JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua kapal tanker milik Pertamina dilaporkan masih tertahan di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute distribusi energi global.

Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah, termasuk kebijakan Iran yang membatasi akses pelayaran.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup dilakukan melalui jalur teknis kementerian.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu turun langsung untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan pemerintah Iran.

“Saya kira masalah kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM atau Menteri Luar Negeri,” ujar Syafruddin, Senin (30/3/2026).

Syafruddin menilai upaya diplomasi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah tepat, tetapi perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan memiliki daya tekan diplomatik lebih kuat.

Selat Hormuz merupakan jalur krusial, karena sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati kawasan ini. Gangguan di wilayah ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga pada stabilitas energi global.

Tertahannya kapal Pertamina disebut terkait meningkatnya ketegangan regional dan konflik yang melibatkan sejumlah negara besar, sehingga akses pelayaran menjadi terbatas dan berisiko tinggi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di Teheran masih terus melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Syafruddin juga menekankan bahwa situasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi, agar tidak terlalu bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.

Keterlibatan Presiden langsung diyakini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi aset strategis nasional.

Dengan kondisi yang masih belum stabil, DPR berharap langkah diplomasi tingkat tinggi segera dilakukan agar kapal-kapal Indonesia dapat kembali melintas dengan aman dan pasokan energi nasional tetap terjaga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia sedang mengkaji sejumlah strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi energi global yang masih bergejolak.

Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan langkah resmi.

Menurutnya, situasi global yang tidak menentu membuat pemerintah perlu menyiapkan beberapa skenario kebijakan sekaligus agar dapat merespons perkembangan dengan cepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (12/3).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul.

Salah satu referensi yang tengah dipelajari adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Filipina.

Negara tersebut menerapkan pola kerja lebih fleksibel, termasuk WFH dan pengaturan hari kerja tertentu, sebagai langkah mengurangi penggunaan bahan bakar di sektor transportasi.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia belum memutuskan akan mengikuti kebijakan serupa.

Pemerintah masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan kebijakan yang diambil nantinya tetap seimbang antara efisiensi energi dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Selain mempertimbangkan pengaturan pola kerja, pemerintah juga terus mendorong program penghematan energi serta pengembangan sumber energi alternatif.

Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik global.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berharap konsumsi energi nasional dapat ditekan secara lebih efisien tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun stabilitas perekonomian.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan mulai terasa pada April 2026.

Upaya ini dilakukan guna memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaiman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi guna menjaga stabilitas pasokan energi, khususnya setelah periode Ramadan dan Idulfitri.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan energi selama masa Ramadan dan Idulfitri atau RAFI, tetapi juga mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk menghadapi kondisi setelah periode tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Laode saat meninjau fasilitas energi di Kilang Balongan pada Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan agar ketersediaan energi nasional tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi harga minyak global.

Laode menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan energi dari masa RAFI hingga memasuki April dan bulan-bulan berikutnya.

Langkah ini dilakukan agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri tetap berjalan lancar.

Menurutnya, perkembangan konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia dapat memengaruhi pergerakan harga minyak global.

Dampak dari situasi tersebut biasanya tidak langsung terasa, melainkan baru muncul setelah beberapa waktu.

Karena itu, pemerintah terus memantau dinamika pasar energi internasional serta memastikan cadangan energi nasional berada pada tingkat yang aman.

Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi juga terus dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Selain memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama Ramadan dan Idulfitri, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasokan dalam jangka menengah.

Upaya tersebut dinilai penting agar fluktuasi harga energi global tidak menimbulkan tekanan terhadap perekonomian nasional.

Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, pemerintah berharap pasokan energi tetap terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan dalam beberapa bulan mendatang.(*)