MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Fasilitas pembiayaan ini ditujukan bagi pelaku usaha produktif yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.

Jannes Sijabat, Mantri Bank BRI Muara Bungo, mengatakan program KUR diharapkan dapat membantu pelaku usaha lokal mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran.

Menurutnya, akses pembiayaan formal memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk merencanakan pengembangan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Buka Peluang Usaha Lokal

Kabupaten Bungo memiliki beragam sektor ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, usaha jasa, hingga industri rumahan.

Berbagai sektor tersebut memiliki potensi untuk terus berkembang dengan pengelolaan usaha yang baik dan dukungan permodalan yang sesuai kebutuhan.

Melalui KUR Mikro, pelaku usaha dapat memanfaatkan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi produktif, seperti membeli bahan baku, menambah stok barang, menyediakan peralatan, serta meningkatkan kapasitas produksi.

Pemanfaatan dana secara tepat diharapkan mampu memperkuat operasional usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.

Bunga dan Persyaratan Sesuai Ketentuan

KUR merupakan program pembiayaan yang mendapat dukungan subsidi bunga atau margin dari pemerintah.

Besaran plafon, suku bunga, jangka waktu, dan persyaratan pengajuan mengikuti ketentuan program yang berlaku.

Calon debitur perlu menyiapkan dokumen identitas dan dokumen usaha sesuai persyaratan.

Pelaku usaha juga disarankan berkonsultasi dengan petugas BRI untuk memperoleh informasi terbaru, menghitung besaran angsuran, serta menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan pembayaran.

Penggunaan dana secara produktif perlu diiringi pengelolaan keuangan yang disiplin, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.

BRI Muara Bungo Miliki Jaringan Unit Kerja

Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan, BRI Branch Office Muara Bungo memiliki jaringan unit kerja yang melayani masyarakat di sejumlah wilayah.

Unit tersebut meliputi Unit Muara Bungo, Unit Kuamang Kuning, Unit Rantau Pandan, Unit Sawmill, Unit KM Empat-Empat, Unit Muara Tabir, dan Unit Gapura Suci.

Melalui unit-unit tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai KUR Mikro, mulai dari persyaratan, plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu pinjaman, hingga mekanisme pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk mendapatkan informasi melalui kantor atau saluran resmi BRI serta memastikan seluruh persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan.

Dukungan permodalan yang tepat dan pengelolaan usaha secara profesional diharapkan dapat mendorong UMKM Kabupaten Bungo tumbuh lebih produktif, memperkuat perekonomian lokal, membuka peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78 persen pada 2025.

Namun, angka kemiskinan yang masih mencapai 8,74 persen menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum menghapus seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat.

Dua indikator tersebut menjadi bagian dari catatan Gubernur Jambi, Al Haris dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Dalam momentum tersebut, Al Haris mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada capaian statistik.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin, di tengah keterbatasan anggaran.

Menurut Al Haris, usia ke-27 Kabupaten Sarolangun perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Sejumlah sektor yang masih membutuhkan perhatian meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan tetap perlu perhatian

Data yang disampaikan Al Haris menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sarolangun meningkat dari 3,73 persen pada 2024 menjadi 4,78 persen pada 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,76 pada 2024 menjadi 74,72 pada 2025.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,03 persen menjadi 4,68 persen pada periode yang sama.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 2025 tercatat sebesar 67,44 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 8,74 persen.

Al Haris menilai capaian tersebut menjadi modal bagi Sarolangun untuk melanjutkan pembangunan.

Meski demikian, angka kemiskinan membutuhkan perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas.

Pemerintah daerah perlu memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, sementara peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja tetap menjadi prioritas.

Angka pertumbuhan ekonomi dan IPM memang memberikan gambaran mengenai perkembangan daerah.

Namun, indikator tersebut perlu dibaca bersama data kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik untuk menilai dampaknya bagi masyarakat.

Efisiensi anggaran menuntut prioritas yang lebih jelas

Al Haris juga menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan luasnya wilayah pelayanan.

Ia meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas, khususnya dalam menjalankan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh sekadar menjadi upaya menekan belanja.

Pemerintah harus mengarahkan sumber daya yang tersedia pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembangunan mencakup berbagai sektor, sedangkan kemampuan anggaran memiliki batas.

