JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan pelaksanaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI yang digelar di Kota Jambi pada 26–28 November 2025.

Pada penyelenggaraan kali ini, Kota Jambi menjadi tuan rumah dengan tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kota yang Maju dan Bahagia Masyarakatnya”.

Muskomwil II APEKSI akan dihadiri delapan kepala daerah dari Palembang, Bandar Lampung, Lubuk Linggau, Metro, Prabumulih, Sungai Penuh, serta Kota Jambi sendiri. Serangkaian agenda telah disiapkan untuk menyambut para peserta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, Saleh Ridha, menjelaskan bahwa kedatangan para kepala daerah beserta pendamping dijadwalkan tiba pada Rabu siang di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi untuk proses registrasi.

Pada malam harinya, kegiatan akan dibuka dengan opening ceremony dan gala dinner yang menampilkan berbagai pertunjukan seni.

Menurutnya, Muskomwil II APEKSI secara resmi akan dibuka oleh Gubernur Jambi, Al Haris, pada hari kedua.

“Pada hari kedua, peserta akan melakukan kunjungan ke IPAL Terpusat Sijenjang dan tur ke Candi Muaro Jambi sebelum mengikuti pembukaan resmi,” ujarnya.

Agenda Muskomwil II juga mencakup pembahasan sejumlah isu strategis, antara lain penentuan tuan rumah Raker Komwil II 2026, penyusunan Rencana Kerja Komwil II 2025–2028, rekomendasi untuk Rakernas APEKSI di Medan, serta pengukuhan Ketua Komwil II APEKSI.

Sebagai rangkaian penyemarak, Pemkot Jambi juga menggelar Festival Tugu Keris Siginjai sekaligus Peresmian Banjuran Budayo Kota Jambi atau yang kini dikenal sebagai Taman Remaja Kota Jambi.

Hari terakhir akan diisi dengan senam bersama dan penanaman pohon Banjuran Budayo di kawasan Taman Remaja.

Saleh Ridha menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk ikut menyukseskan agenda nasional ini.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Terlebih Wali Kota Jambi juga menjabat sebagai Ketua Komwil II APEKSI,” tutupnya.

Adapun dalam Muskomwil II tahun ini, akan turut dibahas isu-isu penting seperti efisiensi anggaran, serta kebijakan pusat termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

JADWAL LENGKAP MUSKOMWIL II APEKSI 2025

Hari Pertama – 26 November 2025

12.00–16.00 Kedatangan Peserta & Registrasi
18.30–19.00 Transit
19.30–22.00 Gala Dinner & Opening Ceremony

Hari Kedua – 27 November 2025

07.00–08.00 Kunjungan ke IPAL Terpusat Sijenjang
08.00–11.00 Tur ke Candi Muaro Jambi
11.00–14.00 ISHOMA
14.00–17.00 Pembukaan Muskomwil II APEKSI
– Penentuan Tuan Rumah Raker Komwil II 2026
– Rencana Kerja Komwil II 2025–2028
– Rekomendasi ke Rakernas Medan
– Pengukuhan Ketua Komwil II APEKSI

13.30–16.30 Ladies Program
– Kunjungan ke Batik Berkah Jambi
– Kunjungan ke Pasar Sitimang

19.00 Festival Tugu Keris Siginjai & Peresmian Banjuran Budayo / Taman Remaja Kota Jambi

Hari Ketiga – 28 November 2025

07.00–08.00 Senam Bersama – Lapangan Kantor Wali Kota
08.00–09.00 Sarapan Bersama
09.00–10.00 Penanaman Pohon Banjuran Budayo.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, mendampingi Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H, meresmikan PT Global Digital Core (GDC) pada Sabtu (22/11/2025).

GDC yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. M. Yamin No. 24, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, dihadirkan sebagai infrastruktur digital modern yang dibangun oleh putra daerah Jambi.

Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat layanan digital yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga industri berbasis teknologi di Jambi dan wilayah Sumatera.

