JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mendorong pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan bersama untuk menghadapi kondisi kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat.

Kemas meminta Pemkot Jambi tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga menghitung dampak kebijakan terhadap pendidikan dan perekonomian daerah.

Menurutnya, opsi seperti Work From Home (WFH) bagi pekerja maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar dapat menjadi pertimbangan jika kondisi udara semakin buruk.

Namun, penerapannya harus mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.

“Kami mendorong pemerintah bersama-sama mengeluarkan kebijakan yang mempertimbangkan segala bidang. Bisa diliburkan secara WFH atau kebijakan lainnya. Untuk anak-anak, PJJ juga penting, tetapi harus disesuaikan dengan kondisinya,” kata Kemas.

Kemas Minta Pemkot Tak Hanya Melihat Sisi Kesehatan

Kemas menilai kabut asap memang menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memiliki langkah antisipasi yang jelas ketika kualitas udara memburuk.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan juga membawa konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi.

Menurut Kemas, Kota Jambi memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada aktivitas masyarakat serta penerimaan daerah dari pajak dan retribusi.

Jika aktivitas ekonomi terhenti terlalu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga dapat berimbas pada pendapatan daerah.

“Kita harus mempertimbangkan kesehatan, tetapi sektor ekonomi juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Belajar dari Dampak Ekonomi Saat Covid-19

Kemas mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang dampak ekonomi seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19.

Pembatasan aktivitas pada masa tersebut sempat memperlambat perputaran ekonomi dan memberikan tekanan kepada masyarakat.

Karena itu, menurutnya, kebijakan menghadapi kabut asap harus mengambil jalan tengah.

“Kita tahu Kota Jambi ini berbasis pendapatan dari pajak dan retribusi. Kalau skala ekonomi terjadi seperti zaman Covid-19 lalu, tentu ada kelambatan perekonomian yang berimbas pada situasi yang tidak baik bagi masyarakat,” katanya.

Kemas menilai pemerintah harus menyiapkan format kebijakan yang fleksibel. Artinya, pembatasan tidak harus berlaku secara seragam jika kondisi setiap aktivitas dan wilayah berbeda.

DPRD Dorong Pemkot, OPD dan Forkopimda Duduk Bersama

Untuk menghindari kebijakan yang justru menimbulkan persoalan baru, Kemas mendorong Pemkot Jambi melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, forum bersama diperlukan untuk menghitung dampak setiap opsi sebelum pemerintah mengambil keputusan.

“Kami minta format yang bisa dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda untuk mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana menyikapi kabut asap ini,” tegasnya.

Kemas ingin pemerintah memiliki parameter yang jelas dalam menentukan kapan WFH, PJJ, pembatasan kegiatan luar ruangan, atau kebijakan lainnya perlu diterapkan.

Dengan begitu, keputusan pemerintah tidak hanya reaktif, tetapi berdasarkan kondisi udara dan dampak nyata terhadap masyarakat.

Kemas juga menyoroti dampak kabut asap terhadap pelaku usaha.

Menurutnya, gangguan aktivitas tidak selalu terlihat dalam skala besar.

Pembatalan satu kegiatan atau transaksi saja dapat memberikan dampak terhadap pelaku usaha dan pada akhirnya memengaruhi perputaran ekonomi daerah.

“Hal kecil saja, penerbangan yang menjadi lajur perekonomian pelaku-pelaku usaha juga terganggu karena ada yang dibatalkan,” ujarnya.

Karena itu, Kemas meminta pemerintah menghitung potensi kerugian ekonomi sebelum menerapkan kebijakan pembatasan.

Ia menilai pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Meski meminta aspek ekonomi ikut menjadi pertimbangan, Kemas menegaskan perlindungan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan risiko kesehatan hanya karena khawatir terhadap perlambatan ekonomi.

Namun, kebijakan juga harus proporsional agar perlindungan kesehatan tidak otomatis mematikan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita tetap melihat nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Dengan kondisi kabut asap yang masih berkembang, DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah segera menyiapkan skenario bersama.

