BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Merangin mulai menekan inflasi daerah.

Cabai merah keriting menembus Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp80.000 per kilogram di Pasar Baru Bangko.

Kenaikan harga tersebut ikut mendorong perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin sebesar 2,41 persen pada pekan pertama Oktober 2026.

Data Pemkab Merangin menunjukkan cabai merah menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPH, yakni mencapai 2,044. Setelah itu, beras memberikan andil 0,26 dan cabai rawit sebesar 0,118.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Merangin.

Pemkab bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kini memperketat pemantauan harga, pasokan, dan distribusi bahan pangan.

Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Merangin Planning Center (MPC) Bappeda Merangin, Senin 5 Oktober 2026.

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni dan diikuti unsur Forkopimda, pimpinan cabang Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat teknis Pemkab Merangin.

Pantauan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin di Pasar Baru Bangko pada 5 Oktober 2026 menunjukkan tekanan harga tidak hanya terjadi pada cabai.

Daging sapi tercatat naik menjadi Rp150.000 per kilogram, sementara beras kualitas premium mencapai Rp17.000 per kilogram.

Di tengah kenaikan tersebut, harga beras SPHP Bulog masih bertahan pada Rp12.000 per kilogram sesuai ketetapan.

Bagi pemerintah daerah, kondisi ini membuat pengawasan rantai pasok menjadi penting.

Kenaikan harga komoditas pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga kelancaran distribusi hingga pasar.

Sekda Merangin, Zulhifni mengatakan Pemkab bersama TPID akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok di sejumlah pasar.

“Pemkab Merangin bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh stakeholder akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok. Kita ingin memastikan pasokan pangan tetap aman dan distribusi lancar, terutama terhadap komoditas yang saat ini mengalami kenaikan seperti cabai dan daging,” ujar Zulhifni.

Pemkab Merangin menilai pengendalian inflasi membutuhkan kerja lintas sektor.

Pemerintah tidak hanya memantau harga di pasar, tetapi juga memastikan pasokan tersedia dan jalur distribusi tetap berjalan.

Pengawasan tersebut akan menyasar Pasar Baru Bangko maupun pasar tradisional di sejumlah kecamatan.

Langkah ini menjadi penting terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan tajam seperti cabai merah, cabai rawit, daging sapi, dan beras premium.

Selain persoalan harga pangan, Rakor juga membahas dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan terhadap harga barang.

Kenaikan biaya distribusi berpotensi memengaruhi harga komoditas di tingkat konsumen.

Karena itu, Pemkab Merangin memasukkan aspek transportasi dan distribusi dalam evaluasi pengendalian inflasi daerah.

Rakor tidak hanya membahas inflasi. Pemerintah daerah juga membahas persiapan teknis verifikasi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Satgas MBG sebelumnya mengajukan permohonan bantuan inspeksi terhadap SPPG.

Pemkab Merangin akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi pengendalian inflasi, pemerintah daerah berharap koordinasi bersama BPS, Bulog, Forkopimda, dan perangkat daerah dapat menjaga pasokan sekaligus menekan gejolak harga di pasar.

Untuk sementara, cabai menjadi komoditas yang paling mendapat perhatian, setelah harganya melonjak dan memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPH Merangin pada awal Oktober.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Konsumen di Kota Jambi mulai menghadapi persoalan berbeda saat berbelanja beras.

Kemasan premium ukuran 5 kilogram yang sebelumnya relatif mudah ditemukan di sejumlah retail kini disebut semakin sulit didapat.

Sejumlah warga mengaku harus berpindah dari satu toko ke toko lain untuk mencari beras premium ukuran tersebut.

Beberapa merek yang biasanya tersedia, di antaranya King, Tiga Kartu dan Raja, disebut tidak selalu muncul di rak penjualan.

Situasi ini membuat konsumen berada pada pilihan yang tidak sederhana.

Ketika kemasan 5 kilogram kosong, sebagian warga memilih membeli ukuran 10 kilogram atau 20 kilogram.

