KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di ruang rapat bupati, Selasa (17/02).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Katamso yang menyoroti capaian positif ekonomi daerah sekaligus tantangan besar dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dalam sambutannya, Katamso mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat mencapai 5,28 persen, melampaui target 4,99 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ini menjadikan Tanjung Jabung Barat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap realistis dalam menyusun program pembangunan.

Total usulan pembangunan dalam Musrenbang mencapai Rp3,1 triliun, yang terdiri dari 229 program dan 425 kegiatan. Namun, kemampuan riil keuangan daerah hanya sekitar Rp1,1 triliun.

Artinya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp2 triliun yang belum dapat dipenuhi.

Wakil bupati menegaskan pentingnya prioritas pada program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan, serta pendidikan.

Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui optimalisasi dana Transfer ke Daerah (TKD).

Langkah ini dinilai penting di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis serta fluktuasi harga minyak dunia.

Musrenbang kali ini juga menyoroti dua isu strategis, yaitu pengelolaan lingkungan dan peningkatan partisipasi pemuda.

Pemkab berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Sementara itu, partisipasi generasi muda diperkuat melalui ruang aspirasi yang difasilitasi oleh Bapperida, dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan.

Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi daerah.

Katamso menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke desa. Ia berharap setiap desa dapat merasakan hasil nyata dari program pemerintah.

Musrenbang RKPD 2026 ini dilaksanakan secara hybrid, dengan sejumlah pejabat hadir langsung dan lainnya mengikuti secara daring.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penguatan peran perempuan dalam dunia usaha terus didorong di Provinsi Jambi.

Hal ini ditandai dengan pelantikan Badan Semi Otonom Womenpreneur oleh BPD HIPMI Jambi yang digelar di Taman Banjuran Budayo, Jumat (13/3).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jambi, Fadhillah Hasrul, sebagai wujud komitmen organisasi dalam mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha perempuan yang mandiri dan berdaya saing.

Ketua Womenpreneur HIPMI Jambi, Rashifa Humaira, menyampaikan bahwa kehadiran Womenpreneur menjadi wadah penting bagi perempuan untuk mengembangkan potensi bisnis sekaligus memperluas jaringan usaha.

Menurutnya, Womenpreneur tidak hanya menjadi komunitas, tetapi juga ruang kolaborasi dan pembelajaran bagi perempuan yang ingin tumbuh di dunia kewirausahaan.

“Kami ingin menciptakan ekosistem yang saling mendukung, sehingga perempuan di Jambi berani memulai usaha dan mampu berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.

Rashifa menegaskan, kepengurusan ke depan akan fokus pada penguatan jaringan bisnis serta membuka peluang kerja sama melalui program business matching.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam berwirausaha, mulai dari keterbatasan akses permodalan, minimnya jaringan, hingga persoalan membagi waktu antara keluarga dan bisnis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Womenpreneur HIPMI Jambi akan menghadirkan berbagai program strategis, seperti seminar, workshop, serta forum diskusi inspiratif yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan.

Selain itu, program mentoring, sharing session, serta kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai lembaga pendukung UMKM juga akan menjadi fokus utama ke depan.

Dengan terbentuknya kepengurusan ini, diharapkan semakin banyak perempuan di Jambi yang terinspirasi untuk terjun ke dunia usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perempuan yang berdaya akan membawa dampak besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kemajuan daerah,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka secara resmi kegiatan Bazaar Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2026 yang digelar di halaman depan TVRI Jambi, Rabu (11/3/2026).

Program ini merupakan upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah tersebut diselenggarakan oleh TVRI Jambi bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BULOG dan Badan Pangan Nasional.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada TVRI Jambi serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, sinergi antarinstansi sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di daerah.

“Terima kasih kepada TVRI Jambi dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi. Sinergi seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Wagub Sani menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga bahan pokok menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Ia menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, dan komoditas lainnya dengan harga lebih terjangkau.

Ketika harga pangan stabil, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga sehingga perekonomian daerah juga dapat bergerak dengan lebih baik.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, akan terus mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan, mulai dari memperkuat distribusi bahan pokok, memastikan ketersediaan stok, hingga mendukung produksi petani lokal.

Ia juga menekankan bahwa upaya tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Wagub Sani juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan bazaar pangan murah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung produk lokal serta memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Jambi Herly Marjoni mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara TVRI Jambi, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan melibatkan berbagai mitra pemasok.

Dalam bazaar tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging beku, serta sejumlah komoditas lainnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara LPP TVRI dan Badan Pangan Nasional dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi efektif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Program ini juga didukung dengan penguatan jaringan sekitar 2.024 kios pangan atau Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Menurutnya, melalui program tersebut masyarakat dapat memperoleh komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan cabai dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), khususnya Idul Fitri 2026, dalam kondisi aman.

