Konsolidasi MBG di Jambi, Kepala BGN RI Soroti Dampak Gizi dan Ekonomi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kunci strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Prof. Dadan saat menghadiri Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Kehadirannya di Jambi menjadi bentuk dukungan langsung BGN terhadap percepatan pelaksanaan MBG di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Prof Dadan mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai sangat responsif dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Saya melihat semangat yang sangat tinggi dari Provinsi dan Kota Jambi untuk bergerak cepat menyelesaikan Program Makan Bergizi Gratis. Ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa MBG sangat penting bagi masa depan kualitas SDM Indonesia,” ujar Prof. Dadan.

Menurutnya, dampak Program MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Setiap dana yang disalurkan ke Satuan Pelayanan Berbasis Gizi (SPBG) akan berputar untuk pembelian bahan pangan lokal, pembayaran relawan, hingga keterlibatan tenaga ahli gizi.

“Dengan skema ini, produktivitas wilayah meningkat, pengangguran terbuka bisa ditekan, dan perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih cepat,” jelasnya.

Prof Dadan juga menekankan pentingnya kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG.

Ia memastikan setiap SPBG memiliki tenaga ahli gizi yang menyusun menu berbasis potensi pangan lokal dan selera masyarakat setempat, serta membuka ruang evaluasi dari penerima manfaat.

“Program ini akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Targetnya bukan hanya anak-anak tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria, tetapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan ikut meningkat,” tegasnya.

Terkait sasaran, Prof. Dadan memastikan Program MBG menjangkau seluruh kelompok strategis, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak PAUD hingga SMA, santri dan sekolah keagamaan, anak usia sekolah yang putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik.

Konsolidasi percepatan MBG ini turut dihadiri Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran Kepala BGN RI di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh percepatan MBG hingga menjangkau wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Kehadiran Kepala BGN RI menjadi motivasi besar bagi kami. Kami ingin memastikan anak-anak di daerah terpencil juga mendapatkan asupan gizi yang layak agar potensi mereka dapat berkembang maksimal,” ujar Al Haris.

Dengan dukungan langsung BGN RI dan sinergi pemerintah daerah, Program Makan Bergizi Gratis di Jambi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.(*)




Gubernur Jambi Tegaskan Dukungan Penuh Program MBG hingga Daerah 3T

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Keseriusan tersebut terlihat dalam Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang digelar di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Forum ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam satu langkah sinergis.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Prof Dr Ir Dadan Hindayana, Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam kesempatan itu, Prof Dadan Hindayana mengapresiasi sambutan hangat sekaligus komitmen kuat Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi dalam mendukung percepatan Program MBG.

Menurutnya, antusiasme yang ditunjukkan Jambi menjadi modal penting dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Saya melihat semangat yang sangat tinggi dari Provinsi dan Kota Jambi untuk bergerak cepat menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Semua pihak sudah memahami bahwa program ini sangat krusial bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia di masa depan,” ujar Prof. Dadan.

Ia menjelaskan, Program MBG tidak hanya berfokus pada perbaikan asupan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.

Dana yang masuk ke setiap Satuan Pelayanan Berbasis Gizi (SPBG) akan menggerakkan pembelian bahan pangan lokal, pembayaran relawan, serta keterlibatan tenaga ahli gizi.

“Produktivitas wilayah akan meningkat, angka pengangguran terbuka bisa ditekan, dan perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih cepat karena melibatkan banyak pihak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Dadan menekankan pentingnya pemanfaatan kearifan lokal dalam penyusunan menu makan bergizi.

Setiap SPBG dilengkapi ahli gizi yang bertugas menyusun menu berbasis potensi pangan lokal dan cita rasa khas daerah, sekaligus menerima masukan dari penerima manfaat.

“Program ini akan terus disempurnakan. Target kita bukan hanya anak-anak tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan ikut meningkat,” tegasnya.

Terkait sasaran program, Prof Dadan memastikan bahwa Program MBG menjangkau seluruh kelompok strategis, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah PAUD hingga SMA, santri dan sekolah keagamaan, anak putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BGN RI di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan bahwa sejak awal, Jambi menyambut positif arahan Presiden terkait Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami bangga melihat anak-anak makan dengan lahap di sekolah. Saya cek langsung, makanannya habis. Artinya enak dan diterima anak-anak. Dampaknya jelas pada kesehatan, gizi, dan peningkatan kecerdasan mereka,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperluas Program MBG hingga ke wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Jambi agar proaktif menyiapkan lahan serta infrastruktur pendukung.

