JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sejak Senin hingga Selasa pagi, 15 September 2026.

Pemerintah Provinsi Jambi menyebut salah satu sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan posisi kawasan yang terbakar cukup dekat dengan wilayah Jambi.

Kondisi angin yang bergerak ke arah Jambi kemudian membawa asap dari lokasi kebakaran masuk ke sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

“Dari lokasi Taman Nasional Sembilang. Karena dia dekat Jambi, anginnya arah sini,” kata Al Haris setelah mengikuti rapat perkembangan penanganan karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Zoom Meeting di Korem 042/Garuda Putih, Selasa 15 September 2026.

Menurut Al Haris, persoalan karhutla saat ini tidak hanya terjadi di satu titik.

Sejumlah wilayah di Jambi masih menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca kering dan curah hujan belum mampu menekan kemunculan titik api.

Titik karhutla masih ditangani di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, serta kawasan Taman Nasional Sembilang.

Pemerintah daerah bersama Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi, Korem 042/Garuda Putih, pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan, serta Masyarakat Peduli Api terus melakukan penanganan di lapangan.

Namun, kondisi kemarau menjadi salah satu faktor yang membuat potensi kebakaran belum sepenuhnya terkendali.

“Karena memang kondisi kemarau yang masih cukup tinggi, curah hujannya belum juga banyak, sehingga semakin hari masih ada saja yang terbakar,” ujar Al Haris.

Kondisi berbeda terjadi di kawasan Taman Nasional Sembilang. Medan yang sulit membuat petugas tidak mudah menjangkau lokasi kebakaran secara langsung.

Untuk menjangkau titik api, pemadaman sementara dilakukan melalui operasi water bombing.

Pemprov Jambi juga mendorong pembukaan akses menuju kawasan tersebut agar peralatan dan alat berat dapat dikerahkan untuk mempercepat penanganan.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pemerintah pusat.

Pemprov Jambi meminta agar akses menuju lokasi karhutla di Sembilang dapat dibuka sehingga penanganan tidak hanya mengandalkan pemadaman dari udara.

“Tadi kami pertanyakan dengan Pak Menko dan Menteri Kehutanan agar kami bisa membuka akses ke lokasi itu untuk membawa alat berat,” kata Al Haris.

Bagi Jambi, penanganan di Sembilang menjadi penting karena arah angin berpotensi membawa asap lebih jauh ke wilayah provinsi tersebut.

Bahkan, menurut Al Haris, titik kebakaran sudah berada di kawasan yang mengarah ke perbatasan Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi kini menaruh perhatian khusus terhadap pergerakan api di Sembilang.

Selain persoalan asap, pergerakan kebakaran menuju wilayah yang lebih dekat dengan Jambi menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

Al Haris meminta penanganan dilakukan secepat mungkin agar api tidak bergerak semakin dekat dan dampak asap tidak meluas ke Jambi.

“Kalau yang arah Jambi, kita berharap jangan sampai masuk ke Jambi. Ini sudah mulai batas arah ke Jambi, ini yang kita cepat kerjakan,” tegasnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas wilayah.

Sumber kebakaran yang berada di luar Jambi tetap dapat berdampak langsung terhadap kualitas udara di wilayah Jambi apabila arah angin membawa asap masuk ke provinsi tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Hingga September 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran telah mencapai sekitar 2.975 hektare.

Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan kondisi tersebut saat memberikan keterangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin 14 September 2026.

Selain luasan lahan yang terbakar, pemerintah juga terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot. Saat ini tercatat 134 titik hotspot di sejumlah wilayah Jambi.

Sementara itu, terdapat sedikitnya empat titik api yang menjadi perhatian, yakni di wilayah Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, serta kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.

“Titk hotspot ada 134 titik, titik api ada empat di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, dan Taman Nasional Berbak Sembilang,” ujar Al Haris.

Al Haris juga menyoroti dugaan kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran lahan.

Menurut informasi yang disampaikan dalam rapat tersebut, sebagian besar lahan yang terbakar diduga merupakan hasil pembakaran secara sengaja.

“Delapan puluh persen lahan terbakar sengaja dibakar, ada tujuh puluh lima kasus di Polda Jambi,” kata Al Haris.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena praktik pembakaran lahan dapat mempercepat penyebaran api, terutama ketika kondisi vegetasi mengering dan cuaca mendukung terjadinya kebakaran.

Namun, dugaan penyebab pada masing-masing kasus tetap menjadi kewenangan aparat untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum.

Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran, termasuk melalui operasi pemadaman dari udara.

Sebanyak empat unit water bombing dikerahkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang mengalami kebakaran.

