JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat membuahkan hasil.

Wali Kota Jambi, Maulana, menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas kontribusinya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam rangka peresmian 1.585 Posbankum di desa dan kelurahan se-Provinsi Jambi.

Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa (28/04/2026).

Peresmian ribuan Posbankum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk dalam penyelesaian perkara perdata maupun pidana secara kekeluargaan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman menegaskan pentingnya pemerataan akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Kita ingin masyarakat tidak lagi kesulitan mencari bantuan hukum. Posbankum ini hadir sebagai solusi agar keadilan bisa diakses lebih cepat dan merata,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa, hingga lembaga bantuan hukum dalam mendukung keberhasilan program ini.

Selain itu, pemerintah pusat tengah mendorong penguatan peran paralegal di tingkat desa.

Nantinya, setiap desa direncanakan memiliki dua paralegal yang akan dilatih untuk membantu proses mediasi dan penyelesaian sengketa di masyarakat.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

Ia menyebut Kota Jambi menjadi daerah pertama di Provinsi Jambi yang seluruh kelurahannya telah memiliki Posbankum.

“Dari 68 kelurahan di Kota Jambi, semuanya sudah memiliki Posbankum. Bahkan, 20 di antaranya telah mengikuti lomba tingkat nasional dan berhasil meraih prestasi,” ungkapnya.

Ia berharap keberadaan Posbankum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan, hingga rujukan advokasi secara gratis melalui lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

“Kita tentu berharap tidak ada persoalan hukum di masyarakat. Namun jika terjadi, penyelesaian bisa dimulai dari tingkat kelurahan secara damai,” jelas Maulana.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut baik peresmian tersebut.

Ia menilai kehadiran Posbankum dapat mencegah konflik sosial yang lebih besar dengan menyelesaikan persoalan sejak dini.

“Masalah kecil di masyarakat bisa diselesaikan di tingkat bawah, sehingga tidak berkembang menjadi konflik besar,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya jumlah Posbankum di Provinsi Jambi hanya 76 unit.

Kini, dengan peresmian ini, seluruh desa dan kelurahan yang berjumlah 1.585 telah memiliki akses layanan bantuan hukum.

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan akses hukum di Indonesia, sekaligus awal dari langkah panjang untuk memastikan setiap warga mendapatkan keadilan yang layak, mudah, dan bermartabat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gerakan Ketahanan Pangan dan Energi menuju Indonesia Emas 2045 resmi diluncurkan di Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa (21/04/2026).

Peluncuran ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi periode 2026–2029 yang digelar di Lapangan Pendopo Bukit Cinto Kenang, Kompleks Perkantoran Bupati Muaro Jambi.

Kegiatan diawali dengan aksi penanaman jagung dan buah-buahan sebagai simbol dimulainya penguatan sektor pertanian dan energi berbasis potensi lokal daerah.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Sekjen DPN HKTI Karding, Gubernur Jambi Al Haris, serta Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Wakil Bupati Junaidi H. Mahir.

Jajaran Forkopimda juga turut hadir dalam agenda strategis tersebut.

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sektor pangan dan energi sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 melalui konsep pembangunan “Panca Cita”.

Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah mengacu pada penguatan sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang saling terintegrasi untuk mendukung kedaulatan daerah.

Menurutnya, ketahanan pangan dan kemandirian energi menjadi dua pilar utama dalam memperkuat kedaulatan bangsa di masa depan.

“Optimalisasi lahan, penggunaan teknologi pertanian modern, hingga pengembangan bioenergi menjadi fokus utama dalam program Muaro Jambi Berdaulat Pangan,” ujarnya.

Pemerintah daerah mencatat potensi besar sektor pertanian di wilayah ini, antara lain:

• 8.435 hektare Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
• 2.897 hektare kawasan hortikultura
• 5.700 hektare lahan sawah dilindungi
• 139.547 hektare perkebunan kelapa sawit
• 50.213 hektare perkebunan karet

Selain itu, dukungan juga datang dari Kementerian Pertanian melalui bantuan 84.525 kilogram benih padi untuk pengembangan lahan seluas 3.381 hektare yang disalurkan kepada 157 kelompok tani.

Dalam agenda tersebut, Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono secara simbolis menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi sebagai tanda dimulainya masa kepengurusan baru.

Pemerintah daerah berharap HKTI dapat berperan sebagai jembatan strategis antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah, khususnya dalam menjawab tantangan sektor pertanian seperti ketersediaan pupuk, akses permodalan, hingga modernisasi alat dan mesin pertanian.

Peluncuran gerakan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan sektor pangan dan energi berbasis potensi daerah.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari kontribusi Provinsi Jambi dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI dalam kegiatan Tanam Padi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, serta diikuti secara daring oleh 16 provinsi di Indonesia sebagai bentuk gerakan nasional percepatan tanam padi.

