JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia sedang mengkaji sejumlah strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi energi global yang masih bergejolak.

Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan langkah resmi.

Menurutnya, situasi global yang tidak menentu membuat pemerintah perlu menyiapkan beberapa skenario kebijakan sekaligus agar dapat merespons perkembangan dengan cepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (12/3).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul.

Salah satu referensi yang tengah dipelajari adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Filipina.

Negara tersebut menerapkan pola kerja lebih fleksibel, termasuk WFH dan pengaturan hari kerja tertentu, sebagai langkah mengurangi penggunaan bahan bakar di sektor transportasi.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia belum memutuskan akan mengikuti kebijakan serupa.

Pemerintah masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan kebijakan yang diambil nantinya tetap seimbang antara efisiensi energi dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Selain mempertimbangkan pengaturan pola kerja, pemerintah juga terus mendorong program penghematan energi serta pengembangan sumber energi alternatif.

Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik global.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berharap konsumsi energi nasional dapat ditekan secara lebih efisien tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun stabilitas perekonomian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pengolahan sampah berbasis masyarakat sebagai solusi untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menekan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah rumah tangga.

Langkah ini dikembangkan melalui pemanfaatan sampah organik menjadi energi alternatif berbasis biomassa, yang juga dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Kota Jambi.

Pada Selasa (9/9/2025), Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha bersama pejabat terkait menggelar diskusi bersama Santoso, Kepala UPT Bank Sampah di fasilitas Waste to Energy (WTE) Pasar Tradisional Talang Banjar.

Diskusi membahas berbagai kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya dalam pengelolaan sampah organik dan implementasi energi biomassa.

Saat ini, sebagian besar sampah organik dimanfaatkan untuk pakan ternak, sedangkan pengolahan menjadi ekoenzim dan biomassa masih menghadapi kendala teknis dan minimnya penggunaan di tingkat rumah tangga.

“Produksi biomassa sudah mulai berjalan, namun baru digunakan di beberapa rumah. Kami berharap pemanfaatannya bisa menjangkau lebih luas, termasuk pasar-pasar dan sentra produksi,” ujar Diza Hazra Aljosha.

Lebih lanjut, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan organisasi internasional untuk memperkuat pengembangan energi alternatif ini.

“Kami ingin seluruh masyarakat merasakan manfaat dari biomassa, bukan hanya untuk energi terbarukan, tetapi juga sebagai solusi nyata untuk lingkungan yang lebih bersih,” tambah Diza.

Pemkot Jambi menargetkan program ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis bagi masyarakat.(*)