JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) ke-55 tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026 resmi memasuki rangkaian kegiatan setelah Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani melantik Dewan Hakim, Pengawas, dan Panitera di Aula Grha Siginjai, Kota Jambi, Minggu 1 November 2026.

Pelantikan tersebut menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan kompetisi keagamaan tingkat provinsi ini.

Pasalnya, integritas dan objektivitas dewan hakim menentukan kualitas penilaian sekaligus menjaga kepercayaan seluruh kafilah yang berlomba.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I.

Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, serta sejumlah perwakilan kepala daerah dan pejabat terkait dari kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa dewan hakim harus menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berintegritas.

Ia meminta seluruh proses penilaian berlangsung objektif serta konsisten agar hasil perlombaan benar-benar mencerminkan kemampuan masing-masing peserta.

Menurut Al Haris, penyelenggaraan MTQH setiap tahun telah memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk membangun pembinaan qari, qariah, hafiz, hafizah, serta peserta berbagai cabang perlombaan lainnya.

“Karena kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, tentu ada pembinaan yang konsisten dari kabupaten dan kota, termasuk LPTQ provinsi. Hasil MTQH ini nantinya akan dibina kembali untuk dipersiapkan ke tingkat nasional,” ujar Al Haris.

Ia menilai pembinaan berkelanjutan menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas peserta sekaligus mempersiapkan generasi terbaik Jambi menghadapi kompetisi di tingkat nasional.

Karena itu, Al Haris meminta pemerintah kabupaten dan kota memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kemampuan peserta.

Dukungan tersebut mencakup anggaran, fasilitas latihan, hingga kesejahteraan para peserta agar potensi mereka berkembang secara optimal.

Selain menyoroti pembinaan dan kualitas perlombaan, Al Haris juga melihat MTQH ke-55 sebagai peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kehadiran kafilah dan pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota selama penyelenggaraan berpotensi meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa, termasuk sektor perhotelan, kuliner, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita ingin event ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Ekonomi meningkat, dan UMKM kita juga ikut berjualan di bazar sekitar lokasi MTQH,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan keagamaan berskala provinsi perlu memberikan manfaat yang lebih luas, bukan hanya bagi peserta dan penyelenggara, tetapi juga masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Al Haris menjelaskan, rangkaian MTQH ke-55 diawali dengan Pawai Ta’aruf pada Sabtu malam.

Selanjutnya, Minggu pagi berlangsung pelantikan Dewan Hakim dan Seminar Al-Qur’an, sebelum pembukaan resmi pada Minggu malam.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Jambi sebagai tuan rumah MTQH ke-55 tingkat Provinsi Jambi.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Jambi bersama masyarakat telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Jambi, kami mengucapkan terima kasih. Kita berupaya maksimal agar MTQH ke-55 ini sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan,” ujar Maulana.

Selain kesiapan penyelenggaraan, Maulana juga menyinggung penetapan Kota Jambi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu dari 16 kota di Indonesia yang menyandang status Kota Wakaf.

Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab untuk memperkuat pengelolaan wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap pengelolaan wakaf yang semakin modern dapat memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam mendukung bidang pendidikan, ibadah, dan penguatan ekonomi umat.

“Pengelolaan wakaf ke depan harus dilakukan secara profesional dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas,” tegasnya.

Untuk memeriahkan pembukaan MTQH ke-55, Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan pertunjukan drama kolosal yang melibatkan sekitar 500 anak.

Pertunjukan tersebut mengusung konsep 1001 malam dengan mengangkat sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Kota Jambi.

Kisah yang ditampilkan mencakup perjalanan penyebaran Islam, peran ulama dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, hingga kontribusi pendidikan pesantren dalam membentuk karakter masyarakat.

Konsep tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembukaan MTQH yang tidak hanya meriah, tetapi juga memperkenalkan sejarah dan perkembangan Islam di Kota Jambi kepada masyarakat.

Pelantikan Dewan Hakim, Pengawas, dan Panitera menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan seluruh perlombaan berjalan dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas.

MTQH ke-55 tingkat Provinsi Jambi berlangsung pada 31 Oktober hingga 8 November 2026. Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi berharap kegiatan ini dapat memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah antardaerah, melahirkan peserta berprestasi, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris menargetkan indeks inklusi keuangan Provinsi Jambi mencapai 93 persen pada 2027, lebih cepat dari batas target nasional pada 2029.

Target tersebut menuntut pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat.

Saat ini, indeks inklusi keuangan Jambi masih berada di kisaran 92 persen.

