JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian Gubernur Jambi, Al Haris dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Di tengah ancaman bencana tersebut, ia meminta para camat tidak hanya fokus pada rutinitas pembangunan dan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi wilayahnya terpantau dan persoalan di lapangan dapat segera ditangani.

Pesan itu disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa 29 September 2026.

Al Haris mengatakan, camat berada di posisi strategis karena menjadi pejabat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ketika terjadi karhutla maupun persoalan sosial, camat dituntut mengetahui kondisi wilayah dan mampu menggerakkan koordinasi dengan pihak terkait.

“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” ujar Al Haris.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh membuat agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terhenti.

Sebaliknya, pemerintah di tingkat kecamatan harus mampu menjalankan beberapa fungsi sekaligus, mulai dari mengawal pembangunan, menangani persoalan masyarakat hingga merespons kondisi darurat.

Dalam situasi seperti itu, Al Haris menilai penguasaan wilayah menjadi kemampuan mendasar yang harus dimiliki setiap camat.

Ia meminta camat memahami persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing, termasuk mengetahui potensi bencana maupun konflik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik,” tegasnya.

Bagi Al Haris, camat tidak seharusnya hanya menunggu laporan dari bawah.

Posisi sebagai pejabat kewilayahan menuntut adanya pemahaman langsung terhadap dinamika masyarakat dan kemampuan mengoordinasikan perangkat pemerintahan ketika persoalan muncul.

“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” katanya.

Al Haris menempatkan karhutla sebagai bagian dari tantangan pemerintahan daerah yang membutuhkan kesiapsiagaan.

Namun pada saat yang sama, pemerintah tetap harus memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan.

Selain bencana, camat juga menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat.

Karena itu, koordinasi antara kecamatan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, perangkat daerah, hingga unsur terkait lainnya dinilai penting.

Rakor Camat se-Provinsi Jambi 2026 pun diarahkan untuk memperkuat koordinasi tersebut.

Forum itu diikuti camat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Al Haris juga mengajak para camat menyatukan persepsi dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan.

“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain kesiapsiagaan menghadapi karhutla, rapat koordinasi tersebut membahas penguatan kapasitas camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Al Haris, tuntutan terhadap pelayanan publik terus berkembang. Pemerintah kecamatan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penerapan layanan berbasis digital dan koordinasi lintas sektor.

Sejumlah agenda yang dibahas meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, digitalisasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta sinkronisasi program kecamatan dengan prioritas pemerintah provinsi.

Kecamatan juga diharapkan menjadi titik penting dalam memastikan program pemerintah dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah.

Gubernur Jambi menegaskan, kekuatan pemerintahan di tingkat kecamatan akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Karena itu, ia meminta camat membangun pemerintahan yang responsif, mampu membaca persoalan dan bekerja bersama seluruh unsur di wilayah.

“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegas Al Haris.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, mengatakan kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.

Menurutnya, camat menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sekaligus penghubung pemerintah dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui rakor tersebut, Pemprov Jambi mendorong agar koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan semakin kuat, terutama dalam menghadapi persoalan yang membutuhkan respons cepat seperti karhutla, konflik sosial, pelayanan publik, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, camat tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan.

Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan di masyarakat, camat diminta benar-benar menguasai wilayah kerja, memahami persoalan hingga tingkat bawah, serta mampu mengambil peran dalam penyelesaiannya.

Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa 29 September 2026.

Menurut Al Haris, posisi camat sangat strategis karena berada di antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Camat berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kewilayahan sekaligus membina kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik. Harus bisa mewujudkan pemerintahan yang kompeten untuk memajukan daerah,” tegas Al Haris.

Al Haris mengatakan, perubahan kebutuhan masyarakat membuat tugas camat semakin kompleks.

Persoalan yang dihadapi di tingkat kecamatan tidak lagi sebatas urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, persoalan sosial, pembangunan, bencana, hingga potensi konflik di tengah masyarakat.

Karena itu, camat dituntut mampu bergerak cepat dan membangun koordinasi lintas sektor.

“Camat adalah pejabat di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” ujarnya.

