JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram menjadi perhatian serius kalangan legislatif di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menilai lonjakan harga ini berpotensi memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan bahwa kenaikan harga LPG 12 kg tidak hanya membebani rumah tangga, tetapi juga berisiko memicu efek berantai pada sektor ekonomi lainnya.

“Walaupun ini LPG nonsubsidi, penggunanya mayoritas masyarakat menengah dan pelaku UMKM. Jika harga terus naik, tentu akan menambah tekanan biaya hidup,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan, terutama di sektor usaha kecil seperti kuliner yang sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama.

Selain itu, Ivan juga menyoroti potensi pergeseran konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg bersubsidi.

Ia menilai fenomena ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kelangkaan gas subsidi.

“Kalau masyarakat beralih ke gas 3 kg, ini bisa mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang benar-benar berhak,” tegas Ivan Wirata.

Ia pun meminta pengawasan distribusi LPG subsidi diperketat guna mencegah penyalahgunaan, termasuk praktik oplosan yang kerap terjadi akibat selisih harga yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, DPRD Jambi mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan energi di masyarakat.

Salah satu langkah yang disarankan adalah menggelar operasi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat pangkalan maupun pengecer.

Tak hanya itu, transparansi informasi juga dinilai penting agar masyarakat memahami penyebab kenaikan harga, apakah dipengaruhi faktor global seperti harga kontrak LPG dunia atau persoalan distribusi dalam negeri.

Di sisi lain, Ivan menekankan perlunya kebijakan khusus untuk melindungi pelaku UMKM dari dampak kenaikan harga energi.

Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga LPG berpotensi memicu kenaikan harga produk dan berujung pada inflasi daerah.

“Pemerintah perlu menyiapkan skema bantuan atau insentif bagi UMKM agar mereka tetap bisa bertahan tanpa harus menaikkan harga secara signifikan,” katanya.

Dengan berbagai potensi dampak tersebut, DPRD Jambi menilai dibutuhkan langkah cepat, pengawasan ketat, serta koordinasi lintas sektor agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah dinamika kenaikan harga energi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menegaskan bahwa pembangunan sektor perumahan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi,belum lama ini.

Menurut Abdullah Sani, kebutuhan hunian layak menjadi salah satu isu strategis yang harus ditangani secara bersama melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar masyarakat, terutama MBR, dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peran pengembang yang tergabung dalam REI dinilai sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan perumahan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“REI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam penyediaan hunian. Ke depan, kolaborasi ini harus semakin diperkuat agar pembangunan perumahan berjalan lebih optimal,” tambahnya.

Wagub juga menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam pembangunan sektor properti, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses air bersih, lingkungan sehat, dan kawasan yang aman dari risiko bencana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, dalam kesempatan yang sama menyampaikan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat memiliki rumah, termasuk kebijakan BPHTB nol rupiah dan percepatan perizinan.

Namun demikian, Abdullah Sani menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan tetap terletak pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat, ia optimistis kebutuhan hunian di Provinsi Jambi dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan sebagai bagian dari strategi besar “Kota Tangguh” yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi, belum lama ini.

Dalam paparannya, Maulana menekankan bahwa sektor properti memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan hunian.

“Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan rumah layak juga meningkat. Karena itu, pemerintah hadir dengan kebijakan konkret agar masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, bisa memiliki hunian,” ujar Maulana.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Jambi telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol rupiah untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu.

Tak hanya itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dipercepat secara signifikan, dari yang sebelumnya memakan waktu lama kini hanya membutuhkan sekitar satu jam.

Menurut Maulana, langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus upaya menciptakan ekosistem properti yang lebih inklusif dan kompetitif.

“Kami ingin menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga didukung lingkungan yang sehat, akses air bersih, dan kawasan bebas banjir. Ini bagian dari visi Kota Jambi Bahagia,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pengembang sangat penting agar pembangunan perumahan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maulana mengungkapkan bahwa sektor properti turut memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor turunan.

Sementara itu, kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, meski fokus utama diskusi mengarah pada penguatan peran sektor properti dalam pembangunan daerah.

Melalui berbagai kebijakan yang telah disiapkan, Pemerintah Kota Jambi optimistis kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan pentingnya percepatan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan semangat kolaborasi dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Al Haris menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keselarasan program pusat dan daerah.

Menurutnya, ketika program nasional dijalankan secara optimal di daerah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

“Kalau program pusat kita kawal dengan baik di daerah, ini akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” ujar Al Haris.

