BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Depati Payung, Bappeda Kabupaten Merangin, Selasa (4/3/2026).

Acara yang mengusung tema “Memantapkan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah serta Kearifan Lokal” ini dihadiri Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, Kabid PSDA Dr. Ahmad Subhan, serta kepala Bappeda dari kabupaten tetangga seperti Bungo, Sarolangun, Tebo, dan Kerinci juga turut hadir.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berbasis data asli dari desa hingga kecamatan. Ia menolak perencanaan yang sekadar formalitas atau “copy-paste” dari tahun sebelumnya.

“Menyusun perencanaan itu harus dari desa, dari dasar. Ambil masukan dari tokoh masyarakat. Kita harus menghargai pemikiran warga karena banyak ide cemerlang lahir dari sana demi kemajuan daerah,” ujar Bupati.

Musrenbang, menurutnya, menjadi tolok ukur sekaligus fondasi pembangunan daerah.

“Kalau dari awal perencanaannya sudah salah, maka ke depan langkah kita akan berat,” tambahnya.

Bupati M. Syukur juga memaparkan keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan. Pada 2024, pembangunan jalan hanya mencapai 8 km, namun pada 2025 melonjak menjadi 18,96 km meski anggaran terbatas.

Salah satu target ambisius ke depan adalah perubahan Jalur 3 menjadi Jalur 2, yang pendanaannya murni berasal dari APBN.

Selain infrastruktur, Bupati menekankan pentingnya disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penanganan penyakit masyarakat. Ia mengapresiasi Satpol PP yang berhasil menertibkan kawasan belakang Kodim.

“Kalau tidak mau disiplin, sulit bagi kita untuk membangun. Mari kita sebagai ASN selalu menjaga kedisiplinan,” tegasnya.

Menghadapi tahun anggaran 2026–2027, Pemkab Merangin menghadapi kontraksi anggaran hingga Rp240 miliar

Hal ini memaksa efisiensi besar-besaran, termasuk pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan penyesuaian TPP.

“Prioritas kita jelas: Infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta pertanian,” jelas M. Syukur.

Ia juga menyoroti rasio jumlah pegawai yang mencapai 11.000 orang, yang belum sebanding dengan kepuasan pelayanan publik.

Bupati berharap setiap kepala OPD menjadi “duta” di lingkungannya, termasuk dalam kebersihan dan pengelolaan sampah.

“Merangin akan menuju Merangin Baru 2030. Semua tergantung pada rasa memiliki dan kemauan kita masing-masing. Jika kita mau berubah, mulailah dari perencanaan yang disusun sebaik-baiknya hari ini,” pungkasnya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati M. Syukur menghadiri rangkaian Safari Ramadan 1447 H tingkat kabupaten di Masjid Arafah, Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kamis (26/02).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Merangin, para kepala OPD, pimpinan BUMD, hingga perwakilan perbankan dan Baznas.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur meskipun pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran.

M. Syukur memastikan wilayah Tabir Selatan tetap mendapatkan program pengaspalan setiap tahun selama masa kepemimpinannya.

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan proyek betonisasi yang menghubungkan Sinar Gading ke akses keluar wilayah tersebut.

Menurutnya, pembangunan tetap berjalan meski dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala prioritas.

Ia memaparkan, pembangunan jalan sepanjang 2025 mencapai hampir 18 kilometer. Angka itu meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya sekitar 8 kilometer.

“Kita lakukan efisiensi dan fokus pada prioritas. Hasilnya, pembangunan jalan meningkat lebih dari dua kali lipat,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Bupati juga menyinggung kondisi Bank 9 Jambi yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Ia menegaskan bahwa stabilitas bank daerah tersebut tetap aman meskipun dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bupati meminta masyarakat tidak panik dan tidak menarik dana secara massal. Ia memastikan tidak ada dana nasabah yang hilang dan koordinasi dengan OJK serta pemegang saham telah dilakukan.

