JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rasio penerimaan pajak Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya memperkuat struktur fiskal nasional.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor-sektor ekonomi yang belum tergarap maksimal.

“Pemerintah sedang menyiapkan program-program peningkatan penerimaan negara yang akan segera dijalankan,” ujar Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah forum di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Salah satu sektor yang menjadi sorotan utama adalah ekonomi digital, khususnya e-commerce yang dinilai memiliki potensi pajak besar namun belum memberikan kontribusi optimal.

Menurutnya, nilai transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai antara 60 hingga 90 miliar dolar AS.

Jika menggunakan angka konservatif 60 miliar dolar AS, potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen seharusnya mencapai sekitar Rp100 triliun.

Namun realisasinya, penerimaan negara dari sektor tersebut baru sekitar Rp8 triliun.

“Kalau potensi Rp100 triliun, tapi yang masuk hanya Rp8 triliun, berarti ada sekitar Rp92 triliun yang belum tergarap. Ini yang menjadi perhatian kami,” ungkap Hashim Djojohadikusumo.

Selain e-commerce, ia juga menyoroti sektor gim digital yang dinilai belum memberikan kontribusi pajak secara optimal, terutama dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

“Banyak game yang dimainkan anak-anak kita ternyata belum memberikan kontribusi pajak yang memadai. Perusahaan asing, termasuk dari Tiongkok dan Korea Selatan, perlu diatur lebih baik agar memenuhi kewajiban pajaknya,” tegasnya.

Pemerintah disebut tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperluas basis pajak digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di sektor tersebut.

Saat ini, rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 10–11 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang optimalisasi penerimaan negara.

Dengan langkah-langkah yang sedang dipersiapkan, pemerintah optimistis penerimaan pajak dapat meningkat signifikan dan memperkuat kemampuan fiskal negara untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

DPR RI menilai kebijakan ini berpotensi memicu perubahan pola konsumsi energi di masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR, Firnando Ganinduto, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan harga tersebut, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, kondisi ini dapat mendorong terjadinya fenomena yang disebut sebagai “turun kelas energi”, yakni peralihan penggunaan dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

Jika tidak diantisipasi, pergeseran ini dinilai berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung negara.

Selain itu, Firnando juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Ia menilai, penguatan sistem pengawasan menjadi langkah krusial untuk menjaga keseimbangan kebijakan energi nasional.

Tak hanya itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat.

Hal ini terjadi karena biaya distribusi barang dan jasa berpotensi meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

DPR pun meminta pemerintah untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga di tengah dinamika harga energi.

Selain pengawasan distribusi, evaluasi berkala terhadap kebijakan energi juga dinilai penting untuk mengantisipasi dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

Dengan langkah yang tepat dan terukur, pemerintah diharapkan mampu menekan dampak kenaikan BBM nonsubsidi tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi perusahaan sebagai bagian dari agenda besar restrukturisasi BUMN sektor karya.

Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan jajaran direksi BUMN konstruksi bersama Dony Oskaria di Jakarta pada Kamis (16/4/2026).

Dalam forum tersebut, penguatan tata kelola perusahaan menjadi fokus utama.

Perbaikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) ditegaskan sebagai fondasi penting menuju perusahaan yang lebih sehat.

Dony menekankan bahwa transformasi BUMN Karya tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga mencakup perbaikan sistem tata kelola dan transparansi.

“Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan transparansi. Melalui langkah ini, BUMN Karya diharapkan dapat menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” ujar Dony Oskaria.

Menurutnya, langkah ini penting untuk membangun fondasi perusahaan yang kuat sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja BUMN.

Sementara itu, Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan seluruh tahapan restrukturisasi secara konsisten.

Ia menegaskan bahwa momentum ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan sekaligus memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional tetap berjalan optimal.

“Hutama Karya menyambut baik langkah restrukturisasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kesehatan finansial korporasi. Kami berkomitmen penuh menjalankan setiap tahapan transformasi dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan serta kepercayaan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sebagai salah satu pemain utama dalam pembangunan infrastruktur nasional, Hutama Karya menilai proses transformasi ini menjadi langkah krusial untuk menjaga kesinambungan proyek sekaligus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan dukungan penuh dari Badan Pengelola BUMN dan Danantara, diharapkan proses restrukturisasi ini mampu meningkatkan daya saing perusahaan serta memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto menginstruksikan langkah tegas kepada seluruh aparat negara untuk menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai masih marak terjadi di Indonesia.

Perintah tersebut ditujukan langsung kepada jajaran strategis, mulai dari Panglima TNI, Kapolri, hingga Menteri Keuangan, agar memaksimalkan kewenangan dalam menindak aktivitas ilegal tersebut.

“Gunakan seluruh wewenang yang ada untuk menghentikan penyelundupan,” tegas Prabowo saat memberikan arahan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan terintegrasi di semua tingkatan.

Menurutnya, hingga saat ini tantangan dalam memberantas penyelundupan masih besar dan membutuhkan kerja keras yang konsisten.

