JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

DPR RI menilai kebijakan ini berpotensi memicu perubahan pola konsumsi energi di masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR, Firnando Ganinduto, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan harga tersebut, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, kondisi ini dapat mendorong terjadinya fenomena yang disebut sebagai “turun kelas energi”, yakni peralihan penggunaan dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

Jika tidak diantisipasi, pergeseran ini dinilai berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung negara.

Selain itu, Firnando juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Ia menilai, penguatan sistem pengawasan menjadi langkah krusial untuk menjaga keseimbangan kebijakan energi nasional.

Tak hanya itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat.

Hal ini terjadi karena biaya distribusi barang dan jasa berpotensi meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

DPR pun meminta pemerintah untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga di tengah dinamika harga energi.

Selain pengawasan distribusi, evaluasi berkala terhadap kebijakan energi juga dinilai penting untuk mengantisipasi dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

Dengan langkah yang tepat dan terukur, pemerintah diharapkan mampu menekan dampak kenaikan BBM nonsubsidi tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H. M. Syukur dan Wakil Bupati H. A. Khafidh terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi.

Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemkab Merangin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Senin (9/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hendri Widodo yang mengikuti rapat dari Ruang MPC Bappeda Merangin.

Hendri Widodo mengatakan, kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan tren yang cukup positif.

Hal ini terlihat dari data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu pertama Maret 2026 yang tercatat minus 2,8 persen.

“Penurunan IPH sebesar 2,8 persen ini merupakan sinyal positif bagi daya beli masyarakat. Namun demikian, kita tetap harus mewaspadai fluktuasi harga pada komoditas hortikultura yang sangat dipengaruhi oleh musim,” ujar Hendri.

Rakor pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara rutin di tingkat nasional tersebut menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memantau pergerakan harga kebutuhan pokok serta merumuskan langkah intervensi yang tepat.

Turut mendampingi Staf Ahli dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Merangin, di antaranya Kepala Bappeda Zainal Abidin, Kadis Peternakan dan Perkebunan Daryanto, serta Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Mujibur Rahman.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari BPBD Merangin Totok, Kabag Sumber Daya Alam Khaidir, perwakilan Kejaksaan Negeri Merangin Tessa Aprilia, serta Kepala Bulog Hamdan.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin Daryanto menjelaskan bahwa data yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan perkembangan ekonomi daerah yang cukup baik.

Menurutnya, nilai IPH minus 2,8 persen menunjukkan adanya penurunan harga atau deflasi dibandingkan rata-rata harga pada Februari 2026.

“Angka ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan harga sekitar 2,8 persen dibandingkan rata-rata harga bulan sebelumnya,” kata Daryanto.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menandakan pasokan komoditas pangan di pasar lokal mulai stabil.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah komoditas yang memiliki pergerakan harga paling dinamis.

Tiga komoditas utama yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut yakni cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Dari ketiga komoditas tersebut, fluktuasi harga tertinggi pada minggu berjalan tercatat pada cabai rawit.

Hendri Widodo menegaskan bahwa Pemkab Merangin akan terus menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi.

Di antaranya melalui operasi pasar murah, inspeksi pasar dan distributor, serta memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) untuk memastikan kelancaran distribusi pangan.

Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga diminta untuk terus memantau luas tanam dan masa panen petani lokal.

Langkah ini dinilai penting guna memastikan ketersediaan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah tetap terjaga, sehingga potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi terus memantau perkembangan harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional.

Saat ini, beberapa jenis cabai mengalami penurunan harga, sementara sebagian lainnya justru mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan dan faktor distribusi.

Kepala Dinas Perindag Kota Jambi, Nella Ervina, mengatakan fluktuasi harga cabai tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari musim panen hingga biaya distribusi.

“Memang saat ini beberapa komoditas cabai mengalami penurunan harga, tetapi ada juga yang mengalami kenaikan. Kondisi ini terus kita pantau,” ujar Nella Ervina.

Berdasarkan pemantauan Disperindag, harga cabai rawit merah di Pasar Talang Banjar tercatat sekitar Rp58 ribu per kilogram, sementara di Pasar Angso Duo berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram.

Kenaikan harga tersebut telah masuk dalam radar pengawasan pemerintah daerah.

“Kalau memang diperlukan, dalam beberapa waktu ke depan kita akan lakukan intervensi. Rencananya sebelum hari Senin sudah bisa dilakukan intervensi pasar,” jelasnya.

Sementara itu, harga cabai rawit hijau justru mengalami penurunan sekitar Rp2 ribu per kilogram. Untuk cabai merah, terjadi penurunan harga yang cukup signifikan.

Di Pasar Angso Duo, harga cabai merah berada di kisaran Rp25 ribu per kilogram, sedangkan di Pasar Talang Banjar sekitar Rp38 ribu per kilogram.