“Ada empat water bombing yang terus kita turunkan untuk lahan yang terbakar,” ungkap Al Haris.

Dukungan udara tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan terutama terhadap kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain operasi pemadaman, pemerintah juga memperkuat pengawasan dan koordinasi di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas maupun titik api.

Penanganan Karhutla di Jambi juga melibatkan personel dalam jumlah besar.

Pemerintah telah mengoperasikan 81 posko untuk mendukung penanganan kebakaran di berbagai wilayah.

Sementara total sekitar 7.302 personel dilibatkan dalam operasi penanganan Karhutla.

Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api hingga relawan.

Keterlibatan lintas sektor tersebut dilakukan untuk mempercepat deteksi, pemadaman sekaligus pencegahan agar api tidak meluas ke kawasan lain.

Dengan masih ditemukannya hotspot dan sejumlah titik api, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang dinilai rawan.

Kawasan Kumpeh, Sungai Gelam dan Bajubang menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian.

Begitu pula kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang yang memiliki ekosistem penting dan membutuhkan penanganan cepat apabila terjadi kebakaran.

Kondisi Karhutla juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah mengingatkan agar warga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu munculnya titik api.

Penanganan tidak hanya bergantung pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga membutuhkan pencegahan dan pelaporan dini ketika masyarakat menemukan asap maupun titik api.

Dengan luasan lahan terdampak yang telah mencapai hampir 3.000 hektare, pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan relawan kini terus memperkuat upaya pengendalian Karhutla di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan perubahan struktur APBD 2026 dengan total belanja mencapai Rp4,04 triliun, naik Rp199,78 miliar dibandingkan APBD murni yang berada di angka Rp3,84 triliun.

Angka tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris saat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jambi, Senin 14 September 2026.

Tak hanya membahas perubahan anggaran, rapat tersebut juga menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi persoalan serius di Provinsi Jambi.

Al Haris menyebut luas lahan yang terdampak Karhutla telah mencapai sekitar 2.975 hektare.

Dalam rancangan perubahan APBD, target pendapatan daerah Jambi meningkat menjadi Rp3,97 triliun dari sebelumnya Rp3,75 triliun.

Salah satu sumber kenaikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD ditargetkan mencapai Rp2,11 triliun, atau naik sekitar Rp171,15 miliar dibandingkan target awal Rp1,94 triliun.

Kenaikan PAD tersebut berasal dari beberapa komponen. Target pajak daerah meningkat Rp114,82 miliar, retribusi daerah naik Rp2,90 miliar, sedangkan lain-lain PAD yang sah bertambah Rp53,42 miliar.

Sementara target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar Rp111,29 miliar.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penyesuaian. Targetnya naik Rp45,7 miliar atau sekitar 2,53 persen, yang bersumber dari Dana Transfer Umum melalui komponen Dana Bagi Hasil.

Seiring kenaikan pendapatan, struktur belanja daerah juga mengalami perubahan.

Total belanja dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp4,04 triliun, naik 5,2 persen dibandingkan APBD murni.

Rinciannya meliputi:

• Belanja operasi: Rp2,98 triliun
• Belanja modal: Rp275,22 miliar
• Belanja tidak terduga: Rp2,78 miliar
• Belanja transfer: Rp777,37 miliar

Pemerintah Provinsi Jambi menyebut penyesuaian dilakukan melalui sejumlah kebijakan, termasuk pergeseran anggaran, pengurangan anggaran dan rasionalisasi pada sejumlah program serta kegiatan perangkat daerah.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga disesuaikan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), SILPA ditetapkan menjadi Rp68,60 miliar, turun Rp17,07 miliar dibandingkan target dalam APBD murni 2026.

Al Haris menegaskan bahwa perubahan APBD 2026 harus tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pembahasan bersama DPRD diperlukan agar perubahan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

“Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jambi akan menjadi faktor pendorong yang penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilanjutkan bersama DPRD Provinsi Jambi sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kenaikan target pendapatan menjadi Rp3,97 triliun dan belanja mencapai Rp4,04 triliun, pemerintah daerah kini harus memastikan perubahan anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus mendukung penanganan persoalan yang masih mendesak, termasuk Karhutla.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hampir lima bulan tanpa hujan membuat dampak kemarau di Provinsi Jambi semakin terasa.

Suhu udara meningkat, kualitas udara memburuk, sementara ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi sejumlah wilayah.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah ikhtiar melalui pelaksanaan Salat Istisqa di Lapangan Garuda, Kantor Gubernur Jambi, Rabu 2 September 2026 pagi.