Kehadiran PT GDC dinilai memperkuat ekosistem digital daerah, sejalan dengan program transformasi digital Pemerintah Kota Jambi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Usai peresmian, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasinya terhadap hadirnya perusahaan digital tersebut.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Selain mendukung transformasi digital, kehadiran PT GDC juga memberi dampak bagi dunia usaha dan perekonomian. Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa tentu membutuhkan investasi baru untuk menggerakkan ekonomi dan menekan angka pengangguran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maulana menegaskan bahwa fasilitas digital seperti GDC tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat daya saing daerah.

“Perkembangan teknologi membuka banyak peluang baru. Karena itu, kami sangat mendukung inisiatif perusahaan digital yang berinvestasi di Jambi,” tambahnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menjadikan Jambi sebagai magnet investasi berbagai sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Al Haris dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas pembangunan data center oleh putra daerah Jambi.

“Saya bangga ada anak Jambi membangun data center di sini. Mari kita prioritaskan potensi lokal dan gunakan karya anak daerah,” kata Al Haris.

Ia menambahkan bahwa GDC menjadi bukti kemampuan putra daerah dalam menghadirkan infrastruktur digital berstandar kota besar.

Direktur GDC, Ansori, menjelaskan bahwa pembangunan data center ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian digital daerah.

“Kami ingin Jambi memiliki fasilitas digital setara kota besar. Data center ini hadir untuk memenuhi kebutuhan layanan digital yang kian meningkat, sekaligus menyediakan penyimpanan data yang cepat, dekat, dan aman,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut ditargetkan menjadi tulang punggung interkoneksi regional dan menjaga kedaulatan data lokal, termasuk data-data terkait kearifan lokal.

Peresmian yang turut dihadiri pemimpin industri, pelaku usaha, dan akademisi ini juga membahas tantangan sektor digital seperti regulasi, akses pendanaan, dan kebutuhan infrastruktur.

Pemerintah daerah berkomitmen mendukung perbaikan ekosistem bisnis melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Acara ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Al Haris, Wali Kota Maulana, dan Direktur GDC Ansori, serta peninjauan ruang data center untuk melihat teknologi, sistem keamanan, dan fasilitas yang tersedia.

Hadir pula sejumlah kepala daerah kabupaten/kota, OPD se-Provinsi Jambi, dan Kepala Ombudsman Provinsi Jambi, yang menunjukkan dukungan terhadap percepatan transformasi digital di daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Upaya Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH dalam memperkuat layanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher menuai apresiasi langsung dari Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Pujian disampaikan Menkes Budi usai meninjau operasi bedah jantung perdana di RSUD Raden Mattaher, Jumat (31/10).

Operasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia medis di Provinsi Jambi.

Menurut Menkes Budi, langkah nyata Gubernur Al Haris dalam meningkatkan kualitas layanan rumah sakit daerah menunjukkan kepedulian serius terhadap masyarakat.

“Pak Gubernur ini luar biasa. Hampir semua dokter spesialis ada di 10 kabupaten/kota Provinsi Jambi, lengkap. Sangat jarang terjadi, biasanya hanya di provinsi besar di Pulau Jawa,” ujar Menkes Budi.

Menkes Budi juga mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus melahirkan dokter spesialis lokal dari putra-putri daerah dan membangun pusat pendidikan spesialis di Jambi.

Gubernur Al Haris tidak hanya fokus pada seremonial.

Ia beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD Raden Mattaher untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan maksimal serta keamanan dan fasilitas medis dalam kondisi prima.

Dengan dukungan pemerintah pusat, RSUD Raden Mattaher kini menjadi rumah sakit kebanggaan Jambi dan simbol kemajuan pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah aksi demonstrasi dan blokade jalan lintas timur oleh warga RT 3 Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, akhirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH, menandatangani surat pernyataan resmi mewakili Pemerintah Provinsi Jambi.

Surat pernyataan ini disampaikan usai gelombang protes dari warga yang menolak pembangunan stockpile batu bara milik PT Sinas Anugerah Sukses (PT SAS) dan pembangunan jalur hauling (houling) yang berada sangat dekat dengan permukiman padat penduduk di wilayah Aur Kenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya.

Dalam surat yang juga turut ditandatangani oleh Sekda Kota Jambi, Drs. H.A. Ridwan, M.Si, terdapat tiga poin utama sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap tuntutan warga:

1. Menghentikan pembangunan jalur hauling di kawasan padat penduduk di wilayah Aur Kenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya secara permanen.

