BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Merangin mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sepanjang tahun anggaran 2025, mencapai 5,13 persen.

Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4,93 persen, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,11 persen.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Merangin disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Merangin, Senin (30/03), dipimpin Wakil Ketua I DPRD Herman Effendi bersama Waka II Ahmad Fahmi dan dihadiri seluruh Kepala OPD.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi program pembangunan daerah meski di tengah keterbatasan fiskal.

Lonjakan paling signifikan terlihat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh dari 2,77 persen pada 2024 menjadi 5,55 persen pada 2025.

“Sektor pertanian kembali menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Peningkatan ini membuktikan bahwa strategi penguatan ekonomi kerakyatan berjalan di jalur yang tepat,” ujar Wabup Khafidh.

Kualitas hidup masyarakat juga membaik, terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik menjadi 73,41 poin, meningkat dari 72,65 poin pada tahun sebelumnya.

Meski sebagian sektor menunjukkan performa positif, sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan lebih lambat, yakni hanya 3,24 persen dibanding 7,78 persen pada 2024.

Dari sisi keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi didukung realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1,495 triliun atau 98,37 persen dari target.

Menariknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target dengan realisasi 104,64 persen, atau sekitar Rp161,7 miliar.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi representasi kemajuan pembangunan yang telah kita capai bersama,” tambah Wabup Khafidh.

Pencapaian ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemkab Merangin untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Merangin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar pada Selasa, 31 Maret 2026.

Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memaparkan capaian kinerja selama satu tahun terakhir.

Sekaligus bentuk transparansi kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri terkait pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa kondisi global yang penuh tekanan tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat dinamika geopolitik global, kami bersyukur Kota Jambi tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada 2025 mencapai 5,13 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,88 persen.

Capaian ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, angka pendapatan naik dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.

Tak hanya itu, tingkat ketimpangan ekonomi juga menunjukkan tren penurunan. Indeks Gini Kota Jambi tercatat turun dari 0,395 menjadi 0,339, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Menurut Maulana, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi.

“Kami terus mendorong investasi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan konektivitas dan infrastruktur kota. Program-program ini dirancang untuk langsung menyentuh masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas harga, Pemerintah Kota Jambi juga berhasil menjaga inflasi tetap terkendali sepanjang tahun 2025.

Inflasi tercatat sebesar 3,03 persen secara tahunan (year on year), berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 3,71 persen, meski sedikit di atas angka nasional sebesar 2,92 persen.

Maulana menilai kondisi ini menunjukkan pengelolaan ekonomi daerah berjalan cukup baik di tengah tantangan global yang tidak menentu.

“Pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas kami agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi melaporkan pertumbuhan ekonomi daerah ini pada triwulan I 2025 mencapai 4,55 persen (year-on-year), meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencatat 3,84 persen.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, dalam keterangannya pada Senin (5/5/2025), menyebut sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, yakni sebesar 12,54 persen secara tahunan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 4,90 persen.

“Sektor pertanian juga masih menunjukkan pertumbuhan impresif di atas enam persen karena adanya peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan semusim,” kata Agus.

Ia juga menyebutkan bahwa daya beli masyarakat Jambi terjaga, tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh lebih cepat dibanding triwulan IV 2024.

Namun secara quarter-to-quarter, ekonomi Jambi triwulan I 2025 mengalami kontraksi 3,75 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan terutama terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mencatat kontraksi terdalam sebesar 15,38 persen, serta pada sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah yang terkontraksi hingga 46,23 persen.

Agus menjelaskan bahwa dari sisi struktur, perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan I 2025 masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 34,11 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, PDRB didorong oleh ekspor barang dan jasa yang menyumbang 68,59 persen dari total nilai ekonomi.(*)