MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar menggembirakan datang dari Tanah Suci. Sebanyak 202 jamaah haji asal Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dilaporkan dalam kondisi sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Saat ini para jamaah yang tergabung dalam Kloter 22 dan Kloter 24 tengah berada di Madinah untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah sekaligus mempersiapkan diri menjelang kepulangan ke Indonesia.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tebo, Darmawi, mengatakan seluruh jamaah asal Kabupaten Tebo berhasil menjalani tahapan utama ibadah haji tanpa kendala berarti.

“Sebanyak 202 jamaah haji asal Kabupaten Tebo dipastikan dalam keadaan sehat. Saat ini mereka berada di Madinah untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji,” ujar Darmawi.

Menurutnya, seluruh prosesi wajib haji telah dilaksanakan para jamaah, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina hingga tawaf ifadah di Masjidil Haram.

Dengan selesainya seluruh tahapan tersebut, para jamaah kini memasuki fase akhir perjalanan spiritual mereka sebelum kembali ke Tanah Air.

Jadwal Kepulangan Sudah Ditetapkan

Darmawi menjelaskan jamaah yang tergabung dalam Kloter 22 dijadwalkan bertolak dari Arab Saudi menuju Indonesia pada 26 Juni 2026.

Sementara itu, jamaah yang tergabung dalam Kloter 24 akan diberangkatkan kembali ke Tanah Air pada 29 Juni 2026.

“Untuk jamaah Kloter 22 direncanakan pulang ke Indonesia pada 26 Juni 2026, sedangkan Kloter 24 dijadwalkan kembali pada 29 Juni 2026,” jelasnya.

Fokus Jaga Kesehatan Jelang Kepulangan

Menjelang proses pemulangan, pihak Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tebo terus berkoordinasi dengan petugas haji di Arab Saudi guna memastikan seluruh tahapan kepulangan berjalan lancar dan sesuai jadwal.

Selain itu, kesehatan jamaah juga menjadi perhatian utama mengingat cuaca panas dan aktivitas ibadah yang masih cukup padat selama berada di Madinah.

Darmawi mengaku bersyukur karena hingga saat ini tidak ada laporan gangguan kesehatan serius yang dialami jamaah asal Kabupaten Tebo.

“Kami bersyukur seluruh jamaah dalam keadaan sehat. Semoga mereka dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Madinah dan kembali ke Kabupaten Tebo dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur,” tutupnya.

Keberhasilan seluruh jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan kondisi sehat menjadi kabar yang melegakan bagi keluarga di kampung halaman yang kini menantikan kepulangan mereka pada akhir Juni mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Hal ini disampaikannya saat melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) kloter pertama BTH 13 Provinsi Jambi tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Asrama Haji Kota Baru, Selasa (5/5/2026) malam.

Sebanyak 443 jemaah asal Kota Jambi diberangkatkan dalam kloter ini, didampingi petugas haji yang terdiri dari TPHD dan PPIH Provinsi Jambi.

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat dan menjadi penanda kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini.

Al Haris menegaskan bahwa seluruh petugas harus bekerja maksimal dan memastikan tidak ada jemaah yang merasa terabaikan selama menjalankan ibadah.

“Pendamping haji harus memastikan layanan berjalan optimal. Tidak boleh ada jemaah yang merasa diabaikan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kloter 13 merupakan kloter pertama dari total delapan kloter yang akan diberangkatkan dari Provinsi Jambi, dengan total kuota mencapai lebih dari 3.306 jemaah.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya sekitar 2.938 jemaah, sehingga menjadi kabar baik bagi masyarakat Jambi.

Selain itu, Al Haris mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental selama menjalankan ibadah haji, mengingat rangkaian ibadah membutuhkan stamina dan kesabaran yang tinggi.

“Ibadah haji bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mental dan emosi. Jemaah harus sabar, tidak mudah mengeluh, dan fokus beribadah,” ujarnya.

Ia juga meminta jemaah untuk menjaga kekompakan serta mematuhi arahan petugas selama berada di Tanah Suci.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tengah mengusulkan peningkatan status Bandara Sultan Thaha menjadi bandara internasional.

Harapannya, pada tahun 2027 mendatang, jemaah haji asal Jambi dapat langsung berangkat ke Arab Saudi tanpa transit di daerah lain.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII, Hasan Basri Agus, mengapresiasi pelayanan haji yang telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pendaftaran hingga pemberangkatan.

Ia juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah.

“Jaga pola makan, istirahat cukup, dan jangan lupa mendoakan daerah serta para pemimpin,” pesannya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian terkait di Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, menjelaskan bahwa pemilihan kloter dari Kota Jambi bertujuan mempermudah mobilisasi jemaah.

Ia juga menyampaikan bahwa jemaah akan terlebih dahulu menuju Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Jambi sendiri memberikan dukungan besar terhadap keberangkatan haji tahun ini, termasuk bantuan anggaran transportasi dari Jambi ke Batam yang mencapai Rp40 miliar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 838 calon jamaah haji asal Kota Jambi resmi dilepas oleh Wali Kota Maulana pada Sabtu pagi (2/5/2026).

