JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Data yang tidak diperbarui dinilai berisiko menyebabkan bantuan salah sasaran, di mana warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang sudah tidak memenuhi syarat masih tercatat sebagai penerima.

Persoalan tersebut menjadi fokus dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Sosial Kota Jambi, Rabu 5 Agustus 2026.

Forum itu dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem pendataan sebagai dasar penyusunan kebijakan sosial.

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menegaskan seluruh program perlindungan sosial harus bertumpu pada data yang valid, terintegrasi, dan terus diperbarui agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Seluruh kebijakan sosial harus bertumpu pada data yang akurat, terpadu, dan selalu diperbarui. Data menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ujar Yunita.

Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Ia mengingatkan, data yang tidak valid dapat memunculkan berbagai persoalan, mulai dari warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan hingga penerima lama yang sebenarnya sudah tidak lagi memenuhi kriteria.

Libatkan Kelurahan hingga Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas data, Dinas Sosial Kota Jambi memperkuat koordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, serta instansi terkait yang terlibat dalam proses pendataan.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk melaporkan apabila terdapat perubahan kondisi sosial maupun ekonomi warga di lingkungan masing-masing.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menerima masukan, kritik, dan aspirasi sebagai bahan evaluasi agar pelayanan sosial semakin baik,” kata Yunita.

Forum Konsultasi Publik juga membahas penyusunan standar pelayanan di bidang kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses berbagai program pemerintah.

Bidik Sistem Data Terpadu

Ke depan, Dinas Sosial Kota Jambi menargetkan seluruh program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat menggunakan sistem data tunggal yang valid dan terintegrasi.

Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan, meningkatkan efektivitas program sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Penguatan sistem pendataan juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga setiap kebijakan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang berhak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Jambi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai langkah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan dan olahraga.

Forum tersebut menghadirkan perwakilan organisasi kepemudaan, insan olahraga, sekolah, atlet, pelatih, hingga berbagai pemangku kepentingan yang selama ini memanfaatkan layanan Dispora Kota Jambi.

Dalam kegiatan itu, peserta diberi ruang menyampaikan kritik, saran, dan masukan sebagai bahan evaluasi pelayanan pemerintah.

Kepala Dispora Kota Jambi, Erwandi, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Walaupun Dispora bukan penyelenggara pelayanan dasar, kami tetap berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan terus melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat,” ujar Erwandi.

Masukan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi

Menurut Erwandi, Forum Konsultasi Publik tidak hanya menjadi wadah sosialisasi layanan Dispora Kota Jambi.

Tetapi juga menjadi media untuk mengetahui secara langsung harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Seluruh masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan standar pelayanan serta perbaikan sistem pelayanan ke depan.

“Kami ingin memastikan setiap layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” sebutnya.

“Karena itu, kritik dan saran yang disampaikan dalam forum ini menjadi masukan penting bagi kami untuk terus melakukan pembenahan,” katanya.

Legalisasi Sertifikat hingga Peminjaman Stadion

Erwandi menjelaskan, Dispora Kota Jambi selama ini menyediakan berbagai layanan administrasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat, khususnya kalangan pelajar, atlet, organisasi kepemudaan, dan komunitas olahraga.

Salah satu layanan yang paling sering diajukan adalah legalisasi sertifikat kejuaraan bagi siswa yang mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur prestasi.

Selain itu, Dispora Kota Jambi juga melayani:

• Legalisasi sertifikat prestasi olahraga.
• Rekomendasi kegiatan kepemudaan.
• Rekomendasi penyelenggaraan event olahraga.
• Surat keterangan bagi atlet dan pelatih.
• Peminjaman fasilitas olahraga, termasuk stadion.
• Permohonan penampilan marching band untuk kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

“Layanan-layanan ini mungkin tidak termasuk pelayanan dasar, tetapi manfaatnya sangat dirasakan masyarakat,” kata dia.

“Karena itu kami ingin memastikan seluruh proses pelayanan berjalan mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Erwandi.

Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Melalui Forum Konsultasi Publik, Dispora Kota Jambi berharap terbangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga pelayanan di bidang kepemudaan dan olahraga semakin efektif, profesional, dan responsif.

Erwandi menegaskan, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Masukan dari masyarakat akan menjadi dasar bagi Dispora Kota Jambi untuk terus berbenah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puskesmas Tanjung Pinang terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik yang menjadi ruang dialog antara penyedia layanan kesehatan dan masyarakat untuk menyerap kritik, saran, serta masukan demi perbaikan pelayanan.

Kegiatan yang digelar di lingkungan Puskesmas Tanjung Pinang itu dihadiri perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, kader kesehatan, lintas sektor, hingga masyarakat yang selama ini memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas tersebut.

Forum berlangsung interaktif. Berbagai masukan disampaikan peserta, mulai dari peningkatan kenyamanan ruang tunggu, penyempurnaan alur pelayanan, kemudahan memperoleh informasi, hingga penguatan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Selain menyampaikan sejumlah catatan, peserta juga memberikan apresiasi terhadap berbagai layanan yang telah berjalan baik.

Mereka berharap inovasi pelayanan terus dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang semakin cepat, nyaman, dan berkualitas.

Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan.

Forum ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Puskesmas Tanjung Pinang dalam menerapkan pelayanan publik yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala Puskesmas Tanjung Pinang, dr. Tini, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

“Melalui forum ini kami ingin mendengar secara langsung harapan, kritik, dan saran dari masyarakat. Setiap masukan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan yang kami berikan semakin baik,” ujarnya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh fasilitas maupun tenaga medis, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara layanan dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Karena itu, seluruh masukan yang diterima akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai prioritas serta kemampuan yang dimiliki.

“Kami ingin pelayanan di Puskesmas Tanjung Pinang terus berkembang menjadi lebih cepat, lebih ramah, lebih mudah diakses, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat,” kata dr. Tini.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan juga akan dilakukan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan inovasi layanan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Puskesmas Tanjung Pinang berharap komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka sehingga setiap kebijakan maupun pengembangan layanan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(*)