Pemerintah daerah perlu menentukan program yang paling mendesak, menjaga efektivitas belanja, serta memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan warga.

Dua bandara dinilai membuka peluang ekonomi

Selain indikator sosial dan ekonomi, Al Haris menyoroti posisi geografis Sarolangun yang berpotensi mendukung aktivitas perdagangan dan konektivitas antardaerah.

Ia menyebut keberadaan Bandara Muara Bungo dan Bandara Silampari di Lubuk Linggau sebagai faktor pendukung mobilitas dari dan menuju kawasan sekitar Sarolangun.

Menurut Al Haris, posisi strategis tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan konektivitas, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Namun, keberadaan infrastruktur transportasi saja tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pemerintah daerah juga perlu mendorong akses pasar, memperkuat daya saing produk lokal, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung investasi.

Upaya tersebut dapat membantu menghubungkan potensi ekonomi Sarolangun dengan pasar yang lebih luas sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Karhutla di Air Hitam masih menjadi tantangan

Di tengah peringatan hari jadi daerah, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian Al Haris.

Ia menyebut kebakaran masih terjadi di kawasan Air Hitam, Sarolangun.

Kondisi tersebut, menurutnya, menambah tantangan bagi kepala daerah dalam menyeimbangkan penanganan bencana dan tuntutan masyarakat.

Al Haris menjelaskan bahwa, kebiasaan membakar lahan untuk membuka kebun atau ladang telah berlangsung sejak lama.

Namun, perubahan kondisi lingkungan membuat praktik tersebut berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas.

Ia menegaskan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya menangani kebakaran dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Ia juga meminta para bupati dan wali kota di Provinsi Jambi aktif memperkuat pencegahan dan pemadaman di wilayah masing-masing.

Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Selain pemadaman, upaya pencegahan perlu menyasar praktik pembukaan lahan yang berisiko, kesiapsiagaan menghadapi musim kering, serta penguatan edukasi kepada warga.

Pernyataan gubernur mengenai kebakaran di Air Hitam menunjukkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan Sarolangun.

Kondisi tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Bupati Hurmin tegaskan kesinambungan pembangunan

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sarolangun, Hurmin menyatakan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama dan kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya.

Ia menyebut pemerintahan terdahulu, mulai dari periode Muhammad Madel dan Maryadi Syarif, Hasan Basri Agus dan Cek Endra, hingga pemerintahan saat ini, telah berkontribusi dalam perjalanan pembangunan Sarolangun.

Hurmin menegaskan pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan melalui visi Sarolangun Maju.

Ia juga menyatakan lima misi utama pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program.

Kelima misi tersebut mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; penguatan nilai keagamaan, adat istiadat, dan kepemudaan; pemerataan infrastruktur pelayanan umum; pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; serta pembenahan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hurmin mengatakan, pemerintah daerah telah menuangkan arah pembangunan tersebut dalam RPJMD 2025–2029.

Ia berkomitmen agar program yang tercantum dalam dokumen perencanaan itu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga mengakui bahwa pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menjalankan agenda pembangunan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pembangunan dirasakan warga

Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun tidak hanya menandai perjalanan administratif daerah, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk menilai arah pembangunan ke depan.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan IPM yang membaik menjadi modal positif. Penurunan pengangguran juga menunjukkan perkembangan yang patut dicermati.

Namun, tingkat kemiskinan 8,74 persen, keterbatasan anggaran, kebutuhan pemerataan infrastruktur, dan ancaman karhutla tetap menuntut langkah konkret.

Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan visi, misi, dan dokumen perencanaan menjadi hasil yang terukur.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya program yang direncanakan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.

Dalam penutup sambutannya, Al Haris mengucapkan selamat Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Ia berharap momentum tersebut memperkuat komitmen seluruh pihak untuk membangun Sarolangun yang Maju, Agamis, Jujur, dan Unggul.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Skala Health City Summit (HCS) 2026 di Kota Jambi semakin besar.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat telah dikonfirmasi hadir sebagai pemateri, sementara koordinasi terkait agenda kedatangan Presiden Republik Indonesia juga tengah dilakukan.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) termasuk pejabat yang telah memastikan kehadiran dalam rangkaian HCS 2026.

Selain itu, Pemkot Jambi masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda Presiden.