Forum ini juga membuka sesi dialog antara pemerintah pusat, kepala daerah, dan para petani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif, Wakil Bupati Bahtiar, unsur Forkopimda, OPD terkait, penyuluh pertanian, serta para petani setempat.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani agar program cetak sawah benar-benar memberikan hasil nyata bagi peningkatan produksi pangan.

“Kami di daerah siap mendukung penuh seluruh arahan pemerintah pusat. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Al Haris.

Ia menambahkan, momentum musim tanam saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal, mengingat faktor cuaca seperti hujan dan potensi El Nino menjadi tantangan yang tidak dapat dikendalikan.

Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.

Gubernur juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terkait penyediaan benih dan pupuk bersubsidi yang dinilai sangat membantu peningkatan produktivitas pertanian di Jambi.

Menurutnya, produksi padi di Provinsi Jambi saat ini baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan daerah, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 29 persen untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena itu, kita harus bergerak bersama. Pemerintah, petani, dan seluruh stakeholder harus bersinergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada 2025 program cetak sawah rakyat di Jambi telah direalisasikan seluas 1.469,51 hektare.

Sementara pada 2026 direncanakan seluas 1.009,32 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya percepatan masa tanam di tengah kondisi cuaca yang masih mendukung.

“Air hujan adalah faktor utama yang tidak bisa kita kontrol, maka momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggerakkan petani agar segera turun ke sawah, termasuk di lahan cetak baru maupun lahan optimalisasi lainnya.

“Semua lahan yang bisa ditanami harus segera dimanfaatkan. Pemerintah siap mendukung kebutuhan di lapangan, mulai dari benih hingga alsintan,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dukungan terhadap sektor pertanian terus diperkuat lintas lembaga. B. Ali menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi dan Wanita Tani Indonesia yang digelar di Pendopo Lapangan Bukit Cinto Kenang, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sudaryono dan dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Al Haris serta unsur Forkopimda.

Kehadiran Wakapolda Jambi menjadi simbol kuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Polri dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas serta mendukung program pembangunan, khususnya di sektor pertanian.

Dalam rangkaian acara, dilakukan pelantikan pengurus HKTI, penandatanganan kerja sama dengan kelompok tani, hingga penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di wilayah Muaro Jambi.

Dalam sambutannya, Sudaryono menekankan pentingnya peran organisasi petani dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pangan, namun tantangan ke depan adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan produktivitas melalui optimalisasi lahan.

Sementara itu, Al Haris menegaskan bahwa HKTI dan Wanita Tani menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi berbasis pertanian.

Di sisi lain, Kapolda Jambi Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Erlan Munaji menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program strategis nasional.

“Polda Jambi siap mendukung penuh program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan pembangunan pertanian di Jambi semakin kuat dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan di masa depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan pentingnya percepatan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan semangat kolaborasi dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Al Haris menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keselarasan program pusat dan daerah.

Menurutnya, ketika program nasional dijalankan secara optimal di daerah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

“Kalau program pusat kita kawal dengan baik di daerah, ini akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” ujar Al Haris.

Ia juga menyoroti potensi sektor unggulan daerah, khususnya pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mendorong hilirisasi produk Crude Palm Oil (CPO) agar tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah.

Menurutnya, pengembangan industri turunan seperti metanol hingga bahan bakar nabati seperti B50 menjadi peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

“Kita tidak ingin hanya ekspor CPO saja, tetapi ke depan akan kita dorong menjadi produk hilir seperti metanol hingga bahan bakar. Ini peluang besar untuk ekonomi Jambi,” tegasnya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan di Provinsi Jambi.

Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan dengan baik.

Menurutnya, data dari Kota Jambi menunjukkan bahwa program nasional seperti MBG, Kopdes, serta berbagai bantuan pemerintah mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi jika dijalankan dengan sinergi yang kuat.

“Program nasional seperti MBG, Kopdes dan bantuan lainnya bisa mendongkrak ekonomi dan membuka lapangan kerja, asalkan kepala daerah mampu bersinergi,” ujarnya.

Bima Arya juga menilai tata kelola pemerintahan di Jambi semakin membaik, termasuk dalam penanganan stunting, pertumbuhan ekonomi, serta upaya optimalisasi potensi daerah.

Selain itu, ia turut mengapresiasi kebijakan Gubernur Jambi yang memberikan perhatian kepada aparatur, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Ini bentuk perhatian kepada pegawai yang penting untuk meningkatkan semangat kerja. Bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Jambi optimis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan apresiasi tinggi terhadap program “Kampung Bahagia Rp100 per RT” yang digagas Pemerintah Kota Jambi.

Program ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan di tingkat lingkungan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan saat ia bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meninjau langsung pelaksanaan program di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Rabu (15/4/2026).

