JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.789 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi besar-besaran untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program MBG sejauh ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meski masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi.

“Secara umum program ini berjalan baik, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Arahan Presiden, sebelum akhir tahun semuanya harus sudah optimal,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, program MBG tercatat telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Capaian ini menunjukkan skala besar program dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat.

Namun, dalam proses pengawasan, ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi ketentuan operasional.

Masalah yang muncul bervariasi, mulai dari standar kebersihan yang belum terpenuhi, tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga fasilitas pengolahan limbah yang tidak memadai.

Selain itu, kualitas makanan dan kesiapan sarana juga menjadi perhatian utama pemerintah.

Hal ini penting untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Dapur yang dihentikan sementara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Jika tidak mampu memenuhi ketentuan, pemerintah membuka kemungkinan penghentian operasional secara permanen.

Langkah evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG agar tetap berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi yang baik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah pihak diduga memanfaatkan pengelolaan dapur program tersebut sebagai ladang bisnis, sehingga menyimpang dari tujuan awal program yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan tingginya target pelaksanaan program MBG memicu banyak pihak ingin terlibat sebagai pengelola dapur program tersebut.

“Target MBG sangat tinggi sekali, muncul lah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkap Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan, Sabtu (7/3/2026).

Yayasan Diduga Dijadikan Kedok Bisnis

Menurut Nanik Sudaryati Deyang, pada awalnya pemerintah membuka peluang bagi berbagai lembaga sosial, pendidikan, maupun keagamaan untuk menjadi mitra pengelola dapur MBG.

Langkah tersebut bertujuan agar berbagai lembaga dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Namun dalam praktiknya, BGN menemukan adanya pihak yang mendirikan yayasan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dari program tersebut.

“Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan, karena orientasinya bisnis tadi. Makanya kamar pun enggak dipikirkan, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” kata Nanik.

Kualitas Pengelolaan Dapur Terancam

BGN menilai pola pikir yang berorientasi bisnis berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan dapur MBG.

Beberapa pengelola disebut kurang memperhatikan fasilitas maupun standar operasional karena lebih fokus pada perhitungan keuntungan.

Padahal, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

BGN Akan Evaluasi Mitra Pengelola

Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Badan Gizi Nasional menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap mitra yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.

Kerja sama dengan pengelola dilakukan melalui sistem kemitraan yang memiliki masa evaluasi berkala agar pelaksanaan program tetap sesuai standar dan sasaran.

Nanik juga menekankan bahwa MBG harus kembali dijalankan sesuai semangat awalnya sebagai program sosial.

“Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial,” ujarnya.

Program Diharapkan Tetap Tepat Sasaran

Melalui evaluasi serta penguatan pengawasan tersebut, BGN berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Dengan demikian, program tersebut diharapkan benar-benar mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pasca insiden ratusan siswa keracunan menu MBG pada Senin pagi (2/2/2026), Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menggelar rapat mendesak dengan seluruh Kepala SPPG dan pihak terkait.

Hasilnya, Dapur Yayasan Aziz Rukiyah Amanah diberikan sanksi tegas dan sementara dihentikan operasionalnya.

Sekda Budhi Hartono menegaskan bahwa insiden ini menjadi ujian serius bagi kepercayaan publik, dan keselamatan serta kesehatan anak harus menjadi prioritas utama program strategis nasional tersebut.

“Kepercayaan masyarakat, baik dari anak, keluarga, maupun wali murid, memang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Tapi syarat utama program ini jelas: makanan yang disajikan harus aman dan sehat,” ujar Budhi Hartono.

Saat ini, dapur MBG di RT 13, Kelurahan Sengeti tetap dihentikan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi menyeluruh.

Hasil evaluasi nantinya akan disampaikan ke BGN pusat sebelum keputusan lanjutan diambil, termasuk kemungkinan perbaikan atau penghentian program.

Sekda Budhi menegaskan, kejadian ini merupakan kejadian luar biasa pertama dan pemerintah tidak akan mentoleransi insiden serupa di masa mendatang.

“Kalau sampai terjadi lagi, maka ada kemungkinan program ini akan ditutup,” tegasnya. Pemerintah berharap evaluasi menyeluruh memastikan program MBG dapat berjalan aman, mendukung kesehatan, dan menunjang proses belajar anak tanpa risiko baru.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Muaro Jambi menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kelurahan Sengeti menyusul dugaan permasalahan pada makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Saat ini, sampel makanan tengah diperiksa laboratorium, disertai investigasi lapangan oleh pihak terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjamin keselamatan masyarakat.

“Sampel makanan MBG sedang diperiksa di laboratorium. Badan Gizi Nasional bersama Satgas Pemda juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran,” ujar Sekda, Jumat (30/1/2026).

Hasil investigasi awal mengungkap dugaan kelalaian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam penerapan standar kebersihan, higienitas, dan sterilisasi bahan makanan.

Sekda menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, yang jika dijalankan konsisten, seharusnya mencegah kejadian seperti ini.

Sebagai langkah antisipasi, Satgas MBG telah mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh SPPG.

Khususnya yang berada di Sengeti, agar mematuhi SOP mulai dari pengolahan, penggunaan bahan baku, hingga penyajian makanan.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa keselamatan dan kualitas gizi penerima manfaat menjadi prioritas utama.

Hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi lapangan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, yang nantinya akan menentukan apakah program MBG di Sengeti dapat dijalankan kembali.

Evaluasi menyeluruh juga dijadwalkan untuk memastikan program MBG ke depan berjalan sesuai standar dan mencegah terulangnya masalah serupa.(*)