Selain memastikan stok stabil, pemerintah juga menyiapkan distribusi cadangan pangan bagi masyarakat untuk menjaga daya beli dan menekan inflasi.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A di Pasar Talang Banjar dan gudang pangan di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Jambi, Bulog, Badan POM, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah melihat aktivitas pasar yang cukup ramai menjelang Lebaran.

Namun secara umum harga bahan pokok masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, terutama untuk komoditas beras SPHP dan minyak goreng Minyak Kita.

“Alhamdulillah dari hasil pemantauan di lapangan, stok dan harga bahan pokok masih terkendali serta masih sesuai dengan HET,” ujar Maulana.

Meski demikian, pemerintah mencatat adanya kenaikan pada harga beras premium di pasaran Kota Jambi yang saat ini meningkat sekitar 11 persen.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan tersebut, Pemerintah Kota Jambi akan menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat.

Program ini dijadwalkan mulai disalurkan dalam waktu dekat dengan sasaran sekitar 50 ribu kepala keluarga di Kota Jambi.

Setiap keluarga penerima akan mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama dua bulan.

“Distribusi cadangan pangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus menekan laju inflasi menjelang Lebaran,” jelasnya.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga mencermati kondisi ketersediaan gula di pasaran yang terpantau mulai terbatas.

Mengingat konsumsi gula biasanya meningkat saat Ramadan hingga Idul Fitri, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan pasokan tetap terjaga.

Saat ini stok gula di Kota Jambi tercatat sekitar 30 ribu ton. Pemerintah juga mendorong produsen untuk meningkatkan distribusi guna mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang hari raya.

Dengan kondisi stok pangan yang masih mencukupi, Pemkot Jambi mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar stabilitas harga tetap terjaga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi berencana melakukan penataan besar terhadap sejumlah pasar tradisional guna meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat.

Salah satu yang menjadi prioritas adalah Pasar Talang Banjar serta Pasar Induk Talang Gulo.

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Talang Banjar pada Senin (9/3/2026), menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurut Maulana, kondisi Pasar Talang Banjar saat ini masih memerlukan penataan yang lebih baik agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih tertib, bersih, dan nyaman.

“Secara umum kondisi pasar ini memang belum tertata secara optimal. Karena itu kami sudah mengajukan proposal revitalisasi ke Kementerian Perdagangan. Pasar ini juga sudah ditinjau dan mudah-mudahan dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa apabila program revitalisasi disetujui, kawasan pasar akan dikosongkan sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, Pemerintah Kota Jambi berencana menyiapkan lokasi sementara bagi para pedagang yang terdampak pembangunan.

“Selama proses pembangunan, kami akan menyewa tempat sementara yang lokasinya tidak jauh dari pasar ini sehingga pedagang tetap bisa berjualan,” jelas Maulana.

Setelah revitalisasi selesai, Pasar Talang Banjar direncanakan berubah menjadi pasar yang lebih modern, bersih, dan tertata dengan baik.

Selain penataan bangunan utama pasar, Pemkot Jambi juga akan menambah jumlah kios agar mampu menampung lebih banyak pedagang yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, penataan juga akan dilakukan di sepanjang Jalan Pasar Talang Banjar dengan pembangunan jalur pedestrian untuk memperindah kawasan pasar.

Penataan kawasan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif serta menjadikan kawasan pasar sebagai salah satu destinasi wisata kota.

Meski demikian, Maulana menegaskan bahwa proses revitalisasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pedagang agar tidak menimbulkan gejolak.

“Prosesnya tentu harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut banyak pedagang. Kami ingin penataan ini berjalan baik tanpa menimbulkan masalah,” katanya.

Selain Pasar Talang Banjar, Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan revitalisasi Pasar Induk Talang Gulo kepada Kementerian Perdagangan.

Saat ini proposal tersebut telah dipresentasikan dan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan.

“Kami sudah menyampaikan paparan kepada pemerintah pusat dan sekarang tinggal menunggu persetujuan. Mudah-mudahan dua pasar ini bisa segera direvitalisasi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi semakin serius mewujudkan kota bersih dan tertata.

Melalui Program Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), Wali Kota Jambi Dr dr Maulana, MKM memimpin langsung aksi gotong royong di kawasan Terminal Rawasari, Rabu pagi (11/2/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari gerakan nasional kebersihan, tetapi juga sebagai langkah awal penataan lokasi yang akan difungsikan sebagai pusat Pasar Beduk Ramadan 1447 Hijriah.

Didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Maulana turun langsung bersama jajaran OPD dan unsur Forkopimda membersihkan area terminal.

