JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program pemerintah provinsi maupun pusat, khususnya dalam penyusunan agenda infrastruktur tahun 2027 dan 2028.

Rakor ini turut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi serta kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk dua tahun mendatang.

Bagi Kabupaten Sarolangun, koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat masuk dalam perencanaan yang lebih luas.

Bupati Hurmin menilai forum koordinasi tersebut memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sarolangun dengan program pemerintah provinsi dan pusat.

Ia menekankan bahwa, pembangunan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara merata.

“Kami berharap melalui koordinasi ini, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun dapat terus disinergikan dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pembangunan harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah,” demikian pesan yang ditekankan dalam arah kebijakan Pemkab Sarolangun.

Hurmin juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu membuka akses antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Karena itu, Pemkab Sarolangun akan terus memperkuat komunikasi dengan Pemprov Jambi dan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan ke depan.

Menurutnya, keterpaduan perencanaan sangat diperlukan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami ingin pembangunan infrastruktur di Sarolangun terus mengalami peningkatan. Sinergi antarpemerintah sangat diperlukan karena kebutuhan pembangunan cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah juga harus disesuaikan dengan prioritas yang ada,” menjadi salah satu poin penting yang perlu diperjuangkan Pemkab Sarolangun.

Dalam arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi daerah.

Al Haris juga mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan secara terpisah antara satu tingkatan pemerintahan dengan lainnya.

Perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi Muzakkir menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar.

Di sisi lain, kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan kerja sama dan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus didukung pendanaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, baik melalui APBN, APBD Provinsi Jambi, maupun APBD kabupaten dan kota.

Sinergi tersebut juga harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan agar pembangunan berjalan terarah dan tidak tumpang tindih.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Bupati Hurmin diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Kabupaten Sarolangun.

Penyelarasan program pembangunan ini diharapkan membuka peluang percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Sarolangun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengirimkan 76 kafilah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026.

Para peserta tersebut akan bersaing dengan perwakilan 10 kabupaten dan kota lainnya dalam ajang keagamaan yang berlangsung di Kota Jambi hingga 8 November 2026.

Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Ketua TP-PKK Tanjab Barat Fadhilah Sadat menghadiri pembukaan MTQH ke-55 di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Minggu malam 1 November 2026.

Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap para peserta yang membawa nama Tanjung Jabung Barat dalam kompetisi tingkat provinsi tersebut.

Bagi kontingen Tanjab Barat, MTQH bukan hanya kesempatan mengejar prestasi, tetapi juga ajang menunjukkan hasil pembinaan tilawah, hafalan, dan pemahaman Al-Qur’an serta Hadis yang berkembang di daerah.

Gubernur Jambi, Al Haris saat membuka kegiatan menegaskan bahwa MTQH harus menghasilkan peserta berkualitas yang mampu bersaing pada tingkat nasional.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyelenggarakan kompetisi.

Pembinaan lanjutan terhadap peserta berprestasi juga perlu menjadi perhatian agar kemampuan mereka terus berkembang.

“Dari hasil MTQH ini, kafilah langsung kita asah untuk mengikuti MTQ tingkat nasional,” kata Al Haris.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar bersedia menjadi tuan rumah MTQH tingkat provinsi pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, penyelenggaraan secara bergiliran dapat memperluas syiar Islam sekaligus mempererat hubungan antardaerah.

Arahan tersebut menjadi perhatian bagi seluruh kontingen, termasuk Tanjung Jabung Barat, yang mengikuti kompetisi dengan harapan memperoleh hasil terbaik.

Bupati Anwar Sadat menyampaikan optimisme terhadap keikutsertaan 76 kafilah Tanjung Jabung Barat.

Ia berharap para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama daerah dalam persaingan MTQH tingkat provinsi.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pencapaian dalam perlombaan bukan satu-satunya tujuan.

Para peserta diharapkan mampu menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai keagamaan tersebut perlu tumbuh tidak hanya di kalangan peserta, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hasil pembinaan MTQH dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Pembukaan MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi mengusung konsep pertunjukan “1001 Malam” yang memadukan seni, budaya, dan syiar Islam.

Meski hujan sempat mengguyur lokasi acara, masyarakat tetap memadati lapangan utama untuk menyaksikan pembukaan.

Sebanyak 11 kabupaten dan kota mengikuti perhelatan tersebut.