Salat untuk memohon turunnya hujan itu diikuti jajaran Pemprov Jambi, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi, KH Zainul Arifin, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Salat Istisqa digelar karena kemarau yang berlangsung panjang mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Sudah kurang lebih lima bulan kita dilanda kemarau, dan saat ini kita mulai merasakan dampaknya, termasuk udara yang semakin tidak sehat serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, persoalan kemarau tidak sebatas berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air. Kondisi kering juga meningkatkan potensi terjadinya karhutla.

Sejumlah wilayah di Jambi telah mengalami kebakaran. Karena itu, pemerintah bersama berbagai unsur terus melakukan langkah pencegahan dan penanganan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.

Pemprov Jambi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni serta unsur terkait lainnya dalam menghadapi dampak kemarau dan ancaman karhutla.

Namun, menurut Al Haris, upaya teknis yang dilakukan pemerintah perlu dibarengi dengan ikhtiar batin.

Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan kondisi Jambi kembali membaik.

“Melalui Salat Istisqa ini, kita bermunajat dan memohon pertolongan Allah SWT, karena pada akhirnya tidak ada yang mampu menolong kita selain Allah,” katanya.

Al Haris berharap hujan yang dinantikan masyarakat segera turun dengan membawa manfaat bagi berbagai sektor kehidupan.

Selain membantu mengatasi kekeringan, turunnya hujan diharapkan dapat menekan potensi karhutla, memperbaiki kualitas udara, serta memberikan dampak positif bagi pertanian dan lingkungan.

“Kita berdoa semoga Provinsi Jambi senantiasa dilindungi, dijauhkan dari bencana, dan segera diberikan hujan yang membawa keberkahan serta manfaat bagi seluruh masyarakat Jambi,” ujar Al Haris.

Di tengah kemarau, ia juga meminta masyarakat tetap menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya air secara bijak.

Menurutnya, menghadapi kemarau panjang bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Salat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar di tengah kondisi Jambi yang membutuhkan hujan.

Pemerintah tetap menjalankan langkah mitigasi di lapangan, sementara masyarakat diajak memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama memohon agar kemarau segera berakhir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris melantik 43 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Senin 24 Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, 31 merupakan kepala SMA dan SMK yang akan mengemban tanggung jawab memimpin satuan pendidikan di sejumlah kabupaten dan kota.

Pelantikan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pendidikan serta sejumlah pejabat eselon II Pemprov Jambi.

Bukan hanya soal pergantian atau pengisian jabatan, Al Haris menggunakan momentum tersebut untuk mengingatkan para kepala sekolah mengenai besarnya tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka.

Salah satu yang disorot adalah pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Al Haris, kepala sekolah tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga harus mampu menjalankan amanah administratif dan keuangan secara bertanggung jawab.

“Di dunia kita punya tanggung jawab, di akhirat juga ada pertanggungjawaban. Jadi bekerjalah dengan serius agar selamat dunia dan akhirat,” ujar Al Haris dalam sambutannya.

Al Haris juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa perkembangan teknologi dan media sosial membuat kinerja pemerintah semakin mudah dipantau masyarakat.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan pejabat publik berpotensi mendapat perhatian masyarakat.

“Kita dilihat oleh semua mata. Semua memantau kita, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Karena itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Pesan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah.

Selain bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar, mereka juga berhadapan dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas sekolah, pelayanan kepada siswa, tata kelola anggaran serta capaian pendidikan.

Dengan posisi tersebut, kepala sekolah dituntut tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu memastikan sekolah berjalan secara profesional dan akuntabel.

Sebanyak 31 kepala sekolah yang dilantik tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Mereka akan memimpin sekolah negeri mulai dari Kabupaten Bungo, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, Batanghari, Tebo hingga Kota Sungai Penuh.

Berikut daftar lengkap 31 kepala SMA dan SMK yang dilantik:

1. Abas HS, S.Ag., M.Pd. — Kepala SMKN 7 Tanjung Jabung Barat.
2. Algusri, S.Pd. — Kepala SMAN 7 Bungo.
3. Afrianti, M.Pd., S.Pd. — Kepala SMKN 5 Tanjung Jabung Timur.
4. Muhammad Ikhsan, S.Pd., M.Pd. — Kepala SMKN 3 Sarolangun.
5. Eka Meinawati, M.Pd., S.Pd. — Kepala SMKN 10 Muaro Jambi.
6. Rahmat Hidayat, S.Pd. — Kepala SMAN 8 Bungo.
7. As’ad, SE. — Kepala SMKN 10 Merangin.
8. Muhammad Subhan, S.Pd. — Kepala SMAN 4 Bungo.
9. Khoirul Hadi, S.Pd.I., M.Pd. — Kepala SMAN 2 Bungo.
10. Marjan, S.Pd., M.Si. — Kepala SMAN 3 Sungai Penuh.
11. Dra. Ferlita Rachmi — Kepala SMKN 1 Merangin.
12. Toni Hendra, S.Pd. — Kepala SMKN 5 Merangin.
13. Radias Ependi, S.Pd., M.Si. — Kepala SMAN 5 Tanjung Jabung Timur.
14. Eky Putri Prasanti, S.Pd. — Kepala SMKN 11 Sarolangun.
15. Indra Sakti, S.Pd. — Kepala SMKN 6 Sarolangun.
16. Novinta, S.Pd. — Kepala SMKN 11 Muaro Jambi.
17. Efton Julisno, S.Pi. — Kepala SMKN 14 Merangin.
18. Kaharuddin, S.Pi. — Kepala SMKN 2 Tanjung Jabung Timur.
19. Sri Wahyuni, S.Pd. — Kepala SMKN 4 Tanjung Jabung Barat.
20. Feri Irawan, S.Pd. — Kepala SMAN 17 Muaro Jambi.
21. Tri Muhammad Ali, S.Pd. — Kepala SMAN 14 Merangin.
22. Lahmiur, S.Pt., M.Pd. — Kepala SMKN 5 Kerinci.
23. Kurnia Budi Gunawan, S.Pd. — Kepala SMAN 4 Batanghari.
24. Erwady Fandry, S.H. — Kepala SMAN 6 Kerinci.
25. Nasria, S.Ag., M.Pd. — Kepala SMKN 8 Tebo.
26. Edi Susanto, S.Hut. — Kepala SMKN 6 Merangin.
27. Yeni Heriyanti, S.Pd., M.M. — Kepala SMAN 10 Sarolangun.
28. Fatmawati, S.P., M.Pd. — Kepala SMAN 7 Tanjung Jabung Timur.
29. Evi Susanti, S.Pd., M.Pd. — Kepala SMAN 2 Tanjung Jabung Timur.
30. Muanas, S.Pd. — Kepala SMAN 17 Merangin.
31. Yulivia Indryani, SP. — Kepala SMAN 13 Merangin.

12 Pejabat Fungsional Juga Dilantik

Selain kepala sekolah, Al Haris turut melantik 12 pejabat fungsional.

Penempatan mereka tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

Berikut nama dan jabatan mereka:

1. Aliyah, S.Pd., M.Sc. — Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
2. Mutiara Vani, Apt., S.Farm. — Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
3. Herry Wardono, SKM. — Administrator Kesehatan Ahli Muda pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.
4. Ismail, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
5. Yazdian, SKM. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
6. Ahmadi, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
7. Syafri, SH. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
8. Zulfanni, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
9. Annis Ardianty, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
10. Amirzan, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada BPBD Provinsi Jambi.
11. Tuti Mahdalena, SKM., M.Sc. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
12. Ronkasiati, SKM. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Al Haris meminta seluruh pejabat yang baru menerima amanah tersebut, menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak mengabaikan tanggung jawab yang menyertai jabatan.

Ia berharap para pejabat mampu menjalankan peran masing-masing dengan sungguh-sungguh serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun, melindungi, dan memberikan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini,” ujar Al Haris.

Dengan pelantikan tersebut, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengisi posisi jabatan.

Para pejabat baru dituntut membuktikan kinerja melalui pelayanan publik, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan serta hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana Kota Jambi semarak pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi.

Ribuan peserta dari berbagai unsur turun ke jalan mengikuti Pawai Pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pawai tersebut dilepas Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dari Taman Putri Pinang Masak Park, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi.

Tidak sekadar menjadi agenda hiburan pascaperayaan kemerdekaan, pawai ini menjadi panggung terbuka bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas, budaya hingga berbagai gambaran pembangunan di Provinsi Jambi.

Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, pelajar hingga komunitas.

Dengan beragam atribut dan kreasi yang dibawa, rombongan menyusuri rute pawai menuju Tanggo Rajo, tepat di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Pawai Pembangunan kita lepas dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Abdullah Sani saat melepas peserta.

Bukan Sekadar Pawai, Jadi Etalase Pembangunan Jambi

Kemeriahan terlihat sepanjang rute. Warga memadati sejumlah ruas jalan untuk menyaksikan peserta yang membawa berbagai penampilan.

Kreasi budaya, atraksi peserta serta produk unggulan daerah menjadi bagian dari pawai.

Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memperkenalkan keberagaman potensi yang dimiliki Provinsi Jambi kepada masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, Pawai Pembangunan menjadi salah satu cara menerjemahkan semangat kemerdekaan dalam bentuk yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui seremoni, tetapi juga melalui optimisme untuk melanjutkan pembangunan dan memperkuat kebersamaan.