Menurut Al Haris, Kampung Bahagia bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah gerakan yang mampu menghidupkan peran aktif masyarakat di tingkat rukun tetangga.

“Ini langkah yang luar biasa. Program ini memberi semangat bagi para ketua RT dan mampu menjawab berbagai persoalan di lingkungan.

Kampung Bahagia menciptakan suasana yang bersih, sehat, dan nyaman,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan berbasis masyarakat seperti ini sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peran aktif warga disebut menjadi kunci utama keberhasilan program di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya turut mengapresiasi program tersebut.

Ia menilai Kampung Bahagia sebagai contoh konkret keberhasilan pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan.

Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif.

Namun demikian, Bima Arya juga memberikan masukan agar program tersebut dilengkapi dengan data yang terukur guna memastikan efektivitas dan dampaknya dapat dipantau secara jelas.

Program Kampung Bahagia Rp100 per RT sendiri menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong partisipasi warga, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa program ini akan terus diperkuat sebagai gerakan bersama masyarakat.

“Kampung Bahagia ini kami dorong sebagai gerakan bersama, bukan hanya membangun lingkungan, tetapi juga membangun kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat menjadi motivasi bagi Pemkot Jambi untuk terus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di lokasi tersebut, Sabtu (11/4/2026).

Al Haris menyebut rencana pembangunan PSEL menjadi kabar positif bagi masyarakat Jambi sekaligus langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan sampah secara berkelanjutan.

“Ini kabar baik bagi masyarakat Jambi. Insyaallah kita akan memiliki fasilitas waste to energy di Talang Gulo sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi siap memberikan dukungan penuh terhadap percepatan realisasi proyek tersebut, termasuk dalam hal koordinasi lintas sektor.

Menurut Al Haris, kehadiran PSEL tidak hanya akan mengurangi beban sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi pengelolaan TPA Talang Gulo yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia, terutama dari sisi desain dan operasional.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan pengelolaan sampah dari hulu masih menjadi tantangan utama, khususnya dalam hal pemilahan sampah dari sumber.

Dengan produksi sampah yang mencapai sekitar 600 ton per hari, Jambi dinilai memiliki peluang besar meraih penghargaan Adipura pada 2026 jika pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih optimal dari hulu hingga hilir.

Menteri juga menegaskan bahwa Jambi termasuk dalam daftar prioritas nasional pembangunan PSEL yang akan segera dilelang, dengan waktu pembangunan hingga operasional diperkirakan sekitar tiga tahun.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program “Kampung Bahagia”.

Program tersebut mendorong keterlibatan warga hingga tingkat RT, termasuk sistem pengangkutan sampah dari rumah ke rumah guna memastikan tidak ada lagi pembuangan sampah sembarangan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, Gubernur Al Haris optimistis Jambi mampu menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah modern berbasis energi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gairah sepak bola kembali terasa di Provinsi Jambi. Kompetisi Liga 4 Provinsi Jambi 2026 resmi dibuka pada Jumat (10/04/2026) di Stadion Jambi Swarnabhumi.

Pembukaan ditandai dengan pertandingan eksibisi antara tim Pemerintah Provinsi Jambi melawan tim DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung meriah dan penuh keakraban.

Laga tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung kemajuan olahraga di daerah.

Kompetisi Liga 4 tahun ini diikuti oleh tujuh klub lokal, yakni Tabir FC, Persisko 1960, Merangin FC, Persikoja, Perselu, PS Sailun Salimbai, dan Persebri Batanghari.

Seluruh tim akan bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus tiket menuju tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Al Haris menegaskan pentingnya kompetisi ini sebagai wadah pembinaan atlet muda sekaligus penguatan ekosistem olahraga di Jambi.

“Saya berharap Liga 4 ini terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak pertandingan. Stadion ini juga harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai pusat latihan dan kegiatan sepak bola,” ujarnya.

Ia juga membuka peluang agar fasilitas olahraga di Jambi dapat masuk dalam agenda nasional sebagai tuan rumah berbagai event besar di masa mendatang.

Menurut Al Haris, sepak bola memiliki kekuatan besar dalam menyatukan masyarakat sekaligus menjadi sarana lahirnya atlet berprestasi dari daerah.

“Pemerintah akan terus mendukung pembinaan, peningkatan fasilitas, dan kompetisi berjenjang agar pemain-pemain Jambi bisa bersaing di level nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Muzakir menyebut Liga 4 bukan sekadar kompetisi, tetapi juga panggung bagi talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

“Ini adalah kesempatan bagi putra daerah untuk berkembang dan meraih prestasi. Kami ingin dari sini lahir pemain hebat yang bisa menembus level profesional,” ujarnya.