Sementara itu, indeks literasi keuangan provinsi tersebut telah mencapai 72,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 69,57 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

Al Haris menyampaikan target tersebut saat menghadiri Jambi Financial Fest 2026 dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan di Ev Garden, Paal Merah, Kota Jambi, Selasa 27 Oktober 2026 malam.

“Kita masih punya waktu sampai 2029, tetapi kalau bisa jangan menunggu sampai 2029. Tahun depan, kalau bisa, sudah mencapai 93 persen sesuai target nasional, bahkan kalau bisa lebih,” tegas Al Haris.

Data SNLIK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen.

Pemerintah menetapkan target nasional inklusi keuangan sebesar 93 persen untuk 2029, sehingga capaian nasional tersebut telah melampaui target itu.

Di Jambi, indeks literasi keuangan mencapai 72,24 persen. Namun, indeks inklusi keuangan masih berkisar 92 persen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya sejalan dengan penggunaan produk dan layanan keuangan formal.

Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu memperluas edukasi sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Upaya itu tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat membuka rekening, tetapi juga perlu memastikan mereka memahami manfaat, biaya, risiko, dan keamanan produk yang digunakan.

Al Haris menilai industri jasa keuangan perlu meningkatkan kualitas edukasi serta menjangkau kelompok masyarakat yang belum memanfaatkan layanan formal secara optimal.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan layanan yang mudah diakses, aman, dan sesuai kebutuhan.

Karena itu, pemerintah daerah, OJK, perbankan, lembaga asuransi, dan penyedia layanan keuangan lainnya perlu memperkuat kerja sama.

Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya menjelaskan bahwa Bulan Inklusi Keuangan menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan.

Sepanjang September hingga Oktober 2026, realisasi kegiatan inklusi keuangan di Provinsi Jambi mencapai Rp80,35 miliar.

Angka tersebut meningkat 55,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp52 miliar.

Pada periode yang sama, pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan juga menyelenggarakan 144 kegiatan literasi keuangan, meningkat 5,11 persen. Kegiatan tersebut menjangkau 14.697 peserta.

Capaian ini menunjukkan peningkatan aktivitas program literasi dan inklusi keuangan.

Namun, keberhasilan jangka panjang tetap membutuhkan evaluasi untuk memastikan kegiatan edukasi benar-benar meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas penggunaan layanan keuangan formal.

Yan Iswara menegaskan bahwa OJK tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah daerah, industri jasa keuangan, lembaga pendidikan, komunitas, dan berbagai pihak lainnya perlu terlibat agar edukasi menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan wilayah dengan keterbatasan akses.

OJK Jambi juga mendorong duta literasi keuangan dari kalangan dosen dan Pramuka untuk membantu menyebarkan edukasi, termasuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Jambi Financial Fest 2026 mengusung tema “Inklusi Keuangan Merata di Bumi Sepucuk Jambi” dan melibatkan sekitar 1.000 peserta dari Sekolah Rakyat, siswa SMA/SMK, serta mahasiswa dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Al Haris mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap pelajar dan mahasiswa dapat menjadi penggerak literasi keuangan di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, dan masyarakat.

“Saya senang ketika anak-anak sekolah dan mahasiswa dilibatkan. Mereka bisa menjadi pionir untuk menggerakkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Selain edukasi, OJK bersama industri jasa keuangan memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri atau personal accident kepada 1.000 pelajar dan mahasiswa peserta acara.

Perlindungan tersebut berlaku selama satu tahun sesuai ketentuan polis.

Keterlibatan generasi muda dinilai penting karena mereka perlu memahami cara mengelola uang, mengenali risiko keuangan, menggunakan layanan formal secara bijak, serta menghindari penipuan yang memanfaatkan produk keuangan.

Al Haris juga mengaitkan perluasan inklusi keuangan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jambi berada di kisaran 4,9 persen dan berharap angka tersebut dapat meningkat hingga 5 persen.

Menurutnya, akses keuangan yang lebih luas dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, dan produk keuangan lain sesuai kebutuhan.

Meski demikian, perluasan akses perlu berjalan bersama peningkatan pemahaman masyarakat.

Tanpa edukasi yang memadai, akses terhadap produk keuangan saja belum tentu menjamin masyarakat mampu mengelola risiko dan mengambil keputusan keuangan dengan baik.

Karena itu, Al Haris berharap Bulan Inklusi Keuangan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Pemerintah daerah dan industri jasa keuangan perlu melanjutkan program edukasi serta memperluas jangkauan layanan secara berkelanjutan.

Yan Iswara juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa legalitas penyedia dan produk jasa keuangan sebelum bertransaksi.