Terkait gangguan layanan ATM dan e-banking, dijelaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari proses audit forensik sesuai rekomendasi OJK.

Untuk sementara, gaji ASN tetap dibayarkan tepat waktu melalui mekanisme manual hingga sistem kembali normal.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan bantuan simbolis untuk mendukung kegiatan keagamaan dan kemaslahatan masyarakat Desa Sungai Sahut.

Bantuan berasal dari CSR Bank Jambi sebesar Rp5.000.000 dan dari Baznas Kabupaten Merangin sebesar Rp1.500.000.

Bupati berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional masjid dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena jadwal Safari Ramadan sempat mengalami penyesuaian menyesuaikan agenda Pemerintah Provinsi Jambi.

Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menyampaikan langsung program prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, menerima kunjungan jajaran Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1/2026).

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut pertemuan Bupati Merangin dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Jakarta pada 22 Januari lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur PKAT Kemensos RI, I Ketut Supena, bersama timnya dijadwalkan meninjau langsung Desa Tambang Baru di Kecamatan Tabir Lintas dan Desa Tanjung Lamin di Kecamatan Pamenang Barat pada Selasa (27/1/2026).

Untuk memastikan semua berjalan lancar, Bupati M Syukur memimpin rapat koordinasi dengan Direktur PKAT dan jajaran pemerintah Kabupaten Merangin.

Fokus utama rapat adalah kesiapan teknis lapangan, optimalisasi potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat adat terpencil.

“Semua sarana dan prasarana harus siap agar kunjungan besok berdampak nyata bagi pemberdayaan komunitas adat,” ujar Bupati M Syukur.

Selama kunjungan, Direktur PKAT dijadwalkan meninjau fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Tanjung Lamin, serta memantau rencana pembangunan keramba ikan di Dam Betuk, Desa Tambang Baru.

Selain itu, evaluasi potensi ekonomi lokal melalui sektor perikanan juga menjadi agenda utama.

Rapat pematangan kunjungan ini dihadiri sejumlah pejabat dari Kemensos RI, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merangin, termasuk Kadis Perikanan Dedy Darmantias, Sekdin Dinas Sosial Mas’ud, Kabag SDA Haidir, serta Kabag Prokompim Antin.

Dengan persiapan matang ini, diharapkan kunjungan Kemensos dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat adat di Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi di halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Merangin, Selasa (6/1).

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, Asisten I Sukoso, Asisten III Henizor, para Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Paruh Waktu (PW) di lingkup Pemkab Merangin.

Dalam rangkaian upacara, Wakil Ketua II DPRD Merangin, Herman Efendi, membacakan naskah Deklarasi Badan Kongres Rakyat Jambi, sementara personil Satpol PP Merangin bertindak sebagai pembawa bendera lambang Provinsi Jambi.

Wabup A. Khafidh menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi provinsi berjuluk Bumi Melayu ini dan berharap visi “Jambi Mantap” yang diusung Gubernur Jambi, H. Al Haris, dapat terus terwujud.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin beserta jajaran mengucapkan Selamat Dirgahayu ke-69 Provinsi Jambi. Semoga Jambi menjadi ‘Jambi Mantap’ sesuai visi misi Bapak Gubernur,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup menekankan pentingnya persatuan antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong kemajuan daerah.

“Kami menghimbau seluruh masyarakat Merangin untuk terus bersinergi, bersatu, dan menjaga silaturahmi. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Merangin pada khususnya, dan Provinsi Jambi pada umumnya,” pungkasnya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada sebanyak 3.478 orang, Rabu (31/12/2025).

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Merangin H M Syukur, didampingi Wakil Bupati H A Khafid, Sekda Zulhifni, serta unsur Forkopimda Merangin, bertempat di halaman Kantor Bupati Merangin.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 20 orang perwakilan.