Ia menilai, penguatan kapasitas camat menjadi penting agar berbagai kebijakan pemerintah tidak berhenti di tingkat perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang dirasakan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Al Haris juga mendorong seluruh camat menyatukan persepsi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” katanya.

Al Haris turut menyoroti tantangan yang harus dihadapi camat di tengah kondisi daerah saat ini.

Selain memastikan pembangunan berjalan, aparatur kewilayahan juga dituntut siap menghadapi bencana dan persoalan sosial.

Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah di tingkat wilayah.

“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa,” jelasnya.

Menurut Al Haris, kondisi tersebut membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi sekaligus membangun koordinasi secara cepat.

Camat harus mengetahui situasi wilayahnya sehingga persoalan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Rapat koordinasi camat se-Provinsi Jambi tersebut mengusung tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas camat menuju pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, digitalisasi layanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, hingga harmonisasi tata kelola pemerintahan.

Al Haris mengatakan, kecamatan harus menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Beberapa strategi yang didorong antara lain peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, percepatan digitalisasi pelayanan, pendampingan ekonomi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, mengatakan kecamatan memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

Menurutnya, camat juga menjadi salah satu garda terdepan pelayanan masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dengan masyarakat hingga tingkat kelurahan dan desa.

“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Luthpiah.

Rakor tersebut diikuti camat dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.

Forum ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memastikan program pembangunan dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat kecamatan.

Bagi Al Haris, penguatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada akhirnya bermuara pada satu hal: memastikan pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan maupun ketika persoalan muncul di wilayah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi XXIV yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2026 dipastikan bergeser ke 2027.

Persoalan kesiapan anggaran kontingen kabupaten/kota menjadi salah satu alasan utama di balik perubahan jadwal tersebut.

Keputusan penundaan telah disepakati dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Provinsi Jambi pada 15–16 Desember 2025 di Kota Jambi.

Forum tersebut diikuti jajaran KONI Provinsi Jambi, KONI 11 kabupaten/kota, serta pengurus provinsi cabang olahraga.

Dalam Rakerprov itu, KONI Jambi menetapkan Keputusan Nomor 08/RAKERPROV-KONI JBI/XII/2025 mengenai penundaan pelaksanaan Porprov Jambi XXIV dari 2026 ke 2027.

Berdasarkan kesepakatan yang disampaikan KONI, penundaan dilakukan karena sebagian besar KONI kabupaten/kota menghadapi keterbatasan anggaran yang belum teralokasi secara memadai dalam APBD 2026.

Dalam keputusan Rakerprov, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) tetap dinyatakan sebagai tuan rumah Porprov Jambi XXIV.

KONI Provinsi Jambi juga mendapat mandat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga tersebut pada 2027.

Sebelumnya, Tanjung Jabung Barat memang telah dipersiapkan sebagai lokasi utama Porprov Jambi 2026.

Pada tahap persiapan 2025, KONI Jambi menyebut sejumlah venue juga direncanakan berada di wilayah lain karena beberapa cabang olahraga membutuhkan lokasi pertandingan berbeda.

Namun, ada laporan terbaru yang menyebut keputusan final mengenai tuan rumah 2027 masih menjadi kewenangan KONI Provinsi Jambi.

Karena itu, status Tanjabbar sebagai tuan rumah perlu dibaca sesuai keputusan Rakerprov dan perkembangan penetapan teknis selanjutnya.

Setelah jadwal digeser, perhatian berikutnya diarahkan pada kesiapan pembiayaan kontingen.

Kabid Humas dan Pusdatin KONI Jambi, Raflis S.E., mengatakan Gubernur Jambi telah menerbitkan surat tertanggal 21 September 2026 kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi.

Surat bernomor B-800/365/DISPORA/IX/2026 tersebut berkaitan dengan alokasi anggaran Porprov XXIV.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta mempersiapkan anggaran partisipasi kontingen melalui APBD 2027.

Anggaran tersebut dapat ditempatkan melalui hibah KONI kabupaten/kota ataupun program pada Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing daerah.