Masyarakat perlu mewaspadai penawaran yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dan memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menghadapi masalah layanan keuangan.

Melalui Jambi Financial Fest 2026, pemerintah daerah dan OJK berharap masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, terlindungi dari risiko kejahatan keuangan, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan formal.

Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kegiatan dan edukasi tersebut menghasilkan perubahan nyata, semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses layanan keuangan secara aman, memahami risikonya, dan menggunakannya untuk mendukung kesejahteraan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai menyiapkan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) menyusul berakhirnya masa jabatan Ridwan pada 1 Desember 2026.

Wali Kota Jambi Maulana menyatakan akan mengusulkan calon Penjabat (Pj) Sekda kepada gubernur, tetapi belum mengungkap nama pejabat yang masuk pertimbangan.

Pergantian ini menjadi agenda penting bagi Pemkot Jambi untuk menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan.

Sebelum Sekda definitif ditetapkan, pejabat sementara akan mengisi posisi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jabatan beliau (Ridwan) sebagai Sekda, memasuki masa purna 1 Desember 2026,” kata Maulana.

Ia menjelaskan, pemerintah kota akan mengajukan calon Pj Sekda kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Penunjukan tersebut berlaku sampai pemerintah menetapkan Sekda definitif.

“Kita akan mengusulkan ke gubernur untuk pelantikan Pj sampai dengan definitif,” ujarnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Maulana belum menyebutkan siapa pejabat yang akan mengisi posisi sementara itu.

Ia hanya memastikan calon Pj Sekda berasal dari pejabat aktif eselon II.

“Nanti, lihat saja. Mencari Pj susah. Yang jelas Pj-nya pejabat aktif eselon II,” kata Maulana.

Pernyataan itu belum menjelaskan siapa saja pejabat yang masuk dalam pertimbangan maupun kapan Pemkot Jambi akan mengajukan nama calon kepada gubernur.

Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada proses pengusulan calon, persetujuan gubernur, dan penetapan pejabat yang akan mengisi posisi Sekda selama masa transisi.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah mengatur mekanisme pengangkatan Pj Sekda kabupaten/kota.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa bupati atau wali kota mengangkat Pj Sekda setelah memperoleh persetujuan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Artinya, usulan kepala daerah harus melewati tahapan persetujuan gubernur sebelum penetapan pejabat.

Pasal 8 juga mengatur pengajuan satu calon secara tertulis kepada gubernur, disertai dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup.

Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat lima hari kerja setelah menerima usulan.

Jika gubernur menolak calon tersebut, wali kota harus mengajukan nama pengganti sesuai ketentuan.

Setelah persetujuan terbit, wali kota menetapkan Pj Sekda melalui keputusan wali kota.

Pelantikan kemudian harus berlangsung paling lambat lima hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.

Mekanisme penunjukan Pj Sekda dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tidak mensyaratkan persetujuan DPRD.

Prosesnya berpusat pada pengusulan oleh wali kota dan persetujuan gubernur.

Aturan tersebut juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon Pj Sekda kabupaten/kota.

Calon harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II/b, dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan IV/b.

Selain persyaratan jabatan dan pangkat, calon juga harus memenuhi ketentuan terkait usia, prestasi kerja, rekam jejak, integritas, dan disiplin.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi Pemkot Jambi dalam menentukan calon yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas Sekda selama masa transisi.

Pensiunnya Ridwan pada 1 Desember 2026 membuat proses pergantian Sekda menjadi salah satu agenda penting Pemkot Jambi menjelang akhir tahun.

Namun, pernyataan Maulana sejauh ini baru memastikan rencana pengusulan Pj Sekda dan kriteria umum calon.

Nama pejabat yang akan diajukan serta jadwal pengusulannya belum diumumkan.

Kepastian mengenai calon Pj Sekda akan menjadi perkembangan berikutnya yang perlu dicermati, terutama untuk memastikan kesinambungan koordinasi birokrasi dan administrasi pemerintahan Kota Jambi selama menunggu penetapan Sekda definitif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris meminta RSUD Raden Mattaher membenahi kualitas pelayanan pasien secara menyeluruh, mulai dari tata kelola hingga kesiapan fasilitas kesehatan.

Salah satu fokus evaluasi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jambi tersebut ialah menekan durasi pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) agar berada di bawah enam jam.

Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, drg. Iwan Hendrawan, M.ARS, menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan evaluasi pelayanan rumah sakit di tengah proses penilaian akreditasi oleh tim Kementerian Kesehatan RI.