“Memang ada perbedaan harga yang cukup besar antar pasar, dan penurunan cabai merah ini tergolong drastis,” ungkap Nella.

Menurutnya, penurunan harga cabai merah disebabkan oleh panen yang terjadi secara bersamaan di sejumlah daerah penghasil.

Sebaliknya, kenaikan harga cabai rawit dipicu oleh berkurangnya pasokan di pasaran serta meningkatnya biaya angkutan.

“Cabai merah turun karena panen serentak, sedangkan cabai rawit naik karena pasokannya berkurang. Selain itu, ongkos distribusi juga turut mempengaruhi harga,” terangnya.

Disperindag Kota Jambi akan terus melakukan langkah antisipasi dan memantau perkembangan harga dalam beberapa hari ke depan, terutama menjelang persiapan memasuki bulan suci Ramadan.

“Kami terus berupaya mengantisipasi gejolak harga. Perkembangannya akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah perlu dilakukan intervensi tambahan menjelang Ramadan,” tutup Nella Ervina.(*)

JAMBI, SEPUCUKAJMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Provinsi Jambi pada bulan Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,32 persen secara tahunan (yoy) dan 1,13 persen secara bulanan (mtm).

Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 1,65 persen (mtm).

Kepala BPS menyebutkan bahwa, kenaikan inflasi bulanan Provinsi Jambi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya tarif listrik yang memberikan andil sebesar 0,92 persen, menyusul berakhirnya insentif diskon tarif 50 persen dari pemerintah untuk pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah per Februari 2025.

Selain listrik, komoditas lain yang turut menyumbang inflasi adalah bawang merah (0,07 persen), kopi bubuk (0,06 persen), bayam (0,06 persen) dan kangkung (0,05 persen).

Secara spesifik, Kota Jambi mencatat inflasi 1,14 persen (mtm), namun masih deflasi secara tahunan sebesar -0,07 persen (yoy).

Penyumbang inflasi tertinggi adalah tarif listrik (0,99 persen), diikuti bawang merah, bayam, kangkung, dan ikan dencis.

Sementara itu, Kabupaten Bungo mengalami inflasi bulanan tertinggi, yakni 2,16 persen (mtm) dan 1,80 persen (yoy), dipengaruhi oleh tarif listrik (1,39 persen) serta air minum PAM, kangkung, emas perhiasan, dan santan segar.

Sedangkan di Kabupaten Kerinci, inflasi bulanan mencapai 0,67 persen. Kenaikan disebabkan oleh tarif listrik (0,48 persen), kopi bubuk, dan jengkol.

Uniknya, meskipun Kerinci menjadi daerah penghasil cabai, harga cabai merah dan cabai hijau justru mengalami penurunan karena pasokan melimpah menjelang Idulfitri.

Meski sejumlah harga komoditas naik, inflasi lebih tinggi berhasil ditekan oleh penurunan harga cabai merah, angkutan udara, cabai rawit, cabai hijau, dan kacang panjang.

Penurunan ini terjadi akibat melimpahnya pasokan dari Kerinci dan Bungo, serta adanya subsidi PPN tiket pesawat kelas ekonomi dari pemerintah selama momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi bersama kabupaten/kota akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui sinergi dengan Satgas Pangan dan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Program tersebut mencakup strategi menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.(*)

MUARA BUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bungo kembali mengadakan operasi pasar murah selama dua hari untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini digelar di Gedung Darma Wanita Muara Bungo pada Kamis (20/3/2025) dan disambut dengan antusias oleh warga yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih ekonomis.

Upaya Pemerintah Stabilkan Harga Pangan
Plt. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bungo, Yudi Prawira, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga pasar sekaligus memberikan akses bahan pangan murah bagi masyarakat.

“Operasi pasar murah ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memastikan bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujar Yudi Prawira.

Sinergi Berbagai Pihak
Pelaksanaan operasi pasar murah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo, TP-PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta Dharma Wanita Persatuan (DWP). Selain itu, program ini turut didukung oleh Perum Bulog Bungo, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo, bekerja sama dengan sejumlah distributor lokal.

Berbagai bahan pokok dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, di antaranya:

• Beras SPHP: Rp60.000/5 kg
• Minyak goreng Minyakita: Rp15.000/liter
• Mi instan dan Pop Mie: Rp15.000/paket
• Telur ayam ras: Rp46.000/karpet
• Ikan gurami: Rp55.000/kg
• Ayam potong: Rp32.000/ekor

Warga Antusias Sambut Operasi Pasar Murah
Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran membuat warga berbondong-bondong mendatangi lokasi operasi pasar sejak pagi. Salah satu warga, Siti (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini.

“Harga sembako sekarang tinggi, jadi dengan adanya pasar murah ini, kami bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bungo berkomitmen untuk terus mengadakan operasi pasar murah secara berkala, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, guna menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. (*)