Ajang ini menjadi ruang kompetisi sekaligus pertemuan antardaerah untuk memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan di Provinsi Jambi.

Bagi Tanjung Jabung Barat, keikutsertaan 76 kafilah menjadi bagian dari upaya mempertahankan pembinaan generasi Qur’ani dan meningkatkan prestasi pada tingkat provinsi.

Seluruh rangkaian MTQH ke-55 dijadwalkan berlangsung hingga 8 November 2026.

Hasil kompetisi nantinya menjadi salah satu tolok ukur bagi daerah dalam mengevaluasi pembinaan peserta sekaligus mempersiapkan wakil Jambi menuju kompetisi tingkat nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi terhadap pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Jambi, Sabtu (11/4/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Hanif menyebut TPA Talang Gulo sebagai salah satu lokasi pengelolaan sampah terbaik di Indonesia, terutama dari sisi desain dan operasional yang dinilai sudah cukup maju dibandingkan daerah lain.

“Saya sudah melihat banyak TPA di berbagai daerah, dan Jambi ini termasuk yang terbaik. Dari sisi pengelolaan hilirnya sudah sangat baik, meski tetap perlu peningkatan di beberapa aspek,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyoroti bahwa tantangan terbesar masih berada pada pengelolaan sampah dari hulu, khususnya dalam hal pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Dengan volume sampah yang mencapai sekitar 600 ton per hari, Jambi dinilai memiliki peluang besar untuk meraih penghargaan Adipura pada 2026, asalkan sistem pengelolaan dari hulu dapat diperkuat secara konsisten.

Selain itu, Hanif juga memastikan bahwa Kota Jambi masuk dalam prioritas nasional pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam mengubah sampah menjadi sumber energi.

“Jambi termasuk dalam daftar wilayah yang akan segera dilelang proyek PSEL. Kesiapan lahannya sangat baik dan ini menjadi keunggulan tersendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan hingga operasional PSEL diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu harus tetap berjalan tanpa menunggu proyek selesai.

Lebih lanjut, Menteri LH juga mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping secara nasional pada 2026.

Jika tidak dipatuhi, akan ada sanksi tegas yang diberlakukan setelah batas waktu tersebut.

“Intinya ada pada pemilahan. Jika sampah dipilah, maka memiliki nilai ekonomi. Jika tidak, akan menjadi persoalan besar,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Hanif didampingi Gubernur Jambi, Al Haris, dan Wali Kota Jambi, Maulana.

Gubernur Al Haris menyambut positif rencana pembangunan PSEL di Jambi dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan realisasinya.

“Ini kabar baik bagi Jambi. Kita siap mendukung penuh agar program ini segera terwujud,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui berbagai program berbasis masyarakat.

Salah satunya melalui program Kampung Bahagia yang mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah secara langsung, termasuk sistem pengangkutan dari rumah ke rumah.

“Kami ingin tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan. Semua harus terkelola dengan baik dan memiliki sistem yang jelas,” ujarnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Jambi optimistis mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan sampah modern sekaligus pengembangan energi berbasis limbah di Indonesia.(*)

JAMBI , SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, sinergi antar pemerintah daerah dan aparat keamanan di Provinsi Jambi terus diperkuat.

Hal ini terlihat dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi yang digelar pada Senin (16/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta unsur Forkopimda dari seluruh kabupaten/kota.

Wali Kota Alfin turut hadir dalam rapat tersebut dan memaparkan kesiapan Kota Sungai Penuh dalam menghadapi arus mudik dan perayaan Lebaran tahun ini.

Dalam paparannya, Alfin menyebutkan bahwa pihaknya bersama Forkopimda telah menyiapkan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Operasi ini akan difokuskan pada pengamanan arus mudik dan balik, pendirian pos pengamanan serta pos pelayanan, hingga penjagaan di tempat ibadah dan pusat keramaian masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi selama periode Lebaran.

“Koordinasi dan sinergi antar Forkopimda sangat penting untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan nyaman,” ujar Alfin.

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai isu strategis di wilayah masing-masing, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas daerah.

Melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan Forkopimda, diharapkan pengamanan Idulfitri 2026 di Provinsi Jambi dapat berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.(*)

Oleh: Martayadi Tajuddin

Ruang publik di Provinsi Jambi belakangan ini dipenuhi oleh pemberitaan mengenai dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Kasus ini tentu harus dilihat secara serius dan objektif, karena setiap indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara wajib diproses secara transparan oleh aparat penegak hukum. Akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.