Menurut Iwan, rumah sakit terus mengevaluasi layanan unggulan dan menelusuri berbagai aspek operasional untuk memastikan perbaikan berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Ia mengakui durasi pelayanan pasien berbeda-beda, bergantung pada kondisi klinis, jenis penyakit, serta kebutuhan pemeriksaan dan penanganan lanjutan.

Upaya menekan durasi pelayanan IGD menjadi salah satu perhatian manajemen.

Namun, rumah sakit juga perlu memastikan bahwa percepatan pelayanan tetap memperhatikan kebutuhan medis dan keselamatan pasien.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan, penilaian akreditasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan persyaratan administratif.

Rumah sakit harus menerjemahkan standar tersebut menjadi pelayanan yang cepat, berkualitas, dan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Intinya bukan hanya mempertahankan predikat Paripurna di atas kertas, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, dan berkualitas,” ujar Al Haris.

Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri penilaian akreditasi RSUD Raden Mattaher di ruang Diklat rumah sakit tersebut.

Menurut Al Haris, evaluasi akreditasi yang berlangsung secara berkala setiap tiga tahun menjadi salah satu instrumen untuk menjaga standar pelayanan, kelengkapan sarana, dan fasilitas kesehatan.

Karena itu, manajemen harus menjalankan pembenahan secara konsisten agar mutu pelayanan tidak mengalami penurunan.

Ia juga meminta direksi, kepala bidang, dan petugas pelayanan memperkuat koordinasi serta turun langsung memantau proses pelayanan.

Langkah tersebut diperlukan agar data operasional sesuai dengan kondisi sebenarnya dan setiap kendala dapat segera ditangani.

“Pelayanan di rumah sakit memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan instansi publik lainnya. Pasien datang dalam kondisi sakit dan membutuhkan pertolongan cepat serta pasti,” katanya.

Selain memperbaiki pelayanan IGD, Al Haris meminta RSUD Raden Mattaher melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan.

Ia menilai rumah sakit tersebut memiliki peran strategis sebagai pusat rujukan utama sekaligus rumah sakit pengampu di Provinsi Jambi.

Peningkatan kapasitas rumah sakit menjadi penting agar masyarakat memperoleh layanan yang sesuai kebutuhan tanpa harus mencari pengobatan ke luar daerah atau luar negeri hanya karena keterbatasan fasilitas.

Al Haris juga melihat peluang bagi RSUD Raden Mattaher untuk menjangkau pasien dari provinsi tetangga seiring meningkatnya konektivitas jalan tol di Pulau Sumatera.

“Kondisi ini membuka peluang besar bagi kita. Jika sarana dan prasarana RSUD Raden Mattaher terus kita lengkapi dengan teknologi canggih, serta kemampuan SDM kesehatannya terus ditingkatkan, maka masyarakat dari provinsi tetangga yang secara jarak lebih dekat ke Jambi akan memilih berobat ke rumah sakit kita,” ujarnya.

Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, dan sistem pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan pasien secara konsisten.

Direktur RSUD Raden Mattaher, Iwan Hendrawan, mengatakan pihaknya optimistis dapat mempertahankan akreditasi Paripurna berdasarkan data operasional dan hasil evaluasi lapangan.

Ia menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga menelusuri pelaksanaan pelayanan secara langsung untuk mencocokkan data dengan kondisi nyata.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi kekurangan sekaligus menentukan aspek yang perlu mendapat perbaikan.

Salah satunya menyangkut durasi pelayanan IGD yang membutuhkan perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan medis pasien.

Melalui evaluasi berkelanjutan, RSUD Raden Mattaher berupaya menjaga standar pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Bagi rumah sakit rujukan utama di Provinsi Jambi, tantangannya bukan semata mempertahankan predikat akreditasi, melainkan memastikan pasien memperoleh penanganan yang tepat, fasilitas yang memadai, serta alur pelayanan yang jelas.

Hasil pembenahan pada aspek-aspek tersebut akan menjadi bagian penting dalam menilai manfaat nyata peningkatan mutu rumah sakit bagi masyarakat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78 persen pada 2025.

Namun, angka kemiskinan yang masih mencapai 8,74 persen menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum menghapus seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat.

Dua indikator tersebut menjadi bagian dari catatan Gubernur Jambi, Al Haris dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Dalam momentum tersebut, Al Haris mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada capaian statistik.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin, di tengah keterbatasan anggaran.

