BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati M Syukur memimpin inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok di Pasar Baru Bangko, Kamis (12/03). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kestabilan harga jelang Lebaran 1447 Hijriah.

Bupati M. Syukur didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ermanto dan Kepala Bulog Hamdani, menyusuri lorong-lorong pasar untuk mengecek harga sembako, daging ayam, daging sapi, gula, dan cabai.

Dalam pantauan, harga pangan secara umum masih stabil. Namun, beberapa pedagang melaporkan adanya kenaikan harga gula putih.

“Sekarang sudah naik Rp 500. Tapi mendekati Lebaran bisa naik lagi di atas Rp 1.000,” ujar Ujang, pedagang toko kelontong.

Sementara harga daging sapi dan ayam masih relatif stabil. Daging sapi dijual Rp 140.000 per kilogram, dan diprediksi naik menjadi Rp 150.000 menjelang H-1 Lebaran.

Sedangkan daging ayam masih Rp 40.000 per kilogram, dengan kemungkinan naik menjadi Rp 50.000 saat puncak permintaan Lebaran, menurut pedagang Effendi dan Santi.

Harga cabai juga dilaporkan stabil di Rp 45.000 per kilogram. Fitriyanti, pedagang cabai, mengingatkan bahwa harga cabai sering mengalami lonjakan mendadak menjelang Lebaran.

Di akhir sidak, Bupati M. Syukur menekankan pentingnya pengawasan harga agar tidak terjadi monopoli atau kenaikan harga yang tidak wajar.

“Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi. Namun, banyak pedagang belum mematuhi. Sidak seperti ini penting untuk mengawasi agar harga tetap wajar,” pungkas Bupati M. Syukur.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga sembako, memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta meminimalkan gejolak harga menjelang perayaan Idulfitri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Video yang memperlihatkan ribuan dus minyak goreng merek MinyaKita tersimpan di halaman sebuah rumah di kawasan Penyengat Rendah, Kota Jambi, mendadak viral dan memicu sorotan publik.

Rumah tersebut diketahui milik Lurah Penyengat Rendah, M Haikal Pahlevi.

Menanggapi tudingan dugaan penimbunan dan praktik mafia minyak goreng yang dilontarkan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Haikal membantah keras.

Ia menegaskan bahwa minyak goreng tersebut bukan atas namanya sebagai pejabat publik, melainkan atas nama istrinya yang telah lama menjadi mitra Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Bulog.

“Minyak itu bukan atas nama saya sebagai lurah, tapi atas nama istri saya yang sudah lama bermitra dengan Bulog,” ujarnya.

Haikal menjelaskan bahwa kerja sama dengan Bulog telah berlangsung sejak 2021, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai lurah.

Ia menyebut kuota sekitar 1.000 dus tersebut merupakan bentuk alokasi atau reward atas kemitraan yang telah berjalan lama.

Menurutnya, pembelian dilakukan menggunakan dana pribadi dan melalui mekanisme resmi.

Seluruh dokumen administrasi, termasuk legalitas RPK, disebutnya lengkap dan sesuai prosedur.

Terkait penyimpanan di rumah pribadi, Haikal berdalih hal itu karena keterbatasan kapasitas gudang koperasi setempat.

Minyak tersebut, katanya, hanya disimpan sementara sebelum didistribusikan.

Ia juga membantah kepemilikan truk bertuliskan bantuan pangan 2025 yang terlihat dalam video viral.

Kendaraan tersebut, katanya, merupakan armada pengangkut milik Bulog yang mengantar barang ke lokasi.

Soal dugaan distribusi ke luar daerah seperti Bayung Lincir dan Batang Hari, Haikal menyatakan dirinya memperoleh informasi bahwa distribusi tersebut diperbolehkan.

Namun, ia menegaskan siap menarik kembali barang apabila terbukti melanggar aturan.

“Saya siap diklarifikasi kapan pun. Tidak ada niat menimbun atau merugikan masyarakat,” tegasnya.

LPKNI Soroti Dugaan Pelanggaran Distribusi

Sebelumnya, Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, mengungkap dugaan adanya pelanggaran distribusi minyak goreng bersubsidi setelah timnya mendatangi lokasi di Jalan Walisongo, Aur Kenali, Telanaipura.

Dalam dokumentasi yang beredar, terlihat sekitar 1.000 dus MinyaKita kemasan 1 liter berada di halaman rumah, disertai truk dengan spanduk penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Provinsi Jambi.

LPKNI mempertanyakan perbedaan kuota signifikan antara satu RPK dengan RPK lainnya.

Disebutkan, sebagian RPK hanya memperoleh 40 dus untuk dua minggu, sementara di lokasi tersebut jumlahnya mencapai 1.000 dus.

Selain itu, muncul dugaan potensi pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) jika distribusi dilakukan di atas harga yang ditentukan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bulog terkait polemik tersebut.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut distribusi bahan pokok bersubsidi yang berdampak langsung pada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok di Provinsi Jambi dalam kondisi aman dan terkendali menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Angso Duo Baru, Rabu (18/2/2026), didampingi Wakapolda Jambi, Danrem 042/Gapu, unsur Forkopimda, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait.

Wagub Sani menyampaikan bahwa stok pangan strategis masih mencukupi untuk dua hingga tiga bulan ke depan. Data terkini menunjukkan:

• Beras: ±23.000 ton

• Minyak goreng: ±1 juta liter

• Gula pasir: ±23 ton

• Jagung: ±600 ton

• Daging: ±4 ton

• Terigu: ±1 ton

“Artinya kita optimis kesiapan ketersediaan bahan pangan pokok di Jambi dalam 2–3 bulan ini aman,” ujar Wagub Sani.

