BANYUWANGI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi menghadapi dinamika di lapangan.

Sejumlah sekolah dilaporkan memilih tidak menerima penyaluran MBG bagi siswanya.

Informasi tersebut disampaikan oleh beberapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pertemuan koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Laporan itu diterima langsung oleh Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, yang menyebut bahwa penolakan datang terutama dari sekolah-sekolah dengan kategori tertentu, termasuk sekolah yang dinilai memiliki latar belakang ekonomi siswa yang relatif mampu.

Menurut Nanik, sikap tersebut tidak menjadi persoalan dalam pelaksanaan program nasional.

Ia menegaskan bahwa MBG tidak bersifat wajib dan penerimaannya sepenuhnya bergantung pada kesediaan sekolah maupun orang tua murid.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, misalnya karena siswanya berasal dari keluarga yang mampu, itu tidak masalah,” ujar Nanik, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan nutrisi tambahan.

Namun demikian, pemerintah tetap menghormati keputusan sekolah dan keluarga siswa yang memilih tidak ikut serta.

Nanik juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menghindari pendekatan yang bersifat memaksa atau intimidatif dalam menjalankan program.

Menurutnya, cara tersebut justru dapat menciptakan citra negatif terhadap MBG, yang sejatinya dirancang sebagai bentuk bantuan sosial dan kesehatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan sekolah menolak MBG tidak bisa diartikan sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Hal itu merupakan pilihan masing-masing pihak dan tidak memengaruhi keberlanjutan program secara nasional.

BGN, kata Nanik, tetap berkomitmen menjalankan MBG dengan pendekatan persuasif dan sukarela, sambil memastikan akses makanan bergizi tetap tersedia bagi anak-anak yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menyoroti salah satu program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam forum internasional World Economic Forum (WEF) 2026.

Ia memaparkan bahwa produksi makanan dari program ini kini mencapai skala besar dan berpotensi melampaui jumlah porsi harian jaringan restoran global McDonald’s.

Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia, akademisi, dan pelaku ekonomi internasional, Prabowo menekankan pertumbuhan MBG yang luar biasa sejak program dimulai pada 6 Januari 2025.

“Awalnya kami memiliki 190 dapur yang menghasilkan sekitar 570.000 porsi per hari. Saat ini, jumlah dapur telah meningkat menjadi lebih dari 21.000 unit yang melayani masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo, Kamis (22/1/2026).

Jumlah Porsi Makanan Capai 59,8 Juta per Hari

“Hingga tadi malam, kami memproduksi 59,8 juta porsi makanan untuk 58,9 juta anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta lansia yang hidup sendiri. Dalam waktu sekitar sebulan lagi, kami akan melampaui McDonald’s dengan 68 juta porsi per hari,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa pencapaian ini hanya membutuhkan waktu satu tahun lebih, sementara McDonald’s membutuhkan lebih dari lima dekade untuk mencapai kapasitas produksi serupa.

Target 2026 dan Dampak Ekonomi

Prabowo juga menyebut target pemerintah untuk meningkatkan kapasitas MBG hingga 82,9 juta porsi per hari pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan gizi nasional bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Selain itu, program MBG membantu mengintegrasikan puluhan ribu UMKM ke dalam rantai pasok makanan bergizi, sekaligus menciptakan peluang kerja di berbagai daerah di Indonesia.

“MBG bukan hanya soal jumlah porsi makanan, tetapi juga tentang dampak ekonomi dan sosial yang luas. Ini bagian dari strategi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif,” tambah Prabowo.

Pernyataan ini mendapat sorotan global karena disampaikan di panggung internasional yang prestisius, menegaskan komitmen Indonesia dalam menjadikan program gizi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Masalah ini tidak hanya menyangkut tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan fisik, kecerdasan, hingga kesiapan menghadapi masa depan.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama.

Periode paling krusial terjadinya stunting adalah 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Pada fase ini, otak dan organ tubuh berkembang sangat cepat dan menentukan kualitas hidup anak di kemudian hari.

Sayangnya, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa stunting disebabkan faktor keturunan.

Padahal, faktor genetik hanya berpengaruh kecil. Penyebab utama stunting justru berasal dari kurangnya asupan gizi seimbang, minimnya protein hewani, serta pola asuh yang belum optimal sejak dini.

Selain faktor gizi, lingkungan dan kondisi sosial turut berperan besar. Akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, serta rendahnya pemahaman tentang kesehatan ibu dan anak meningkatkan risiko infeksi berulang.

Infeksi yang sering terjadi pada anak dapat menghambat penyerapan nutrisi, sehingga pertumbuhan pun terhambat.

Dampak stunting tidak hanya terlihat secara fisik. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki sistem imun lebih lemah, sehingga lebih mudah sakit.

Selain itu, perkembangan kognitifnya berisiko terganggu, yang berdampak pada kemampuan belajar, konsentrasi, dan prestasi akademik.

Dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Upaya pencegahan stunting seharusnya dimulai sejak sebelum kehamilan. Calon ibu perlu memastikan status gizi yang baik, termasuk kecukupan zat besi, asam folat, protein, dan mikronutrien lainnya.