Menariknya, dari ribuan penerima SK tersebut, sekitar 82 orang dalam kondisi hamil, sehingga mendapat perhatian khusus dengan penempatan tempat duduk terpisah di tenda demi kenyamanan.

Dalam sambutannya, Bupati Merangin menegaskan bahwa sejak menerima SK, status para pegawai berubah dari tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi PPPK Paruh Waktu yang merupakan bagian dari ASN.

“Setelah menerima SK ini, status bapak dan ibu sekalian resmi berubah menjadi PPPK Paruh Waktu yang merupakan bagian dari ASN,” ujar Bupati yang disambut tepuk tangan meriah para penerima SK.

Bupati menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan tersebut dan meminta para PPPK Paruh Waktu untuk bekerja sama dengan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Merangin dalam memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga berharap para PPPK Paruh Waktu mampu memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Merangin.

Pada kesempatan itu, Bupati berpesan agar seluruh PPPK Paruh Waktu senantiasa menjaga nama baik pribadi dan institusi.

Serta menjunjung tinggi integritas, loyalitas, disiplin, dan komitmen dalam menjalankan tugas.

“Meskipun sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, tetaplah santun dan rendah hati. Jangan sampai hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi renggang. Jadilah pribadi yang membumi,” pesan Bupati.

Selain itu, Bupati juga mendorong para PPPK Paruh Waktu untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri agar mampu bekerja secara profesional dan menjadi bagian dari solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa kesungguhan dalam bekerja akan mengantarkan para PPPK Paruh Waktu mencapai tujuan, baik secara pribadi maupun kedinasan.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tersebut turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin, serta ribuan orang tua dan keluarga penerima SK yang ikut menyaksikan momen bersejarah tersebut.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, bersama Wakil Bupati A. Khafidh dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan langsung ke sejumlah gereja di Kota Bangko, Rabu (24/12) malam.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan perayaan dan ibadah Natal 2025 berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Dalam rombongan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, perwakilan Kementerian Agama, Kabinda, Kalapas Bangko, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Sedikitnya empat gereja dikunjungi, yakni satu gereja di kawasan Lapas Bangko serta tiga gereja yang berada di kawasan IBRD.

Kehadiran rombongan disambut hangat oleh jemaat yang telah selesai mengikuti ibadah malam Natal.

Bupati Merangin, M. Syukur, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam menjamin kebebasan beribadah serta menjaga situasi keamanan selama perayaan Natal.

“Kami bersama Forkopimda meninjau langsung perayaan Natal di gereja-gereja yang ada di Kabupaten Merangin,” sebutnya.

“Tujuannya memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan umat dapat beribadah dengan tenang sesuai keyakinan masing-masing,” ujar Bupati.

Terkait kondisi lalu lintas, Bupati menilai langkah dan koordinasi yang dilakukan Polres Merangin sudah berjalan dengan baik, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik.

“Pengaturan lalu lintas yang dilakukan Pak Kapolres sudah cukup efektif. Secara umum aman dan lancar. Kita doakan juga masyarakat yang sedang bepergian liburan agar selalu diberi keselamatan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Merangin A. Khafidh berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung penuh kedamaian dan kebersamaan.

“Semoga umat Kristiani di Kabupaten Merangin dapat merayakan Natal 2025 dengan lancar, aman, dan tetap menjaga kesehatan,” kata dia.

“Di sisi lain, kita juga turut berduka atas musibah yang dialami saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mari kita doakan bersama agar mereka diberi kekuatan,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, menambahkan bahwa selain gereja, rombongan Forkopimda juga meninjau Pos Pelayanan Operasi Lilin Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, masyarakat Kota Bangko terus menjaga toleransi dan keberagaman sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Merangin tetap kondusif,” katanya.

Kapolres Merangin AKBP Kiky Firmansyah menjelaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas instansi.

Sebanyak 438 personel gabungan dari TNI, Polri, Senkom, Pemerintah Daerah, hingga Satpol PP dikerahkan dalam Operasi Lilin Nataru.