Wagub Lepas, Gubernur Sambut di Tanggo Rajo

Setelah dilepas dari kawasan Taman Putri Pinang Masak, seluruh peserta bergerak menuju titik akhir di Tanggo Rajo.

Di lokasi tersebut, rombongan disambut langsung Gubernur Jambi Al Haris bersama jajaran Forkopimda Provinsi Jambi.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, para kepala OPD serta sejumlah undangan lainnya.

Sejumlah pejabat Pemprov Jambi juga ikut berada di lokasi. Mulai dari sekretaris daerah, staf ahli, asisten, pejabat eselon II, III dan IV, hingga ASN dan PPPK.

Kehadiran jajaran pemerintah tersebut memperlihatkan keterlibatan lintas unsur dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Jambi.

Gotong Royong Jadi Pesan Utama

Pawai Pembangunan tahun ini membawa pesan tentang pentingnya gotong royong dalam mengisi kemerdekaan.

Keberagaman peserta yang berasal dari berbagai latar belakang menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri.

Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

Karena itu, pawai juga menjadi ruang untuk memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suasana yang lebih terbuka dan meriah.

Antusiasme warga yang menyaksikan dari sepanjang rute membuat peringatan kemerdekaan terasa semakin hidup.

Dorong Optimisme untuk Jambi

Pemprov Jambi berharap semangat yang muncul dalam Pawai Pembangunan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir.

Semangat persatuan, kecintaan terhadap daerah serta kebanggaan terhadap berbagai capaian pembangunan diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

Pawai tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata.

Mulai dari menjaga persatuan, memperkuat gotong royong hingga ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Dengan semangat tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat bersama-sama menjaga Jambi agar terus bergerak menjadi daerah yang maju, nyaman, tertib, aman dan profesional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia membawa kabar baru bagi ribuan warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi.

Sebanyak 3.580 warga binaan mendapatkan remisi, dengan 82 narapidana di antaranya langsung bebas setelah memperoleh Remisi Umum II (RU II).

Remisi tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin 17 Agustus 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan, pemberian remisi telah melalui proses administrasi dan verifikasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi warga binaan.

“Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2026, ada 3.580 yang mendapatkan remisi, dan 82 di antaranya itu RU II, itu langsung bebas,” ujar Irwan usai upacara HUT RI di Lapangan Kantor Gubernur Jambi.

82 Narapidana Langsung Bebas

Dari ribuan penerima remisi, 82 narapidana mendapatkan RU II. Artinya, pengurangan masa pidana yang mereka terima membuat masa hukuman berakhir pada momentum pemberian remisi tersebut.

Namun, jumlah penerima remisi tahun ini mengalami penyesuaian dibandingkan usulan sebelumnya.

Menurut Irwan, penyesuaian tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi.

“Tentu ada beberapa penyesuaian, sehingga ini ada pengurangan karena mungkin secara administrasi ada beberapa persyaratan yang tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Selain narapidana dewasa, terdapat pula sembilan anak yang mendapatkan pengurangan masa pidana dalam momentum HUT RI tahun ini.

Tak Hanya Bebas, Warga Binaan Didorong Mandiri

Bagi warga binaan yang kembali ke tengah masyarakat, persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan secara mandiri.

Karena itu, pemberian remisi di Jambi juga diikuti dengan dukungan modal usaha.

Sebanyak tiga warga binaan secara simbolis menerima bantuan modal usaha dari Gubernur Jambi Al Haris bersama Baznas Jambi.

Masing-masing penerima memperoleh modal usaha sebesar Rp3 juta.

Bantuan tersebut diarahkan sebagai bekal awal bagi warga binaan yang telah bebas agar tidak kembali ke lingkungan atau kondisi yang dapat mendorong mereka melakukan pelanggaran hukum.

Irwan mengatakan, pembinaan tidak seharusnya berhenti ketika warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Mereka perlu memiliki kemampuan dan peluang untuk membangun kehidupan baru.

“Harapannya dengan bantuan itu mereka betul-betul kembali ke masyarakat, mereka siap, bahkan dengan modal yang mereka dapatkan itu akan menjadi manusia yang betul-betul bisa kembali ke masyarakat dan mandiri,” katanya.

Ada yang Buka Usaha Sate hingga Warung Nasi

Tiga penerima bantuan modal tersebut telah memiliki rencana usaha masing-masing.

Ada yang akan menggunakan modal untuk membuka usaha sate, sementara penerima lainnya berencana menjalankan warung Padang dan warung nasi.

