026.

Data Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi tersebut merupakan hasil pemantauan pada periode pukul 00.00 hingga 16.00 WIB.

Ratusan hotspot itu tersebar di sejumlah kabupaten, dengan beberapa wilayah menunjukkan sebaran titik panas di banyak kecamatan.

Kemunculan ratusan titik panas tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi kabut asap yang juga menyelimuti sejumlah kawasan Kota Jambi pada Minggu.

Berdasarkan rincian data BMKG, hotspot terpantau di sejumlah wilayah Jambi.

Di Kabupaten Sarolangun, titik panas antara lain terdeteksi di wilayah Pauh, Air Hitam dan Sarolangun.

Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hotspot tersebar di antaranya pada wilayah Batang Asam, Betara, Bram Itam dan Senyerang.

Sebaran juga ditemukan di Kabupaten Batanghari, meliputi Bajubang, Maro Sebo Ulu, Mersam, Muara Bulian hingga Muara Tembesi.

Di Kabupaten Tebo, titik panas terpantau antara lain di Sumay, Muaro Tabir, VII Koto dan VII Koto Ilir.

Sedangkan Kabupaten Muaro Jambi juga masuk dalam wilayah yang terpantau memiliki hotspot, antara lain di Sekernan, Jambi Luar Kota dan Kumpeh Ulu.

Selain wilayah tersebut, BMKG juga mencatat titik panas di Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Timur, Kerinci dan Merangin.

Data hotspot perlu dipahami sebagai indikator adanya anomali panas yang terdeteksi satelit, bukan secara otomatis berarti seluruh titik merupakan lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Tingkat kepercayaan hasil deteksi juga berbeda-beda.

Dalam laporan BMKG, tingkat kepercayaan hotspot terbagi dalam kategori rendah 0–29 persen, sedang 30–79 persen dan tinggi 80–100 persen.

Deteksi dilakukan menggunakan sejumlah satelit pengamatan, termasuk SNPP dan NOAA20.

Karena itu, titik panas yang terdeteksi tetap membutuhkan pengecekan lebih lanjut di lapangan untuk memastikan apakah benar terdapat kebakaran.

Meski tidak seluruh hotspot dapat langsung dikategorikan sebagai Karhutla, kemunculan 199 titik panas dalam satu periode pemantauan menjadi sinyal yang perlu diwaspadai.

Terlebih, sejumlah wilayah yang terdeteksi hotspot berada di kabupaten dengan hamparan lahan dan kawasan yang memiliki potensi terdampak kebakaran saat kondisi mendukung.

Beberapa catatan dalam laporan pemantauan juga menunjukkan adanya aktivitas yang berada di sekitar wilayah operasional khusus, termasuk area sumur minyak.

Kondisi tersebut membutuhkan pemantauan dan verifikasi lebih lanjut agar titik panas yang terdeteksi tidak berkembang menjadi kebakaran yang meluas.

Masyarakat di wilayah yang terdapat hotspot diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan.

Pemantauan terhadap perkembangan titik panas juga penting dilakukan secara berkelanjutan, khususnya ketika kondisi cuaca dan lingkungan mendukung munculnya api.

Dengan ratusan hotspot yang terdeteksi di berbagai wilayah, penanganan Karhutla di Jambi membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Mulai dari pemantauan titik panas, pengecekan lapangan hingga tindakan cepat apabila ditemukan kebakaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi telah membakar sekitar 50 hektare lahan.

Kondisi tersebut dilaporkan Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi Karhutla bersama pemerintah pusat, Senin 10 Agustus 2026.

Rakor tersebut digelar secara virtual dan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari Jambi, rapat turut diikuti Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Eko Rinjani, unsur TNI/Polri serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi.

Dalam rapat tersebut, Al Haris menyampaikan perkembangan terbaru penanganan Karhutla di Muaro Jambi.

Ia mengatakan tim gabungan masih berada di lapangan untuk mencegah api meluas.

“Sudah kita laporkan, mudah-mudahan tidak akan meluas lagi. Tim masih terus bekerja sampai hari ini,” ujar Al Haris.

50 Hektare Terbakar, Api Tak Boleh Dibiarkan Muncul Lagi

Menurut Al Haris, tantangan penanganan Karhutla tidak berhenti ketika kobaran api berhasil dipadamkan.

Kawasan yang terbakar, terutama lahan dengan karakteristik gambut, masih memiliki potensi menyimpan bara dan memunculkan kembali titik api.