2. Menghentikan pembangunan stockpile PT SAS dan RMKE di wilayah Aur Kenali dan sekitarnya yang terdampak.

3. Jika Sekda tidak memiliki kewenangan menutup langsung aktivitas proyek, maka Sekda wajib memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Jambi, pihak perusahaan, dan warga pada Selasa, 16 September 2025.

Penandatanganan surat ini dilakukan di hadapan massa aksi yang sebelumnya melakukan penyegelan langsung ke lokasi proyek underpass dan pintu gerbang stockpile PT SAS.

Aksi warga pada Sabtu (11/9) tersebut sempat membuat lalu lintas di Jalan Lintas Timur lumpuh total selama hampir delapan jam.

Warga mengaku telah merasakan dampak langsung dari aktivitas pembangunan, mulai dari kebisingan hingga getaran yang menyebabkan kaca rumah pecah.

Mereka menilai proyek ini tidak ramah lingkungan dan membahayakan keselamatan warga sekitar.

Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan hasil aksi dan isi surat pernyataan tersebut kepada Gubernur Jambi, Al Haris, sebagai bahan tindak lanjut dalam pertemuan resmi pada tanggal 16 September.

“Kami minta semua pihak menahan diri dan menunggu pertemuan selanjutnya. Surat ini sebagai bentuk keseriusan Pemprov dalam menanggapi keresahan warga,” ujar Sudirman.

Sementara itu, Sekda Kota Jambi Ridwan menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara warga, perusahaan, dan pemerintah kota, sesuai instruksi Wali Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penolakan terhadap proyek pembangunan stockpile batubara kembali mengemuka di Provinsi Jambi.

Kali ini, penolakan datang dari warga Kelurahan Aur Kenali dan Mendalo Darat, yang didampingi oleh Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi.

Massa menggelar aksi protes menolak pembangunan stockpile dan jalan khusus milik PT Sinar Anugrah Sentosa (PT SAS), anak perusahaan dari RMKE Group.

Lokasi proyek dinilai berada terlalu dekat dengan kawasan pemukiman padat, sehingga dianggap melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari pencemaran.

Sebagai bentuk perlawanan, warga memblokir jalan nasional di depan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Jambi. Aksi ini menyebabkan lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total karena tidak satu pun kendaraan dapat melintas.

WALHI Jambi menilai proyek ini telah mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terutama, Pasal 65 ayat (1) yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 67 yang mewajibkan setiap orang menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Selain itu, WALHI juga mengungkap bahwa pembangunan stockpile tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam aturan itu, kawasan proyek dikategorikan sebagai wilayah permukiman, bukan area industri. Hal ini membuat proyek PT SAS dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tata ruang daerah.

“Pembangunan stockpile di tengah kawasan pemukiman adalah bentuk nyata pelanggaran hukum tata ruang dan pembangkangan terhadap negara. Ini bukan sekadar proyek industri, tapi perampasan ruang hidup warga yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan menjadi alat korporasi,” tegas Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah.

Ketua BPR, Rahmat, juga menyuarakan penolakan keras terhadap proyek tersebut. Ia menekankan bahwa perjuangan ini adalah upaya kolektif masyarakat dalam menjaga ruang hidup dan kesehatan generasi mendatang.

“Suara rakyat tidak bisa dibungkam. Kami akan terus menolak segala bentuk pembangunan yang mengorbankan masyarakat. Ini adalah perjuangan untuk kehidupan yang layak bagi semua,” ujar Rahmat.

Dalam aksi tersebut, warga mendesak agar seluruh aktivitas proyek dihentikan dan meminta Gubernur Jambi, Al Haris, serta Wali Kota Jambi untuk turun langsung menemui massa.

Mereka juga menuntut adanya dialog terbuka dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pemblokiran jalan nasional di Aur Kenali masih berlangsung dan warga bersikeras menunggu respons langsung dari pihak pemerintah provinsi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung memimpin upacara peresmian enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Lapangan Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu, 8 September 2025.

Pembentukan enam Kodam ini merupakan bagian dari validasi organisasi TNI, bukan sekadar pemekaran administratif.