Bagi Kemas, keputusan terbaik bukan sekadar memilih antara aktivitas normal atau pembatasan, melainkan mencari format kebijakan yang mampu melindungi kesehatan warga sekaligus menjaga roda ekonomi Kota Jambi tetap bergerak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ketika kebutuhan pembangunan semakin kompleks.

Keterlibatan warga sejak menentukan kebutuhan hingga mengawal hasil pembangunan menjadi salah satu pendekatan yang dibawa Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat berbagi pengalaman dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh.

Dalam Seminar/Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Fungsi dan Tugas BPD dalam Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa Kota Sungai Penuh”, Maulana memaparkan pengalaman Pemerintah Kota Jambi menjalankan Program Kampung Bahagia.

Kegiatan yang digelar Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) tersebut berlangsung 23–26 September 2026 di Grand Hotel Jambi.

Maulana menjadi pemateri sekaligus menutup rangkaian kegiatan pada Jumat 25 September 2026.

Di hadapan peserta, Maulana menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi kemampuan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan dan menjalankan pembangunan.

“Pembangunan tidak bisa berjalan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Pemerintah membutuhkan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan pemerintah untuk bersama-sama membangun daerah,” ujar Maulana.

Salah satu contoh yang dibagikan Maulana adalah Kampung Bahagia, program pembangunan berbasis kewilayahan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.

Program tersebut mendorong warga terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, kebutuhan setiap lingkungan menjadi pertimbangan karena kondisi dan persoalan di masing-masing wilayah tidak selalu sama.

Menurut Maulana, pendekatan pembangunan juga tidak bisa diseragamkan antarwilayah.

Karakter masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk dan kebutuhan lokal perlu menjadi dasar ketika sebuah program hendak diterapkan di daerah lain.

Kampung Bahagia sendiri diarahkan menjangkau lingkungan RT di Kota Jambi dengan mengedepankan pemberdayaan, kolaborasi dan gotong royong.

Pemkot Jambi sebelumnya menyebut pelaksanaan tahap pertama 2026 telah direalisasikan di 797 RT, sementara seluruh RT di Kota Jambi menjadi sasaran program sepanjang 2026.

Pengalaman itu yang kemudian dibagikan kepada para BPD dan perangkat desa dari Sungai Penuh.

“Kalau disentuh dengan pendekatan yang tepat, masyarakat bisa menjadi agen partisipasi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih hidup dan dapat digerakkan,” ungkap Maulana.

Menurut Maulana, membangun partisipasi tidak cukup hanya dengan membuat program.

Pemerintah juga perlu mengetahui siapa saja tokoh yang memiliki pengaruh dan dapat menggerakkan warga di tingkat lingkungan.

Karena itu, ia mendorong keterlibatan tokoh pemuda, perempuan, adat, tokoh masyarakat hingga ketua RT.

“Banyak diskusi tadi mengenai bagaimana cara memulainya. Tentu dengan menggerakkan tokoh kunci, keterwakilan pemuda, ibu-ibu, tokoh adat dan RT,” jelasnya.

Pengalaman di Kota Jambi menunjukkan bahwa ketika warga diberi ruang dan kepercayaan, kontribusi masyarakat dapat berkembang menjadi bagian dari pembangunan.

Pemkot Jambi sebelumnya juga mencatat adanya kontribusi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Kampung Bahagia di sejumlah RT.

Dalam konteks peserta Bimtek, Maulana juga menyoroti posisi BPD sebagai representasi masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, pemahaman terhadap kebutuhan warga menjadi penting agar fungsi pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga melihat apakah program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Diskusi dalam kegiatan tersebut mencakup berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, pengelolaan sampah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengembangan pariwisata.

“Bimtek ini memberikan manfaat besar karena para ketua dan anggota BPD mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif sebagai salah satu penggerak pembangunan di tingkat desa,” ujarnya.