“Pekerjaan kita masih berat, kebocoran masih terjadi, penyelundupan juga masih berlangsung,” ujarnya.

Prabowo menilai praktik penyelundupan menjadi ancaman serius karena dapat menggerus potensi kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.

“Tidak ada pengecualian, siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas,” katanya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak aktivitas ilegal.

Dengan instruksi tersebut, diharapkan sinergi antar aparat dapat semakin solid dalam menutup celah penyelundupan serta mengamankan potensi penerimaan negara.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai langkah strategis untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan program prioritas pemerintah.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan pembiayaan ke sektor produktif.

Menanggapi rencana tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah tersebut sebagai upaya positif, khususnya untuk mengurangi kecenderungan bank yang selama ini lebih memilih menempatkan dana di bank sentral.

“Langkah itu bagus jika bisa mendorong bank lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor riil dan pembangunan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Meski begitu, Purbaya mengaku masih menunggu detail regulasi yang tengah disusun oleh OJK sebelum memberikan penilaian secara menyeluruh.

Ia menegaskan, hal terpenting dari kebijakan ini adalah memastikan perbankan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Selama bank menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, itu akan berdampak positif bagi perekonomian,” jelasnya.

Peningkatan kredit ke sektor riil dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Revisi aturan RBB ini menjadi bagian dari strategi regulator untuk mengarahkan pembiayaan perbankan agar lebih produktif.

Dengan kebijakan tersebut, bank diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan likuiditas, tetapi juga lebih aktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penerapan pajak bagi pedagang online yang berjualan di marketplace mulai pertengahan 2026.

Meski demikian, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Purbaya menjelaskan bahwa rencana pajak transaksi online sebenarnya sudah lama disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, implementasinya sempat ditunda karena kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.

Menurutnya, saat ini situasi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan.

Pemerintah pun membuka peluang untuk melanjutkan rencana tersebut apabila kondisi ekonomi pada triwulan kedua 2026 tetap positif.

Selain faktor ekonomi, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih seimbang antara pedagang online dan pelaku usaha konvensional.

Banyak pedagang di pasar tradisional mengeluhkan ketatnya persaingan dengan penjual di platform digital.

Pemerintah berupaya merespons aspirasi tersebut dengan melakukan kajian menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Evaluasi akan dilakukan secara hati-hati, terutama untuk memastikan pelaku usaha kecil tetap mendapatkan ruang berkembang.

Penerapan pajak bagi pedagang marketplace diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem bisnis antara sektor digital dan offline.

Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku UMKM tetap menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, setiap kebijakan akan dirancang agar tidak membebani pelaku usaha yang masih dalam tahap berkembang.

Dengan pendekatan yang terukur, pemerintah berharap kebijakan pajak ini dapat berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang saat ini terus berkembang pesat di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Dalam acara penutupan yang digelar di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa sektor keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 244 juta jiwa, peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat terbuka lebar.

Hal ini menjadi fondasi kuat dalam mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

OJK juga terus memperkuat perannya dalam mendukung program prioritas pemerintah melalui berbagai inisiatif, seperti pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Dicky Kartikoyono, menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sepanjang pelaksanaan GERAK Syariah 2026, tercatat lebih dari 1.200 kegiatan literasi, ratusan program inklusi, serta ratusan kegiatan sosial yang menjangkau lebih dari 8,3 juta masyarakat.

Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi kinerja, penghimpunan dana keuangan syariah mencapai Rp6,83 triliun, sementara penyaluran dana menyentuh Rp6,86 triliun.

Selain itu, program sosial turut memberikan manfaat kepada lebih dari 266 ribu penerima dengan total dana puluhan miliar rupiah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi RI sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa keuangan syariah harus berjalan seiring dengan sektor ekonomi riil seperti UMKM dan industri halal.

Selain itu, OJK bersama Kementerian Agama Republik Indonesia juga meluncurkan Buku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA) sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai nilai-nilai keagamaan.

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar, tingkat penerapan ekonomi syariah masih relatif rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia.

Ia menilai, peningkatan literasi keuangan syariah harus terus didorong agar masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui berbagai program dan kolaborasi yang terus diperkuat, OJK optimistis keuangan syariah akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) berpotensi memberikan dampak besar terhadap penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, berdasarkan perhitungan awal, penerapan sistem kerja fleksibel tersebut dapat menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen, meskipun angka itu masih bersifat estimasi kasar.

“Ada hitungan kasar, kira-kira bisa sampai seperlima atau sekitar 20 persen,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, penghematan ini bisa terjadi karena berkurangnya mobilitas harian ASN jika WFA diterapkan dalam beberapa hari dalam satu pekan. Dengan lebih banyak aktivitas dilakukan dari rumah atau lokasi lain, penggunaan kendaraan otomatis menurun.

Ia mencontohkan skema penerapan WFA selama beberapa hari, seperti Jumat hingga akhir pekan, yang dinilai cukup efektif dalam menekan pergerakan harian.