Menurut Al Haris, usia ke-27 Kabupaten Sarolangun perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Sejumlah sektor yang masih membutuhkan perhatian meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan tetap perlu perhatian

Data yang disampaikan Al Haris menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sarolangun meningkat dari 3,73 persen pada 2024 menjadi 4,78 persen pada 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,76 pada 2024 menjadi 74,72 pada 2025.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,03 persen menjadi 4,68 persen pada periode yang sama.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 2025 tercatat sebesar 67,44 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 8,74 persen.

Al Haris menilai capaian tersebut menjadi modal bagi Sarolangun untuk melanjutkan pembangunan.

Meski demikian, angka kemiskinan membutuhkan perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas.

Pemerintah daerah perlu memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, sementara peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja tetap menjadi prioritas.

Angka pertumbuhan ekonomi dan IPM memang memberikan gambaran mengenai perkembangan daerah.

Namun, indikator tersebut perlu dibaca bersama data kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik untuk menilai dampaknya bagi masyarakat.

Efisiensi anggaran menuntut prioritas yang lebih jelas

Al Haris juga menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan luasnya wilayah pelayanan.

Ia meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas, khususnya dalam menjalankan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh sekadar menjadi upaya menekan belanja.

Pemerintah harus mengarahkan sumber daya yang tersedia pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembangunan mencakup berbagai sektor, sedangkan kemampuan anggaran memiliki batas.

Pemerintah daerah perlu menentukan program yang paling mendesak, menjaga efektivitas belanja, serta memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan warga.

Dua bandara dinilai membuka peluang ekonomi

Selain indikator sosial dan ekonomi, Al Haris menyoroti posisi geografis Sarolangun yang berpotensi mendukung aktivitas perdagangan dan konektivitas antardaerah.

Ia menyebut keberadaan Bandara Muara Bungo dan Bandara Silampari di Lubuk Linggau sebagai faktor pendukung mobilitas dari dan menuju kawasan sekitar Sarolangun.

Menurut Al Haris, posisi strategis tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan konektivitas, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Namun, keberadaan infrastruktur transportasi saja tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pemerintah daerah juga perlu mendorong akses pasar, memperkuat daya saing produk lokal, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung investasi.

Upaya tersebut dapat membantu menghubungkan potensi ekonomi Sarolangun dengan pasar yang lebih luas sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Karhutla di Air Hitam masih menjadi tantangan

Di tengah peringatan hari jadi daerah, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian Al Haris.

Ia menyebut kebakaran masih terjadi di kawasan Air Hitam, Sarolangun.

Kondisi tersebut, menurutnya, menambah tantangan bagi kepala daerah dalam menyeimbangkan penanganan bencana dan tuntutan masyarakat.

Al Haris menjelaskan bahwa, kebiasaan membakar lahan untuk membuka kebun atau ladang telah berlangsung sejak lama.

Namun, perubahan kondisi lingkungan membuat praktik tersebut berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas.

Ia menegaskan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya menangani kebakaran dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Ia juga meminta para bupati dan wali kota di Provinsi Jambi aktif memperkuat pencegahan dan pemadaman di wilayah masing-masing.

Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Selain pemadaman, upaya pencegahan perlu menyasar praktik pembukaan lahan yang berisiko, kesiapsiagaan menghadapi musim kering, serta penguatan edukasi kepada warga.

Pernyataan gubernur mengenai kebakaran di Air Hitam menunjukkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan Sarolangun.

Kondisi tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Bupati Hurmin tegaskan kesinambungan pembangunan

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sarolangun, Hurmin menyatakan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama dan kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya.

Ia menyebut pemerintahan terdahulu, mulai dari periode Muhammad Madel dan Maryadi Syarif, Hasan Basri Agus dan Cek Endra, hingga pemerintahan saat ini, telah berkontribusi dalam perjalanan pembangunan Sarolangun.

Hurmin menegaskan pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan melalui visi Sarolangun Maju.

Ia juga menyatakan lima misi utama pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program.

Kelima misi tersebut mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; penguatan nilai keagamaan, adat istiadat, dan kepemudaan; pemerataan infrastruktur pelayanan umum; pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; serta pembenahan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hurmin mengatakan, pemerintah daerah telah menuangkan arah pembangunan tersebut dalam RPJMD 2025–2029.

Ia berkomitmen agar program yang tercantum dalam dokumen perencanaan itu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga mengakui bahwa pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menjalankan agenda pembangunan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pembangunan dirasakan warga

Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun tidak hanya menandai perjalanan administratif daerah, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk menilai arah pembangunan ke depan.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan IPM yang membaik menjadi modal positif. Penurunan pengangguran juga menunjukkan perkembangan yang patut dicermati.