Tujuannya adalah memperkuat efektivitas komando dan kendali di lapangan demi meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Dengan penambahan ini, jumlah Kodam di Indonesia kini bertambah dari 15 menjadi 21 Kodam.

Salah satu Kodam baru yang diresmikan adalah Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) yang membawahi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

Komando ini kini dipimpin oleh Mayjen TNI Arief Gajah Mada, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Darat (Aspers KSAD).

Usai resmi dilantik, Mayjen TNI Arief Gajah Mada melakukan kunjungan perdana sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol ke Provinsi Jambi.

Ia disambut langsung oleh Gubernur Jambi Dr H Al Haris, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jambi.

Dalam keterangannya kepada media, Pangdam menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di wilayah teritorial Jambi.

“Ini merupakan kunjungan perdana kami ke Jambi setelah sebelumnya mengunjungi Sumatera Barat. Kami datang untuk menjalin komunikasi dan memperkuat sinergi bersama Forkopimda dan masyarakat Jambi,” ujar Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Rabu (10/9/2025).

Pangdam juga menjelaskan bahwa Kodam XX/TIB membawahi dua Korem di dua provinsi, yakni Sumatera Barat dan Jambi.

Ia menegaskan bahwa, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di wilayah teritorial Kodam XX/TIB.

“Kami juga melakukan pengecekan langsung ke jajaran Korem 042/Gapu. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Kodam XX/TIB untuk memperkuat sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, serta masyarakat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris mengajak pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalin kerja sama dengan petani serta pelaku usaha beras dan bahan pokok di wilayah Jambi.

Langkah ini dinilai penting guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas.

Di tingkat daerah, Al Haris menekankan pentingnya memanfaatkan produk pertanian lokal agar manfaat program ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

“Kita ingin agar dana dari program MBG ini tidak mengalir ke luar daerah, tetapi tetap berputar di Jambi,” ujar Al Haris, Rabu (27/8/2025).

Untuk merealisasikan hal tersebut, Gubernur berencana menggelar pertemuan antara pemilik SPPG, petani lokal, dan pelaku usaha pangan.

Ia berharap sinergi ini akan menciptakan rantai pasok yang efisien, mandiri, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

“Kalau kebutuhan pangan untuk MBG dipenuhi oleh petani Jambi, maka dampaknya akan sangat terasa. Kita juga ingin petani lokal menjadi pemain utama dalam penyediaan bahan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Al Haris menyebut bahwa langkah ini tidak hanya akan menekan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan kontribusi ekonomi regional.

Menurutnya, keberhasilan program MBG harus sejalan dengan tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

“Melalui MBG, kita bisa tekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan Jambi. Jadi manfaatnya ganda, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” tutupnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir, secara terbuka membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Gubernur Jambi Al Haris, dan Anggota DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Rabu (20/8), Burhanuddin menegaskan bahwa tanda tangannya dipalsukan dalam dokumen redistribusi tanah yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya tidak pernah menandatangani surat rekomendasi itu. Kalau memang ada, berarti dokumen itu cacat atau bodong, dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Burhanuddin, yang juga dikenal dengan sapaan Cik Bur.

Kasus ini berkaitan dengan program TSM Satuan Permukiman 4 (SP4) yang dilaksanakan pada 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bekerja sama dengan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Program ini diperuntukkan bagi 200 Kepala Keluarga (KK) transmigran — masing-masing 100 KK dari Muaro Jambi dan Pati — yang seharusnya menerima lahan seluas 2 hektare per KK.

Namun, di lapangan, peserta hanya menerima lahan seluas 0,75 hektare atau sebatas tempat tinggal saja.

Sisa lahan yang seharusnya dialokasikan ternyata telah lebih dulu digarap sejak 1996 dan pada 2008 telah diterbitkan SHM kepada 105 penggarap oleh BPN Muaro Jambi melalui program redistribusi tanah.

Menurut BPN, redistribusi itu dilakukan berdasarkan surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) kala itu, yaitu Burhanuddin Mahir, yang menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi.

Namun, Burhanuddin membantah keras.