Menurut Maulana, Sekretariat Kabinet telah mengonfirmasi akan menjadwalkan agenda kedatangan Presiden dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Beberapa menteri dan menko sudah confirm akan datang menjadi pemateri. Sekretariat Kabinet juga sudah confirm akan menjadwalkan kedatangan Presiden. Sehingga memang butuh dukungan semua pihak,” ujar Maulana.

Besarnya agenda tersebut membuat Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 560 Liaison Officer (LO).

Para LO akan mendampingi tamu dan delegasi dari berbagai daerah, termasuk kepala daerah yang menghadiri HCS.

Maulana menekankan bahwa LO tidak hanya bertugas membantu kebutuhan teknis peserta.

Mereka juga menjadi bagian dari representasi Kota Jambi karena berinteraksi langsung dengan para tamu selama kegiatan.

“Kita harus memberikan pelayanan yang baik. Mereka yang datang ke Kota Jambi harus mendapatkan kesan yang baik, karena ini bukan hanya soal kegiatan, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan Kota Jambi sebagai tuan rumah,” katanya.

Karena itu, keramahan, pelayanan dan kemampuan memberikan informasi kepada tamu menjadi perhatian Pemkot Jambi.

Health City Summit 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni 26-28 September 2026.

Hari pertama, 26 September, akan diisi dengan proses registrasi peserta. Agenda utama dilanjutkan pada 27 September dengan pembukaan, kemudian rangkaian kegiatan ditutup pada 28 September.

Selain forum utama, peserta juga akan diajak mengikuti city tour untuk melihat sejumlah program dan potensi Kota Jambi.

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain Kampung Bahagia, kawasan SPAL-D, lokasi pengelolaan sampah hingga kawasan Candi Muaro Jambi.

Agenda tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Pemkot Jambi untuk memperkenalkan inovasi dan potensi daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Maulana berharap HCS tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan mengenai pembangunan kota sehat, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah dinilai dapat memberikan peluang bagi sektor perhotelan, restoran, UMKM, kuliner, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pemkot Jambi bahkan telah mulai berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mendukung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan.

“Kita sudah mulai menginformasikan kepada hotel, restoran hingga tempat-tempat hiburan untuk mendukung kegiatan ini. Kita berharap kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian dan menjadi daya ungkit agar Kota Jambi semakin dikenal sebagai lokasi kunjungan,” ujar Maulana.

Dengan skala kegiatan yang melibatkan kepala daerah dan delegasi dari berbagai wilayah, Pemkot Jambi meminta dukungan seluruh unsur masyarakat dan pihak yang terlibat.

Maulana menyebut keberhasilan HCS tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kesiapan seluruh pihak yang berinteraksi dengan peserta selama berada di Kota Jambi.

“Ini momentum besar bagi Kota Jambi. Karena itu, kita membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan baik dan para tamu yang datang membawa kesan positif tentang Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) 2026 di Provinsi Jambi menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarinsan dan pelaku transportasi dalam mendukung konektivitas serta kelancaran arus logistik daerah.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi turut menghadiri syukuran HARHUBNAS 2026 yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Rabu 23 September 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, S.H., M.H. yang mewakili Gubernur Jambi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dr. Drs. H. John Eka Powa, M.E., serta jajaran insan perhubungan dan stakeholder transportasi di Provinsi Jambi.

Mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”, HARHUBNAS 2026 tidak hanya menjadi agenda peringatan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sektor transportasi.

Bagi Pelindo Jambi, momentum tersebut berkaitan erat dengan peran pelabuhan sebagai salah satu simpul dalam rantai transportasi dan distribusi barang.

Pelindo Soroti Konektivitas Antarmoda

Pelindo Jambi hadir melalui Junior Manager SDM Erwin dan Junior Manager Komersial Garencha Tulaseket.

Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan transportasi di Jambi.

Pelabuhan memiliki posisi strategis dalam mendukung pergerakan logistik. Karena itu, konektivitas antara pelabuhan dengan moda transportasi lainnya menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran distribusi barang.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar sistem transportasi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem yang mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Pelabuhan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penguatan konektivitas transportasi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kelancaran arus barang melalui jalur kepelabuhanan dapat mendukung distribusi logistik serta memperkuat hubungan perdagangan antardaerah.