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Aula Griya Mayang, rumah dinas wali kota, dengan dihadiri berbagai unsur pemerintah dan pendamping jamaah.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Kementerian Agama, pejabat daerah, serta keluarga jamaah yang ikut mengantarkan.

Pada tahun ini, jumlah jamaah haji dari Kota Jambi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 660 orang.

Para jamaah terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter) dan akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam menuju Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Maulana menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji yang padat.

Ia mengingatkan jamaah untuk memperhatikan pola makan, membawa obat-obatan pribadi, serta menjaga kebugaran tubuh.

“Ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat. Jaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan lancar,” pesannya.

Sebagai bentuk perhatian, Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan tenaga medis khusus yang akan mendampingi jamaah selama perjalanan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan lebih optimal.

Menariknya, para jamaah juga dibekali sambal khas hasil produksi pelaku UMKM lokal.

Inisiatif ini bertujuan mengingatkan jamaah agar tidak melewatkan waktu makan, mengingat kondisi di Tanah Suci yang berbeda dengan di tanah air.

Menurut Maulana, asupan makanan yang cukup menjadi kunci menjaga daya tahan tubuh selama beribadah.

Selain itu, ia juga mengajak jamaah untuk menjaga kebahagiaan dan kekompakan selama menjalankan ibadah, serta menjaga nama baik daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Haji Kota Jambi, M. Kholis, menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap arahan pembimbing kloter.

“Jamaah haji Kota Jambi dikenal tertib. Tolong jaga sikap dan kebersamaan selama di Tanah Suci,” ujarnya.

Berdasarkan data, jamaah terbanyak berasal dari Kecamatan Kotabaru, disusul Jambi Selatan dan Telanaipura.

Keberangkatan dijadwalkan mulai 5 Mei 2026 menuju asrama haji sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekkah melalui Batam.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Temuan terbaru audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya penyaluran dana haji yang tidak tepat sasaran pada penyelenggaraan tahun 2025.

Nilai dana yang terdampak mencapai Rp161,73 miliar dan diberikan kepada sekitar 4.760 jemaah yang dinilai tidak memenuhi kriteria penerima bantuan manfaat.

Dalam laporan resminya, BPK menilai kondisi ini berpotensi mencederai asas keadilan bagi calon jemaah haji lainnya.

Selain itu, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan tersebut turut membebani keuangan haji secara keseluruhan.

BPK juga menyoroti dampak langsung dari ketidaktepatan ini terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji.

Dana yang seharusnya dialokasikan secara tepat justru digunakan untuk mensubsidi jemaah yang tidak memenuhi syarat, sehingga berisiko menunda keberangkatan jemaah lain yang lebih berhak.

“Penggunaan BPIH untuk jemaah yang tidak sesuai ketentuan berimplikasi pada tertundanya keberangkatan jemaah yang memenuhi syarat,” demikian catatan dalam laporan BPK yang dirilis Sabtu (2/5/2026).

Lebih lanjut, hasil audit ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan validasi data calon jemaah.

Ribuan kasus yang tidak sesuai kriteria menjadi sinyal perlunya pembenahan menyeluruh pada mekanisme seleksi.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didorong segera mengambil langkah korektif.

Fokus utamanya adalah memastikan dana manfaat benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, sekaligus menjaga stabilitas pendanaan haji dalam jangka panjang.

Otoritas terkait menyatakan akan memperkuat integrasi data kependudukan dan sistem keuangan guna meminimalkan potensi kesalahan di masa mendatang.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana penerapan sistem “war ticket” dalam pendaftaran haji mulai menuai sorotan.

Skema ini mengusulkan mekanisme berbasis kecepatan, di mana calon jemaah harus berebut kuota secara daring dalam waktu tertentu, mirip pembelian tiket konser atau transportasi online.

Gagasan tersebut muncul sebagai solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia yang bisa mencapai puluhan tahun. Dengan sistem ini, proses pendaftaran diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Namun, Marwan Dasopang menilai penerapan sistem tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, khususnya dari aspek sosial dan pemerataan akses.

Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas, skema “war ticket” berpotensi hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang memiliki akses teknologi lebih baik serta kemampuan finansial lebih tinggi.

“Kalau sistem ini diterapkan, siapa yang akan berburu tiket? Kemungkinan besar adalah kelompok yang punya kemampuan lebih. Ini bisa memicu kecemburuan sosial,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia mengingatkan bahwa ibadah haji tidak semata persoalan teknis pendaftaran, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan bagi seluruh umat.

Meski begitu, Marwan tidak menutup peluang penerapan sistem tersebut. Ia menilai pemerintah tetap bisa mengkaji opsi ini selama mempertimbangkan berbagai aspek secara matang.

Selain itu, DPR juga menyoroti kemungkinan perlunya revisi regulasi jika skema baru ini ingin diterapkan secara resmi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan bahwa perubahan sistem pendaftaran haji harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem haji membutuhkan pendekatan komprehensif.

Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru mengambil keputusan dan memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap adil, transparan, serta memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia.(*)