Rencana tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi mereka untuk memperoleh penghasilan secara mandiri setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Dukungan modal juga menjadi bagian dari upaya agar penerima remisi bebas tidak hanya mendapatkan pengurangan hukuman, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan dari sisi ekonomi.

Al Haris: Jangan Kembali ke Masalah Lama

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bantuan modal diberikan agar warga binaan yang kembali ke masyarakat memiliki pegangan untuk memulai kehidupan baru.

Menurutnya, persoalan ekonomi juga dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi seseorang terjerat perkara hukum.

Karena itu, bantuan usaha diharapkan dapat membuka jalan bagi penerima remisi untuk memperoleh penghasilan secara halal dan produktif.

“Mudah-mudahan mereka bisa bekerja, kembali ke masyarakat dengan baik, dan jadi bagian dari masyarakat yang membangun Indonesia,” ujar Al Haris.

Momentum remisi HUT RI ke-81 akhirnya tidak hanya menjadi soal berkurangnya masa pidana.

Bagi 82 narapidana yang langsung bebas, 17 Agustus tahun ini juga menjadi titik dimulainya kembali kehidupan mereka di tengah masyarakat.

Dengan dukungan pembinaan dan modal usaha, pemerintah berharap mereka tidak sekadar bebas dari masa hukuman, tetapi juga mampu mandiri, bekerja dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Enam pelajar dari sejumlah daerah di Provinsi Jambi mendapat kehormatan membawa nama daerah masing-masing dalam upacara pengibaran Bendera Merah Putih HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi, Senin 17 Agustus 2026.

Mereka dipercaya menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Jambi dalam upacara yang dipimpin langsung Gubernur Jambi Al Haris.

Enam pelajar tersebut datang dari berbagai wilayah dan sekolah di Provinsi Jambi.

Mereka adalah Raisha Nienda dari SMAN 3 Kerinci, Lathifa Hendelisia dari SMAN 1 Sungai Penuh, Luthfi Alfayyad dari SMAN Titian Teras, Reyhan Barokah dari SMAN 1 Batang Hari, Billy Andreano Buchori dari SMAN 1 Sarolangun, serta Fahran Kharic Arrofi dari SMAN 2 Sungai Penuh.

Keberadaan mereka dalam satu formasi Paskibraka menjadi gambaran keterwakilan generasi muda dari berbagai daerah di Jambi dalam momentum peringatan kemerdekaan.

Enam Pelajar, Enam Peran di Momen Kemerdekaan

Dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih, masing-masing anggota Paskibraka mendapat tugas berbeda.

Raisha Nienda, pelajar SMAN 3 Kerinci, dipercaya sebagai pembawa baki. Ia merupakan putri Joni Emaldi dan Endang Iswari.

Tugas pendamping baki dipercayakan kepada Lathifa Hendelisia dari SMAN 1 Sungai Penuh, putri Hendri dan Delni Juwita.

Sementara itu, Luthfi Alfayyad dari SMAN Titian Teras bertugas sebagai pembentang bendera.

Luthfi merupakan putra Hendri Gunawan dan Taty Rahmawati.

Posisi Danpok dipercayakan kepada Reyhan Barokah dari SMAN 1 Batang Hari, putra Anda Suganda dan Nurlela.

Kemudian Billy Andreano Buchori dari SMAN 1 Sarolangun menjalankan tugas sebagai penggerek bendera.

Billy merupakan putra Joni Hatdiyanto dan Iis Mayana.

Sedangkan Fahran Kharic Arrofi dari SMAN 2 Sungai Penuh dipercaya sebagai Danpas.

Ia merupakan putra Zarman Eka dan Ramaina Umar.

Enam pelajar tersebut menjalankan tugas dalam prosesi yang berlangsung khidmat di hadapan Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah serta jajaran Forkopimda dan undangan lainnya.

Dari Daerah, Bersatu dalam Satu Formasi

Keberagaman asal daerah para anggota Paskibraka menjadi salah satu sisi menarik dalam peringatan HUT RI tahun ini.

Ada perwakilan Kerinci, Sungai Penuh, Batang Hari, Sarolangun hingga sekolah yang menjadi bagian dari pendidikan menengah unggulan di Jambi.

Mereka tidak hanya membawa nama sekolah, tetapi juga menjadi representasi generasi muda dari daerah masing-masing ketika menjalankan tugas pada upacara tingkat Provinsi Jambi.

Prosesi pengibaran Merah Putih pun menjadi puncak dari rangkaian persiapan yang telah mereka jalani sebelum hari pelaksanaan.

Gubernur Jambi, Al Haris mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berlangsung lancar. Ia secara khusus menyebut pelaksanaan tugas Paskibraka berjalan baik.