Pemeriksaan kesehatan rutin sebelum dan selama kehamilan menjadi langkah penting untuk memastikan janin tumbuh optimal.

Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan merupakan fondasi utama pencegahan stunting. ASI mengandung nutrisi lengkap dan antibodi yang melindungi bayi dari infeksi.

Setelah itu, MPASI harus diberikan secara bertahap dengan menu yang beragam, bergizi seimbang, dan sesuai usia anak.

Protein hewani seperti telur, ikan, daging, dan susu memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan otak anak.

Kombinasi protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral harus menjadi bagian dari menu harian anak.

Tak kalah penting, lingkungan yang bersih dan sehat menjadi faktor pendukung utama.

Kebiasaan mencuci tangan, penggunaan air bersih, sanitasi layak, serta imunisasi lengkap membantu mencegah penyakit infeksi yang dapat memperburuk risiko stunting.

Stunting memang bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Namun, dengan edukasi yang tepat, keterlibatan aktif orang tua, serta dukungan dari lingkungan dan layanan kesehatan, angka stunting dapat ditekan secara signifikan.

Menjaga tumbuh kembang anak sejak dini merupakan investasi jangka panjang demi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, memimpin langsung Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Jambi yang digelar di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Rapat ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa rakor ini merupakan inisiatif langsung kepala daerah untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, mengingat pelaksanaan MBG melibatkan banyak pihak dan memiliki tantangan yang cukup kompleks di lapangan.

“Hari ini saya menginisiasi rapat koordinasi percepatan MBG di Kota Jambi. Kita mempertemukan seluruh stakeholder yang terlibat langsung di lapangan agar komunikasi lebih intens, terarah, dan permasalahan bisa diselesaikan bersama,” ujar Maulana.

Rakor ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Selain itu, dibahas pula peran tenaga kerja di setiap dapur SPPG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, termasuk rantai distribusi pangan yang menopang keberlangsungan program MBG.

Maulana menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan bahan pokok dan stabilitas pasokan. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat berdampak pada inflasi dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, bisa memicu inflasi. Pasar kekurangan bahan, masyarakat terdampak. Karena itu, semua aspek mulai dari SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara menyeluruh,” jelasnya.

Pemkot Jambi juga membuka ruang lahirnya kebijakan berbasis kearifan lokal, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Maulana bahkan menyebut, kebijakan daerah tersebut berpotensi menjadi referensi bagi kebijakan nasional di kemudian hari.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil sesuai dengan isu yang dihadapi, seperti ketersediaan bahan pangan, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat lainnya.

Aspek lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dari operasional dapur MBG, turut menjadi perhatian utama.

“Target kita Juni nanti, dapur MBG yang aktif meningkat dari 38 menjadi 74 dapur. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Jambi dalam mengawal program MBG di daerah.

Menurutnya, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

“Program pusat dijalankan di daerah, dan kepala daerah memang harus hadir memastikan semuanya berjalan baik. Apa yang dibahas hari ini sangat penting untuk keberhasilan MBG,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, berbagai masukan dari rakor tersebut akan menjadi bahan yang akan ia sampaikan langsung kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 nanti seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan.

Keberlanjutan program ini dinilai krusial karena menyasar kelompok prioritas yang berada pada fase penting pertumbuhan dan perkembangan.

Dadan menjelaskan bahwa pada tahun 2026, fokus utama Program MBG diarahkan pada kelompok 1.000 hari pertama kehidupan.

Kelompok ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita yang membutuhkan asupan gizi optimal untuk menunjang tumbuh kembang.

Menurutnya, kelompok tersebut tidak boleh kehilangan akses terhadap makanan bergizi meskipun terdapat hari libur nasional atau perubahan aktivitas selama bulan Ramadan.

“Bahkan di 2026 ini kita akan utamakan di 1.000 hari pertama kehidupan. Oleh sebab itu di hari libur, di Ramadhan, program kita akan tetap jalan karena target utama kita adalah ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Golden time period-nya pendek sekali karena di situlah stunting dicegah dan otak berkembang,” ujar Dadan.

Ia menekankan bahwa periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa emas yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan.

Kekurangan gizi pada fase ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menekan angka stunting secara nasional.

Oleh karena itu, BGN menilai penting menjaga kesinambungan intervensi gizi sepanjang tahun, termasuk selama bulan Ramadan.

Dadan menambahkan bahwa pelaksanaan MBG di bulan Ramadan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Penyesuaian tersebut mencakup pengaturan waktu distribusi serta mekanisme penyaluran, tanpa mengurangi kualitas makanan maupun jumlah penerima manfaat.

Selain menyasar anak sekolah, program MBG juga secara khusus menjangkau ibu hamil dan ibu menyusui yang membutuhkan tambahan asupan gizi untuk menjaga kesehatan ibu serta mendukung pertumbuhan janin dan bayi.

BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal dalam berbagai situasi.

Termasuk selama Ramadan, sebagai bagian dari agenda nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan kesehatan jangka panjang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris meminta percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak di Provinsi Jambi.

Hingga kini, program MBG baru menjangkau sekitar 305 ribu anak dari target 1,1 juta penerima, sehingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi prioritas utama.