Namun dalam dinamika pemberitaan yang berkembang, publik juga perlu mencermati satu fenomena yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana sebagian media membangun konstruksi narasi yang secara implisit mengaitkan perkara tersebut dengan Gubernur Jambi Al Haris.

Padahal hingga saat ini belum terdapat fakta hukum yang menyatakan keterlibatan langsung kepala daerah tersebut dalam perkara yang sedang diproses.

Fenomena ini menarik untuk dibaca dalam perspektif kajian komunikasi politik dan studi media.

Dalam teori framing yang banyak dibahas dalam literatur komunikasi, media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga memilih fakta mana yang ditonjolkan, bagaimana fakta tersebut dikemas, dan siapa yang ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam sebuah peristiwa.

Pilihan-pilihan redaksional semacam ini secara perlahan membentuk persepsi publik tentang realitas.

Dalam beberapa pemberitaan yang beredar, misalnya, judul-judul berita kerap langsung menempatkan figur gubernur sebagai bagian dari narasi utama, meskipun konteksnya hanya berupa penyebutan nama dalam persidangan atau keterangan saksi yang masih harus diuji validitasnya di hadapan hukum.

Secara psikologis, teknik semacam ini memiliki dampak yang tidak kecil karena mampu menciptakan asosiasi di benak publik antara seorang tokoh dengan dugaan pelanggaran yang sedang diproses.

Di sisi lain, muncul pula narasi yang berulang-ulang menekankan desakan agar aparat penegak hukum segera memeriksa gubernur.

Dalam perspektif komunikasi politik, pola seperti ini sering disebut sebagai upaya membangun tekanan agenda atau agenda setting pressure.

Narasi yang terus direproduksi dalam ruang publik dapat menciptakan kesan seolah-olah terdapat tuntutan publik yang besar, meskipun pada kenyataannya tuntutan tersebut seringkali lahir dari reproduksi narasi media itu sendiri.

Dalam konteks negara hukum, pendekatan semacam ini tentu perlu disikapi secara hati-hati. Prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana adalah due process of law, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyebutan nama seseorang dalam persidangan bukanlah vonis hukum, melainkan bagian dari proses pembuktian yang masih harus diuji melalui alat bukti yang sah.

Karena itu, menarik kesimpulan bahwa seorang kepala daerah terlibat dalam tindak pidana korupsi hanya berdasarkan potongan keterangan persidangan jelas merupakan pendekatan yang prematur.

Publik perlu mampu membedakan antara fakta hukum, opini media, dan spekulasi yang berkembang dalam ruang diskursus politik.

Dalam perspektif ekonomi politik media, fenomena framing semacam ini juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika industri media itu sendiri.

Media bekerja dalam lingkungan kompetisi yang ketat, di mana perhatian publik menjadi komoditas yang sangat bernilai.

Mengaitkan sebuah kasus dengan figur kepala daerah tentu memiliki nilai berita yang jauh lebih tinggi dibandingkan laporan yang bersifat administratif atau teknokratis.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ruang publik di tingkat daerah sering kali menjadi arena pertarungan narasi politik.

Dalam situasi seperti ini, isu hukum dapat dengan mudah digunakan sebagai instrumen delegitimasi terhadap figur tertentu, terutama ketika kontestasi politik lokal masih menyisakan rivalitas yang belum sepenuhnya mereda.

Di tengah riuhnya polemik tersebut, ada satu aspek yang sering luput dari perhatian publik, yaitu konteks pembangunan daerah yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia saat ini.

Banyak daerah sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat keterbatasan ruang anggaran, meningkatnya kebutuhan belanja publik, serta dinamika ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil.

Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan daerah justru diuji pada kemampuannya menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Di Provinsi Jambi, berbagai program pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, peningkatan konektivitas wilayah, serta upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik tetap menjadi agenda penting yang terus dijalankan pemerintah daerah.

Kepemimpinan Al Haris sebagai gubernur tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga momentum pembangunan tersebut.

Di tengah keterbatasan fiskal yang juga dirasakan oleh banyak provinsi lain di Indonesia, pemerintah daerah tetap berusaha memastikan bahwa roda pembangunan tidak berhenti dan masyarakat tetap merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, masyarakat Jambi perlu melihat dinamika pemberitaan yang berkembang dengan perspektif yang lebih jernih dan proporsional.