“Anak-anak di daerah 3T memiliki potensi luar biasa dan berhak mendapatkan asupan gizi yang layak. Kehadiran Kepala BGN di Jambi menjadi motivasi besar agar Jambi tidak tertinggal dari provinsi lain,” pungkasnya.(*)




Pemkot Jambi Percepat Program Makan Bergizi Gratis, 94 Ribu Warga Sudah Terjangkau

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID–  Pemerintah Kota Jambi semakin serius mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, MKM, dan melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga legislatif.

Hadir dalam konsolidasi tersebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wakil Wali Kota Jambi Dizha Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran terkait dari Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana mengungkapkan, hingga awal 2026 Program MBG di Kota Jambi telah menjangkau sekitar 94 ribu penerima manfaat dari total target 275 ribu orang.

Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemerintah Kota Jambi terus mendorong optimalisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kecamatan.

“Saat ini kebutuhan minimal dapur MBG di Kota Jambi sebanyak 76 unit. Baru 35 dapur yang aktif beroperasi. Dapur yang belum berjalan, khususnya di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk, terus kita percepat agar segera berfungsi,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, Program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah formal, tetapi juga menyasar pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.

Menurut Maulana, pendataan penerima manfaat terus diperbarui secara menyeluruh guna memastikan program tepat sasaran.

Selain meningkatkan asupan gizi, keberadaan SPPG juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

“Program ini membuka peluang kerja baru, terutama bagi ibu-ibu usia di atas 40 tahun. MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga solusi pengurangan pengangguran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BGN RI Prof. Dadan Hindayana memberikan apresiasi atas kuatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

Menurutnya, Program MBG memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan pembelian bahan pangan lokal, pemberdayaan relawan, serta keterlibatan tenaga ahli gizi di setiap SPPG.

“MBG menyasar kelompok strategis mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, santri, anak putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik,” jelas Prof. Dadan.

Gubernur Jambi Al Haris juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung percepatan Program MBG hingga ke wilayah terpencil dan daerah 3T.

Ia berharap kolaborasi lintas pemerintah dapat memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan merata, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.

Dengan konsolidasi ini, Pemerintah Kota Jambi optimistis Program MBG dapat terus dipercepat demi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.(*)




Atasi Kemacetan, BPJN Jambi Kebut Pelebaran Jalan di Pasar Singkut

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJN Jambi memastikan pembangunan pelebaran dua jalur Jalan Lintas Sumatera di kawasan Pasar Singkut, Kabupaten Sarolangun, terus dikebut dan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kepala BPJN Jambi, Dedy Hariadi, mengatakan saat ini progres pekerjaan telah memasuki tahap pengaspalan.

Proses tersebut dilakukan secara intensif agar ruas jalan yang diperlebar dapat segera difungsikan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas.

“Kami terus memacu pekerjaan. Saat ini fokus utama berada pada pengaspalan dan penataan jalur agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dedy.

Ia menjelaskan, percepatan pembangunan ini dilakukan sebagai respons atas tingginya mobilitas kendaraan dan kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Singkut yang selama ini kerap mengalami kemacetan.

Dedy menambahkan, seluruh proses pembebasan lahan pada ruas jalan tersebut telah rampung.

Dengan tidak adanya kendala lahan, pekerjaan fisik dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

“Pembebasan lahan sudah selesai, sehingga tidak ada hambatan berarti di lapangan. Ini sangat membantu percepatan progres pekerjaan,” jelasnya.

Tak hanya itu, BPJN Jambi juga telah menyiapkan rencana lanjutan untuk memastikan pelebaran jalan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas.

Pada tahun 2026 ini, pelebaran dua jalur tersebut direncanakan akan dilanjutkan kembali sepanjang kurang lebih satu kilometer.

“Untuk tahun 2026, pelebaran dua jalur ini akan kita lanjutkan lagi sekitar satu kilometer,” ungkap Dedy.

Pembangunan dua jalur Jalan Lintas Sumatera di Singkut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan keselamatan jalan nasional, khususnya pada titik-titik rawan kemacetan.

BPJN Jambi berharap, dengan selesainya proyek ini secara bertahap.

Arus kendaraan di kawasan Pasar Singkut dapat semakin lancar, waktu tempuh menjadi lebih efisien, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur nasional tersebut.(*)




Inflasi Jambi Melonjak, Kabupaten Kerinci Tertinggi Sepanjang 2025

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat tingkat inflasi tahunan di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2025 telah melampaui target nasional.