“Tidak mungkin saya merekomendasikan redistribusi pada 2008, sedangkan kesepakatan program transmigrasi baru dilakukan 2009. Ini jelas ada rekayasa,” jelasnya di hadapan Menteri Transmigrasi.

Ia juga menyebut bahwa struktur PPL yang ia pimpin terdiri dari unsur BPN, dinas terkait, dan pejabat daerah lainnya.

Jika memang ada rekomendasi, maka dokumen tersebut seharusnya bisa dibuktikan keasliannya.

“Kalau tidak ada dokumennya, berarti itu palsu. Saya tidak pernah tanda tangan,” tambahnya.

Burhanuddin telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam rangka penyidikan.

Selain dirinya, tim penyidik juga telah memeriksa pihak-pihak terkait seperti pejabat dari BPN, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta beberapa mantan pejabat kecamatan, desa, dan masyarakat yang terkait dengan kasus ini.

Kasus ini hingga kini belum menemukan titik terang dan terus diselidiki aparat penegak hukum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi memberikan penghargaan Paritrana Award 2025 Tingkat Provinsi Jambi kepada sejumlah perangkat daerah, pelaku usaha, BUMD, dan institusi pendidikan.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan komitmen dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Acara penganugerahan berlangsung di Ballroom Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, Rabu (6/8/2025), dan penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

“Penghargaan ini adalah bukti komitmen kita untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, terutama di sektor rentan,” ungkapnya.

Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel, Muhyidin, menjelaskan bahwa para pemenang Paritrana Award tingkat provinsi ini akan melaju ke tingkat zona Sumatera dan nasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari total sekitar 460.000 pekerja di Jambi, 119.000 telah terlindungi lewat Program BKBK Provinsi Jambi.

Kabupaten Sarolangun dinilai sebagai model keberhasilan karena berhasil memberikan perlindungan kepada 55.000 pekerja rentan.

Selain itu, sebanyak 586 anak di Jambi telah menerima beasiswa dari program BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, cakupan perlindungan tenaga kerja di Provinsi Jambi baru mencapai 37,5%, masih di bawah target nasional 55%.

“Masih ada sekitar 214.000 pekerja yang belum terlindungi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas jangkauan program,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menyampaikan terima kasih atas sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong kesejahteraan pekerja.

Ajang ini memberikan penghargaan kepada berbagai kategori, seperti pemerintah daerah, perusahaan besar, BUMD, hingga pelaku UMKM. Berikut penerima Paritrana Award Provinsi Jambi 2025:

1. Bupati Sarolangun

2. Bupati Muaro Jambi

3. Wali Kota Jambi

4. Bank 9 Jambi

5. Permata Griya Husada

6. Lontar Papyrus & Paper Inds

7. Perkebunan Nusantara IV Regional 4

8. Universitas Batanghari

9. Desa Arang-arang, Kabupaten Muaro Jambi

10. Onoy’s Bakery

Bupati Sarolangun, Hurmin, berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk menjangkau lebih banyak peserta.

“Kami akan terus mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan perlindungan,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Binmas Polda Jambi melalui Subdit Bintibsos turut ambil bagian dalam kegiatan Subuh Keliling (Subling) yang digelar pada Jumat, 25 April 2025 di Masjid Baitul Mukminin, Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Kegiatan religius ini merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, H.Al Haris, dan dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan ormas, OPD, serta jajaran Ditbinmas Polda Jambi.

Subuh Keliling tidak hanya menjadi momen ibadah, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah islamiyah, menyampaikan pesan kamtibmas secara humanis, serta menjalin silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat.

“Melalui Subling, kami hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai,” ujar salah satu perwakilan Ditbinmas Polda Jambi.

Ditbinmas Polda Jambi menegaskan tiga tujuan utama dari kegiatan ini:

• Meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya keamanan lingkungan.

• Menumbuhkan rasa kebersamaan antara polisi dan masyarakat.

• Menanamkan nilai gotong royong sebagai fondasi menjaga ketertiban.

Selain salat subuh berjamaah, acara diisi dengan dialog hangat dan silaturahmi yang mempererat hubungan antar elemen masyarakat.

Kegiatan Subuh Keliling ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya membangun Jambi yang religius, aman, dan harmonis.(*)