Kritik terhadap pemerintah tentu merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun kritik yang sehat haruslah didasarkan pada fakta yang terverifikasi, bukan pada konstruksi opini yang terbentuk dari potongan-potongan narasi yang belum tentu mencerminkan keseluruhan realitas.

Proses hukum terhadap dugaan korupsi DAK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi harus tetap berjalan secara transparan dan profesional.

Aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk mengungkap siapa pun yang benar-benar bertanggung jawab berdasarkan bukti yang sah.

Pada saat yang sama, publik juga perlu menjaga rasionalitas agar tidak terjebak dalam arus opini yang berpotensi mendelegitimasi kepemimpinan daerah sebelum proses hukum mencapai kesimpulan yang objektif.

Demokrasi yang matang tidak hanya membutuhkan media yang kritis, tetapi juga masyarakat yang mampu membaca informasi secara cerdas.

Dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan publik justru diuji: apakah kita akan terjebak dalam hiruk pikuk opini yang belum tentu berlandaskan fakta, atau tetap menjaga akal sehat dan memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara adil.

Pada akhirnya, pembangunan daerah adalah kerja kolektif yang membutuhkan stabilitas, kepercayaan publik, dan kepemimpinan yang kuat.

Jambi tidak boleh terjebak dalam pusaran polemik yang berkepanjangan, sementara tantangan pembangunan yang sesungguhnya menuntut energi, fokus, dan kerja nyata dari semua pihak.(*)

Penulis ialah Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Infrastruktur

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan Ujung Jabung.

Kesempatan ini muncul setelah sebuah perusahaan internasional menunjukkan minat untuk ikut serta dalam pembangunan kawasan strategis di pesisir timur Provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris menyatakan bahwa rencana investasi ini menjadi langkah positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pembangunan lokal.

Pemerintah daerah menilai potensi besar wilayah Ujung Jabung perlu dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Silakan mereka paparkan rencana seperti apa,” ujar Gubernur Al Haris terkait keinginan perusahaan untuk menjelaskan konsep pembangunan yang akan dilakukan.

Perusahaan yang tertarik berinvestasi merupakan gabungan investor dari Amerika Serikat dan Dubai yang tergabung dalam Syarikat Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jambi memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi pihak perusahaan untuk meninjau langsung kondisi lapangan dan menilai potensi kawasan Ujung Jabung.

“Silakan mereka ke lapangan, cek seperti apa, prospeknya bagaimana, ya kita dukung penuh,” tambahnya.

Gubernur Al Haris menegaskan, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap investasi yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sepanjang itu untuk kemajuan kami, ya saya akan dukung penuh itu,” tutupnya.

Investasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan infrastruktur, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, khususnya di kawasan pesisir timur yang selama ini memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – M Syukur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam kegiatan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Jami’ Al-Mu’minin, Kecamatan Pamenang, Sabtu (28/02/2026) malam.

Menurut Bupati Syukur, momentum Ramadan bukan hanya ajang ibadah, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan demi kemajuan Merangin.

“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting agar program pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Syukur.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Syukur mendampingi Al Haris bersama unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Jambi, OPD, serta tokoh agama dan masyarakat.

Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Kabupaten Merangin, khususnya dalam mendukung berbagai program pembangunan dan sosial.

Menurutnya, dukungan provinsi menjadi energi tambahan bagi Pemkab Merangin untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bupati Syukur juga mengajak masyarakat Pamenang untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial.

“Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus mempererat kebersamaan dalam membangun Merangin yang lebih baik,” tuturnya.

Ia menilai kekompakan masyarakat dalam membangun dan memakmurkan Masjid Jami’ Al-Mu’minin merupakan contoh nyata semangat gotong royong yang harus terus dijaga.

Dalam Safari Ramadan tersebut, turut disalurkan berbagai bantuan, antara lain:

• CSR Bank Jambi Kabupaten Merangin sebesar Rp5 juta

• Bantuan BAZNAS Provinsi Jambi untuk 50 fakir miskin

• 1 unit kursi roda untuk warga membutuhkan

• 20 paket bantuan melalui program ASN Peduli Stunting

Bupati Syukur menegaskan bahwa Pemkab Merangin akan terus berupaya menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Sementara itu, Gubernur Al Haris dalam arahannya menyoroti pentingnya ketahanan keluarga dan pendidikan akhlak anak, termasuk fenomena fatherless yang menjadi tantangan nasional.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Syukur menyatakan Pemkab Merangin siap mendukung penguatan pendidikan karakter melalui peran keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan.