Selain membahas partisipasi masyarakat, Maulana memaparkan kondisi Kota Jambi sebagai wilayah perkotaan dengan kebutuhan pelayanan yang beragam.

Kebutuhan dasar seperti pangan, air dan lingkungan harus berjalan beriringan dengan agenda penguatan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Maulana menyebut, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,44 persen pada triwulan I 2026.

Angka tersebut juga tercantum dalam informasi yang dipublikasikan Pemerintah Kota Jambi terkait perkembangan ekonomi daerah.

Namun, pertumbuhan ekonomi menurut Maulana perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Maulana menutup paparannya dengan menekankan pentingnya membangun pola hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah dan masyarakat.

Bagi Kota Jambi, pendekatan tersebut diterapkan melalui Kampung Bahagia dengan pembangunan berbasis lingkungan dan keterlibatan masyarakat.

Program itu sebelumnya juga mencakup berbagai kebutuhan di tingkat RT, termasuk infrastruktur lingkungan dan fasilitas publik.

“Pembangunan bukan hanya pekerjaan pemerintah. Pembangunan adalah pekerjaan kita bersama. Yang terpenting, semangat kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat tetap hidup,” pungkas Maulana.

Melalui forum tersebut, pengalaman Kota Jambi terkait pembangunan berbasis masyarakat menjadi bahan pembelajaran bagi para BPD dan perangkat desa Kota Sungai Penuh.

Namun, Maulana menekankan bahwa penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan karakter, kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi tidak ingin Health City Summit (HCS) 2026 berhenti sebagai forum pertukaran gagasan tentang pembangunan kota sehat.

Wali Kota Jambi Maulana justru membidik dampak ekonomi dari kedatangan peserta dan kepala daerah berbagai wilayah ke Kota Jambi.

Kehadiran tamu dalam jumlah besar selama rangkaian HCS pada 26-28 September 2026 dinilai dapat menjadi peluang bagi berbagai sektor usaha lokal, mulai dari hotel, restoran, UMKM, kuliner, pariwisata hingga ekonomi kreatif.

Maulana mengatakan, Pemkot Jambi telah mulai mengoordinasikan sektor-sektor pendukung agar momentum tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi daerah.

“Kita sudah mulai menginformasikan kepada hotel, restoran hingga tempat-tempat hiburan untuk mendukung kegiatan ini,” ujar Maulana.

Menurutnya, HCS bukan hanya soal suksesnya penyelenggaraan acara, tetapi juga bagaimana momentum tersebut dapat memperkenalkan Kota Jambi sekaligus mendorong lebih banyak kunjungan ke daerah.

“Kita berharap kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian dan menjadi daya ungkit agar Kota Jambi semakin dikenal sebagai lokasi kunjungan,” katanya.

Skala HCS 2026 membuat Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 560 Liaison Officer (LO) untuk mendampingi para tamu dan delegasi selama berada di Kota Jambi.

Para peserta tidak hanya mengikuti forum utama, tetapi juga akan diarahkan mengikuti sejumlah agenda city tour.

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain Kampung Bahagia, kawasan SPAL-D, lokasi pengelolaan sampah hingga kawasan Candi Muaro Jambi.

Bagi Pemkot Jambi, rangkaian tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi kota sekaligus mendorong peserta mengenal lebih dekat destinasi, kuliner dan aktivitas ekonomi lokal.

Dengan pergerakan peserta dari berbagai daerah, peluang belanja dan konsumsi tidak hanya berada di lokasi acara, tetapi juga dapat menyebar ke sektor pendukung lainnya.

Pemkot Jambi juga mendorong hotel, restoran dan tempat usaha lainnya agar siap menyambut peserta HCS.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari persiapan agar kebutuhan tamu selama berada di Kota Jambi dapat terpenuhi.

Maulana berharap sektor swasta dan pelaku usaha tidak sekadar menjadi pendukung acara, tetapi ikut memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas selama pelaksanaan HCS.