Pelindo Jambi memandang semangat HARHUBNAS sebagai momentum untuk terus meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pengguna sekaligus memperkuat koordinasi dengan stakeholder transportasi.

Semangat tersebut sejalan dengan tema HARHUBNAS 2026 yang menekankan pentingnya konektivitas untuk mendukung pembangunan dan masa depan yang lebih maju.

Ditutup Donor Darah dan Pemotongan Tumpeng

Rangkaian syukuran HARHUBNAS 2026 di Provinsi Jambi ditutup dengan pemotongan tumpeng dan kegiatan donor darah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan bersama insan perhubungan sekaligus mempererat hubungan antarpelaku sektor transportasi di Provinsi Jambi.

Melalui momentum HARHUBNAS 2026, Pelindo Jambi menegaskan komitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan seluruh insan perhubungan.

Penguatan konektivitas, pelayanan transportasi dan kelancaran logistik diharapkan dapat terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gangguan layanan transaksi digital Bank Jambi mulai berdampak pada pola penyimpanan dana nasabah.

Sebagian nasabah, termasuk dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS), disebut mulai menarik sebagian dana dan memindahkannya ke bank lain.

Kondisi tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi sekaligus Komisaris Utama Bank Jambi, Sudirman, Minggu 20 September 2026.

Menurut Sudirman, rekening PNS di Bank Jambi pada dasarnya tetap digunakan.

Namun, nominal dana yang tersimpan di dalam rekening disebut mengalami penurunan karena sebagian nasabah memilih memindahkan dananya sementara ke bank lain.

“Kalau PNS kan enggak mungkin keluar dari Bank Jambi. Rekeningnya tetap ada, cuma nominalnya berkurang. Ditarik, pindah ke bank lain,” kata Sudirman.

Sudirman mengakui gangguan layanan digital menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Nasabah yang selama ini mengandalkan layanan perbankan digital untuk bertransaksi harus mencari alternatif ketika layanan belum sepenuhnya kembali normal.

Meski terdapat perpindahan dana, Sudirman menegaskan kondisi tersebut belum sampai pada level penurunan secara drastis.

“Kalau turun drastis enggaklah, tapi memang ada dampak,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gangguan layanan tidak hanya berkaitan dengan akses transaksi nasabah, tetapi juga mulai berpengaruh terhadap perilaku nasabah dalam menempatkan dan menggunakan dananya.

Di tengah kondisi tersebut, pihak Bank Jambi bersama jajaran komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemegang saham terus mendorong pemulihan layanan, khususnya mobile banking.

Sudirman berharap proses perbaikan sistem dapat diselesaikan tahun ini.

Dengan begitu, aktivitas transaksi nasabah diharapkan kembali berjalan normal, termasuk bagi PNS yang selama ini menggunakan layanan Bank Jambi.

Pemulihan layanan menjadi penting karena gangguan transaksi yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kenyamanan nasabah dan pola penggunaan rekening.

Untuk saat ini, Sudirman memastikan rekening PNS di Bank Jambi tetap ada meski sebagian nominal dana disebut telah dipindahkan ke bank lain.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pelabuhan tidak hanya menjadi tempat bongkar muat barang.

Bagi Pelindo Regional 2 Jambi, keberlangsungan aktivitas di pelabuhan ikut menentukan kelancaran rantai logistik dan pergerakan ekonomi daerah.

Pesan itu mengemuka dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Pelindo Regional 2 Jambi, Senin 17 Agustus 2026.

General Manager Pelindo Regional 2 Jambi ,Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti yang bertindak sebagai inspektur upacara menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ekosistem kepelabuhanan.

Menurut Febrianto, pelabuhan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu simpul pergerakan barang.

Karena itu, kualitas pelayanan, keselamatan operasional dan koordinasi antar-stakeholder menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi Jambi.

“Pelabuhan merupakan bagian penting dari pergerakan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar ekosistem kepelabuhanan dapat terus tumbuh, memberikan pelayanan terbaik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jambi,” ujar Febrianto.