“Melalui surat bernomor B-800/365/DISPORA/IX/2026 perihal Alokasi Anggaran PORPROV XXIV/2026, Gubernur Jambi menyampaikan bahwa penyesuaian jadwal ini dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan olahraga daerah serta pembuktian prestasi atlet,” kata Raflis.

Dengan perubahan jadwal tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki waktu lebih panjang untuk menyiapkan kebutuhan kontingen, termasuk pembiayaan atlet dan persiapan keikutsertaan pada ajang multi-event tingkat provinsi tersebut.

Penundaan Porprov tidak hanya mengubah kalender pertandingan. Kesiapan anggaran menjadi persoalan penting karena Porprov melibatkan kontingen dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman sebelumnya menjelaskan bahwa apabila hanya sebagian daerah yang mampu menganggarkan keikutsertaan, penyelenggaraan Porprov tidak akan mencerminkan keterlibatan seluruh kabupaten/kota.

Karena itu, pemerintah daerah kini diminta memasukkan kebutuhan partisipasi kontingen dalam penyusunan APBD 2027.

Bagi KONI Jambi, penyesuaian ini sekaligus menjadi waktu tambahan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mematangkan penyelenggaraan.

Sementara itu, agenda Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) 2026 tetap menjadi bagian dari persiapan pembinaan atlet.

Pembiayaan Pelatda disebut akan disesuaikan melalui pengalihan alokasi anggaran dari agenda PON Bela Diri Sulawesi Utara yang juga mengalami penundaan hingga 2027.

Dengan demikian, meski Porprov Jambi XXIV tidak digelar pada 2026, aktivitas pembinaan dan persiapan atlet tetap diarahkan berjalan.

Perubahan jadwal Porprov kini menempatkan 2027 sebagai target penyelenggaraan.

Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota harus menyiapkan dukungan anggaran dan KONI Provinsi Jambi melanjutkan koordinasi untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — DPRD Provinsi Jambi mulai memproses usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Usulan tersebut telah resmi diterima DPRD Provinsi Jambi dan kini diteruskan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dikaji sebelum masuk ke tahap pembahasan.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah mengatakan, usulan Perda Karhutla disampaikan Gubernur Jambi dan surat pengajuannya telah diterima DPRD pada Selasa 22 September 2026.

“Ya, tadi sudah disampaikan Pak Gubernur. Hari ini suratnya juga sudah masuk. Nah, ini sudah saya teruskan ke Bapemperda. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di Bapemperda,” kata Hafiz.

Salah satu gagasan yang mencuat dalam rencana penyusunan Perda Karhutla adalah pengaturan terhadap lahan yang telah terbakar.

Hafiz menyebut terdapat usulan agar lahan yang terbakar tidak langsung kembali ditanami kelapa sawit.

Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan agar pembakaran lahan tidak menjadi pilihan untuk membuka atau mempersiapkan lahan.

“Setiap lahan yang terbakar, kalau bisa dibuatkan aturan untuk tidak ditanami sawit dulu. Jadi masyarakat tidak punya peluang untuk membakar,” ujar Hafiz.

Usulan tersebut, lanjut dia, masih akan dikaji dalam proses pembentukan Perda.

DPRD nantinya akan melihat substansi aturan serta aspek hukum yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan ketentuan yang akan dimasukkan.

“Ini saya kira baik dan mungkin salah satu poin yang akan kita masukkan ke dalam Perda Karhutla nanti,” katanya.

Hafiz mengatakan, pembentukan Perda Karhutla diperlukan untuk memperkuat landasan aturan dalam upaya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

Pembahasan nantinya tidak hanya berkaitan dengan penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga dapat diarahkan pada langkah-langkah pencegahan dan pengaturan terhadap lahan pascakebakaran.

Dengan adanya regulasi daerah, pemerintah diharapkan memiliki instrumen yang lebih jelas dalam mengendalikan potensi karhutla sekaligus mengatur tindakan terhadap lahan yang telah terbakar.

Saat ini usulan Perda Karhutla berada di Bapemperda DPRD Provinsi Jambi.

Setelah proses di Bapemperda, agenda pembahasan akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jambi.

Hafiz memastikan usulan tersebut akan masuk dalam agenda pembahasan setelah jadwal ditetapkan.