Dengan bergulirnya Liga 4 ini, diharapkan menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Jambi serta membuka jalan bagi generasi muda untuk mengukir prestasi di kancah nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan bahwa bonus demografi yang tengah dialami Provinsi Jambi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana 2026, yang digelar di ruang pola kantor Gubernur Jambi.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Drs. Putut Riyatno, M.Kes, serta Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN RI, Dr. A. Damenta, Mag.Rer Publ, CGCAE secara daring.

Rakorda Bangga Kencana 2026 menjadi momentum strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pembangunan kependudukan.

Gubernur Al Haris menekankan bahwa isu kependudukan merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya BKKBN, tetapi juga pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Banyak hal strategis yang menjadi tugas kita, mulai dari ibu hamil, stunting, menyusui, hingga angka kependudukan. Ini bukan hanya tugas satu lembaga, tapi tugas kita bersama,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS 2025, penduduk usia produktif di Jambi (15–64 tahun) mencapai 68,66 persen, lansia 6,03 persen, dan anak-anak 25,11 persen.

“Jika bonus demografi ini dikelola dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak, bisa menjadi beban pembangunan,” tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan adanya tren peningkatan proporsi lansia, yang tersebar di semua daerah.

Ia menekankan pentingnya pendataan lansia serta penyediaan dukungan sosial bagi mereka, terutama bagi yang tinggal di rumah tidak layak atau tanpa keluarga.

Masalah stunting yang meningkat menjadi perhatian serius. Berdasarkan data 2025, angka stunting di Jambi naik menjadi 17,1 persen, sementara anak usia 0–14 tahun mencapai 25,11 persen.

Gubernur juga menyoroti fenomena “fatherless” atau anak kehilangan figur ayah, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial.

Gubernur Al Haris menambahkan, meski angka kematian bayi dan ibu cenderung menurun, AKB Jambi masih 16,99 per 1.000 kelahiran dan AKI 177 per 100.000 kelahiran.

Ia mendorong peran aktif tenaga kesehatan, termasuk Ikatan Bidan Indonesia, untuk menekan angka tersebut.

“Ke depan, kita harus lebih serius, kompak, dan fokus. Dengan kerja sama semua pihak, berbagai persoalan kependudukan di Jambi bisa diatasi,” pungkas Gubernur Al Haris.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tahun mendatang.

Sektor Kesehatan

• Angka keberhasilan pengobatan TBC mencapai 87% dari target 90%, menempatkan Jambi di peringkat 9 nasional.
• 8 dari 11 kabupaten/kota telah dinyatakan bebas malaria (72,72%), sementara Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin masih percepatan eliminasi.
• Prevalensi KEK pada ibu hamil menurun dari 10,3% menjadi 9,6%, melampaui target nasional 9,7%.
• Angka stunting meningkat menjadi 17,1%, meski masih di bawah rata-rata nasional 19,8%.
• RSUD Raden Mattaher: Ketersediaan tempat tidur sudah normal, kewajiban keuangan Rp.122,38 miliar diselesaikan melalui cicilan Rp.5 miliar per bulan.

Sektor Pendidikan

• Realisasi anggaran pendidikan 2025: 95,47% keuangan, 99,79% fisik. Mandatory spending 33% melebihi ketentuan minimal.
• Tingkat penyerapan lulusan SMK meningkat menjadi 86,86%.
• Sebanyak 446 mahasiswa dan dosen menerima beasiswa, 4.800 siswa SMA/SMK/SLB memperoleh bantuan pendidikan.
• 40.762 anak ATS menjadi fokus intervensi afirmasi 2026.
• Pendidikan inklusif: 71 sekolah melayani 105 siswa inklusi.
• Akses internet 100% di SMA/SMK Provinsi Jambi.

Infrastruktur dan Ekonomi

• Jambi diarahkan sebagai “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi di Sumatra” (RPJPN & RPJPD 2025–2045).
• Jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo, ditangani bertahap sejak Februari 2026 melalui skema Inpres Jalan Daerah.
• Pertambangan: dari 86 perusahaan berizin, 31 aktif produksi. DBH Minerba 100% sesuai target APBD 2025 (Rp.6,11 miliar iuran tetap, Rp.105,96 miliar iuran produksi).

Fiskal dan Tata Kelola

• Kontribusi PAD terhadap APBD 2025: 43,03%, ditargetkan meningkat menjadi 51,76% pada 2026.
• Belanja daerah tercapai 92,90% dengan rata-rata IKU 101,14%.
• Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, penguatan SDM, dan pemanfaatan aset daerah (SIMBADA).
• Predikat Reformasi Birokrasi meningkat dari B (2023) menjadi BB (2024).
• Penerapan OSS RBA mencegah tumpang tindih regulasi, sementara tambang ilegal tetap di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Gubernur Al Haris mengapresiasi masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD dan menegaskan bahwa catatan tersebut akan menjadi evaluasi kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat, demi Jambi berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera.(*)