Safari Ramadan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen bersama membangun Merangin yang religius, maju, dan sejahtera.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Jami’ Al-Mu’minin, Kelurahan Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Sabtu (28/02/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur hadir didampingi M Syukur selaku Bupati Merangin, unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Jambi, jajaran OPD, perwakilan BAZNAS, serta tokoh agama dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Salat Isya dan Tarawih berjamaah bersama masyarakat.

Dalam sambutannya, Al Haris mengajak jamaah untuk memperbanyak syukur, meningkatkan ibadah, serta memperkuat ukhuwah di bulan suci Ramadan.

Ia menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum mempererat hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui Safari Ramadan, kami ingin memastikan pemerintah hadir di tengah masyarakat dan mendengar langsung aspirasi warga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menyoroti tantangan sosial yang tengah dihadapi bangsa, khususnya terkait ketahanan keluarga.

Berdasarkan data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sekitar 25 persen anak Indonesia tumbuh tanpa figur ayah (fatherless).

Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan serius karena peran ayah dan ibu sangat penting dalam membentuk karakter serta akhlak anak.

“Dari 100 anak, sekitar 25 tumbuh tanpa peran ayah. Ini bukan angka kecil. Pembinaan akhlak harus dimulai dari keluarga,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya fokus pada pendidikan formal dan pencapaian ekonomi, tetapi juga membangun fondasi moral dan spiritual anak-anak.

Al Haris juga mengapresiasi kekompakan masyarakat Pamenang dalam membangun dan memakmurkan Masjid Jami’ Al-Mu’minin melalui semangat gotong royong.

Menurutnya, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan generasi muda, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan derasnya arus media sosial.

“Masjid harus menjadi pusat pembinaan karakter dan nilai-nilai keagamaan bagi generasi muda,” katanya.

Gubernur juga menyinggung tantangan kepemimpinan di era keterbukaan informasi. Ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Jambi.

“Memimpin itu penuh ujian. Kami berkomitmen tetap istiqomah dan bekerja dengan niat tulus untuk masyarakat,” ungkapnya.

Dalam Safari Ramadan tersebut, turut disalurkan berbagai bantuan sosial, antara lain:

• CSR Bank Jambi Kabupaten Merangin sebesar Rp5 juta

• Bantuan BAZNAS Provinsi Jambi untuk 50 fakir miskin

• 1 unit kursi roda bagi warga membutuhkan

• 20 paket bantuan melalui program ASN Peduli Stunting (beras 5 kg, telur, kacang hijau, dan biskuit)

Sementara itu, Bupati M Syukur menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam percepatan pembangunan.

Safari Ramadan ini diharapkan semakin memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi momentum meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Hurmin menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Batang Asai, khususnya Dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, saat menghadiri Safari Ramadan 1446 Hijriah bersama Al Haris, Jumat (27/02/2026) malam.

Menurut Hurmin, kehadiran Pemerintah Provinsi Jambi di pelosok Sarolangun menjadi bukti bahwa pembangunan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Kami terus berupaya agar Batang Asai mendapat perhatian maksimal, terutama pada infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat,” ujar Hurmin di hadapan warga.

Bupati Hurmin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jambi terhadap pembangunan di Sarolangun.

Dari total alokasi anggaran provinsi sekitar Rp244 miliar untuk kabupaten/kota, sebagian diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan di Batang Asai.

Salah satu capaian penting adalah peresmian Jalan Simpang Pelawan–Batang Asai yang kini membuka akses ekonomi masyarakat di 23 desa kawasan tersebut.

Menurut Hurmin, akses jalan yang lebih baik akan berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Dengan akses yang semakin baik, pertumbuhan ekonomi masyarakat Batang Asai akan semakin meningkat,” tegasnya.

Tak hanya infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga menjalankan program cetak sawah seluas 84 hektare di Dusun Empang Gedang.

Program ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Hurmin menilai, penguatan sektor pertanian sangat penting mengingat Batang Asai memiliki potensi lahan yang luas dan subur.

Safari Ramadan yang digelar di Masjid Istiqomah tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

Gubernur Al Haris dalam arahannya menekankan pentingnya pembangunan dari pinggiran, sekaligus meresmikan Jalan Simpang Pelawan–Batang Asai dan menyalurkan berbagai bantuan sosial.