“Saat ini sudah diusulkan dan sudah diteruskan ke Bapemperda. Nanti pada saat Badan Musyawarah selanjutnya akan segera dijadwalkan untuk pembahasan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sejak Senin hingga Selasa pagi, 15 September 2026.

Pemerintah Provinsi Jambi menyebut salah satu sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan posisi kawasan yang terbakar cukup dekat dengan wilayah Jambi.

Kondisi angin yang bergerak ke arah Jambi kemudian membawa asap dari lokasi kebakaran masuk ke sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

“Dari lokasi Taman Nasional Sembilang. Karena dia dekat Jambi, anginnya arah sini,” kata Al Haris setelah mengikuti rapat perkembangan penanganan karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Zoom Meeting di Korem 042/Garuda Putih, Selasa 15 September 2026.

Menurut Al Haris, persoalan karhutla saat ini tidak hanya terjadi di satu titik.

Sejumlah wilayah di Jambi masih menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca kering dan curah hujan belum mampu menekan kemunculan titik api.

Titik karhutla masih ditangani di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, serta kawasan Taman Nasional Sembilang.

Pemerintah daerah bersama Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi, Korem 042/Garuda Putih, pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan, serta Masyarakat Peduli Api terus melakukan penanganan di lapangan.

Namun, kondisi kemarau menjadi salah satu faktor yang membuat potensi kebakaran belum sepenuhnya terkendali.

“Karena memang kondisi kemarau yang masih cukup tinggi, curah hujannya belum juga banyak, sehingga semakin hari masih ada saja yang terbakar,” ujar Al Haris.

Kondisi berbeda terjadi di kawasan Taman Nasional Sembilang. Medan yang sulit membuat petugas tidak mudah menjangkau lokasi kebakaran secara langsung.

Untuk menjangkau titik api, pemadaman sementara dilakukan melalui operasi water bombing.

Pemprov Jambi juga mendorong pembukaan akses menuju kawasan tersebut agar peralatan dan alat berat dapat dikerahkan untuk mempercepat penanganan.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pemerintah pusat.

Pemprov Jambi meminta agar akses menuju lokasi karhutla di Sembilang dapat dibuka sehingga penanganan tidak hanya mengandalkan pemadaman dari udara.

“Tadi kami pertanyakan dengan Pak Menko dan Menteri Kehutanan agar kami bisa membuka akses ke lokasi itu untuk membawa alat berat,” kata Al Haris.

Bagi Jambi, penanganan di Sembilang menjadi penting karena arah angin berpotensi membawa asap lebih jauh ke wilayah provinsi tersebut.

Bahkan, menurut Al Haris, titik kebakaran sudah berada di kawasan yang mengarah ke perbatasan Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi kini menaruh perhatian khusus terhadap pergerakan api di Sembilang.

Selain persoalan asap, pergerakan kebakaran menuju wilayah yang lebih dekat dengan Jambi menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

Al Haris meminta penanganan dilakukan secepat mungkin agar api tidak bergerak semakin dekat dan dampak asap tidak meluas ke Jambi.

“Kalau yang arah Jambi, kita berharap jangan sampai masuk ke Jambi. Ini sudah mulai batas arah ke Jambi, ini yang kita cepat kerjakan,” tegasnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas wilayah.

Sumber kebakaran yang berada di luar Jambi tetap dapat berdampak langsung terhadap kualitas udara di wilayah Jambi apabila arah angin membawa asap masuk ke provinsi tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Hingga September 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran telah mencapai sekitar 2.975 hektare.

Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan kondisi tersebut saat memberikan keterangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin 14 September 2026.

Selain luasan lahan yang terbakar, pemerintah juga terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot. Saat ini tercatat 134 titik hotspot di sejumlah wilayah Jambi.

Sementara itu, terdapat sedikitnya empat titik api yang menjadi perhatian, yakni di wilayah Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, serta kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.

“Titk hotspot ada 134 titik, titik api ada empat di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, dan Taman Nasional Berbak Sembilang,” ujar Al Haris.

Al Haris juga menyoroti dugaan kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran lahan.