Secara year on year, inflasi Jambi tercatat sebesar 3,71 persen.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, menyampaikan bahwa target inflasi nasional berada di angka 2,5 persen dengan batas toleransi maksimal 3,5 persen.

Dengan capaian tersebut, inflasi Jambi telah berada di atas ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Dengan angka 3,71 persen, artinya inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2025 sudah melampaui target nasional,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, pada Desember 2025 inflasi bulanan Jambi tercatat sebesar 0,62 persen dibandingkan November 2025.

Kenaikan harga tersebut terutama dipicu oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.

Sejumlah komoditas memberikan andil terbesar terhadap inflasi Desember 2025, di antaranya daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, serta emas perhiasan.

Berdasarkan sebaran wilayah, BPS mencatat perbedaan tingkat inflasi antar daerah di Provinsi Jambi.

Kabupaten Kerinci menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi sepanjang tahun 2025. Sementara Kota Jambi mencatat inflasi terendah.

“Jika dilihat dari wilayah penghitungan inflasi, Kabupaten Kerinci mengalami inflasi tertinggi sebesar 5,52 persen, sedangkan Kota Jambi terendah dengan 3,03 persen,” jelas Agus.

Selain perkembangan inflasi, BPS juga merilis data kinerja ekspor Provinsi Jambi.

Pada November 2025, nilai ekspor Jambi tercatat mengalami penurunan sebesar 5,48 persen dibandingkan Oktober 2025.

Secara kumulatif, ekspor Jambi dari Januari hingga November 2025 juga turun sekitar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Agus, penurunan ekspor terutama dipengaruhi oleh melemahnya kinerja sektor pertambangan.

Khususnya komoditas minyak bumi, gas, dan batu bara yang mengalami penurunan hingga 34,48 persen.

Meski demikian, sektor pertanian justru menunjukkan kinerja positif.

Ekspor pertanian Provinsi Jambi tercatat melonjak signifikan hingga 91,95 persen, didorong oleh meningkatnya ekspor komoditas seperti pinang, ikan, dan udang.(*)




Resmi Dilantik, Direksi Perseroda Serumpun Pseko Diharap Dongkrak PAD Sarolangun

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, H Hurmin, secara resmi melantik Direktur dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Serumpun Pseko, Senin 5 Desember 2025.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa kepemimpinan baru Perseroda untuk periode lima tahun ke depan.

Dalam kesempatan itu, Hurmin melantik Ahyar, S.ThI sebagai Direktur dan Sugeng Mulyafi sebagai Komisaris Perseroda Serumpun Pseko.

Ia menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar terhadap peran strategis Perseroda dalam mendukung pembangunan daerah.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara Ahyar dan Sugeng Mulyafi yang resmi dilantik sebagai Direktur dan Komisaris Perseroda Serumpun Pseko untuk lima tahun ke depan,” ujar Hurmin.

Bupati menegaskan bahwa Perseroda harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat Sarolangun.

Menurutnya, pengelolaan perusahaan daerah harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik dapat terjaga.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan itu sangat penting,” sebutnya.

“Dengan tata kelola yang baik, Perseroda diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Hurmin juga menekankan bahwa, direksi dan komisaris yang baru dilantik dituntut untuk bekerja keras dan bekerja cerdas.

Ia meminta agar jajaran manajemen segera menyusun rencana kerja dan strategi usaha yang realistis serta berorientasi pada hasil.

“Jangan muluk-muluk. Fokus pada usaha yang benar-benar menghasilkan dan dijalankan sesuai aturan,” katanya.

Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan perusahaan.

Setiap program dan langkah kerja harus memiliki target yang jelas dan terukur agar dapat dievaluasi secara berkala.

Sementara itu, Direktur Perseroda Serumpun Pseko, Ahyar, menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi perubahan status badan usaha.

Jika sebelumnya berbentuk Perumda dengan kepemilikan saham 100 persen milik pemerintah daerah, kini Perseroda memiliki komposisi saham 51 persen milik daerah dan 49 persen milik masyarakat umum.

“Dengan perubahan status ini, terbuka peluang bagi Perseroda untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar, termasuk investor yang ingin berinvestasi atau bermitra dengan Perseroda Serumpun Pseko,” ungkap Ahyar.

Ia berharap, dengan struktur baru tersebut, Perseroda Serumpun Pseko dapat berkembang lebih profesional dan berdaya saing.

Serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Kabupaten Sarolangun.(*)