JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan sejumlah platform e-commerce yang mulai membebankan biaya layanan logistik atau ongkos kirim kepada para penjual.

Kebijakan tersebut memicu berbagai keluhan dari pelaku usaha online karena dinilai dapat mengurangi margin keuntungan, terutama bagi penjual produk lokal dan UMKM.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa setiap penerapan biaya layanan di platform digital harus dilakukan secara adil dan transparan.

“Pada prinsipnya hal tersebut harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, khususnya yang menjual produk lokal,” ujar Iqbal.

Ia juga meminta pengelola marketplace untuk membuka ruang dialog dengan para seller sebelum kebijakan baru diberlakukan secara luas agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan pelaku usaha digital.

Menurut Kemendag, pemerintah saat ini tengah mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 guna menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat dan seimbang.

Dalam aturan baru tersebut, platform e-commerce nantinya diwajibkan menjelaskan secara rinci seluruh jenis biaya yang dibebankan kepada penjual, termasuk biaya logistik dan potongan layanan lainnya.

Langkah ini dilakukan agar tidak ada praktik sepihak yang berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil di tengah persaingan bisnis digital yang semakin ketat.

Kebijakan biaya layanan logistik mulai diterapkan beberapa marketplace besar sejak awal Mei 2026, termasuk TikTok Shop dan Shopee.

TikTok Shop diketahui mulai mengenakan biaya layanan logistik berdasarkan berat paket dan jarak pengiriman.

Biaya tersebut dipotong langsung dari pendapatan penjual dan tidak ditampilkan kepada pembeli saat checkout.

Sementara itu, Shopee juga melakukan penyesuaian biaya layanan pada program Gratis Ongkir XTRA dengan skema potongan yang berbeda tergantung kategori produk dan ukuran barang.

Kondisi tersebut membuat sebagian seller mulai mempertimbangkan untuk keluar dari marketplace dan beralih ke situs penjualan mandiri guna menjaga margin keuntungan usaha mereka.

Kemendag menegaskan akan terus memantau dinamika persaingan di pasar digital agar tetap kondusif bagi pertumbuhan produk dalam negeri serta keberlangsungan UMKM.

Pemerintah berharap adanya regulasi baru nantinya dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara platform digital dan para pelaku usaha online di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru-baru ini terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Menunjukkan kepedulian sosial, JNE mengambil peran aktif dengan memfasilitasi pengiriman bantuan logistik.

Untuk itu, JNE menyediakan layanan gratis ongkos kirim khusus bagi pengiriman bantuan, yang berlangsung sejak 1 hingga 10 Desember 2025.

Berkat partisipasi seluruh Teman JNE di seluruh Indonesia, total bantuan yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan mencapai lebih dari 500 ton.

Bantuan tersebut disalurkan bekerja sama dengan berbagai lembaga kemanusiaan mitra di lokasi terdampak.

Sebagai bagian dari gerakan “Bergerak Bersama Peduli Bencana”, JNE menggelar Pelepasan Distribusi Bantuan di Sales Counter Tomang 9, Jakarta Barat, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Sebelumnya, JNE telah mendistribusikan lebih dari 280 ton bantuan dari masyarakat sejak 1 Desember 2025.

Acara ini dihadiri jajaran direksi dan manajemen JNE, bersama perwakilan lembaga kemanusiaan seperti Rumah Zakat, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Yatim Mandiri, dan Daarut Tauhid Peduli.

Dalam kegiatan ini, armada logistik JNE diberangkatkan membawa bantuan tambahan dari Teman JNE, yang segera dikirim ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan akan disalurkan melalui lembaga kemanusiaan, termasuk Rumah Zakat, BSMI, DT Peduli Aceh, Yatim Mandiri Sumut, DT Peduli Sumut di Medan, dan DT Peduli Sumbar di Padang.

Bantuan yang dikirimkan difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, seperti bahan pokok, pakaian, selimut, perlengkapan kesehatan dasar, multivitamin, obat-obatan, hingga kebutuhan bayi dan lansia.

JNE juga menyumbangkan tenda, genset, dan perlengkapan higienis untuk mendukung pemulihan masyarakat.

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, menegaskan bahwa gerakan “Bergerak Bersama Peduli Bencana” mencerminkan nilai perusahaan sejak awal berdiri, yakni berbagi, memberi, dan menyantuni dengan semangat Connecting Happiness.

Program ini bukan kali pertama, sebelumnya JNE juga menggelar gratis ongkir bantuan saat bencana Gempa Lombok (2018), Erupsi Gunung Merapi Semeru (2021), dan Gempa Cianjur (2022).

Feriadi menambahkan bahwa JNE berkomitmen untuk terus hadir dalam setiap inisiatif kemanusiaan, baik pada situasi darurat maupun program berkelanjutan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan keselamatan bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.(*)