Hal itu disampaikan Al Haris saat menghadiri groundbreaking SPPG Polri secara serentak di Polsek Telanaipura, Kota Jambi, Senin (29/12/2025).

“Dari 590 titik SPPG yang ada, 390 berada di wilayah aglomerasi, 190 di daerah 3T, dan 15 berdiri di atas lahan milik Pemda,” sebutnya.

“Masih banyak yang harus kita kejar untuk memastikan seluruh anak di Jambi menerima manfaat MBG,” kata Al Haris.

Program MBG menyasar anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak.

Al Haris menekankan percepatan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena distribusi pangan yang sulit dan harga kebutuhan pokok yang tinggi berdampak pada gizi anak-anak.

“Yang paling mendesak adalah daerah 3T. Di sana distribusi sulit, harga mahal, dan ini berdampak pada gizi anak-anak,” ujar Al Haris.

Selain pembangunan SPPG, Gubernur juga mendorong sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Polri, TNI, hingga dinas terkait.

Ia menekankan pentingnya koordinasi ketersediaan bahan baku pangan, seperti telur, daging, dan cabai, agar program MBG berjalan lancar.

Saat ini, sembilan SPPG telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan.

Al Haris berharap seluruh elemen turut mendukung percepatan MBG, sesuai arahan Presiden agar anak-anak segera menerima manfaat program gizi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang tahun 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapan teknis, meningkatkan standar keamanan pangan, serta memastikan kualitas layanan sebelum program kembali dijalankan secara nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program MBG akan kembali dilaksanakan secara serentak pada 8 Januari 2026, setelah melalui masa persiapan di awal Januari.

“MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk kesiapan dapur, distribusi, serta penguatan standar keamanan pangan,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta.

Menurut Dadan, masa persiapan ini menjadi krusial untuk memastikan seluruh satuan layanan mematuhi protokol kebersihan, higienitas, serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BGN menaruh perhatian khusus pada aspek keamanan pangan, menyusul adanya evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang sempat menjadi sorotan publik.

Meski penghentian bersifat sementara, BGN menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan terbatas bagi kelompok prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan.

Kebijakan ini dilakukan agar pemenuhan gizi kelompok rentan tetap terjaga selama masa jeda teknis.

Penghentian sementara ini juga dimaknai sebagai upaya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan operasional mitra dapur MBG.

Sebelumnya, BGN telah melakukan pengawasan ketat, pembinaan, hingga penangguhan operasional sementara bagi unit layanan yang belum memenuhi standar keamanan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Melalui penyempurnaan teknis dan penguatan SOP, BGN berharap pelaksanaan MBG ke depan dapat berlangsung lebih aman, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan.

Pemerintah menegaskan pemenuhan gizi anak tidak boleh terpengaruh kalender akademik, terutama bagi kelompok anak yang sangat bergantung pada program ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pada awal masa libur, pemerintah menyiapkan makanan siap santap selama maksimal empat hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng.

“Setelah masa awal libur, mekanisme penyaluran MBG lebih fleksibel. Siswa yang bersedia datang ke sekolah tetap bisa mengambil makanan,” kata dia.

“Sementara bagi yang tidak hadir, pemerintah menyiapkan alternatif distribusi, termasuk delivery ke rumah atau pengambilan di SPPG,” jelas Dadan.

Selain siswa, program MBG juga terus diberikan kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tanpa perubahan jadwal, karena kebutuhan gizi kelompok ini bersifat mendesak dan berkelanjutan.

Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, untuk memastikan distribusi makanan tetap tepat sasaran dan efektif selama masa libur.

Kebijakan ini mendapat dukungan legislatif sebagai upaya strategis menjaga kualitas sumber daya manusia dan menekan risiko kekurangan gizi maupun stunting.

Dengan skema adaptif ini, pemerintah berharap program MBG tetap memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto, menjenguk korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasien sekaligus memberikan dukungan moril kepada korban dan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Presiden menemui tiga korban yang masih menjalani perawatan intensif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Prabowo berkomunikasi langsung dengan pasien.

“(Presiden) menengok tiga pasien yang masih dirawat sekalian berkomunikasi dengan ketiganya,” kata Dadan.

Prabowo berbincang dengan korban dan keluarga, menanyakan kondisi kesehatan serta proses pemulihan.

Ia juga berdialog dengan tenaga medis untuk memastikan seluruh pasien menerima penanganan terbaik.

Menurut Dadan, kunjungan ini menunjukkan perhatian Presiden terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui SPPG.

Insiden kecelakaan ini menjadi bahan evaluasi agar standar keselamatan operasional transportasi program pemerintah dapat diperkuat ke depannya.

Presiden juga memberikan motivasi kepada korban agar tetap semangat menjalani perawatan dan segera pulih.

Ia menegaskan pentingnya keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemerintah dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang.

Kecelakaan mobil SPPG sebelumnya menimpa siswa dan seorang guru sekolah dasar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Sejumlah korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Pemerintah memastikan akan terus memantau kondisi para korban serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan transportasi dalam distribusi layanan pemenuhan gizi.(*)