Menurut informasi yang disampaikan dalam rapat tersebut, sebagian besar lahan yang terbakar diduga merupakan hasil pembakaran secara sengaja.

“Delapan puluh persen lahan terbakar sengaja dibakar, ada tujuh puluh lima kasus di Polda Jambi,” kata Al Haris.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena praktik pembakaran lahan dapat mempercepat penyebaran api, terutama ketika kondisi vegetasi mengering dan cuaca mendukung terjadinya kebakaran.

Namun, dugaan penyebab pada masing-masing kasus tetap menjadi kewenangan aparat untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum.

Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran, termasuk melalui operasi pemadaman dari udara.

Sebanyak empat unit water bombing dikerahkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang mengalami kebakaran.

“Ada empat water bombing yang terus kita turunkan untuk lahan yang terbakar,” ungkap Al Haris.

Dukungan udara tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan terutama terhadap kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain operasi pemadaman, pemerintah juga memperkuat pengawasan dan koordinasi di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas maupun titik api.

Penanganan Karhutla di Jambi juga melibatkan personel dalam jumlah besar.

Pemerintah telah mengoperasikan 81 posko untuk mendukung penanganan kebakaran di berbagai wilayah.

Sementara total sekitar 7.302 personel dilibatkan dalam operasi penanganan Karhutla.

Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api hingga relawan.

Keterlibatan lintas sektor tersebut dilakukan untuk mempercepat deteksi, pemadaman sekaligus pencegahan agar api tidak meluas ke kawasan lain.

Dengan masih ditemukannya hotspot dan sejumlah titik api, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang dinilai rawan.

Kawasan Kumpeh, Sungai Gelam dan Bajubang menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian.

Begitu pula kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang yang memiliki ekosistem penting dan membutuhkan penanganan cepat apabila terjadi kebakaran.

Kondisi Karhutla juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah mengingatkan agar warga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu munculnya titik api.

Penanganan tidak hanya bergantung pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga membutuhkan pencegahan dan pelaporan dini ketika masyarakat menemukan asap maupun titik api.

Dengan luasan lahan terdampak yang telah mencapai hampir 3.000 hektare, pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan relawan kini terus memperkuat upaya pengendalian Karhutla di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan perubahan struktur APBD 2026 dengan total belanja mencapai Rp4,04 triliun, naik Rp199,78 miliar dibandingkan APBD murni yang berada di angka Rp3,84 triliun.

Angka tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris saat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jambi, Senin 14 September 2026.

Tak hanya membahas perubahan anggaran, rapat tersebut juga menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi persoalan serius di Provinsi Jambi.

Al Haris menyebut luas lahan yang terdampak Karhutla telah mencapai sekitar 2.975 hektare.

Dalam rancangan perubahan APBD, target pendapatan daerah Jambi meningkat menjadi Rp3,97 triliun dari sebelumnya Rp3,75 triliun.

Salah satu sumber kenaikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD ditargetkan mencapai Rp2,11 triliun, atau naik sekitar Rp171,15 miliar dibandingkan target awal Rp1,94 triliun.

Kenaikan PAD tersebut berasal dari beberapa komponen. Target pajak daerah meningkat Rp114,82 miliar, retribusi daerah naik Rp2,90 miliar, sedangkan lain-lain PAD yang sah bertambah Rp53,42 miliar.

Sementara target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar Rp111,29 miliar.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penyesuaian. Targetnya naik Rp45,7 miliar atau sekitar 2,53 persen, yang bersumber dari Dana Transfer Umum melalui komponen Dana Bagi Hasil.

Seiring kenaikan pendapatan, struktur belanja daerah juga mengalami perubahan.

Total belanja dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp4,04 triliun, naik 5,2 persen dibandingkan APBD murni.

Rinciannya meliputi:

• Belanja operasi: Rp2,98 triliun
• Belanja modal: Rp275,22 miliar
• Belanja tidak terduga: Rp2,78 miliar
• Belanja transfer: Rp777,37 miliar

Pemerintah Provinsi Jambi menyebut penyesuaian dilakukan melalui sejumlah kebijakan, termasuk pergeseran anggaran, pengurangan anggaran dan rasionalisasi pada sejumlah program serta kegiatan perangkat daerah.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga disesuaikan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), SILPA ditetapkan menjadi Rp68,60 miliar, turun Rp17,07 miliar dibandingkan target dalam APBD murni 2026.