Momentum ini juga diharapkan membuka peluang agar peserta yang datang untuk kegiatan HCS memiliki alasan untuk kembali berkunjung ke Kota Jambi setelah kegiatan selesai.

Potensi dampak ekonomi tersebut datang bersamaan dengan skala HCS yang cukup besar.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat telah dikonfirmasi hadir sebagai pemateri.

Di antaranya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pemkot Jambi juga masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda kedatangan Presiden Republik Indonesia.

Maulana mengatakan, Sekretariat Kabinet telah mengonfirmasi akan menjadwalkan agenda kedatangan Presiden dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Beberapa menteri dan menko sudah confirm akan datang menjadi pemateri. Sekretariat Kabinet juga sudah confirm akan menjadwalkan kedatangan Presiden. Sehingga memang butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.

Dengan berbagai agenda tersebut, Maulana ingin HCS meninggalkan dampak yang lebih panjang bagi Kota Jambi.

Forum yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia itu diharapkan menjadi pintu untuk memperkenalkan Kota Jambi sebagai tujuan kunjungan, bukan hanya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan.

Karena itu, city tour menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian HCS.

Peserta akan diperkenalkan dengan program pemerintah, pengelolaan lingkungan, kawasan kota hingga potensi wisata.

Maulana juga mengingatkan seluruh LO agar memberikan pelayanan terbaik kepada tamu.

Menurutnya, pengalaman peserta selama berada di Jambi dapat ikut menentukan kesan mereka terhadap daerah tersebut.

“Kita harus memberikan pelayanan yang baik. Mereka yang datang ke Kota Jambi harus mendapatkan kesan yang baik, karena ini bukan hanya soal kegiatan, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan Kota Jambi sebagai tuan rumah,” katanya.

Dengan HCS yang dijadwalkan berlangsung 26-28 September, Pemkot Jambi berharap pergerakan peserta dapat memberikan efek berganda forum tetap berjalan, potensi kota semakin dikenal, dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh Liaison Officer (LO) yang akan mendampingi tamu Health City Summit tidak sekadar menjalankan tugas teknis, tetapi juga menjadi wajah Kota Jambi selama para tamu berada di daerah tersebut.

Pesan itu disampaikan Maulana saat memimpin rapat koordinasi LO pendamping tamu bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Jumat 25 September 2026.

Para LO nantinya bertugas mendampingi sejumlah tamu undangan, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah yang dijadwalkan hadir dalam Health City Summit di Kota Jambi.

Maulana menilai interaksi langsung antara LO dan para tamu akan ikut menentukan kesan terhadap Kota Jambi.

Karena itu, ia meminta para LO menjaga sikap, keramahan, serta kualitas pelayanan sejak tamu tiba hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

“Saya mengumpulkan semua LO pendamping dari seluruh tamu yang akan hadir di Kota Jambi dalam gelaran Health City Summit. Seluruh bupati, wali kota, dan gubernur akan hadir di Kota Jambi,” ujar Maulana.

Ia mengingatkan agar tidak ada pelayanan yang justru menimbulkan kesan kurang baik bagi tamu.

“Keramahan LO menjadi catatan penting. Jangan sampai ada hal yang menimbulkan kesan tidak baik kepada para tamu,” tegasnya.

Persiapan Health City Summit tidak hanya menyasar pelaksanaan agenda utama.

Pemkot Jambi juga mulai mengoordinasikan sektor pendukung, termasuk hotel, restoran dan sejumlah lokasi yang akan menjadi bagian dari aktivitas para peserta selama berada di Kota Jambi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan tamu dapat terlayani sekaligus menciptakan pengalaman yang baik selama kegiatan berlangsung.

Bagi Maulana, kedatangan kepala daerah dari berbagai wilayah juga menjadi peluang yang lebih luas bagi Kota Jambi.

Ia berharap aktivitas selama summit ikut menggerakkan sektor ekonomi lokal dan membuka peluang kunjungan maupun kerja sama dengan daerah lain.