Masalahnya, pilihan tersebut berarti pengeluaran rumah tangga harus dikeluarkan sekaligus dalam nominal lebih besar.

“Biasanya ukuran lima kilogram gampang dicari. Sekarang di beberapa tempat kosong. Kalau mau premium, yang tersedia justru ukuran lebih besar,” kata seorang warga Kota Jambi yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Bagi konsumen tertentu, ukuran 5 kilogram bukan sekadar pilihan praktis.

Kemasan tersebut memungkinkan pembelian disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi sekaligus kondisi keuangan rumah tangga.

Karena itu, kelangkaan pada ukuran tertentu dapat terasa lebih berat dibanding sekadar berkurangnya pilihan merek.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya. Ia mengatakan ketersediaan beras premium sangat bergantung pada toko yang didatangi.

Ada toko yang masih menyediakan merek tertentu, tetapi ukuran 5 kilogram tidak tersedia. Di tempat lain, stok disebut cepat habis ketika produk kembali masuk.

“Kita harus cari ke beberapa retail. Kadang mereknya ada, tetapi ukuran lima kilogram tidak ada,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan yang dirasakan konsumen bukan hanya soal harga beras, tetapi juga mengenai ketersediaan ukuran kemasan yang sesuai dengan daya beli.

Kemasan 10 kilogram hingga 20 kilogram memang dapat menjadi solusi bagi konsumen yang memiliki dana dan kebutuhan penyimpanan lebih besar.

Namun, bagi rumah tangga dengan anggaran belanja yang ketat, pembelian dalam jumlah besar tidak selalu mudah dilakukan.

Di tengah terbatasnya pilihan beras premium, sebagian warga memilih beras SPHP sebagai alternatif karena pertimbangan harga.

Namun, pilihan itu juga diikuti keluhan lain. Sejumlah konsumen mengaku menemukan kondisi beras yang kurang baik setelah kemasan dibuka.

Keluhan yang muncul antara lain beras menggumpal dan ditemukannya kutu.

Seorang warga mengatakan dirinya memilih beras SPHP kemasan 5 kilogram karena harganya lebih terjangkau.

Tetapi setelah produk dibuka di rumah, ia menemukan kondisi beras yang menurutnya tidak sesuai harapan.

“Setelah dibuka, ada beras yang menggumpal dan bahkan ditemukan kutu. Kami membeli karena harganya lebih terjangkau, tetapi tentu tetap berharap kualitasnya baik,” katanya.

Keluhan tersebut belum serta-merta menjelaskan penyebab kondisi beras. Faktor penyimpanan, distribusi, maupun kondisi produk sebelum sampai ke konsumen perlu diperiksa lebih lanjut.

Karena itu, warga berharap pengawasan terhadap beras yang beredar tidak berhenti pada persoalan harga dan pasokan, tetapi juga mencakup kualitas produk hingga rantai penyimpanannya.

Bagi konsumen, persoalan utama saat ini adalah menjaga agar masyarakat tetap mempunyai pilihan beras berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi.

Ketika kemasan premium 5 kilogram sulit ditemukan, konsumen sebenarnya masih bisa beralih ke kemasan lebih besar.

Akan tetapi, konsekuensinya adalah uang yang harus dikeluarkan dalam sekali transaksi menjadi lebih tinggi.

“Kalau beli 10 atau 20 kilogram memang bisa untuk stok, tetapi uangnya langsung keluar banyak. Tidak semua rumah tangga bisa seperti itu,” kata warga lainnya.

Di sisi lain, konsumen yang beralih ke beras dengan harga lebih terjangkau juga mengharapkan kualitas produk tetap terjamin.

Kondisi tersebut membuat persoalan beras di tingkat konsumen tidak hanya berkaitan dengan berapa harga yang harus dibayar, tetapi juga apa yang tersedia di rak dan bagaimana kualitas produk ketika sampai di rumah.

Warga berharap pasokan beras premium kemasan 5 kilogram kembali mudah ditemukan di berbagai titik penjualan di Kota Jambi.

Masyarakat juga meminta pengawasan terhadap kondisi beras yang beredar diperkuat, terutama untuk memastikan produk yang dibeli konsumen berada dalam kondisi layak.