Namun, tingkat kemiskinan 8,74 persen, keterbatasan anggaran, kebutuhan pemerataan infrastruktur, dan ancaman karhutla tetap menuntut langkah konkret.

Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan visi, misi, dan dokumen perencanaan menjadi hasil yang terukur.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya program yang direncanakan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.

Dalam penutup sambutannya, Al Haris mengucapkan selamat Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Ia berharap momentum tersebut memperkuat komitmen seluruh pihak untuk membangun Sarolangun yang Maju, Agamis, Jujur, dan Unggul.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris melantik 13 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Jumat 9 Oktober 2026.

Pelantikan ini menempatkan sejumlah pejabat pada posisi strategis, mulai dari kepala dinas dan kepala badan hingga inspektur daerah serta kepala biro.

Salah satu nama yang mendapat penugasan baru ialah Yul Tasmi.

Pejabat yang sebelumnya bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi itu kini memimpin Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Penempatan Yul Tasmi menjadi salah satu bagian dari perubahan komposisi pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.

Namun, informasi mengenai pertimbangan penunjukan, proses seleksi, serta rekam jejak kinerja para pejabat belum tercantum dalam keterangan yang tersedia.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.

Daftar 13 pejabat yang dilantik Al Haris

Berikut nama pejabat beserta jabatan yang mereka emban setelah pelantikan pada 9 Oktober 2026:

1. Arif Munandar — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
2. Jhon Eka Puwa — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi.
3. Agus Heriyanto — Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
4. M. Ali Zaini — Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
5. Imron Rosyadi — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
6. Kemas Muhammad Fuad — Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
7. Dra. Lutfiah — Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
8. Tandry Adi Negara — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
9. Ahmad Bestari — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
10. Muhammad Harir Khodari — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
11. Drs. Ariansyah — Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
12. Novriadi — Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
13. Yul Tasmi — Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Komposisi jabatan yang terisi mencakup sejumlah sektor penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, misalnya, berkaitan dengan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah memegang peran dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Di sisi lain, Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintahan.

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga memiliki tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan daerah.

Penempatan pejabat pada posisi tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab kinerja yang harus terlihat dalam pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, pelantikan saja belum cukup untuk menilai keberhasilan penataan birokrasi.

Publik masih membutuhkan informasi mengenai dasar penempatan pejabat, target kerja, serta indikator yang akan digunakan Pemprov Jambi untuk mengevaluasi kinerja mereka.

Keterangan resmi mengenai proses pengisian jabatan dan prioritas kerja masing-masing pejabat juga penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai arah penataan birokrasi tersebut.

Dengan pengisian 13 jabatan ini, perhatian berikutnya tertuju pada kemampuan para pejabat menjalankan mandat di bidang masing-masing.

Hasil kerja, kualitas pelayanan, efektivitas program, dan akuntabilitas anggaran akan menjadi aspek penting untuk mengukur dampak perubahan susunan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin memperkuat upaya mencegah anak dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.

Salah satunya melalui dukungan terhadap program Pro Jambi Cerdas yang kini menyasar 465 peserta didik di Kabupaten Merangin.

Bantuan tersebut mencakup perlengkapan sekolah hingga pembebasan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta.

Bupati Merangin M. Syukur mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan persoalan biaya tidak menjadi alasan anak berhenti sekolah.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Gubernur Jambi Al Haris dalam penyerahan bantuan Pro Jambi Cerdas Tahun 2026 di SMAN 8 Merangin, Kecamatan Pamenang, Kamis, 8 Oktober 2026.

“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat menyambut baik pendistribusian bantuan Pro Jambi Cerdas bagi 465 siswa kita ini. Bantuan perlengkapan sekolah hingga biaya SPP ini sangat membantu meringankan beban orang tua,” ujar M. Syukur.

Menurutnya, intervensi pemerintah pada sektor pendidikan menjadi penting, terutama bagi keluarga pra-sejahtera yang menghadapi keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Merangin yang terhambat atau putus sekolah hanya karena kendala biaya,” tegasnya.

Program Pro Jambi Cerdas memberikan sejumlah kebutuhan dasar pendidikan kepada penerima manfaat.

Para siswa memperoleh paket perlengkapan sekolah yang terdiri atas seragam lengkap, tas, sepatu, dan buku. Pemerintah juga memberikan bantuan pembebasan biaya SPP.

Sebanyak 465 siswa dari SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Kabupaten Merangin menerima bantuan tersebut.

Bagi pemerintah daerah, bantuan itu bukan sekadar memenuhi kebutuhan perlengkapan belajar.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Selain mengawal bantuan siswa, M. Syukur juga mendorong percepatan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Merangin.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan lebih luas.

