JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memberikan bantahan keras terhadap penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut sektor pertanian Indonesia mengalami kemunduran.

Saat melakukan peninjauan stok beras di Gudang JDP Karawang 1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), Amran menegaskan bahwa kondisi pertanian Indonesia tidak dapat digeneralisasi sebagaimana laporan lembaga internasional tersebut.

“IMF salah. Kebijakan yang pernah diterapkan justru berdampak besar terhadap sektor pertanian kita,” tegas Andi Amran Sulaiman.

Ia mencontohkan sektor kedelai yang pernah mencapai swasembada pada awal 1990-an, namun kemudian mengalami penurunan setelah adanya kebijakan liberalisasi perdagangan.

Menurutnya, keterbukaan impor tanpa kontrol ketat menyebabkan produk dalam negeri kesulitan bersaing, sehingga ketergantungan terhadap impor meningkat.

“Kedelai dulu kita swasembada tahun 1993. Setelah kebijakan liberalisasi, impor masuk tanpa batas, dan itu berdampak besar sampai sekarang,” ujarnya.

Andi Amran Sulaiman juga menyoroti sektor susu yang mengalami peningkatan impor signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut ketergantungan impor susu sempat mencapai hampir 80 persen.

“Dulu impor susu sekitar 48 persen, sekarang bisa sampai 79 persen. Ini menunjukkan ada perubahan besar akibat kebijakan sebelumnya,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini disebut terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk memperkuat sektor pertanian nasional, termasuk peningkatan produksi dalam negeri, pengendalian impor, dan percepatan program swasembada pangan.

Amran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang lebih berpihak pada produksi lokal.

Ia juga optimistis bahwa sektor pertanian Indonesia masih memiliki peluang besar untuk kembali mandiri dan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi nasional.

Pernyataan ini sekaligus menjadi respons atas penilaian IMF yang sebelumnya menyoroti kondisi sektor pertanian Indonesia, yang menurut pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konsolidasi besar organisasi petani di Provinsi Jambi resmi dimulai melalui pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Jambi, Senin (20/4/2026).

Agenda ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran petani sebagai pilar utama ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Karding, serta Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang secara langsung memimpin pengukuhan pengurus dari seluruh kabupaten dan kota.

Dalam sambutannya, Abdul Karding menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi hingga tingkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan program pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia menilai, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, termasuk peningkatan produktivitas dan stabilitas pangan nasional.

Sementara itu, Sutan Adil Hendra menekankan bahwa terbentuknya kepengurusan HKTI yang lengkap di seluruh wilayah Jambi membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi berbasis pertanian.

Menurutnya, HKTI harus mampu hadir sebagai solusi nyata bagi petani, mulai dari akses pembiayaan, penerapan teknologi, hingga perluasan pasar hasil pertanian.

Sorotan utama dalam pelantikan ini tertuju pada Muhamad Yasir yang resmi dipercaya memimpin DPC HKTI Kota Jambi periode 2026–2031.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan di sektor pertanian, sekaligus mendorong peran aktif daerah dalam menjaga ketahanan pangan.

Dalam pernyataannya, Muhamad Yasir menegaskan komitmennya untuk menjadikan HKTI sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang lebih modern dan berdaya saing.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas, distribusi pangan yang efisien, serta akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani.

“Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. HKTI harus mampu memberikan solusi konkret bagi petani di semua lini,” tegasnya.

Pelantikan ini turut melibatkan kepengurusan dari berbagai daerah seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, Kerinci hingga Sungai Penuh.

Tak sekadar seremoni, kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat jaringan petani serta mempercepat transformasi sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Dengan struktur organisasi yang semakin solid, HKTI diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.(*)