Ekosistem Pelabuhan Tak Bisa Berjalan Sendiri

Upacara kemerdekaan tersebut diikuti insan Pelindo Group bersama sejumlah anak perusahaan, antara lain PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT IPC Terminal Petikemas (TPK), PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA), PT Jasa Armada Indonesia (JAI), dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

Sejumlah stakeholder dan mitra kerja juga hadir, termasuk Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, perwakilan KSKP Talang Duku serta Tenaga Kerja Bongkar Muat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi gambaran bahwa operasional pelabuhan melibatkan banyak pihak.

Kelancaran arus barang tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan koordinasi sejak barang masuk hingga proses bongkar muat dan distribusinya.

Karena itu, semangat kolaborasi yang ditekankan Pelindo menjadi bagian penting dari upaya menjaga pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan secara aman dan andal.

Kemerdekaan Dimaknai Lewat Pelayanan

Dalam amanatnya yang membacakan pidato Direktur Utama Pelindo, Febrianto menyampaikan bahwa kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam bentuk kontribusi nyata melalui pekerjaan masing-masing.

Bagi insan kepelabuhanan, kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan operasional yang aman serta dapat diandalkan.

Pelayanan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, peningkatan kinerja pelabuhan menjadi bagian dari kontribusi sektor kepelabuhanan terhadap perekonomian daerah.

Febrianto menambahkan bahwa semangat kebersamaan yang muncul dalam peringatan kemerdekaan harus dibawa ke dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Kolaborasi dengan stakeholder dan mitra kerja, kata dia, perlu terus dipertahankan agar ekosistem pelabuhan dapat berkembang secara produktif.

Identitas Lokal di Tengah Semangat Kebangsaan

Ada nuansa berbeda dalam upacara tahun ini. Febrianto tampil mengenakan baju Melayu Jambi berwarna merah manggis yang dipadukan dengan keris dan tanjak khas Jambi.

Pilihan busana tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus memperkuat identitas daerah dalam peringatan hari kemerdekaan.

Semangat kebangsaan pun dipadukan dengan karakter budaya Jambi.

Setelah upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang sebelumnya digelar dalam rangka HUT RI di lingkungan Pelindo Regional 2 Jambi.

Kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi bagi insan Pelindo Group sekaligus mitra kerja yang ikut ambil bagian dalam rangkaian peringatan kemerdekaan.

Pelabuhan dan Masa Depan Ekonomi Jambi

Peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum bagi Pelindo Regional 2 Jambi untuk kembali menegaskan peran pelabuhan dalam mendukung perekonomian daerah.

Tantangannya bukan hanya menjaga aktivitas operasional tetap berjalan, tetapi juga memastikan layanan semakin baik, aman dan mampu mendukung kebutuhan logistik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pelindo menilai hubungan dengan stakeholder dan mitra kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Semangat kemerdekaan, menurut Febrianto, harus diwujudkan melalui kinerja yang memberikan manfaat nyata.

Dari sisi kepelabuhanan, kontribusi itu diwujudkan dengan menjaga kelancaran arus logistik, meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun koordinasi yang semakin kuat dengan seluruh pihak.

Dengan pendekatan tersebut, Pelindo Regional 2 Jambi ingin menjadikan momentum kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap aktivitas di pelabuhan memiliki kaitan dengan pergerakan ekonomi yang lebih luas.

Dari pelabuhan Jambi, kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga arus logistik tetap bergerak dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Memasuki usia 59 tahun, PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, tidak hanya merayakan panjangnya perjalanan perusahaan.

Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan arah bisnis untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.

Mengusung tema “Sustainably Growing”, Sinsen ingin menempatkan pertumbuhan perusahaan bukan semata-mata pada capaian bisnis, tetapi juga pada kemampuan membangun fondasi yang kuat, menjaga kepercayaan, serta memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Perayaan Anniversary ke-59 digelar pada 6 Agustus 2026 di Kantor Utama Sinsen, Abunjani, Kota Jambi.

Kegiatan tersebut diikuti keluarga besar Sinsen Group dalam suasana kebersamaan dan refleksi perjalanan perusahaan.

Bagi Sinsen, usia 59 tahun merupakan perjalanan panjang yang tidak berdiri sendiri. Di belakangnya terdapat kontribusi karyawan, konsumen, mitra usaha dan masyarakat Jambi yang ikut menjadi bagian dari perkembangan perusahaan.