Al Haris menegaskan bahwa perubahan APBD 2026 harus tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pembahasan bersama DPRD diperlukan agar perubahan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

“Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jambi akan menjadi faktor pendorong yang penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilanjutkan bersama DPRD Provinsi Jambi sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kenaikan target pendapatan menjadi Rp3,97 triliun dan belanja mencapai Rp4,04 triliun, pemerintah daerah kini harus memastikan perubahan anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus mendukung penanganan persoalan yang masih mendesak, termasuk Karhutla.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hampir lima bulan tanpa hujan membuat dampak kemarau di Provinsi Jambi semakin terasa.

Suhu udara meningkat, kualitas udara memburuk, sementara ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi sejumlah wilayah.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah ikhtiar melalui pelaksanaan Salat Istisqa di Lapangan Garuda, Kantor Gubernur Jambi, Rabu 2 September 2026 pagi.

Salat untuk memohon turunnya hujan itu diikuti jajaran Pemprov Jambi, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi, KH Zainul Arifin, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Salat Istisqa digelar karena kemarau yang berlangsung panjang mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Sudah kurang lebih lima bulan kita dilanda kemarau, dan saat ini kita mulai merasakan dampaknya, termasuk udara yang semakin tidak sehat serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, persoalan kemarau tidak sebatas berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air. Kondisi kering juga meningkatkan potensi terjadinya karhutla.

Sejumlah wilayah di Jambi telah mengalami kebakaran. Karena itu, pemerintah bersama berbagai unsur terus melakukan langkah pencegahan dan penanganan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.

Pemprov Jambi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni serta unsur terkait lainnya dalam menghadapi dampak kemarau dan ancaman karhutla.

Namun, menurut Al Haris, upaya teknis yang dilakukan pemerintah perlu dibarengi dengan ikhtiar batin.

Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan kondisi Jambi kembali membaik.

“Melalui Salat Istisqa ini, kita bermunajat dan memohon pertolongan Allah SWT, karena pada akhirnya tidak ada yang mampu menolong kita selain Allah,” katanya.

Al Haris berharap hujan yang dinantikan masyarakat segera turun dengan membawa manfaat bagi berbagai sektor kehidupan.

Selain membantu mengatasi kekeringan, turunnya hujan diharapkan dapat menekan potensi karhutla, memperbaiki kualitas udara, serta memberikan dampak positif bagi pertanian dan lingkungan.

“Kita berdoa semoga Provinsi Jambi senantiasa dilindungi, dijauhkan dari bencana, dan segera diberikan hujan yang membawa keberkahan serta manfaat bagi seluruh masyarakat Jambi,” ujar Al Haris.

Di tengah kemarau, ia juga meminta masyarakat tetap menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya air secara bijak.

Menurutnya, menghadapi kemarau panjang bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Salat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar di tengah kondisi Jambi yang membutuhkan hujan.

Pemerintah tetap menjalankan langkah mitigasi di lapangan, sementara masyarakat diajak memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama memohon agar kemarau segera berakhir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris melantik 43 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Senin 24 Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, 31 merupakan kepala SMA dan SMK yang akan mengemban tanggung jawab memimpin satuan pendidikan di sejumlah kabupaten dan kota.

Pelantikan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pendidikan serta sejumlah pejabat eselon II Pemprov Jambi.

Bukan hanya soal pergantian atau pengisian jabatan, Al Haris menggunakan momentum tersebut untuk mengingatkan para kepala sekolah mengenai besarnya tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka.

Salah satu yang disorot adalah pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Al Haris, kepala sekolah tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga harus mampu menjalankan amanah administratif dan keuangan secara bertanggung jawab.

“Di dunia kita punya tanggung jawab, di akhirat juga ada pertanggungjawaban. Jadi bekerjalah dengan serius agar selamat dunia dan akhirat,” ujar Al Haris dalam sambutannya.

