JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap adanya sinyal positif dari Iran terkait kemudahan akses bagi kapal tanker Indonesia yang melintasi jalur strategis Selat Hormuz di tengah ketegangan geopolitik kawasan.

Informasi tersebut disampaikan usai pertemuan antara MUI dan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini di Iran, termasuk dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh sejumlah informasi penting, termasuk peluang solusi atas situasi konflik yang sedang berlangsung.

Menurutnya, diskusi berlangsung dalam suasana persahabatan dan menghasilkan berbagai pandangan konstruktif yang membuka ruang kerja sama lebih luas ke depan.

Salah satu poin penting yang mengemuka adalah komitmen Iran untuk memberikan kemudahan bagi kapal tanker Indonesia yang melintas di Selat Hormuz.

Jalur ini diketahui merupakan salah satu rute paling vital bagi distribusi energi global.

Selama ini, ketegangan di kawasan Timur Tengah kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran, termasuk bagi kapal Indonesia yang membawa komoditas energi.

Oleh karena itu, adanya jaminan kelancaran akses dinilai sebagai kabar positif bagi stabilitas distribusi energi nasional.

Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi dan komunikasi antarnegara dalam menjaga kepentingan strategis, khususnya di sektor energi dan perdagangan internasional.

Dengan adanya sinyal dukungan dari Iran, diharapkan aktivitas pelayaran Indonesia di kawasan tersebut dapat berjalan lebih aman dan stabil, meskipun situasi geopolitik global masih bergejolak.(*)

TOKYO, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan pencampuran biodiesel berbasis sawit hingga 50% (B50) pada tahun 2026.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Dalam pidatonya di Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Presiden Prabowo menegaskan bahwa porsi penggunaan biodiesel akan ditingkatkan dibanding program sebelumnya.

“Tahun ini kita akan memproduksi bahan bakar diesel dari kelapa sawit dengan porsi meningkat dari 40% menjadi 50%,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurut Presiden, langkah ini strategis di tengah ketidakpastian global, khususnya terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah.

“Kebijakan ini mendesak karena situasi geopolitik memberikan ketidakpastian bagi keamanan energi kita. Oleh karena itu, kita bertekad memaksimalkan sumber daya domestik dan mengamankan energi terbarukan,” lanjutnya.

Program B50 merupakan kelanjutan dari B40 yang sebelumnya telah dijalankan.

Peningkatan ini diharapkan dapat menekan impor bahan bakar, mendorong penggunaan sumber daya lokal, dan memperkuat industri kelapa sawit nasional.

Sebagai produsen sawit terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi B50.

Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya persiapan teknis dan infrastruktur, termasuk uji coba untuk meminimalkan risiko terhadap sektor otomotif dan distribusi energi.

Dengan target penerapan B50 pada tahun ini, pemerintah menegaskan komitmen dalam mempercepat transisi energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global yang tidak menentu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua kapal tanker milik Pertamina dilaporkan masih tertahan di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute distribusi energi global.

Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah, termasuk kebijakan Iran yang membatasi akses pelayaran.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup dilakukan melalui jalur teknis kementerian.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu turun langsung untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan pemerintah Iran.

“Saya kira masalah kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM atau Menteri Luar Negeri,” ujar Syafruddin, Senin (30/3/2026).

Syafruddin menilai upaya diplomasi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah tepat, tetapi perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan memiliki daya tekan diplomatik lebih kuat.

Selat Hormuz merupakan jalur krusial, karena sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati kawasan ini. Gangguan di wilayah ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga pada stabilitas energi global.

Tertahannya kapal Pertamina disebut terkait meningkatnya ketegangan regional dan konflik yang melibatkan sejumlah negara besar, sehingga akses pelayaran menjadi terbatas dan berisiko tinggi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di Teheran masih terus melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Syafruddin juga menekankan bahwa situasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi, agar tidak terlalu bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.

Keterlibatan Presiden langsung diyakini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi aset strategis nasional.

Dengan kondisi yang masih belum stabil, DPR berharap langkah diplomasi tingkat tinggi segera dilakukan agar kapal-kapal Indonesia dapat kembali melintas dengan aman dan pasokan energi nasional tetap terjaga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketegangan antara Iran dan Israel, yang juga melibatkan Amerika Serikat, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.

Di Indonesia, DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan skenario mitigasi ekonomi untuk menjaga APBN serta stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya menjelang bulan Ramadhan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti bahwa Ramadhan biasanya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat.

Jika bersamaan dengan kenaikan harga energi global dan fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi domestik berpotensi meningkat.

“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” jelas Misbakhun di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Politikus DPR ini menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah tetap bisa merespons gejolak eksternal tanpa mengorbankan program prioritas, terutama perlindungan sosial.

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut sebagai langkah penting agar APBN tetap sehat.

Selain itu, Misbakhun menekankan perlunya koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

Menurutnya, stabilitas sistem keuangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tambahnya.

Anggota DPR juga meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri, agar kebutuhan rumah tangga yang meningkat tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong harga minyak dunia naik dan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini bisa melemahkan rupiah sekaligus meningkatkan tekanan pada APBN melalui kenaikan subsidi energi.

Karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk bersikap proaktif dan menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.

Tujuannya agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, inflasi terkendali, dan masyarakat tidak terbebani selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri.(*)