59 tahun perjalanan Sinsen

Sinsen berdiri sejak 1967. Selama hampir enam dekade, perusahaan terus melakukan berbagai pengembangan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, penguatan jaringan hingga pengembangan sumber daya manusia.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan industri.

Namun, memasuki usia ke-59, Sinsen menilai pertumbuhan tidak cukup hanya diukur melalui ekspansi atau pencapaian perusahaan.

Filosofi “Sustainably Growing” menjadi pijakan agar perkembangan perusahaan tetap dilakukan secara bertanggung jawab dan mampu memberikan dampak positif secara berkelanjutan.

CEO Interim Sinsen Syanni Attan mengatakan perjalanan perusahaan selama 59 tahun merupakan hasil kontribusi banyak pihak.

Menurutnya, keberadaan Sinsen tidak dapat dipisahkan dari karyawan, konsumen Honda di Jambi, mitra serta masyarakat yang selama ini memberikan dukungan.

“Sinsen bukan hanya sekadar gedung dan bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan seluruh pihak yang terlibat, baik keluarga besar Sinsen Group, konsumen setia sepeda motor Honda Provinsi Jambi, para mitra yang terus berkolaborasi bersama kami, hingga seluruh masyarakat Jambi yang terus mendukung kami,” ujar Syanni.

Pertumbuhan harus meninggalkan manfaat

Syanni menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Sinsen sepanjang perjalanan perusahaan.

Menurutnya, keberlanjutan menjadi penting agar pertumbuhan yang dicapai perusahaan tidak berhenti pada pencapaian jangka pendek.

“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Semoga bersama-sama kita dapat terus Sustainably Growing, Together as One,” katanya.

Semangat tersebut menjadi pesan utama dalam peringatan ulang tahun Sinsen tahun ini.

Perusahaan ingin memastikan pertumbuhan yang dibangun tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berada di sekitar ekosistem perusahaan.

Menatap masa depan

Perayaan ulang tahun ke-59 juga menjadi momentum bagi internal Sinsen Group untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui sekaligus menatap tantangan ke depan.

Penguatan kualitas layanan, jaringan dan sumber daya manusia tetap menjadi bagian dari fondasi perusahaan dalam melanjutkan perjalanan bisnisnya.

Dengan pengalaman hampir enam dekade, Sinsen menegaskan komitmennya untuk terus berkembang tanpa meninggalkan aspek keberlanjutan.

Bagi perusahaan, usia 59 tahun bukan sekadar angka. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa keberlangsungan bisnis dibangun melalui kepercayaan, kolaborasi dan kemampuan memberikan manfaat secara konsisten.

Semangat “Sustainably Growing” pun diarahkan menjadi bagian dari perjalanan Sinsen menuju masa depan, dengan prinsip bahwa pertumbuhan terbaik adalah pertumbuhan yang mampu bertahan sekaligus membawa dampak positif bagi konsumen, mitra, karyawan dan masyarakat Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Provinsi Jambi periode 2026–2029.

Pelantikan tersebut berlangsung di Taman Banjuran Budayo, Kota Jambi, Sabtu malam 25 Juli 2026, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gekrafs, Kawendra Lukistian.

Usai dilantik memimpin Gekrafs Jambi, Diza Hazra Aljosha menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Diza, Provinsi Jambi tidak dapat terus bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Ekonomi kreatif dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

“Hampir 33 persen pendapatan daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Ketika sektor tersebut mengalami kendala, maka ekonomi kreatif menjadi solusi untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ujar Diza.

Ia menyebut, industri kreatif memiliki peluang besar karena ditopang oleh kreativitas dan kemampuan sumber daya manusia.

Menurutnya, Kota Jambi yang minim sumber daya alam justru memiliki kekuatan melalui potensi generasi muda dan pelaku kreatif.

“Kita memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan bersama. Bahkan Kota Jambi yang tidak memiliki sumber daya alam justru memiliki modal besar berupa sumber daya manusia yang kreatif,” katanya.

Gekrafs Jambi Fokus Kembangkan UMKM dan Talenta Kreatif

Sebagai Ketua DPW Gekrafs Provinsi Jambi, Diza mengatakan kepengurusan periode 2026–2029 akan fokus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Jambi.

Program yang akan didorong meliputi peningkatan kapasitas pelaku UMKM kreatif, akses pembiayaan, pemasaran digital, penguatan merek lokal, hingga membuka peluang pasar nasional dan internasional.