Ia juga menyoroti potensi sektor unggulan daerah, khususnya pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mendorong hilirisasi produk Crude Palm Oil (CPO) agar tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah.

Menurutnya, pengembangan industri turunan seperti metanol hingga bahan bakar nabati seperti B50 menjadi peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

“Kita tidak ingin hanya ekspor CPO saja, tetapi ke depan akan kita dorong menjadi produk hilir seperti metanol hingga bahan bakar. Ini peluang besar untuk ekonomi Jambi,” tegasnya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan di Provinsi Jambi.

Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan dengan baik.

Menurutnya, data dari Kota Jambi menunjukkan bahwa program nasional seperti MBG, Kopdes, serta berbagai bantuan pemerintah mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi jika dijalankan dengan sinergi yang kuat.

“Program nasional seperti MBG, Kopdes dan bantuan lainnya bisa mendongkrak ekonomi dan membuka lapangan kerja, asalkan kepala daerah mampu bersinergi,” ujarnya.

Bima Arya juga menilai tata kelola pemerintahan di Jambi semakin membaik, termasuk dalam penanganan stunting, pertumbuhan ekonomi, serta upaya optimalisasi potensi daerah.

Selain itu, ia turut mengapresiasi kebijakan Gubernur Jambi yang memberikan perhatian kepada aparatur, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Ini bentuk perhatian kepada pegawai yang penting untuk meningkatkan semangat kerja. Bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Jambi optimis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris secara resmi membuka Jambi Business Matching Forum 2026 yang menjadi ajang strategis mempertemukan pelaku UMKM dengan BUMN dan mitra usaha guna memperkuat ekonomi daerah.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bersama Rumah BUMN Jambi ini berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (09/04/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci penting dalam mendorong UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas.

Ia mengapresiasi peran aktif BUMN yang selama ini menjadi pembina sekaligus pendamping pelaku usaha kecil di Jambi.

“UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi. Namun mereka membutuhkan dukungan, baik dari sisi permodalan, manajemen, hingga akses pasar,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM akan sulit berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan BUMN sebagai mitra strategis dinilai mampu mempercepat pertumbuhan sektor usaha mikro.

Di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, Al Haris mengakui adanya perlambatan perputaran ekonomi di daerah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor UMKM harus tetap menjadi tulang punggung ekonomi yang terus diperkuat.

“Kita harus jujur bahwa ada perlambatan. Karena itu, sektor riil harus kita jaga, dan UMKM menjadi penopang utama,” tegasnya.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, mulai dari kemasan, standar produksi, hingga legalitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Tak hanya itu, Al Haris mengajak seluruh pihak untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian daerah.

“Kalau bukan kita yang menggunakan produk lokal, siapa lagi? Ini penting untuk menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan sarana usaha dan dukungan permodalan bagi UMKM.

Ia pun berharap forum business matching ini tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar menghasilkan kerja sama konkret yang berkelanjutan.

“Kesepakatan yang dibuat harus direalisasikan. Harus ada pembelian, distribusi, dan kerja sama yang nyata agar UMKM merasakan manfaatnya,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Swarna Bumi, Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (7/4/2026), dipimpin oleh Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly dan dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam penyampaiannya, Maulana merespons berbagai catatan dan masukan fraksi yang sebelumnya disampaikan dalam sidang paripurna pada 6 April 2026.

Salah satu sorotan utama adalah kondisi inflasi daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya menjaga stabilitas harga, khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

Menurutnya, meningkatnya permintaan bahan pangan juga dipengaruhi oleh operasional 41 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai langkah konkret, Pemkot Jambi telah membentuk tim percepatan rantai pasok melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga.

Di sektor ekonomi, Pemkot Jambi mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai kegiatan seperti festival dan event ekonomi digelar untuk menciptakan efek berganda bagi masyarakat.

Selain itu, capaian positif juga terlihat pada pengelolaan keuangan daerah. Maulana mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi berhasil melampaui angka Rp2 triliun.

Ia menjelaskan, kebijakan relaksasi pajak menjadi salah satu faktor pendorong, di antaranya melalui penurunan tarif BPHTB serta pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak.

“Relaksasi ini kami terapkan agar tidak memberatkan pelaku UMKM, namun tetap berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

Terkait penyertaan modal pada Bank Jambi, Maulana menyebut saat ini masih dalam tahap kajian oleh tim ahli guna menentukan langkah kebijakan yang tepat.

Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang diakui membutuhkan perhatian serius. Peningkatan volume sampah disebut dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat.

Melalui program Kampung Bahagia, pemerintah kota mendorong peningkatan kebersihan lingkungan, salah satunya dengan pengadaan gerobak motor di setiap RT melalui bantuan Rp100 juta per RT.

Program ini telah mulai diterapkan di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Pelayangan.

Selain itu, penegakan peraturan daerah juga akan diperkuat untuk menekan praktik pembuangan sampah liar di sejumlah titik.

Menutup penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa seluruh masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kami sangat mengapresiasi kritik dan saran dari DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gangguan jalur pengiriman ke kawasan Timur Tengah memaksa pelaku usaha pinang di Jambi mengubah strategi ekspor.

Minimnya ketersediaan kapal tujuan Iran menjadi kendala utama yang dihadapi saat ini.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, Sudiwan Situmorang, menjelaskan bahwa selama ini ekspor pinang dari Jambi dilakukan melalui beberapa jalur distribusi internasional.

“Ada yang lewat Talang Duku ke Singapura, kemudian dilanjutkan ke Timur Tengah. Ada juga yang melalui Kuala Tungkal ke Port Klang, bahkan bisa lewat Tanjung Priok, Belawan, atau Lampung,” ujarnya.

Namun dalam kondisi saat ini, sejumlah jalur tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu kendala utama adalah ketidakpastian jadwal kapal dari Singapura menuju Iran.

Situasi ini membuat eksportir harus lebih berhati-hati dalam menentukan rute pengiriman.

“Karena tidak ada kepastian kapal, sebagian eksportir memilih menunda pengiriman atau mencari jalur alternatif yang lebih memungkinkan,” kata Sudiwan.

Sebagai langkah antisipasi, beberapa pelaku usaha mulai mengalihkan pengiriman ke jalur lain.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah melalui Tanjung Priok dengan menggunakan kapal berbendera Iran.

“Ada perusahaan yang sudah mengajukan rencana pengiriman lewat Tanjung Priok dan dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat,” jelasnya.

Di sisi lain, muncul pula informasi terkait potensi kendala pengiriman melalui Port Klang.

Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai hal tersebut.

Kondisi ini membuat pelaku usaha harus melakukan perhitungan ulang terhadap biaya logistik dan potensi keuntungan.

Ketidakpastian jalur distribusi berdampak langsung pada efisiensi bisnis ekspor.

“Pengusaha sekarang harus benar-benar menghitung. Jika masih menguntungkan, ekspor tetap jalan. Tapi kalau tidak, mereka memilih menunggu situasi lebih stabil,” ungkap Sudiwan.

Meski menghadapi berbagai tantangan, aktivitas ekspor pinang dari Jambi masih berlangsung.

Namun, para eksportir kini cenderung lebih selektif dalam memilih jalur distribusi di tengah dinamika global yang belum kondusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas ekspor komoditas pinang dari Jambi mengalami hambatan serius.

Sebanyak 27,6 ton pinang milik PT Karin Indo Global terpaksa dikembalikan ke daerah asal setelah sebelumnya tertahan di Singapura.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, Sudiwan Situmorang, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebut kendala utama berasal dari tidak adanya kepastian jadwal pelayaran menuju Iran.

“Pengiriman sempat tertunda di Singapura. Barang akhirnya dipulangkan ke Jambi, namun saat ini belum bisa dikeluarkan karena masih dalam proses kepabeanan,” jelasnya.

Tertahan Sejak Transit di Singapura

Kargo pinang tersebut awalnya diberangkatkan dari Jambi pada 25 Februari 2026 dan tiba di Singapura pada 28 Februari sebagai titik transit.

Rencananya, barang akan dilanjutkan menuju Bandar Abbas, Iran, pada 10 Maret 2026.

Namun, rencana itu batal setelah operator pelayaran menghentikan sementara layanan ke kawasan Timur Tengah.

Situasi geopolitik yang belum stabil di wilayah tersebut membuat sejumlah jalur pengiriman terganggu, termasuk rute menuju Iran.

Dipulangkan ke Jambi

Setelah tertahan cukup lama di Singapura, pihak eksportir akhirnya memutuskan untuk menarik kembali barang tersebut.

Kargo kemudian dikirim ulang ke Indonesia dan tiba di Jambi pada 17 Maret 2026.