Upaya itu juga berkaitan dengan kondisi geografis Merangin yang memiliki wilayah luas dan tantangan pemerataan fasilitas publik.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, Pemkab Merangin aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

“Pak Bupati Merangin ini luar biasa gigih berjuang, termasuk mengawal hadirnya Sekolah Rakyat di Merangin yang saat ini sedang dalam proses tender dan segera dibangun tahun ini,” kata Al Haris.

Menurut Al Haris, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pendidikan agar para siswa dapat segera menggunakan perlengkapan yang mereka terima.

Dukungan Pemprov Jambi terhadap sektor pendidikan di Merangin tidak hanya menyasar peserta didik.

Al Haris juga menyampaikan rencana pemberian insentif dasar Rp500 ribu per bulan bagi guru non-ASN mulai November mendatang.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, intervensi pendidikan berjalan pada dua sisi: membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus memberi dukungan kepada tenaga pendidik.

M. Syukur menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jambi atas dukungan terhadap sektor pendidikan di Merangin.

Ia menilai sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan untuk menangani berbagai persoalan daerah, termasuk pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan karhutla.

“Sinergi antara Pemkab Merangin dan Pemprov Jambi akan terus kita perkuat demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Merangin,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan kemudian dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis kepada perwakilan siswa penerima manfaat serta foto bersama jajaran pimpinan daerah dan majelis guru. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah lebih jauh untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Gubernur Jambi Al Haris menyiapkan personel aparatur sipil negara (ASN) untuk turun langsung membantu Satgas Karhutla memadamkan api.

Kebijakan tersebut muncul ketika kondisi udara Jambi juga menjadi perhatian.

Indeks kualitas udara yang dihimpun pemerintah tercatat mencapai 392, sehingga paparan asap berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan Gubernur Al Haris telah menyiapkan Satgas ASN sebagai tambahan kekuatan bagi personel yang saat ini menangani karhutla di lapangan.

“Pak Gubernur membuat Satgas ASN untuk membantu Satgas Karhutla di lapangan sebagai upaya memadamkan api,” ujar Ariansyah, Kamis, 8 Oktober 2026.

Pemprov Jambi akan menerbitkan surat keputusan bagi anggota Korpri yang masuk kelompok usia 25 hingga 40 tahun untuk bergabung dalam penanganan karhutla.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi akan menerbitkan SK tersebut sebagai dasar penugasan ASN.

Setelah menerima penugasan, ASN yang masuk dalam Satgas tidak menjalankan aktivitas kantor seperti biasa.

Mereka akan membantu personel Satgas Karhutla di lapangan.

“Setelah menerima SK, nanti mereka tidak masuk kantor, tetapi membantu para Satgas Karhutla di lapangan,” jelas Ariansyah.

Kebijakan tersebut bertujuan menambah jumlah personel yang dapat membantu pemadaman, terutama di tengah masih munculnya titik kebakaran di sejumlah kawasan Jambi.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa Pemprov Jambi tidak hanya mengandalkan personel teknis yang selama ini menangani karhutla, tetapi mulai mengerahkan sumber daya aparatur untuk memperkuat operasi di lapangan.

Persoalan karhutla kini tidak hanya menyangkut pemadaman api. Asap yang muncul dari kebakaran juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pemerintah, indeks kualitas udara di Provinsi Jambi tercatat mencapai 392.

Kondisi tersebut membuat pemerintah meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama kelompok yang rentan terhadap paparan asap.

Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk.

Selain memperkuat pemadaman, Pemprov Jambi menyiapkan langkah untuk menangani dampak kesehatan akibat asap karhutla.

Dua lokasi posko kesehatan dibuka, yakni di halaman Gedung Bank Jambi dan cabang Bank Jambi di kawasan Pasar Jambi.

Posko tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak kondisi udara.

Pemerintah juga menyiapkan masker serta bantuan oksigen bagi warga yang membutuhkan.

“Pemprov Jambi membuka posko kesehatan untuk masyarakat di halaman Gedung Bank Jambi dan cabang Bank Jambi di Pasar Jambi. Nanti akan ada bantuan kesehatan berupa masker dan oksigen untuk masyarakat,” kata Ariansyah.

Keberadaan posko menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap potensi gangguan kesehatan yang muncul akibat paparan asap, termasuk risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pemprov Jambi kini menjalankan penanganan karhutla dari dua sisi sekaligus.

Di lapangan, pemerintah menambah kekuatan personel melalui Satgas ASN untuk membantu pemadaman.

