JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang akan melambat dalam beberapa tahun ke depan akibat tekanan global yang semakin kompleks.

Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga energi menjadi faktor utama yang membayangi prospek ekonomi kawasan.

Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia justru diperkirakan menunjukkan kinerja yang lebih solid.

ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2026 dan 2027, meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang dinilai lebih kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Kinerja positif tersebut ditopang oleh konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga, investasi yang terus mengalir, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Ekonom ADB, Albert Park, mengingatkan bahwa risiko global tetap perlu diwaspadai, terutama konflik geopolitik yang berpotensi memicu lonjakan harga energi dan pangan.

“Konflik berkepanjangan dapat menyebabkan harga energi dan pangan tetap tinggi serta memperketat kondisi keuangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

ADB menilai, jika tekanan global meningkat, dampaknya bisa merembet pada inflasi dan daya beli masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, beberapa negara besar di Asia justru menghadapi perlambatan.

Di China, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 4,6% pada 2026 dan 4,5% pada 2027 akibat krisis sektor properti dan melemahnya ekspor.

Di India, pertumbuhan juga diperkirakan melambat menjadi 6,9% pada 2026 dari sebelumnya 7,6%, menandakan adanya tekanan pada aktivitas ekonomi domestik.

Sementara kawasan Pasifik diprediksi mengalami perlambatan paling tajam, dengan pertumbuhan turun dari 4,2% pada 2025 menjadi 3,4% pada 2026 dan kembali melemah ke 3,2% pada 2027.

Secara keseluruhan, laporan ADB menunjukkan bahwa meskipun ekonomi global menghadapi tantangan besar, Indonesia masih berada pada posisi yang relatif kuat.

Stabilitas domestik menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan, meskipun pemerintah tetap perlu waspada terhadap dinamika global, termasuk risiko geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap adanya sinyal positif dari Iran terkait kemudahan akses bagi kapal tanker Indonesia yang melintasi jalur strategis Selat Hormuz di tengah ketegangan geopolitik kawasan.

Informasi tersebut disampaikan usai pertemuan antara MUI dan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini di Iran, termasuk dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh sejumlah informasi penting, termasuk peluang solusi atas situasi konflik yang sedang berlangsung.

Menurutnya, diskusi berlangsung dalam suasana persahabatan dan menghasilkan berbagai pandangan konstruktif yang membuka ruang kerja sama lebih luas ke depan.

Salah satu poin penting yang mengemuka adalah komitmen Iran untuk memberikan kemudahan bagi kapal tanker Indonesia yang melintas di Selat Hormuz.

Jalur ini diketahui merupakan salah satu rute paling vital bagi distribusi energi global.

Selama ini, ketegangan di kawasan Timur Tengah kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran, termasuk bagi kapal Indonesia yang membawa komoditas energi.

Oleh karena itu, adanya jaminan kelancaran akses dinilai sebagai kabar positif bagi stabilitas distribusi energi nasional.

Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi dan komunikasi antarnegara dalam menjaga kepentingan strategis, khususnya di sektor energi dan perdagangan internasional.

Dengan adanya sinyal dukungan dari Iran, diharapkan aktivitas pelayaran Indonesia di kawasan tersebut dapat berjalan lebih aman dan stabil, meskipun situasi geopolitik global masih bergejolak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkap adanya perkembangan positif terkait kondisi di Selat Hormuz, meski konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah masih berlangsung.

Menurutnya, jalur strategis perdagangan minyak dunia tersebut kini mulai menerapkan kebijakan buka-tutup, yang membuka peluang bagi kapal-kapal tertentu untuk kembali melintas.

“Meski konflik belum menunjukkan tanda-tanda selesai, kita mendapat angin segar karena Selat Hormuz sudah mulai ada kebijakan buka-tutup,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/3/2026).