Menurut Sudiwan, pengembalian ini tidak berkaitan dengan kualitas komoditas.

“Bukan karena barangnya bermasalah, tapi memang karena keterbatasan kapal tujuan Iran saat ini,” tegasnya.

Masih Terkendala Administrasi

Saat ini, komoditas pinang tersebut masih berada dalam pengawasan pihak karantina.

Proses administrasi dan kepabeanan masih berlangsung sebelum barang bisa didistribusikan kembali.

Kondisi ini menjadi perhatian pelaku usaha ekspor, mengingat gangguan logistik internasional dapat berdampak langsung pada arus perdagangan komoditas unggulan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Jasa Raharja Cabang Jambi mencatat kinerja pelayanan yang kuat sepanjang kuartal pertama 2026.

Lembaga ini terus menunjukkan perannya sebagai pelindung dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui penyaluran santunan dan respons cepat di lapangan.

Hingga 31 Maret 2026, total santunan yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai Rp8,17 miliar.

Nilai tersebut mencakup berbagai jenis bantuan, mulai dari santunan korban meninggal dunia, biaya perawatan luka-luka, hingga biaya pemakaman bagi korban tanpa ahli waris.

Kepala Jasa Raharja Cabang Jambi, A.A.N. Agung Abimanyu, menyebut capaian ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah di jalan raya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Jambi yang berlangsung di Hotel Aston pada Kamis (2/4/2026).

Selain kinerja santunan, Jasa Raharja juga mencatat capaian signifikan dalam menekan angka fatalitas kecelakaan selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Data menunjukkan penurunan drastis jumlah korban meninggal dunia, dari 26 orang pada 2025 menjadi hanya 4 orang di tahun 2026.

Penurunan sebesar 85 persen ini menjadikan Jambi sebagai salah satu daerah dengan tingkat kecelakaan terendah secara nasional pada momentum Lebaran tahun ini.

Agung mengapresiasi peran masyarakat yang semakin disiplin dalam berlalu lintas serta dukungan aparat kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jasa Raharja juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, yang memberikan apresiasi terhadap kinerja industri jasa keuangan di daerah, termasuk Jasa Raharja.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi keuangan agar lebih mudah dipahami publik.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga keuangan, seperti Khairul Suhairi, Benny Setiawan, serta perwakilan dari berbagai organisasi keuangan lainnya.

Secara umum, sektor keuangan di Jambi dinilai tetap stabil meskipun menghadapi tekanan ekonomi global.

Bahkan, Bursa Efek Indonesia mencatat nilai investasi masyarakat Jambi telah mencapai Rp3,3 triliun hingga Februari 2026.

Melalui kolaborasi antara Jasa Raharja, FKIJK, dan media, diharapkan literasi keuangan masyarakat terus meningkat.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya terlindungi saat berkendara, tetapi juga semakin cerdas dalam mengelola risiko keuangan di masa depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBi.ID – Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Jambi memanfaatkan momentum Halal Bihalal untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri keuangan sekaligus membangun sinergi dengan insan media.

Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Lebaran, tetapi juga forum strategis dalam menyatukan langkah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Cabang Jambi, Amir Hamza, Kamis 2 April 2026, menekankan pentingnya peran industri asuransi umum dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Menurutnya, asuransi memiliki fungsi vital sebagai pelindung bagi berbagai sektor usaha, mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar.

Kehadiran asuransi dinilai mampu memberikan kepastian di tengah berbagai risiko yang tidak terduga.

Ia menjelaskan, struktur ekonomi Jambi yang ditopang oleh sektor perkebunan, pertambangan, dan perdagangan turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan perlindungan aset.

Aktivitas distribusi barang dan penggunaan alat berat, misalnya, memicu pertumbuhan produk asuransi seperti kendaraan, properti, hingga pengangkutan barang.

Lebih jauh, Amir menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tercermin dari realisasi pembayaran klaim.

Hal tersebut menjadi bukti konkret bahwa asuransi benar-benar hadir saat risiko terjadi, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, maupun bencana alam.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk asuransi.

Tidak sedikit yang masih menganggap asuransi sebagai beban biaya, bukan sebagai bentuk perlindungan jangka panjang.

Untuk itu, AAUI Jambi mendorong peran media sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap industri keuangan.

FKIJK Jambi bersama para anggotanya juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dengan menjunjung prinsip inklusivitas. Langkah ini diyakini dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berdaya saing.

Ke depan, industri jasa keuangan di Jambi diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.