“Kita berharap kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian dan menjadi daya ungkit agar Kota Jambi semakin dikenal sebagai salah satu lokasi kunjungan,” katanya.

Rangkaian Health City Summit juga akan diisi dengan agenda city tour ke sejumlah lokasi di Kota Jambi.

Beberapa destinasi yang disiapkan antara lain Kampung Bahagia, kawasan SPAL-D, lokasi pengelolaan sampah, hingga kawasan Candi.

Agenda tersebut dirancang untuk memperkenalkan Kota Jambi dari sisi yang lebih luas kepada para peserta.

Tidak hanya mengenai pelayanan kesehatan dan tata kelola pemerintahan, peserta juga akan melihat potensi pariwisata, lingkungan, pengelolaan kawasan, hingga aktivitas masyarakat kota.

Dengan demikian, Health City Summit diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertemuan antardaerah, tetapi juga menjadi momentum promosi potensi Kota Jambi.

Maulana kembali menekankan bahwa kualitas penyelenggaraan akan menjadi bagian penting dalam membangun citra Kota Jambi di hadapan para tamu.

Para LO diminta memahami bahwa mereka merupakan pihak yang akan banyak berinteraksi langsung dengan peserta.

Pemkot Jambi berharap seluruh rangkaian Health City Summit berjalan lancar, memberikan pengalaman positif bagi peserta, sekaligus membuka peluang baru bagi Kota Jambi melalui sektor ekonomi, pariwisata dan kerja sama antardaerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi mencatat capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tertinggi di Provinsi Jambi berdasarkan realisasi tahun 2025.

Nilai IKAD Kota Jambi mencapai 6,75, jauh di atas capaian daerah lain yang tercantum dalam data Pemerintah Provinsi Jambi.

Data tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Nomor UND.500/2046/SETDA.PRKM/IX/2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, pada 17 September 2026.

Surat tersebut memuat realisasi IKAD tahun 2025 sekaligus target IKAD 2027 bagi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Selisih dengan Daerah Lain Cukup Lebar

Dalam data tersebut, posisi Kota Jambi terlihat cukup menonjol.

Setelah Kota Jambi dengan angka 6,75, capaian tertinggi berikutnya tercatat di Kota Sungai Penuh sebesar 4,65 dan Kabupaten Bungo sebesar 4,44.

Sementara sejumlah kabupaten lainnya berada pada kisaran 3 hingga 4.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat angka terendah dalam daftar tersebut, yakni 3,78, disusul Tanjung Jabung Barat sebesar 3,98.

Berikut realisasi IKAD 2025 dan target 2027:

Target Kota Jambi Naik Jadi 6,77

Capaian 6,75 pada 2025 kemudian menjadi dasar penetapan target IKAD Kota Jambi untuk 2027 sebesar 6,77.

Target tersebut menunjukkan adanya peningkatan, meski relatif tipis sebesar 0,02 poin dari realisasi 2025.

IKAD digunakan sebagai proksi indikator inklusi keuangan dan menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator tersebut juga perlu dimuat serta diintegrasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota.

Secara umum, IKAD berkaitan dengan gambaran akses masyarakat terhadap layanan terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong peningkatan literasi dan produk keuangan formal di suatu daerah.

Capaian IKAD Kota Jambi menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi akses keuangan masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah Kota Jambi menyatakan akan melanjutkan sinergi lintas sektor untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Upaya tersebut diarahkan agar akses terhadap layanan keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah secara lebih luas.

Dengan capaian 6,75 pada 2025, Kota Jambi menjadi daerah dengan angka IKAD tertinggi dalam data 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pemerintah daerah selanjutnya menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 6,77 pada 2027.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi tidak hanya diwarnai prosesi pengibaran Bendera Merah Putih.

Momentum 17 Agustus 2026 itu dimanfaatkan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. untuk menegaskan sejumlah pekerjaan besar pemerintah daerah, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Upacara berlangsung di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin 17 Agustus 2026, dengan Maulana bertindak sebagai inspektur upacara.

Hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, ASN, veteran, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bertugas membacakan Naskah Proklamasi.

Prosesi pengibaran bendera diawali dengan penjemputan Duplikat Bendera Pusaka dari Griya Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Bendera kemudian dibawa ke lapangan upacara dengan pengawalan TNI dan Polri.

Petugas pembawa baki adalah Lufita Khairi Lestari, siswi SMAN 8 Kota Jambi, didampingi Aqila Zahira dari SMA Negeri 2 Kota Jambi.

Sementara pengibaran bendera dilakukan Polin Manalu dari SMA Negeri 5 Kota Jambi, Torik Ramadhan dari SMA Negeri 13 Kota Jambi, dan M. Dafa Rino Aji dari MAN 2.

Di balik suasana khidmat peringatan kemerdekaan tersebut, Maulana membawa pesan yang lebih konkret: kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam pembangunan yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Banjir Jadi Salah Satu Fokus Utama

Salah satu pekerjaan besar yang disoroti Maulana adalah penanganan banjir. Pemkot Jambi tengah membangun kolam retensi yang diarahkan untuk mengurangi persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Target pemerintah cukup ambisius. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi sekitar 60 persen persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Tak berhenti sebagai fasilitas pengendali air, kawasan kolam retensi juga disiapkan sebagai ruang publik.

Pemerintah merencanakan pembangunan jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer berikut fasilitas pendukung dan penerangan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir diupayakan sekaligus memberi fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Nanti di sekelilingnya kita siapkan jogging track sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung,” kata Maulana.

Ia berharap penanganan Sungai Asam mulai memberikan hasil pada musim banjir tahun depan.

Namun, persoalan banjir Kota Jambi tidak akan selesai hanya dengan membenahi satu sistem.

Pemkot Jambi masih harus menuntaskan dua sistem lainnya, yakni Sistem Kenali dan Sistem Kambang.

Lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di kedua sistem tersebut disebut telah dipersiapkan.

Maulana menilai penyelesaian tiga sistem itu menjadi bagian penting dari strategi jangka bertahap Pemkot Jambi dalam mengurangi risiko banjir.

“Kalau tiga sistem ini bisa kita selesaikan, insyaallah persoalan banjir dapat kita tanggulangi secara bertahap,” ujarnya.

Target Ekonomi 6 Persen Dikaitkan dengan Kebersihan dan Keamanan

Maulana juga menghubungkan agenda pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Menurut dia, kebersihan dan keamanan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan pelayanan dasar.

Dua faktor tersebut juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkot Jambi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Karena itu, Maulana mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan, keamanan, dan kenyamanan kota.

“Kita harus terus menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Dengan kebersihan dan keamanan yang baik, insyaallah pertumbuhan ekonomi kita dapat sesuai target, yaitu mencapai 6 persen,” katanya.

Pendekatan itu juga terlihat dari rencana pemanfaatan kawasan kolam retensi. Selain untuk mengendalikan banjir, ruang publik di kawasan tersebut diharapkan membuka peluang aktivitas ekonomi dan mendorong konsep ekonomi sirkular.

997 OPBM Disebut Sudah Berjalan

Di sektor lingkungan, Pemkot Jambi juga memperluas program Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat atau OPBM.

Maulana menyebut sekitar 997 OPBM saat ini telah berjalan di Kota Jambi.

Angka tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggeser pengelolaan sampah dari sekadar persoalan kebersihan menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

“ Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT dengan capaian yang disebut telah melampaui 100 persen.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk program, termasuk dukungan pengadaan bentor.

Bagi Pemkot Jambi, penguatan pengelolaan sampah dan lingkungan di tingkat RT menjadi penting karena keberhasilan program kota pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di tingkat masyarakat.

Kemerdekaan Didorong Menjadi Kerja Nyata

Maulana menegaskan peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni.

Pemerintah dan masyarakat harus mengisinya melalui kerja nyata yang berdampak terhadap kualitas hidup warga.