Ia menegaskan Bulog terus menjaga stabilitas harga agar tetap sesuai ketentuan pemerintah.

Meski sebagian komoditas mengalami kenaikan, seperti cabe rawit merah Rp90.000/kg, telur ayam ras Rp27.000/kg, telur ayam kampung Rp2.500/butir, telur bebek Rp2.000/butir, dan daging beku Rp80.000/kg, pemerintah daerah siap melakukan langkah pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional, Rina Syawal, yang turut mendampingi, menjelaskan bahwa Satgas Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan terus memantau pasar di berbagai kabupaten seperti Sungai Penuh, Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Kota Jambi.

“Kami memantau harga sesuai HET dan harga acuan penjualan. Jika ditemukan harga tinggi, akan ditelusuri hingga ke pemasok atau produsen. Satgas juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak pelanggaran,” jelas Rina.

Sebagai bentuk edukasi, Satgas Pangan memasang spanduk daftar harga resmi di pasar-pasar pantauan dan menyediakan hotline bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran harga.

Beberapa HET dan HAP terbaru yang berlaku:

• Beras premium: Rp.15.400/kg

• Beras medium: Rp.14.000/kg

• Beras SPHP: Rp.13.100/kg

• Gula konsumsi: Rp.17.500/kg

• Telur ayam ras: Rp.30.000/kg

• Daging ayam ras: Rp.40.000/kg

• Minyakita: Rp.15.700/liter

Pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan intervensi tambahan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penambahan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) melalui Bulog.

Hasil pemantauan terbaru menunjukkan harga komoditas relatif stabil: cabe merah Rp35.000/kg, cabe rawit hijau Rp25.000/kg, ayam ras ±Rp40.000/kg, daging sapi Rp120.000–Rp150.000/kg, bawang merah Rp34.000/kg, bawang putih Rp32.000/kg, Minyakita Rp15.700/liter, beras medium kemasan 5 kg ±Rp60.000, dan gula konsumsi Rp17.000/kg.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Jambi optimistis masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Lebaran 2026 dengan tenang dan aman.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi Jaminan Produk Halal serta evaluasi Program 3 Juta Rumah secara virtual, Rabu (18/02).

Kegiatan yang digelar dari Ruang MPC Bappeda tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh.

Rakor ini terhubung melalui Zoom Meeting bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan diikuti sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Fokus utama pembahasan meliputi stabilitas harga pangan, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta kesiapan daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Usai mengikuti rapat, Wabup A. Khafidh menyampaikan bahwa kondisi pasar di wilayah Kabupaten Merangin masih relatif kondusif.

Harga sembilan bahan pokok (sembako) disebut masih berada dalam batas wajar dan belum mengalami lonjakan signifikan.

“Kondisi pasar di Kabupaten Merangin untuk sembilan bahan pokok masih stabil,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Merangin tetap melakukan langkah antisipatif.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan untuk terus memantau pergerakan harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah potensi kenaikan harga, pemerintah daerah juga meminta pihak Bulog segera mendistribusikan komoditas strategis seperti Minyak Kita dan beras ke mitra-mitra pasar, khususnya di wilayah Kecamatan Bangko dan kecamatan lainnya.

TPID yang terdiri dari unsur Ketahanan Pangan, Perindagkop, dan Dinas Pertanian dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil harga sesuai ketentuan HET.

Selain isu inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pemkab Merangin menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat sesuai arahan pemerintah pusat.

Tak kalah penting, sosialisasi Jaminan Produk Halal turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Merangin berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, pasokan pangan aman, serta program strategis nasional dapat berjalan optimal di daerah.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon mulai dirasakan di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Kondisi ini terutama menyulitkan pedagang kecil, yang sangat bergantung pada pasokan gas untuk menjalankan usaha sehari-hari.

Selain sulit didapatkan, kelangkaan LPG 3 Kg juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer.

Gas yang seharusnya dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) kini banyak dijual jauh di atas ketentuan, bahkan tembus Rp35 ribu per tabung.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Disprindagkop UKM Kabupaten Tebo, Mardiansyah, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah langsung di lapangan.

“Kami sudah turun ke beberapa pangkalan dan toko pengecer. Memang ditemukan harga di pengecer jauh dari HET yang ditetapkan,” ujar Mardiansyah.

Disprindagkop UKM Tebo juga telah memanggil lima agen LPG yang beroperasi di wilayah tersebut untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan. Mardiansyah menegaskan bahwa agen harus memastikan LPG subsidi dijual sesuai HET dan tepat sasaran.

“HET di pangkalan ditetapkan Rp19 ribu per tabung untuk wilayah dalam kota dan Rp20 ribu per tabung untuk wilayah lebih jauh. Jika ada pangkalan yang melanggar, kami akan menindak tegas,” tegasnya.

Salah satu pedagang di Tebo Tengah, Yulia, mengaku sudah beberapa minggu kesulitan mendapatkan gas subsidi.

“Di pangkalan sering kosong. Terpaksa beli di warung seharga Rp35 ribu per tabung. Kami keliling dari siang ke pasar demi kebutuhan usaha,” keluhnya.

Yulia berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk kelangkaan LPG subsidi ini agar usaha pedagang kecil tidak terganggu.

“Dampaknya cukup berat bagi kami. Semoga masalah gas ini cepat terselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah daerah menegaskan akan terus melakukan monitoring dan pengawasan agar distribusi LPG 3 Kg berjalan lancar dan harga tetap sesuai ketentuan.(*)