JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang membawa Indonesia menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah forum internasional yang berfokus pada upaya perdamaian dan pemulihan di Gaza, Palestina.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan internasional beberapa waktu lalu.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen diplomasi aktif Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik berkepanjangan yang dialami rakyat Palestina.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat dan strategis.

Menurutnya, Indonesia perlu terus memperluas peran dan kehadirannya di berbagai forum global agar kontribusinya bagi perdamaian Palestina tidak berhenti pada pernyataan moral semata.

“Keputusan Presiden untuk bergabung di dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Gus Yahya menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa bersikap pasif jika benar-benar ingin membantu Palestina keluar dari konflik yang telah berlangsung lama.

Ia menilai kehadiran Indonesia di berbagai platform internasional justru penting agar suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina tetap terdengar.

Menurutnya, meskipun keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menuai perdebatan dan dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang diplomasi perdamaian.

“Kalau kita memang sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, apa pun arenanya dan apa pun platform-nya,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers.

Respons PBNU ini muncul di tengah diskusi publik terkait efektivitas Board of Peace serta implikasi diplomatik dari keanggotaan Indonesia.

Namun PBNU menilai langkah tersebut justru memperluas ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendorong perdamaian global, khususnya di kawasan Gaza.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi memberikan tenggat waktu empat hari kepada Israel pada hari Jumat (8/3) agar mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza, atau pihaknya akan melanjutkan operasi angkatan laut terhadap Israel.

Dalam pidato yang disiarkan oleh TV Al-Masirah, saluran yang dikelola oleh Houthi, al-Houthi menuduh Israel gagal memenuhi komitmen yang tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata.

Ia mengkritik Israel yang menurutnya “berusaha kembali pada kebijakan genosida melalui kelaparan di Gaza,” menegaskan bahwa tindakan tersebut “tidak dapat ditoleransi.”

“Kami memberikan tenggat waktu empat hari bagi para mediator untuk menyelesaikan masalah ini,” kata al-Houthi.

“Jika Israel terus mencegah bantuan kemanusiaan masuk dan menutup penyeberangan Gaza sepenuhnya, kami akan melanjutkan operasi angkatan laut kami melawan Israel,” tambahnya.

Sejak November 2023, kelompok Houthi di Yaman telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap target Israel serta kapal-kapal kargo yang terkait dengan Israel di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas untuk Gaza.

Pada Minggu (4/3), Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menolak melanjutkan negosiasi tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Serangan brutal Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih dari 48.400 korban jiwa dan 111.800 orang terluka, serta menghancurkan banyak area di Gaza.

Meskipun begitu, serangan ini dihentikan sementara setelah kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan pada 19 Januari 2024.(*)