Sambil menunggu kondisi pasokan kembali normal, konsumen disarankan lebih teliti sebelum membeli, termasuk memeriksa kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa bila tercantum, serta kondisi beras setelah kemasan dibuka.

Keluhan warga ini juga menjadi penting untuk ditindaklanjuti pihak terkait agar persoalan ketersediaan dan kualitas beras dapat diverifikasi secara langsung di lapangan, bukan berhenti pada pengalaman konsumen semata.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka secara resmi kegiatan Bazaar Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2026 yang digelar di halaman depan TVRI Jambi, Rabu (11/3/2026).

Program ini merupakan upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah tersebut diselenggarakan oleh TVRI Jambi bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BULOG dan Badan Pangan Nasional.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada TVRI Jambi serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, sinergi antarinstansi sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di daerah.

“Terima kasih kepada TVRI Jambi dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi. Sinergi seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Wagub Sani menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga bahan pokok menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Ia menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, dan komoditas lainnya dengan harga lebih terjangkau.

Ketika harga pangan stabil, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga sehingga perekonomian daerah juga dapat bergerak dengan lebih baik.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, akan terus mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan, mulai dari memperkuat distribusi bahan pokok, memastikan ketersediaan stok, hingga mendukung produksi petani lokal.

Ia juga menekankan bahwa upaya tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Wagub Sani juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan bazaar pangan murah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung produk lokal serta memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Jambi Herly Marjoni mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara TVRI Jambi, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan melibatkan berbagai mitra pemasok.

Dalam bazaar tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging beku, serta sejumlah komoditas lainnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara LPP TVRI dan Badan Pangan Nasional dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi efektif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Program ini juga didukung dengan penguatan jaringan sekitar 2.024 kios pangan atau Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Menurutnya, melalui program tersebut masyarakat dapat memperoleh komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan cabai dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Angso Duo, Kota Jambi, mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir.

Lonjakan harga paling terasa pada cabai rawit dan cabai merah keriting yang kini dijual jauh lebih mahal dibandingkan pekan sebelumnya.

Salah seorang pedagang di Pasar Angso Duo, Fitri, mengungkapkan bahwa kenaikan harga cabai sudah terjadi hampir sepekan.

Cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram, kini melonjak hingga kisaran Rp50 ribu sampai Rp60 ribu per kilogram.

Menurut Fitri, kenaikan harga dipicu oleh pasokan cabai yang sangat terbatas di tingkat pedagang. Kondisi ini membuat harga cepat terdorong naik karena permintaan pasar tetap tinggi.

Berbeda dengan cabai merah, harga cabai hijau masih terpantau relatif stabil dan belum menunjukkan kenaikan berarti.

Padahal, beberapa hari sebelumnya harga cabai merah sempat turun dan berada di kisaran Rp24 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram sebelum kembali melonjak dalam dua hari terakhir.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara rutin melakukan pemantauan harga pangan setiap hari.

Berdasarkan laporan pengelola Pasar Angso Duo, kenaikan harga cabai merah keriting terjadi akibat berkurangnya cabai yang layak jual di pasar.

Meskipun pasokan cabai dari daerah Kerinci maupun dari luar Provinsi Jambi masih tersedia, sebagian besar cabai yang masuk dalam kondisi terlalu basah sehingga tidak dapat dipasarkan.

Akibatnya, jumlah cabai yang siap edar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.

Saat ini, harga cabai merah keriting di tingkat pasar berada di kisaran Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram.

Johansyah memastikan bahwa harga cabai di Pasar Angso Duo masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni sekitar Rp51.700 per kilogram, sehingga secara umum kondisi harga masih tergolong stabil.

Untuk mencegah kenaikan harga lanjutan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan agen dan distributor guna memperpendek rantai distribusi.

Ke depan, pasokan cabai akan lebih dioptimalkan dari daerah terdekat seperti Kerinci agar kualitas tetap terjaga dan harga dapat dikendalikan di pasaran.(*)