Al Haris juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa perkembangan teknologi dan media sosial membuat kinerja pemerintah semakin mudah dipantau masyarakat.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan pejabat publik berpotensi mendapat perhatian masyarakat.

“Kita dilihat oleh semua mata. Semua memantau kita, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Karena itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Pesan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah.

Selain bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar, mereka juga berhadapan dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas sekolah, pelayanan kepada siswa, tata kelola anggaran serta capaian pendidikan.

Dengan posisi tersebut, kepala sekolah dituntut tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu memastikan sekolah berjalan secara profesional dan akuntabel.

Sebanyak 31 kepala sekolah yang dilantik tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Mereka akan memimpin sekolah negeri mulai dari Kabupaten Bungo, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, Batanghari, Tebo hingga Kota Sungai Penuh.

Berikut daftar lengkap 31 kepala SMA dan SMK yang dilantik:

1. Abas HS, S.Ag., M.Pd. — Kepala SMKN 7 Tanjung Jabung Barat.
2. Algusri, S.Pd. — Kepala SMAN 7 Bungo.
3. Afrianti, M.Pd., S.Pd. — Kepala SMKN 5 Tanjung Jabung Timur.
4. Muhammad Ikhsan, S.Pd., M.Pd. — Kepala SMKN 3 Sarolangun.
5. Eka Meinawati, M.Pd., S.Pd. — Kepala SMKN 10 Muaro Jambi.
6. Rahmat Hidayat, S.Pd. — Kepala SMAN 8 Bungo.
7. As’ad, SE. — Kepala SMKN 10 Merangin.
8. Muhammad Subhan, S.Pd. — Kepala SMAN 4 Bungo.
9. Khoirul Hadi, S.Pd.I., M.Pd. — Kepala SMAN 2 Bungo.
10. Marjan, S.Pd., M.Si. — Kepala SMAN 3 Sungai Penuh.
11. Dra. Ferlita Rachmi — Kepala SMKN 1 Merangin.
12. Toni Hendra, S.Pd. — Kepala SMKN 5 Merangin.
13. Radias Ependi, S.Pd., M.Si. — Kepala SMAN 5 Tanjung Jabung Timur.
14. Eky Putri Prasanti, S.Pd. — Kepala SMKN 11 Sarolangun.
15. Indra Sakti, S.Pd. — Kepala SMKN 6 Sarolangun.
16. Novinta, S.Pd. — Kepala SMKN 11 Muaro Jambi.
17. Efton Julisno, S.Pi. — Kepala SMKN 14 Merangin.
18. Kaharuddin, S.Pi. — Kepala SMKN 2 Tanjung Jabung Timur.
19. Sri Wahyuni, S.Pd. — Kepala SMKN 4 Tanjung Jabung Barat.
20. Feri Irawan, S.Pd. — Kepala SMAN 17 Muaro Jambi.
21. Tri Muhammad Ali, S.Pd. — Kepala SMAN 14 Merangin.
22. Lahmiur, S.Pt., M.Pd. — Kepala SMKN 5 Kerinci.
23. Kurnia Budi Gunawan, S.Pd. — Kepala SMAN 4 Batanghari.
24. Erwady Fandry, S.H. — Kepala SMAN 6 Kerinci.
25. Nasria, S.Ag., M.Pd. — Kepala SMKN 8 Tebo.
26. Edi Susanto, S.Hut. — Kepala SMKN 6 Merangin.
27. Yeni Heriyanti, S.Pd., M.M. — Kepala SMAN 10 Sarolangun.
28. Fatmawati, S.P., M.Pd. — Kepala SMAN 7 Tanjung Jabung Timur.
29. Evi Susanti, S.Pd., M.Pd. — Kepala SMAN 2 Tanjung Jabung Timur.
30. Muanas, S.Pd. — Kepala SMAN 17 Merangin.
31. Yulivia Indryani, SP. — Kepala SMAN 13 Merangin.

12 Pejabat Fungsional Juga Dilantik

Selain kepala sekolah, Al Haris turut melantik 12 pejabat fungsional.