“Kami ingin Gekrafs hadir sebagai organisasi yang benar-benar berdampak. Program yang disusun harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat UMKM lokal, melahirkan talenta kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif,” tegasnya.

Diza juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas kreatif, akademisi, serta pelaku UMKM untuk bersama-sama membangun industri kreatif di Provinsi Jambi.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar ekonomi kreatif Jambi mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Jambi Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinan Diza Hazra Aljosha di Gekrafs Provinsi Jambi.

Maulana menilai ekonomi kreatif menjadi sektor penting bagi Kota Jambi yang selama ini mengandalkan sektor perdagangan dan jasa.

“Karena itu, kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi aset terbesar Kota Jambi. Melalui Gekrafs, kreativitas tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan,” ujar Maulana.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan berskala nasional yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama sektor UMKM, kuliner, pariwisata, seni, dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, keberadaan Gekrafs dapat menjadi wadah bagi generasi muda Jambi untuk mengembangkan ide kreatif menjadi usaha produktif.

Gekrafs Jambi Siapkan Program Penguatan Industri Kreatif

Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan Gekrafs merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional.

Ia mendorong Gekrafs Jambi memiliki agenda kreatif yang menjadi identitas daerah dan mampu menarik perhatian masyarakat luas.

“Saya melihat event Tumpah Ruah di Kota Jambi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda kreatif tingkat provinsi bahkan nasional,” ujarnya.

Ke depan, DPW Gekrafs Provinsi Jambi akan menjalankan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penguatan akses pembiayaan ekonomi kreatif, perlindungan kekayaan intelektual, literasi digital, pemberdayaan talenta muda, pengembangan pusat kreativitas daerah, hingga perluasan pasar produk kreatif.

Selain melantik pengurus DPW Gekrafs Provinsi Jambi, Diza Hazra Aljosha juga melantik jajaran pengurus DPC Gekrafs Kabupaten Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat.

Dengan kepengurusan baru tersebut, Gekrafs Jambi menargetkan ekonomi kreatif dapat berkembang lebih luas, menciptakan lebih banyak pelaku usaha kreatif, memperkuat UMKM lokal, serta menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jambi hingga pertengahan Juli 2026 menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data hingga 10 Juli 2026, realisasi belanja APBN di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar Rp10 triliun atau sebesar 54 persen dari total pagu anggaran yang mencapai Rp18 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, mengatakan capaian tersebut menunjukkan proses penyerapan anggaran masih berjalan sesuai dengan target dan pola yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau kita lihat realisasi sampai dengan 10 Juli, belanja APBN kita sudah mencapai sekitar Rp10 triliun atau 54 persen dari total pagu Rp18 triliun,” kata dia.

Artinya, kalau melihat trajectory atau pola penyerapan anggaran, kita masih berada di jalur yang tepat,” ujar Tunas saat diwawancarai.

Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan angka realisasi, tetapi juga memastikan kecepatan penyerapan anggaran tetap konsisten hingga akhir tahun anggaran.

“Yang perlu kita jaga adalah pace atau kecepatan penyerapan seperti saat ini agar tetap terjaga sampai akhir tahun,” katanya.

Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp4 Triliun

Tunas menjelaskan, dari total realisasi belanja APBN tersebut, komponen belanja pemerintah pusat telah mencapai sekitar 53,6 persen.

Nilainya tercatat sekitar Rp4 triliun dari total pagu anggaran pemerintah pusat di Provinsi Jambi sebesar Rp7,4 triliun.

Selain belanja pemerintah pusat, komponen Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan perkembangan positif.

Hingga 10 Juli 2026, realisasi TKD telah mencapai sekitar 54 persen atau senilai Rp6 triliun dari total pagu sebesar Rp11,1 triliun.

APBN Jambi Dinilai Masih Sesuai Jalur

Tunas menilai capaian realisasi tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan APBN di Provinsi Jambi masih berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh satuan kerja pemerintah dapat mempertahankan momentum penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan efektivitas, kualitas belanja, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari separuh pagu hingga pertengahan tahun, pemerintah optimistis pelaksanaan APBN di Provinsi Jambi dapat berjalan optimal hingga akhir 2026.(*)