“Kalau beberapa hari bekerja dari mana saja, aktivitas di rumah meningkat dan mobilitas berkurang. Ini bisa berdampak ke konsumsi BBM,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan WFA tidak akan diterapkan secara permanen. Skema ini hanya dirancang untuk periode tertentu, terutama setelah momen Lebaran.

Hal ini mempertimbangkan bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh, terutama yang membutuhkan kehadiran fisik dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Selain menekan konsumsi energi, kebijakan WFA juga dinilai memiliki efek tambahan terhadap perekonomian. Aktivitas berbasis rumah tangga berpotensi meningkat, sementara sektor pariwisata domestik juga bisa terdorong karena fleksibilitas waktu kerja.

Penerapan WFA menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan global, khususnya terkait kenaikan harga energi akibat dinamika geopolitik.

Dengan mengurangi mobilitas tanpa mengganggu produktivitas secara signifikan, pemerintah berharap konsumsi BBM dapat ditekan secara efektif.

Meski begitu, pemerintah tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi energi dan kualitas pelayanan publik, sehingga kebijakan ini akan diterapkan secara terbatas dan selektif.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak bisa hanya bergantung pada pembiayaan semata.

Pendekatan yang lebih menyeluruh dinilai penting agar UMKM mampu tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa penguatan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diiringi dengan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri.

“KUR memiliki peran strategis untuk menjangkau UMKM yang belum memiliki rekam jejak kredit, sekaligus menjadi pintu awal agar mereka bisa masuk ke ekosistem industri yang lebih luas,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Menurut Dian, keterhubungan UMKM dengan perusahaan besar menjadi kunci agar pelaku usaha kecil memiliki akses pasar yang lebih jelas dan berkelanjutan.

OJK pun terus mendorong kolaborasi antara UMKM dengan berbagai sektor industri melalui koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, sektor perbankan dinilai telah memiliki berbagai skema pembiayaan yang mendukung integrasi UMKM dalam rantai pasok, mulai dari kredit hingga layanan keuangan lainnya.

Namun demikian, OJK menekankan bahwa pembiayaan saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, serta penguatan ekosistem bisnis.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas,” tegasnya.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat sinergi antara regulator, industri jasa keuangan, pemerintah, dan pelaku usaha guna menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kokoh.

Dengan strategi tersebut, UMKM diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat yang lebih luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul pengunduran diri beberapa pejabat tinggi OJK di tengah tekanan yang melanda pasar modal Indonesia.

Ia menilai, langkah-langkah struktural perlu segera ditempuh agar stabilitas pasar dapat dipulihkan dan kepercayaan investor kembali menguat.

Menurut Dolfie, prioritas utama OJK saat ini adalah memastikan kesesuaian pasar modal Indonesia dengan standar internasional, khususnya yang menjadi acuan indeks saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Hal tersebut dinilai krusial menjelang pengumuman final indeks MSCI yang dijadwalkan pada Mei 2026.

“Prioritas yang harus segera dijalankan oleh OJK adalah memastikan kesesuaian standar internasional MSCI sebelum pengumuman indeks pada Mei mendatang, melalui berbagai langkah struktural,” ujar Dolfie dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Salah satu langkah yang menjadi perhatian Komisi XI adalah penyesuaian ketentuan free float atau porsi saham yang beredar di publik.

Dolfie menyebut, kebijakan free float yang saat ini berada di kisaran 7,5 persen perlu ditingkatkan secara bertahap menjadi minimal 10 hingga 15 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperdalam pasar, meningkatkan likuiditas saham, serta menekan potensi manipulasi harga di pasar modal.

“Ke depan, OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia perlu menerapkan kebijakan free float secara bertahap, terukur, dan diferensiatif. Langkah ini juga harus diiringi penguatan basis investor domestik, pemberian insentif yang tepat, pengawasan yang efektif, serta peningkatan transparansi,” jelasnya.

Namun demikian, Dolfie mengingatkan agar penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati.

Menurutnya, perubahan yang terlalu agresif justru berpotensi memicu volatilitas baru di pasar saham domestik.

Ia juga menyoroti kondisi sentimen investor yang saat ini masih cenderung berhati-hati.

Ketidakpastian pasar membuat sebagian investor asing memilih menunggu dan menyesuaikan portofolio mereka sembari melihat arah kebijakan dan stabilitas pasar ke depan.

“Sentimen investor menjadi sangat hati-hati, bahkan banyak investor asing yang memilih menunggu dan melakukan penyesuaian portofolio,” ujarnya.

Catatan dari Komisi XI DPR ini muncul di tengah dinamika pasar modal nasional, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami tekanan signifikan hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt).

Tekanan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keputusan MSCI yang menunda sementara proses rebalancing indeks yang mencakup saham-saham Indonesia.

Komisi XI DPR RI mendorong OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Langkah cepat dan terukur dinilai penting agar pasar modal Indonesia kembali menarik bagi investor, meningkatkan transparansi, serta memperkuat daya saing di tingkat global.(*)