Penempatan mereka tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

Berikut nama dan jabatan mereka:

1. Aliyah, S.Pd., M.Sc. — Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
2. Mutiara Vani, Apt., S.Farm. — Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
3. Herry Wardono, SKM. — Administrator Kesehatan Ahli Muda pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.
4. Ismail, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
5. Yazdian, SKM. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
6. Ahmadi, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
7. Syafri, SH. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
8. Zulfanni, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
9. Annis Ardianty, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
10. Amirzan, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada BPBD Provinsi Jambi.
11. Tuti Mahdalena, SKM., M.Sc. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
12. Ronkasiati, SKM. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Al Haris meminta seluruh pejabat yang baru menerima amanah tersebut, menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak mengabaikan tanggung jawab yang menyertai jabatan.

Ia berharap para pejabat mampu menjalankan peran masing-masing dengan sungguh-sungguh serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun, melindungi, dan memberikan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini,” ujar Al Haris.

Dengan pelantikan tersebut, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengisi posisi jabatan.

Para pejabat baru dituntut membuktikan kinerja melalui pelayanan publik, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan serta hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana Kota Jambi semarak pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi.

Ribuan peserta dari berbagai unsur turun ke jalan mengikuti Pawai Pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pawai tersebut dilepas Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dari Taman Putri Pinang Masak Park, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi.

Tidak sekadar menjadi agenda hiburan pascaperayaan kemerdekaan, pawai ini menjadi panggung terbuka bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas, budaya hingga berbagai gambaran pembangunan di Provinsi Jambi.

Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, pelajar hingga komunitas.

Dengan beragam atribut dan kreasi yang dibawa, rombongan menyusuri rute pawai menuju Tanggo Rajo, tepat di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Pawai Pembangunan kita lepas dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Abdullah Sani saat melepas peserta.

Bukan Sekadar Pawai, Jadi Etalase Pembangunan Jambi

Kemeriahan terlihat sepanjang rute. Warga memadati sejumlah ruas jalan untuk menyaksikan peserta yang membawa berbagai penampilan.

Kreasi budaya, atraksi peserta serta produk unggulan daerah menjadi bagian dari pawai.

Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memperkenalkan keberagaman potensi yang dimiliki Provinsi Jambi kepada masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, Pawai Pembangunan menjadi salah satu cara menerjemahkan semangat kemerdekaan dalam bentuk yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui seremoni, tetapi juga melalui optimisme untuk melanjutkan pembangunan dan memperkuat kebersamaan.

Wagub Lepas, Gubernur Sambut di Tanggo Rajo

Setelah dilepas dari kawasan Taman Putri Pinang Masak, seluruh peserta bergerak menuju titik akhir di Tanggo Rajo.

Di lokasi tersebut, rombongan disambut langsung Gubernur Jambi Al Haris bersama jajaran Forkopimda Provinsi Jambi.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, para kepala OPD serta sejumlah undangan lainnya.

Sejumlah pejabat Pemprov Jambi juga ikut berada di lokasi. Mulai dari sekretaris daerah, staf ahli, asisten, pejabat eselon II, III dan IV, hingga ASN dan PPPK.

Kehadiran jajaran pemerintah tersebut memperlihatkan keterlibatan lintas unsur dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Jambi.

Gotong Royong Jadi Pesan Utama

Pawai Pembangunan tahun ini membawa pesan tentang pentingnya gotong royong dalam mengisi kemerdekaan.

Keberagaman peserta yang berasal dari berbagai latar belakang menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri.

Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

Karena itu, pawai juga menjadi ruang untuk memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suasana yang lebih terbuka dan meriah.

Antusiasme warga yang menyaksikan dari sepanjang rute membuat peringatan kemerdekaan terasa semakin hidup.

Dorong Optimisme untuk Jambi

Pemprov Jambi berharap semangat yang muncul dalam Pawai Pembangunan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir.

Semangat persatuan, kecintaan terhadap daerah serta kebanggaan terhadap berbagai capaian pembangunan diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

Pawai tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata.

Mulai dari menjaga persatuan, memperkuat gotong royong hingga ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Dengan semangat tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat bersama-sama menjaga Jambi agar terus bergerak menjadi daerah yang maju, nyaman, tertib, aman dan profesional.(*)