JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok di Provinsi Jambi dalam kondisi aman dan terkendali menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Angso Duo Baru, Rabu (18/2/2026), didampingi Wakapolda Jambi, Danrem 042/Gapu, unsur Forkopimda, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait.

Wagub Sani menyampaikan bahwa stok pangan strategis masih mencukupi untuk dua hingga tiga bulan ke depan. Data terkini menunjukkan:

• Beras: ±23.000 ton

• Minyak goreng: ±1 juta liter

• Gula pasir: ±23 ton

• Jagung: ±600 ton

• Daging: ±4 ton

• Terigu: ±1 ton

“Artinya kita optimis kesiapan ketersediaan bahan pangan pokok di Jambi dalam 2–3 bulan ini aman,” ujar Wagub Sani.

Ia menegaskan Bulog terus menjaga stabilitas harga agar tetap sesuai ketentuan pemerintah.

Meski sebagian komoditas mengalami kenaikan, seperti cabe rawit merah Rp90.000/kg, telur ayam ras Rp27.000/kg, telur ayam kampung Rp2.500/butir, telur bebek Rp2.000/butir, dan daging beku Rp80.000/kg, pemerintah daerah siap melakukan langkah pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional, Rina Syawal, yang turut mendampingi, menjelaskan bahwa Satgas Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan terus memantau pasar di berbagai kabupaten seperti Sungai Penuh, Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Kota Jambi.

“Kami memantau harga sesuai HET dan harga acuan penjualan. Jika ditemukan harga tinggi, akan ditelusuri hingga ke pemasok atau produsen. Satgas juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak pelanggaran,” jelas Rina.

Sebagai bentuk edukasi, Satgas Pangan memasang spanduk daftar harga resmi di pasar-pasar pantauan dan menyediakan hotline bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran harga.

Beberapa HET dan HAP terbaru yang berlaku:

• Beras premium: Rp.15.400/kg

• Beras medium: Rp.14.000/kg

• Beras SPHP: Rp.13.100/kg

• Gula konsumsi: Rp.17.500/kg

• Telur ayam ras: Rp.30.000/kg

• Daging ayam ras: Rp.40.000/kg

• Minyakita: Rp.15.700/liter

Pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan intervensi tambahan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penambahan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) melalui Bulog.

Hasil pemantauan terbaru menunjukkan harga komoditas relatif stabil: cabe merah Rp35.000/kg, cabe rawit hijau Rp25.000/kg, ayam ras ±Rp40.000/kg, daging sapi Rp120.000–Rp150.000/kg, bawang merah Rp34.000/kg, bawang putih Rp32.000/kg, Minyakita Rp15.700/liter, beras medium kemasan 5 kg ±Rp60.000, dan gula konsumsi Rp17.000/kg.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Jambi optimistis masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Lebaran 2026 dengan tenang dan aman.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi Jaminan Produk Halal serta evaluasi Program 3 Juta Rumah secara virtual, Rabu (18/02).

Kegiatan yang digelar dari Ruang MPC Bappeda tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh.

Rakor ini terhubung melalui Zoom Meeting bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan diikuti sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Fokus utama pembahasan meliputi stabilitas harga pangan, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta kesiapan daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Usai mengikuti rapat, Wabup A. Khafidh menyampaikan bahwa kondisi pasar di wilayah Kabupaten Merangin masih relatif kondusif.

Harga sembilan bahan pokok (sembako) disebut masih berada dalam batas wajar dan belum mengalami lonjakan signifikan.

“Kondisi pasar di Kabupaten Merangin untuk sembilan bahan pokok masih stabil,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Merangin tetap melakukan langkah antisipatif.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan untuk terus memantau pergerakan harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah potensi kenaikan harga, pemerintah daerah juga meminta pihak Bulog segera mendistribusikan komoditas strategis seperti Minyak Kita dan beras ke mitra-mitra pasar, khususnya di wilayah Kecamatan Bangko dan kecamatan lainnya.

TPID yang terdiri dari unsur Ketahanan Pangan, Perindagkop, dan Dinas Pertanian dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil harga sesuai ketentuan HET.

Selain isu inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pemkab Merangin menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat sesuai arahan pemerintah pusat.

Tak kalah penting, sosialisasi Jaminan Produk Halal turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Merangin berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, pasokan pangan aman, serta program strategis nasional dapat berjalan optimal di daerah.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon mulai dirasakan di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Kondisi ini terutama menyulitkan pedagang kecil, yang sangat bergantung pada pasokan gas untuk menjalankan usaha sehari-hari.

Selain sulit didapatkan, kelangkaan LPG 3 Kg juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer.

Gas yang seharusnya dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) kini banyak dijual jauh di atas ketentuan, bahkan tembus Rp35 ribu per tabung.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Disprindagkop UKM Kabupaten Tebo, Mardiansyah, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah langsung di lapangan.

“Kami sudah turun ke beberapa pangkalan dan toko pengecer. Memang ditemukan harga di pengecer jauh dari HET yang ditetapkan,” ujar Mardiansyah.

Disprindagkop UKM Tebo juga telah memanggil lima agen LPG yang beroperasi di wilayah tersebut untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan. Mardiansyah menegaskan bahwa agen harus memastikan LPG subsidi dijual sesuai HET dan tepat sasaran.

“HET di pangkalan ditetapkan Rp19 ribu per tabung untuk wilayah dalam kota dan Rp20 ribu per tabung untuk wilayah lebih jauh. Jika ada pangkalan yang melanggar, kami akan menindak tegas,” tegasnya.

Salah satu pedagang di Tebo Tengah, Yulia, mengaku sudah beberapa minggu kesulitan mendapatkan gas subsidi.

“Di pangkalan sering kosong. Terpaksa beli di warung seharga Rp35 ribu per tabung. Kami keliling dari siang ke pasar demi kebutuhan usaha,” keluhnya.

Yulia berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk kelangkaan LPG subsidi ini agar usaha pedagang kecil tidak terganggu.

“Dampaknya cukup berat bagi kami. Semoga masalah gas ini cepat terselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah daerah menegaskan akan terus melakukan monitoring dan pengawasan agar distribusi LPG 3 Kg berjalan lancar dan harga tetap sesuai ketentuan.(*)