JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang akhir November 2025, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia menegaskan bahwa DJBC bisa dibekukan jika tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja dalam waktu satu tahun.

“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Menurut Purbaya, ada dua persoalan utama yang memicu ultimatum ini: praktik under-invoicing yang merugikan penerimaan negara, serta maraknya barang ilegal yang lolos pengawasan.

Kedua masalah tersebut dinilai menunjukkan lemahnya sistem kontrol internal DJBC.

Purbaya menekankan bahwa langkah tegas ini bukan bentuk kemarahan, tetapi dorongan agar DJBC melakukan pembenahan menyeluruh.

Jika tidak, konsekuensinya besar sekitar 16.000 pegawai DJBC terancam kehilangan pekerjaan jika pembekuan benar-benar dilakukan.

Sebagai opsi alternatif, Purbaya membuka kemungkinan pengembalian fungsi pengawasan ekspor-impor kepada pihak swasta, seperti model lama ketika peran itu pernah dijalankan Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss.

Pemerintah telah meminta waktu satu tahun untuk memperbaiki struktur dan sistem DJBC sebelum keputusan final diambil.

“Biarkan saya bereskan. Beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” tegas Purbaya.

DJBC merupakan institusi strategis yang mengawasi arus barang, memungut penerimaan negara dari bea dan cukai, serta menjaga keamanan ekonomi nasional.

Karena itu, masalah integritas dan pengawasan di dalamnya memiliki dampak luas terhadap dunia usaha dan fiskal negara.

Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi toleran terhadap penyimpangan di tubuh DJBC.

Sekarang publik menanti apakah dalam satu tahun ke depan DJBC mampu membuktikan perubahan  atau justru benar-benar dibekukan dan digantikan pihak lain.(*)

Jakarta, SepucukJambi.id – Lembaga pemeringkat kredit internasional Moody’s Investors Service kembali menegaskan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan global terhadap ketahanan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan bahwa keputusan Moody’s merupakan bukti bahwa kebijakan ekonomi Indonesia tetap solid dan mampu menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Ini adalah bukti bahwa kebijakan yang kita jalankan secara konsisten mampu menjaga stabilitas di tengah dinamika global. Kami berharap hasil tinjauan berkala Moody’s ini semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” ujar Mahendra.

Faktor Penguatan Ekonomi Indonesia

Moody’s menyoroti sejumlah faktor yang mendukung ketahanan ekonomi Indonesia, antara lain:
✅ Keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis yang menopang pertumbuhan jangka panjang.
✅ Permintaan domestik yang kuat, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi.
✅ Kebijakan fiskal yang fleksibel dan upaya pendalaman pasar keuangan.
✅ Daya saing sektor manufaktur dan komoditas yang semakin meningkat.

Dengan kombinasi faktor-faktor ini, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh pada tahun 2025 dan 2026, menciptakan peluang bagi investor dan pelaku bisnis.

OJK Perkuat Stabilitas Keuangan

Sebagai regulator, OJK terus menjalankan program prioritas untuk memastikan ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya saing. Sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Pemerintah juga akan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan program Asta Cita.

“Kepercayaan investor dan pasar adalah modal utama kita dalam melangkah ke depan,” tambah Mahendra.

Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga dan kebijakan yang konsisten, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di kawasan.(*)