Kota Jambi Raih Penghargaan WWF, Dinilai Paling Meningkat dalam Aksi Iklim

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Upaya Kota Jambi memperkuat kebijakan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim mendapat pengakuan dari World Wide Fund for Nature (WWF).

Kota Jambi dinobatkan sebagai “The Most Improved City in WWF’s One Planet City Challenge 2019–2026”, penghargaan untuk kota dengan peningkatan terbaik dalam komitmen dan aksi menghadapi perubahan iklim.

Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema “Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten” di The Westin Gama Tower, Jakarta Selatan, Selasa 15 September 2026.

Pengakuan tersebut diberikan setelah Kota Jambi mengikuti program WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2019–2026 bersama 29 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Bagi Pemkot Jambi, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas program lingkungan yang telah berjalan.

Maulana menyebut capaian tersebut menjadi dorongan untuk mempercepat kebijakan pembangunan yang lebih hemat energi, rendah emisi dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, kita mendapat penghargaan dari WWF sebagai The Most Improved City. Ini tentu menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Jambi untuk terus meningkatkan dan mengembangkan program-program yang berkaitan dengan transisi energi dan aksi iklim,” ujar Maulana.

Dalam forum tersebut, Maulana memaparkan sejumlah program Kota Jambi yang diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi.

Salah satu yang tengah dikembangkan adalah kerja sama dengan WWF untuk meningkatkan efisiensi energi di RSUD Haji Abdul Manap.

Pemetaan awal menunjukkan konsumsi energi rumah sakit banyak berasal dari sistem pendingin ruangan serta berbagai peralatan kesehatan.

Pemkot Jambi bersama mitra kemudian mendorong penggunaan perangkat yang lebih efisien untuk menekan konsumsi energi.

“Yang pertama, program yang berkolaborasi dengan WWF untuk pengurangan energi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap. Saat ini sudah mulai proses pendampingan dan penyusunan program,” kata Maulana.

Menurutnya, efisiensi energi di sektor pelayanan publik menjadi salah satu langkah yang dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yakni menekan penggunaan energi dan mengurangi biaya operasional.

Pemkot Jambi juga mulai mengarahkan sektor transportasi publik menuju penggunaan kendaraan yang lebih hemat energi melalui pengembangan transportasi berbasis kendaraan listrik.

Program tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga berpotensi menekan biaya operasional transportasi dalam jangka panjang.

“Di sini kami sampaikan bahwa program tersebut berdampak terhadap pengurangan emisi sekaligus penghematan biaya,” ujarnya.

Aksi iklim Kota Jambi juga tidak hanya menyentuh sektor energi.

Pemkot memaparkan program LAgro Koja yang diarahkan untuk memanfaatkan lahan tidur sebagai lahan produktif.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di kawasan perkotaan.

“Program LAgro Koja dalam rangka pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan ketahanan pangan,” kata Maulana.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa agenda lingkungan tidak hanya ditempatkan dalam konteks pengurangan emisi, tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan ruang perkotaan secara lebih produktif.

Persoalan sampah juga menjadi bagian penting dari strategi lingkungan Kota Jambi.

Pemkot mendorong perubahan tata kelola persampahan dari sistem terbuka menuju pengelolaan yang lebih tertutup dan terintegrasi melalui Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Sampah dipilah sejak dari depo untuk memisahkan material yang masih memiliki nilai guna. Sementara residu yang tersisa diarahkan untuk dikelola lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir.

Pemkot juga melihat sampah sebagai sumber daya yang berpotensi dimanfaatkan kembali, termasuk sebagai energi.

“Dari tata kelola sampah ini kita mendorong sampah dapat dimanfaatkan menjadi energi. Sampah telah dipilah di depo, selanjutnya residunya dapat dimanfaatkan kembali di TPA,” jelas Maulana.

Pendekatan tersebut mengarah pada penerapan prinsip ekonomi sirkular, ketika sampah tidak seluruhnya dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi sebagian dapat dikembalikan ke dalam rantai pemanfaatan.

Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat transisi energi.

Menurut Bima, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena memiliki wilayah, anggaran, program dan kewenangan untuk menerjemahkan agenda transisi energi ke dalam kebijakan yang konkret.

“Dalam hal transisi energi, kuncinya memang pada pemerintah daerah,” ujar Bima.

Ia meminta komitmen pemerintah daerah tidak berhenti pada dokumen maupun pernyataan politik, tetapi diturunkan menjadi program yang memiliki target dan indikator yang dapat dievaluasi.

Bima menyebut terdapat sejumlah langkah yang perlu diperkuat pemerintah daerah, mulai dari penyusunan baseline dan inventarisasi emisi, penyediaan data bagi pemerintah pusat, penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pengendalian sektor penghasil emisi, hingga penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pemerintah daerah juga didorong membuka akses pendanaan iklim di luar APBD serta menciptakan iklim investasi yang mampu menarik proyek-proyek energi bersih.

“Kami mengharapkan teman-teman kepala daerah untuk menurunkan melalui aksi-aksi yang terukur. Ada targetnya, ada indikatornya,” tegas Bima.

Penghargaan WWF menempatkan Kota Jambi dalam sorotan terkait upaya memperbaiki kebijakan dan aksi iklim di tingkat lokal.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai program tersebut tidak berhenti sebagai proyek percontohan atau seremoni penghargaan.

Efisiensi energi di fasilitas publik, transportasi rendah emisi, pemanfaatan lahan perkotaan dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular membutuhkan implementasi yang konsisten sekaligus ukuran keberhasilan yang jelas.

Maulana berharap program yang dikembangkan Kota Jambi dapat terus diperkuat dan, jika memungkinkan, direplikasi di wilayah lain.

“Kita ingin pembangunan di Kota Jambi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.(*)