Sementara dari sisi kesehatan, pemerintah membuka akses pelayanan bagi masyarakat yang terdampak asap.

Langkah tersebut menjadi penting karena karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kesehatan ketika asap menumpuk.

Dengan pengerahan ASN dan pembukaan posko kesehatan, Pemprov Jambi berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan warga agar membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi, Al Haris mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjalanan bangsa dan tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara.

Menurutnya, tantangan terhadap persatuan Indonesia dapat muncul dalam bentuk yang berbeda seiring perubahan zaman.

Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat memimpin peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi, Kamis 1 Oktober 2026.

Upacara tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), organisasi masyarakat, mahasiswa hingga pelajar.

Al Haris mengatakan Hari Kesaktian Pancasila tidak seharusnya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.

Momentum 1 Oktober, menurutnya, perlu menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia sekaligus memperkuat komitmen menjaga persatuan.

Ia mengingatkan bahwa Pancasila pernah menghadapi tantangan dalam perjalanan sejarah bangsa. Indonesia, kata dia, berhasil melewati berbagai dinamika tersebut dan tetap berdiri sebagai negara yang utuh.

“Hari ini kita melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026. Tentu ini menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus selalu melihat sejarah,” ujar Al Haris.

Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah penting bagi generasi saat ini agar nilai-nilai kebangsaan tidak semakin jauh dari kehidupan masyarakat.

Karena itu, Al Haris meminta generasi muda dan seluruh masyarakat menjaga persatuan melalui penguatan sikap gotong royong, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman.

“Hari Kesaktian Pancasila ini kita jadikan refleksi terutama bagi anak muda dan bagi anak-anak bangsa bahwa kita harus bersatu padu. Kita harus solid. Tugas kita bersama adalah menjaga, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Al Haris juga menyoroti perubahan bentuk tantangan terhadap persatuan bangsa.

Jika dalam sejarah Indonesia ancaman terhadap negara pernah muncul dalam bentuk kekerasan dan konflik politik, menurutnya, tantangan saat ini dapat muncul melalui intoleransi dan kelompok yang berupaya memecah persatuan.

“Pemecah belah itu sekarang mungkin modelnya beda. Kalau dulu mungkin modelnya menculik para jenderal dan sebagainya. Hari ini ada juga kelompok yang masih radikal, yang masih intoleransi dan sebagainya yang diam-diam berusaha untuk memecah belah kita. Dan ini yang tidak boleh terjadi di negara kita,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang berpotensi memecah persatuan.

Menurutnya, soliditas masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan berbangsa sekaligus mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Al Haris juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan bersama pemerintah. Menurutnya, pembangunan membutuhkan partisipasi berbagai unsur masyarakat, bukan hanya pemerintah.

“Kita harus solid sebagai bangsa setanah air dan ikut terlibat dalam pembangunan bersama-sama dengan pemerintah. Bersama kita kuat, Indonesia akan menjadi negara yang selamanya jaya,” pungkasnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk kembali mengingatkan pentingnya persatuan, sekaligus mengajak generasi muda memahami sejarah sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Jambi Al Haris dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna, Rabu 30 September 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi itu memiliki tiga agenda utama, yakni penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) mengenai Ranperda Perubahan APBD 2026, pengambilan keputusan DPRD, serta penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah provinsi dan DPRD.

Gubernur Jambi Al Haris hadir dalam rapat tersebut dan mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan bersama DPRD.

Menurutnya, pembahasan perubahan anggaran tetap dapat diselesaikan meski pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kondisi udara yang dinamis akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Al Haris menilai proses pembahasan anggaran yang diwarnai perbedaan pandangan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.

Perbedaan tersebut, menurut dia, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses untuk menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Melalui kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan sasaran pembangunan nasional serta ketentuan peraturan dapat dijadikan landasan kuat untuk pelaksanaan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Al Haris.

Setelah kesepakatan tersebut dicapai, perhatian pemerintah daerah selanjutnya tertuju pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam perubahan APBD.

Al Haris meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2026 berjalan secara optimal.

Ia juga mengingatkan agar sisa anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara efektif sehingga target pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

“Upaya ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan di seluruh wilayah Provinsi Jambi,” katanya.

Menurut Al Haris, pemerintah provinsi tetap berkomitmen memperkuat kondisi makro daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Pelaksanaan program pembangunan, kata dia, harus diarahkan agar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Jambi.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Jambi dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan tersebut menjadi penanda kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap tahapan pembahasan perubahan anggaran, sekaligus menjadi dasar untuk melanjutkan proses penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.(*)