“Tidak hanya di Polres, jajaran Polsek juga bersinergi dengan instansi terkait untuk menjamin keamanan ibadah Natal hingga malam pergantian tahun,” jelas Kapolres.

Ia juga menegaskan bahwa sesuai instruksi Kapolri, pihak kepolisian tidak memberikan izin penggunaan petasan maupun kembang api pada malam tahun baru.

Kebijakan tersebut diambil demi keamanan serta sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di sejumlah daerah.

“Kami berharap masyarakat mendukung kebijakan ini. Selain menjaga keamanan, ini juga sebagai wujud empati kita kepada saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sedang mengalami musibah,” tegas AKBP Kiky.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, secara resmi membuka Diskusi Hukum Pengadilan Agama Wilayah II Jambi yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Selasa (23/12).

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam membahas berbagai persoalan hukum keluarga yang berkembang di tengah masyarakat.

Diskusi hukum tersebut mengangkat tema “Dilema Hukum dalam Isbat Nikah Bertingkat dan Implementasi Prinsip Mashlahah Agama”, yang dinilai relevan dengan kondisi sosial di wilayah Jambi bagian barat.

Acara ini dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jambi, Dr. Chazim Maksalina, M.H., serta para Ketua Pengadilan Agama dari lima daerah, yakni Bangko, Tebo, Bungo, Sarolangun, dan Sungaipenuh.

Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Merangin, termasuk Kajari Merangin Yusmanelly, perwakilan Kodim 0420/Sarko, dan perwakilan Polres Merangin.

Ketua Pengadilan Agama Bangko, Syamsul Hadi, dalam laporannya menjelaskan bahwa tema isbat nikah bertingkat dipilih karena sering menjadi fenomena hukum di masyarakat Jambi Barat.

Isbat nikah bertingkat merujuk pada kondisi di mana perkawinan tidak tercatat secara berjenjang, mulai dari generasi kakek, orang tua, hingga anak.

“Kondisi ini menimbulkan dilema serius bagi hakim. Bagaimana memverifikasi pernikahan kakek atau buyut sebagai syarat sah pernikahan saat ini, sementara bukti sudah sangat terbatas. Kami memerlukan solusi agar ada kepastian hukum tanpa menimbulkan persoalan baru,” ujar Syamsul.

Selain itu, Syamsul juga memaparkan capaian Pengadilan Agama Bangko yang berhasil menekan angka dispensasi nikah hingga 31,6 persen.

Penurunan ini dinilai penting karena pernikahan usia dini berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di daerah.

Bupati Merangin, M. Syukur, menyambut positif pelaksanaan diskusi hukum tersebut.

Ia mengakui bahwa, persoalan ketiadaan dokumen nikah masih banyak ditemui di wilayah pelosok Merangin, bahkan pernah dialami oleh keluarganya di masa lalu.

“Bukan karena tidak menikah secara agama, tetapi karena tidak memiliki dokumen resmi. Padahal saat ini, surat nikah menjadi syarat penting dalam administrasi negara. Tanpa isbat nikah, hak anak seperti akta kelahiran bisa terhambat,” kata Bupati.

Ia juga menyoroti maraknya pernikahan di bawah umur di desa-desa terpencil yang berujung pada tingginya angka perceraian dini serta fenomena janda muda.

Pemerintah Kabupaten Merangin, menurutnya, berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pengadilan Agama dalam memberikan edukasi dan solusi hukum kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua PTA Jambi, Dr. Chazim Maksalina, menegaskan bahwa diskusi hukum ini bertujuan meningkatkan profesionalitas dan kapasitas hakim.

Ia menekankan bahwa hakim harus berpegang pada tiga prinsip utama, yakni membaca, menulis, dan berdiskusi.

“Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Melalui diskusi ini, saya berharap lahir rekomendasi praktis yang mengandung kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan,” tegas Chazim.(*)