Karena itu, Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama unsur terkait diminta tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga memastikan proses pendinginan berjalan maksimal.

“Kami akan terus bekerja dan saling berkoordinasi untuk memadamkan api,” tegasnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah api kembali muncul dan merambat ke area lain.

Apalagi kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran meluas.

Al Haris memastikan koordinasi antarpihak terus dilakukan selama proses penanganan berlangsung.

Pemerintah Pusat Minta Karhutla Segera Dikendalikan

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam juga menekankan pentingnya kecepatan daerah dalam merespons setiap kejadian Karhutla.

Setiap titik kebakaran diminta segera ditangani agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan mengancam kawasan lain.

“Menko Polkam berharap pengendalian Karhutla di masing-masing daerah berjalan dengan baik, agar kepastian lahan kita aman. Kalau ada kebakaran segera diatasi dan diminimalisir perluasannya,” kata Al Haris menyampaikan arahan dalam rakor tersebut.

Bagi Pemprov Jambi, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci menghadapi peningkatan ancaman Karhutla.

Penanganan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, kejaksaan serta unsur terkait lainnya.

Al Haris Minta Warga Ikut Pantau Titik Api

Selain mengandalkan tim gabungan, Al Haris meminta masyarakat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla.

Masyarakat dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Ia meminta warga segera memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda munculnya api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Masyarakat diminta terlibat dalam meminimalisir kejadian Karhutla, karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan,” pungkasnya.

Dengan luas lahan terbakar yang telah mencapai sekitar 50 hektare di Muaro Jambi, Pemprov Jambi kini memprioritaskan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Tim di lapangan juga terus melakukan pemadaman dan pendinginan, sementara koordinasi dengan pemerintah pusat diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi Karhutla.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Muaro Jambi mulai menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 392 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut.

Jumlah itu menempatkan Muaro Jambi sebagai daerah dengan hotspot terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi sinyal kewaspadaan bagi seluruh pihak, terutama menjelang periode puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan semakin besar, terutama pada kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar.

Muaro Jambi Jadi Salah Satu Wilayah Rawan Karhutla

Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyono, mengatakan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat risiko karhutla harus menjadi perhatian bersama, mengingat cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

“Bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah akan mengalami kondisi yang sama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ibnu.

Ia menjelaskan, dari total 1.790 hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Data tersebut menunjukkan Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan karhutla.

BMKG Ingatkan Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Menurut BMKG, peningkatan hotspot tidak selalu berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

Namun, keberadaan titik panas dapat menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang harus segera diantisipasi.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas,” kata Ibnu.

Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran kepada aparat desa, pemerintah setempat, atau petugas terkait.

Pemkab Muaro Jambi Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

Menghadapi ancaman musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Salah satunya melalui pelaksanaan apel siaga karhutla sebagai bentuk kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kabut asap yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Dengan musim kemarau yang masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, BMKG mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Kabupaten Muaro Jambi dapat terhindar dari bencana karhutla.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau, Polda Jambi menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dan Pengendalian Massa, Rabu (22/4/2026).

Apel yang berlangsung di lapangan Polresta Jambi ini dipimpin langsung oleh Krisno H. Siregar sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Provinsi Jambi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Abdullah Sani, jajaran pimpinan Polda Jambi, serta unsur Forkopimda dan berbagai stakeholder terkait, seperti BPBD, Basarnas, TNI, Kejaksaan, hingga Binda.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengantisipasi ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Ia mengingatkan, berdasarkan prakiraan BMKG, potensi kebakaran hutan dan lahan diprediksi mengalami peningkatan mulai Mei hingga September.

Oleh karena itu, seluruh personel diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta respons cepat terhadap munculnya titik panas (hotspot).

Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan upaya pencegahan sejak dini, agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas.

Kapolda juga menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi turut memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, hingga kondisi sosial dan ekonomi.

Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, ia optimistis sinergi antarinstansi mampu menjadi kunci utama dalam penanganan karhutla secara efektif dan profesional.

Rangkaian apel berlangsung tertib, mulai dari penghormatan pasukan, pemeriksaan personel, penyampaian amanat, hingga doa bersama.

Sementara itu, melalui keterangan resmi, Kabid Humas Polda Jambi Erlan Munaji menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana.

Ia menambahkan, Polda Jambi akan terus mengedepankan langkah preventif dan edukatif kepada masyarakat guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari dampak karhutla yang lebih luas.(*)