Bupati Hurmin menyambut baik dukungan tersebut dan memastikan koordinasi lintas pemerintahan terus diperkuat agar pembangunan di Sarolangun tetap berjalan meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam rangkaian Safari Ramadan itu, masyarakat Dusun Sekeladi juga menerima berbagai bantuan, mulai dari bantuan sosial bagi fakir miskin, santunan anak yatim, bantuan untuk pegawai syara dan marbot, hingga paket sembako.

Program ASN Peduli Stunting juga menyalurkan bantuan untuk keluarga berisiko stunting, serta tambahan asupan gizi bagi balita stunting.

Bagi Bupati Hurmin, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat desa.

“Kami ingin Batang Asai dan seluruh wilayah Sarolangun berkembang sejajar dengan daerah lain. Dengan kebersamaan dan dukungan semua pihak, insyaallah bisa kita wujudkan,” pungkasnya.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID  – Al Haris melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Desa Batu Empang, Dusun Sekeladi, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/02/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting yang memadukan nilai sejarah dengan arah pembangunan ke depan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyaluran bantuan makanan tambahan untuk 20 balita, dilanjutkan buka puasa bersama masyarakat, dan ditutup dengan Salat Tarawih berjamaah di Masjid Istiqomah.

Kehadiran Gubernur di dusun yang dikenal sebagai kampung bersejarah itu menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong Sekeladi bertransformasi menjadi desa maju.

Dalam sambutannya, Al Haris menegaskan pembangunan tidak boleh terpusat di perkotaan saja, tetapi harus menjangkau daerah pelosok.

“Pembangunan harus menyentuh masyarakat hingga ke daerah terluar. Sekeladi punya sejarah besar, sekarang saatnya melangkah menuju kemajuan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur meresmikan Jalan Simpang Pelawan–Batang Asai yang telah lama dinantikan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan jalan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“Kalau akses terbuka, hasil pertanian lancar keluar, kebutuhan pokok mudah masuk. Inilah dasar kemajuan desa,” tegasnya.

Al Haris juga mengangkat sejarah panjang Sekeladi yang melahirkan sejumlah tokoh penting daerah, seperti Makalam, Arifin Manap, Abun Jani, hingga H. Kamil yang pernah menjabat Bupati Merangin pertama.

Menurutnya, warisan sejarah tersebut harus menjadi motivasi generasi muda untuk terus belajar dan membangun kampung halaman.

Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong perluasan jaringan listrik PLN ke dusun-dusun yang belum terlayani maksimal.

Melalui dukungan Dinas ESDM Provinsi Jambi, dialokasikan 15 titik lampu jalan tenaga surya untuk Dusun Sekeladi.

Selain itu, bantuan operasional bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebesar Rp250 ribu per bulan (dibayarkan per tiga bulan) turut diberikan untuk menjaga stabilitas keamanan desa.

Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran, Gubernur menegaskan pembangunan prioritas tetap berjalan melalui koordinasi bersama Hurmin selaku Bupati Sarolangun.

Bupati Sarolangun Hurmin menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Jambi. Dari total alokasi anggaran sekitar Rp244 miliar untuk kabupaten/kota, sebagian diarahkan mendukung percepatan pembangunan Batang Asai.

Ia juga melaporkan program cetak sawah seluas 84 hektare di Dusun Empang Gedang sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Safari Ramadan tersebut, Pemprov Jambi menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya:

• 1 unit kursi roda

• 2 unit tongkat bantu

• 7 unit handsprayer untuk Kelompok Tani Suka Makmur

• CSR Bank Jambi Rp20 juta

• Santunan untuk 15 anak yatim

• Bantuan Baznas bagi 70 fakir miskin

• Bantuan untuk 5 pegawai syara dan marbot

• Paket sembako bagi warga membutuhkan

Melalui program ASN Peduli Stunting, disalurkan 20 paket bantuan untuk keluarga berisiko stunting, serta tambahan biskuit bagi 5 balita stunting dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Kunjungan ini menjadi simbol kuat bahwa sejarah dan pembangunan dapat berjalan beriringan.

Dari kampung yang melahirkan banyak tokoh besar, Sekeladi kini diarahkan menjadi desa yang maju, terang, dan terbuka aksesnya sebagai bagian dari komitmen Pemprov Jambi membangun dari pinggiran menuju kemajuan yang merata.(*)