“Alhamdulillah berlangsung dengan lancar, pasukan Paskibraka kita juga lancar dengan tugas-tugasnya,” ujar Al Haris.

Menurutnya, kelancaran prosesi tersebut diharapkan menjadi cerminan kecintaan generasi muda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Al Haris: Semangat Proklamasi Harus Tetap Hidup

Setelah prosesi pengibaran bendera, Al Haris mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu.

Ia menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara, tetapi harus diteruskan melalui kerja dan kontribusi nyata.

“Mudah-mudahan semangat proklamasi ini terus di hati kita semuanya untuk berjuang melanjutkan perjuangan dari pendahulu kita. Mengisi kemerdekaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia maju 2045,” katanya.

HUT RI Jambi Juga Diwarnai Pemutihan Pajak

Di luar prosesi upacara, Pemerintah Provinsi Jambi juga meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Al Haris mengungkapkan, dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta kendaraan disebut belum membayar pajak.

Melalui program pemutihan tersebut, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan diharapkan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah.

“Jadi dari berapa tahun mereka menunggak, cukup bayar setahun untuk kita memutihkan,” ujar Al Haris.

Selain pemutihan pajak, Pemprov Jambi juga menyerahkan remisi kepada sejumlah narapidana.

Tiga penerima remisi bebas mendapatkan tambahan bantuan modal usaha agar dapat memulai kehidupan baru setelah kembali ke masyarakat.

Bagi para pelajar yang bertugas sebagai Paskibraka, momentum 17 Agustus tahun ini menjadi pengalaman penting.

Mereka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara kenegaraan, tetapi juga membawa identitas daerah masing-masing ke panggung peringatan kemerdekaan tingkat Provinsi Jambi.

Dari Kerinci, Sungai Penuh, Batang Hari hingga Sarolangun, nama-nama mereka menjadi bagian dari catatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan kepatuhan pajak kendaraan di Provinsi Jambi masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.

Dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat, sebanyak 1,2 juta kendaraan disebut belum membayar pajak.

Angka tersebut diungkapkan Gubernur Jambi, Al Haris saat meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Program pemutihan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajibannya.

Al Haris mengatakan pemerintah telah memiliki data kendaraan yang belum menunaikan kewajiban pajak.

Namun, persoalannya bukan semata-mata soal tunggakan, melainkan juga keberadaan dan status kendaraan yang tercatat dalam database.

“Dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2 jutanya masih belum bayar pajak,” kata Al Haris.

1,2 Juta Kendaraan Belum Bayar Pajak

Besarnya jumlah kendaraan yang belum membayar pajak membuat pemerintah perlu mencari cara agar masyarakat kembali aktif memenuhi kewajibannya.

Al Haris mengatakan sebagian kendaraan yang tercatat belum membayar pajak bahkan tidak diketahui lagi apakah masih digunakan atau sudah tidak ada.

Kondisi tersebut membuat data kendaraan yang dimiliki pemerintah perlu terus ditertibkan.

“Alias tidak ada kabar beritanya, apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi,” ujarnya.

Karena itu, program pemutihan tidak hanya diharapkan meningkatkan pembayaran pajak, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong masyarakat memperjelas status kendaraan yang dimiliki.

Tunggakan Bertahun-tahun Diberi Keringanan

Pemprov Jambi memberikan ruang bagi pemilik kendaraan menunggak untuk memanfaatkan program pemutihan.

Al Haris menjelaskan, kendaraan yang telah menunggak selama beberapa tahun tidak harus membayar seluruh tunggakan tersebut dalam skema yang ditawarkan.

“Jadi dari berapa tahun mereka menunggak, cukup bayar setahun untuk kita memutihkan,” jelasnya.

Kebijakan itu diharapkan dapat membuat masyarakat lebih terdorong menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Al Haris meminta pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki data kendaraan yang belum membayar pajak sehingga masyarakat diharapkan bersikap terbuka dan memenuhi kewajibannya.

Mengapa Angkanya Mencapai 1,2 Juta?

Jika dibandingkan dengan total sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat, jumlah 1,2 juta kendaraan yang belum membayar pajak menunjukkan persoalan kepatuhan yang cukup besar.

Artinya, hampir separuh kendaraan dalam data tersebut disebut belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Namun, angka itu juga perlu dibaca bersama persoalan administrasi kendaraan.

Tidak semua kendaraan yang tercatat dalam database pemerintah dapat dipastikan masih aktif beroperasi.

Sebagian di antaranya bisa saja sudah tidak digunakan, berpindah tangan, atau bahkan tidak lagi diketahui keberadaannya.