Sejumlah instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, PUPR, Dishub, dan Satpol PP turut dilibatkan dalam aksi tersebut.

Maulana menegaskan, gerakan ini sejalan dengan visi Program Kota Jambi Bahagia, di mana kebersihan dimulai dari tingkat RT melalui penguatan peran Operator Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OPBM).

“Mulai tahun ini, melalui Kampung Bahagia, pengelolaan sampah berbasis RT kita optimalkan. Sampah diambil dari rumah ke rumah. TPS liar akan kita tutup,” tegas Maulana.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Jambi akan menambah 20 armada pengangkut sampah pada April 2026.

Tak hanya itu, pada Mei mendatang juga akan diresmikan pabrik pengolahan sampah menjadi pupuk di TPA Talang Gulo.

Menurut Maulana, kebersihan bukan sekadar soal estetika, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata.

“Kalau kota bersih, wisata tumbuh. Kalau wisata tumbuh, ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya optimistis.

Terminal Rawasari sendiri dirancang menjadi ruang publik multifungsi.

Selain menjadi lokasi Pasar Beduk Ramadan, kawasan ini ke depan akan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas masyarakat.

Melalui gerakan gotong royong yang melibatkan banyak pihak ini, Pemkot Jambi berharap mampu menciptakan lingkungan kota yang bersih, nyaman, dan berdaya saing menjelang bulan suci Ramadan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Jambi bergerak cepat mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok dengan menggelar operasi pasar murah di 11 kecamatan.

Program stabilisasi harga ini resmi dimulai di Kecamatan Jelutung dan akan berlangsung hingga 24 Februari 2026, menyasar ribuan warga yang membutuhkan bantuan sembako bersubsidi.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi konkret pemerintah daerah untuk menekan inflasi musiman yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Setiap menjelang Ramadan, permintaan bahan pokok meningkat. Jika tidak diantisipasi, harga bisa melonjak. Pemerintah hadir untuk menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Diza.

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 4.000 paket sembako bersubsidi.

Setiap paket mendapat subsidi sebesar Rp50.000, sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp112.000 dari total harga Rp162.000.

Isi paket tersebut meliputi:

• Beras premium 5 kilogram

• Gula pasir 2 kilogram

• Minyak goreng 2 liter

• Susu kental manis 1 kaleng

Diza menegaskan bahwa kebijakan ini bukan karena harga naik, melainkan upaya pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil di pasaran.

“Justru kita turunkan beban masyarakat supaya harga tetap terkendali,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Nella Ervina, menjelaskan bahwa penerima manfaat telah melalui proses verifikasi ketat berdasarkan data ekonomi nasional dan validasi ulang di tingkat kecamatan.

“Verifikasi dilakukan dua kali agar program tepat sasaran dan benar-benar membantu warga yang membutuhkan,” jelas Nella.

Program ini didanai melalui APBD Kota Jambi dalam skema Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Melalui operasi pasar murah ini, Pemkot Jambi berharap masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang, sekaligus menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – JNE Cabang Jambi sukses menggelar kegiatan Media Gathering bersama insan pers se-Provinsi Jambi

Acara yang berlangsung di Sky M Caffe & Resto ini dikemas dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk penguatan sinergi antara JNE dan media.

Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus wujud komitmen JNE dalam menjalin kemitraan strategis dengan media, khususnya dalam penyebaran informasi layanan logistik kepada masyarakat luas.

Kepala Cabang JNE Jambi, Jacksen, menyampaikan apresiasi kepada seluruh awak media yang selama ini konsisten mendukung berbagai program dan layanan JNE di wilayah Jambi.

“Peran media sangat penting bagi JNE, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun kepercayaan publik terhadap layanan kami. Kami sangat mengapresiasi sinergi yang telah terjalin selama ini,” ujar Jacksen, Selasa (10/2/2026).

Tak hanya menjadi ajang silaturahmi, Media Gathering ini juga diisi dengan sesi talkshow inspiratif yang menghadirkan Venny Septia Monica, Owner Rumah Makan Pusako Satu, salah satu pelaku usaha kuliner sukses asal Jambi.

Dalam sesi tersebut, Monica membagikan perjalanan bisnisnya membangun RM Pusako Satu hingga kini memiliki 32 cabang yang tersebar di seluruh Provinsi Jambi.

Ia menekankan bahwa konsistensi kualitas produk menjadi kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan.

Menurutnya, penggunaan bahan baku lokal menjadi fondasi utama perkembangan usahanya, seperti menu khas Dendeng Batokok serta pemanfaatan Beras Payo Kerinci asal Lempur sebagai bahan utama.

Menariknya, produk kuliner khas Jambi tersebut kini tidak hanya dinikmati masyarakat lokal, tetapi juga telah menjangkau pasar nasional.