Mulai dari kebersihan, keamanan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur, seluruhnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegasnya.

Usai upacara, Pemkot Jambi turut menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi.

Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Jambi, fasilitator tercepat Program Kampung Bahagia Periode I Tahun 2026, serta anggota Polri yang berhasil mengungkap kasus benih bening lobster atau BBL.

Maulana juga memberikan apresiasi kepada jajaran Paskibraka Kota Jambi yang dinilai berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi berjalan dengan baik. Adik-adik Paskibraka juga telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Jambi pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial.

Pemerintah daerah menjadikan momentum tersebut untuk kembali menempatkan tiga agenda sebagai pekerjaan penting ke depan: mengurangi persoalan banjir, memperkuat kebersihan dan pengelolaan sampah, serta menjaga agar roda ekonomi kota terus bergerak.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., Ketua GOW Kota Jambi Marsha Lystia, S.E., B.Com, para veteran, organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi pembangunan daerah.

Komitmen itu ditunjukkan dengan dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai Apel Pencanangan Siaga Sensus Ekonomi di halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, Jumat 19 Juni 2026.

Apel dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Maulana, dan diikuti sekitar 400 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di 11 kecamatan dan 68 kelurahan se-Kota Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto serta unsur Forkopimda menandatangani piagam pencanangan sekaligus meluncurkan pelaksanaan pendataan lapangan secara door to door yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Maulana mengatakan, hasil sensus ekonomi akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah pada masa mendatang.

Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan data yang benar dan terbuka kepada petugas sensus.

“Data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Maulana.

Menurutnya, seluruh ketua RT di Kota Jambi telah diberikan informasi terkait pelaksanaan sensus agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

Ia menilai sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan statistik, melainkan langkah strategis untuk memetakan kondisi riil ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Sensus ini menjadi bagian penting untuk mencatat potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Jambi menuju kota yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Maulana juga mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

Ia menegaskan data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Selain itu, pelaksanaan sensus tahun ini dinilai lebih efektif karena sudah memanfaatkan sistem digital yang memudahkan proses verifikasi dan validasi data di lapangan.

“Sekarang sensus sudah berbasis digital sehingga data yang masuk lebih mudah diverifikasi dan lebih akurat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memberikan motivasi kepada para petugas sensus yang akan bertugas di lapangan selama lebih dari dua bulan.

Ia mengakui proses pendataan terhadap sekitar 250 ribu rumah tangga bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kesabaran serta dedikasi tinggi.

“Tugas ini penuh tantangan. Berhadapan dengan ratusan ribu rumah tentu tidak mudah, tetapi saya yakin dengan kerja keras dan dukungan masyarakat, sensus ini bisa berjalan sukses,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, keberhasilan sensus akan sangat menentukan kualitas data yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

“Data yang lengkap dan akurat sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” kata Kuswan.

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kondisi perekonomian Kota Jambi, sekaligus menjadi pijakan dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi terus menunjukkan tren positif sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kota Jambi mencapai Rp1,32 triliun, sementara dukungan pembiayaan pembangunan menembus Rp1,96 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Jambi, Selasa 2 Juni 2026, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Menurut Maulana, tingginya nilai investasi yang masuk menjadi indikator meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi dan stabilitas pembangunan di Kota Jambi.

“Investasi yang terus tumbuh menunjukkan bahwa Kota Jambi semakin dipercaya sebagai daerah yang layak untuk pengembangan usaha dan penanaman modal,” ujarnya.

Masuknya investasi tersebut turut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi justru meningkat dari 4,88 persen menjadi 5,13 persen pada tahun 2025.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami kenaikan dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.

Sementara indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan ekonomi turun dari 0,395 menjadi 0,339.

Maulana menjelaskan bahwa peningkatan investasi tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur, memperbaiki layanan publik, mendorong kemudahan berusaha, serta memperluas ruang pertumbuhan bagi pelaku usaha dan UMKM.

Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada tahun 2025 mencapai Rp615,08 miliar atau meningkat 35,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp455,25 miliar.

Seiring meningkatnya PAD, total pendapatan APBD Kota Jambi juga naik menjadi Rp2,013 triliun dari sebelumnya Rp1,765 triliun.

Menurut Maulana, investasi yang masuk tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal itu terlihat dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 7,38 persen menjadi 7,08 persen serta turunnya angka kemiskinan dari 7,73 persen menjadi 7,69 persen.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi akan terus memperkuat berbagai program strategis yang mendukung iklim investasi, mulai dari pembangunan infrastruktur perkotaan, pengendalian banjir, pengembangan kawasan ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, sejumlah agenda nasional yang akan digelar di Kota Jambi juga diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan potensi investasi Kota Jambi kepada investor dari berbagai daerah.

“Kami akan terus membuka ruang kolaborasi dan investasi yang lebih luas agar pertumbuhan ekonomi Kota Jambi semakin kuat, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Maulana.

Dengan tren investasi yang terus meningkat dan berbagai proyek strategis yang sedang berjalan, Kota Jambi optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus tujuan investasi yang menjanjikan di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan nyaman guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi ke depan.

Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi serta menjelang rapat paripurna Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 yang akan digelar pada 2 Juni mendatang.

Menurut Kemas Faried, Kota Jambi harus mampu memperkuat sektor jasa dan perdagangan sebagai penopang utama ekonomi daerah. Sebab, Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam besar seperti daerah lain.

“Kota Jambi ini mengandalkan sektor jasa, perdagangan dan retribusi. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan iklim investasi yang nyaman sehingga ekonomi bisa terus tumbuh,” ujarnya.

Ia menyebut, meningkatnya investasi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukanya lapangan pekerjaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemas Faried juga mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Jambi selama beberapa tahun terakhir.

Namun, menurutnya, di usia ke-80 Pemkot Jambi tidak boleh cepat merasa puas karena masih banyak tantangan pembangunan yang harus diselesaikan bersama.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Kota Jambi harus terus bergerak maju,” katanya.

Selain penguatan investasi, Ketua DPRD Kota Jambi itu juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan APBD agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, program “Kota Jambi Bahagia” harus berjalan berkelanjutan dan didukung tata kelola anggaran yang baik demi menjaga kepercayaan publik dan menarik minat investor.

“Kota Jambi Bahagia harus berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur atau sampah, tetapi juga bagaimana tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat maupun investor,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing kota di bidang investasi.

Momentum HUT Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah, lanjut dia, harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang pro investasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Jambi menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026.

Hingga pertengahan Februari, capaian pajak daerah telah menembus 11,20 persen atau lebih dari Rp53 miliar dari target Rp536,9 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Dr. Ardi, menjelaskan bahwa realisasi pada Januari 2026 saja sudah mencapai 9,1 persen dari target tahunan.

Angka tersebut terus meningkat pada Februari seiring kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pemungutan di berbagai sektor.

“Dari target yang dibebankan sebesar kurang lebih Rp536 miliar, pada Januari sudah tercapai 9,1 persen. Memasuki pertengahan Februari, realisasi meningkat menjadi 11,20 persen atau di atas Rp53 miliar. Melihat tren ini, insya Allah target 100 persen dapat tercapai,” ujar Ardi.

Kontribusi terbesar datang dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya usaha makanan, minuman, dan perhotelan.

Untuk PBJT perhotelan, target 2026 sebesar Rp21,5 miliar, dengan realisasi hingga pertengahan Februari mencapai Rp4,19 miliar.

Sementara PBJT makanan dan minuman yang ditargetkan Rp81 miliar, telah terealisasi Rp15,19 miliar.

“Sektor makan dan minum serta perhotelan masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah. Aktivitas ekonomi di sektor ini cukup stabil sehingga berdampak positif terhadap capaian pajak,” jelasnya.

BPPRD Kota Jambi optimistis tren positif ini akan berlanjut, mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2026.(*)