Karena itu, program pemutihan menjadi salah satu cara untuk mendorong kendaraan yang masih aktif kembali masuk dalam sistem pembayaran pajak.

Diluncurkan sebagai Hadiah HUT RI

Program pemutihan pajak kendaraan diluncurkan Al Haris seusai memimpin upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 RI di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi.

Al Haris menyebut program tersebut sebagai salah satu bentuk hadiah kemerdekaan bagi masyarakat.

Ia berharap warga dapat memanfaatkan keringanan yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya.

“Sehingga kita berharap mereka dengan senang hati membayar pajak,” katanya.

Program tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperbaiki basis data kendaraan di Provinsi Jambi.

Remisi dan Bantuan Modal untuk Narapidana

Selain peluncuran pemutihan pajak kendaraan, rangkaian HUT RI di lingkungan Pemprov Jambi juga diisi dengan pemberian remisi kepada narapidana.

Tiga perwakilan penerima remisi bebas yakni Iqbal bin Edi Kelana (Alm), Zulkifli Ashari bin Sutiman dan Fadillah binti Musa.

Pemprov Jambi juga menyerahkan bantuan modal usaha kepada tiga perwakilan penerima remisi bebas tersebut.

Al Haris berharap bantuan itu dapat menjadi modal awal bagi mereka untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

“Kami juga memberikan apresiasi modal usaha bagi mereka, agar mereka kelak bebas kembali ke masyarakat bisa memulai suatu kehidupan yang baru dengan berusaha,” ujarnya.

Namun, sorotan utama pada momentum HUT RI tahun ini adalah persoalan pajak kendaraan.

Sebanyak 1,2 juta dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat disebut belum membayar pajak.

Dengan program pemutihan yang kini diluncurkan, Pemprov Jambi berharap pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan segera memanfaatkan kesempatan tersebut sekaligus membantu pemerintah menertibkan data kendaraan di daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi telah membakar sekitar 50 hektare lahan.

Kondisi tersebut dilaporkan Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi Karhutla bersama pemerintah pusat, Senin 10 Agustus 2026.

Rakor tersebut digelar secara virtual dan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari Jambi, rapat turut diikuti Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Eko Rinjani, unsur TNI/Polri serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi.

Dalam rapat tersebut, Al Haris menyampaikan perkembangan terbaru penanganan Karhutla di Muaro Jambi.

Ia mengatakan tim gabungan masih berada di lapangan untuk mencegah api meluas.

“Sudah kita laporkan, mudah-mudahan tidak akan meluas lagi. Tim masih terus bekerja sampai hari ini,” ujar Al Haris.

50 Hektare Terbakar, Api Tak Boleh Dibiarkan Muncul Lagi

Menurut Al Haris, tantangan penanganan Karhutla tidak berhenti ketika kobaran api berhasil dipadamkan.

Kawasan yang terbakar, terutama lahan dengan karakteristik gambut, masih memiliki potensi menyimpan bara dan memunculkan kembali titik api.

Karena itu, Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama unsur terkait diminta tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga memastikan proses pendinginan berjalan maksimal.

“Kami akan terus bekerja dan saling berkoordinasi untuk memadamkan api,” tegasnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah api kembali muncul dan merambat ke area lain.

Apalagi kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran meluas.

Al Haris memastikan koordinasi antarpihak terus dilakukan selama proses penanganan berlangsung.

Pemerintah Pusat Minta Karhutla Segera Dikendalikan

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam juga menekankan pentingnya kecepatan daerah dalam merespons setiap kejadian Karhutla.

Setiap titik kebakaran diminta segera ditangani agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan mengancam kawasan lain.

“Menko Polkam berharap pengendalian Karhutla di masing-masing daerah berjalan dengan baik, agar kepastian lahan kita aman. Kalau ada kebakaran segera diatasi dan diminimalisir perluasannya,” kata Al Haris menyampaikan arahan dalam rakor tersebut.

Bagi Pemprov Jambi, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci menghadapi peningkatan ancaman Karhutla.

Penanganan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, kejaksaan serta unsur terkait lainnya.

Al Haris Minta Warga Ikut Pantau Titik Api

Selain mengandalkan tim gabungan, Al Haris meminta masyarakat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla.

Masyarakat dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Ia meminta warga segera memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda munculnya api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Masyarakat diminta terlibat dalam meminimalisir kejadian Karhutla, karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan,” pungkasnya.

Dengan luas lahan terbakar yang telah mencapai sekitar 50 hektare di Muaro Jambi, Pemprov Jambi kini memprioritaskan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Tim di lapangan juga terus melakukan pemadaman dan pendinginan, sementara koordinasi dengan pemerintah pusat diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi Karhutla.(*)