Monica mengakui, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan layanan logistik JNE.

“Pengiriman yang cepat, aman, dan terpercaya sangat menentukan kualitas produk sampai ke tangan konsumen luar daerah. JNE menjadi mitra penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan kami,” ungkap Monica.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara UMKM berkualitas, media, dan layanan logistik yang andal mampu menciptakan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan Media Gathering ini, JNE Jambi kembali menegaskan perannya tidak hanya sebagai perusahaan jasa pengiriman, tetapi juga sebagai mitra strategis UMKM dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak goreng subsidi Minyakita di sejumlah pasar tradisional menjelang datangnya bulan suci Ramadan.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan serta menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Bahan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Disperindag Kota Jambi, Dadan Sulaiman, menyebutkan bahwa pengawasan diprioritaskan di Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar yang menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat.

Menurutnya, Disperindag juga telah menjalin koordinasi intensif dengan Perum Bulog Jambi untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan terjadwal.

“Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama Ramadan hingga Idulfitri, distribusi Minyakita ditambah menjadi dua kali dalam sepekan ke seluruh pasar tradisional di Kota Jambi,” kata Dadan, Selasa.

Ia menegaskan, harga Minyakita di tingkat pengecer tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Selain itu, penjualan dilakukan dalam kemasan sesuai ketentuan guna mencegah penyimpangan distribusi.

Hingga saat ini, Disperindag belum menemukan pelanggaran oleh pedagang terkait harga maupun takaran. Stabilitas harga minyak goreng juga masih terpantau aman tanpa lonjakan signifikan.

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya keterbatasan stok di sejumlah kios.

Salah seorang pedagang di Pasar Angso Duo, Anisa, mengaku pasokan Minyakita di lapaknya telah habis sejak beberapa waktu terakhir akibat meningkatnya permintaan.

Menanggapi hal tersebut, Disperindag Kota Jambi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Pemerintah memastikan pasokan Minyakita akan terus disalurkan secara bertahap ke seluruh pasar tradisional guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2026 dipastikan mengalami kenaikan dan direkomendasikan menembus angka Rp3.471.000.

Kenaikan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar penetapan upah minimum di seluruh Indonesia.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menetapkan UMP melalui mekanisme Dewan Pengupahan Provinsi.

PP Nomor 49 Tahun 2025 juga mengatur rentang kenaikan upah pada kisaran 0,5 hingga 0,9, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berada di kisaran 0,1 hingga 0,3.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, Akhmad Bestari, mengatakan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi telah menggelar rapat penetapan UMP pada Kamis lalu.

Rapat tersebut dihadiri unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kalangan akademisi.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pengupahan diberikan kewenangan menentukan nilai alfa sebagaimana diamanatkan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasilnya, disepakati nilai alfa sebesar 0,7.

Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam formula pengupahan nasional dan menghasilkan kenaikan UMP Jambi sekitar Rp236 ribu, atau setara dengan 7,33 persen.

Dengan demikian, UMP Jambi yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,2 juta direkomendasikan naik menjadi Rp3.471.000 pada tahun 2026.

Akhmad Bestari menjelaskan, penetapan UMP Jambi 2026 mempertimbangkan sejumlah indikator utama, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tercatat 5,08 persen, sementara tingkat inflasi berada di angka 3,77 persen.

Selain itu, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jambi saat ini mendekati angka 3,9.

“Penetapan UMP harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Setelah melalui diskusi, disepakati nilai alfa 0,7 yang menghasilkan kenaikan sekitar 7,3 persen,” ujar Bestari.

Selain UMP, rapat Dewan Pengupahan juga membahas Upah Minimum Sektoral (UMS) untuk dua sektor utama.

Pada sektor perkebunan kelapa sawit, UMS ditetapkan di kisaran Rp3,5 juta, sementara sektor pertambangan ditetapkan lebih tinggi, yakni sekitar Rp3.570.000.

UMP Jambi 2026 yang telah direkomendasikan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jambi untuk disahkan.

Dalam mekanisme tersebut, gubernur memiliki kewenangan menetapkan sesuai rekomendasi, menyesuaikan, atau mengambil kebijakan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah ditetapkan, UMP Jambi 2026 akan menjadi dasar dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan ketentuan UMK harus lebih tinggi dari UMP.

Pertimbangan ini pula yang membuat Dewan Pengupahan memilih nilai alfa 0,7, bukan 0,9, demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pemerintah menegaskan, perusahaan yang tidak menerapkan UMP sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran administratif hingga sanksi pidana.

Namun, bagi perusahaan yang belum mampu menerapkan UMP karena kondisi tertentu, disediakan mekanisme perundingan dengan serikat pekerja sesuai aturan yang berlaku.(*)