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut memungkinkan komunikasi dan akses bagi negara-negara tertentu, khususnya yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Sebelumnya, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu distribusi energi global, termasuk tertahannya sejumlah kapal tanker yang melintasi jalur tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini masih terus melakukan negosiasi dengan pihak Iran terkait kapal yang terdampak situasi tersebut.

“Masih dalam proses negosiasi. Ini antreannya panjang, jadi mohon waktu. Kami terus berupaya agar segera ada hasil,” kata Bahlil.

Meski situasi belum sepenuhnya stabil, kebijakan baru di Selat Hormuz dinilai menjadi harapan bagi kelancaran distribusi energi, termasuk untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah berharap proses diplomasi yang sedang berjalan dapat segera membuahkan hasil, sehingga pasokan energi Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah menegaskan akan mengedepankan efisiensi anggaran sebagai langkah utama dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa opsi memperlebar defisit APBN atau menambah utang bukan menjadi prioritas saat ini. Pemerintah lebih memilih mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada beban subsidi energi serta keuangan negara.

“Langkah pertama tentu efisiensi. Kalau harga BBM terus naik, kita harus siap melakukan penyesuaian anggaran,” ujarnya usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mulai menghitung kemungkinan pemangkasan anggaran, terutama pada program tambahan yang dinilai kurang prioritas.

Ia menilai selama ini terdapat sejumlah program tambahan yang membuat anggaran membengkak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Program tambahan akan ditunda dulu. Kita fokus pada anggaran yang sudah ada dan memaksimalkan penggunaannya,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan memberikan arahan awal kepada seluruh K/L untuk mempersiapkan skenario penyesuaian anggaran, meskipun implementasinya masih menunggu perkembangan situasi ekonomi global.

Meski demikian, Purbaya memastikan kondisi APBN saat ini masih dalam keadaan aman dan mampu bertahan, selama tidak terjadi lonjakan ekstrem pada harga minyak dunia.

Pemerintah akan terus memantau dinamika global sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

Dengan strategi efisiensi ini, pemerintah berharap dapat menjaga disiplin fiskal tanpa harus menambah utang, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masih berada di bawah tekanan kuat dalam beberapa pekan terakhir.

Pada awal Januari 2026, rupiah sempat mendekati level psikologis Rp17.000 per USD, memicu kecemasan di kalangan pelaku pasar, dunia usaha, dan masyarakat yang bergantung pada barang impor.

Pada perdagangan Selasa (13/1/2026), rupiah ditutup di kisaran Rp16.877 per USD, mendekati titik terendah historis.

Pelemahan tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap mata uang utama lain, menandakan tekanan luas terhadap mata uang negara berkembang.

Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing, termasuk melalui transaksi spot, non-deliverable forward (NDF), dan pembelian surat berharga negara.

Langkah ini bertujuan menjaga pergerakan rupiah tetap selaras dengan fundamental ekonomi.

Analis menilai pelemahan rupiah dipengaruhi faktor eksternal dan domestik. Di tingkat global, dolar AS relatif kuat di tengah ketidakpastian kebijakan moneter dan geopolitik.

Sementara itu, sentimen investor domestik terkait kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi turut memengaruhi pergerakan rupiah.

Memasuki pertengahan Januari, rupiah sempat mengalami sedikit penguatan. Pada 15 Januari 2026, perdagangan NDF mencatat Rp16.874 per USD, lebih baik dibandingkan sesi sebelumnya.

Namun, volatilitas masih tinggi, terlihat dari pelemahan pagi harinya ke Rp16.868 per USD. BI tetap waspada dan siap melakukan intervensi bila diperlukan.

Bank sentral menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat, dengan cadangan devisa memadai dan neraca perdagangan surplus.

Meski demikian, tekanan eksternal membuat intervensi tetap diperlukan untuk mencegah gejolak pasar yang berlebihan.

Pelemahan rupiah berdampak pada sektor industri yang mengandalkan bahan baku impor, karena biaya produksi meningkat.

Pelaku usaha berharap adanya koordinasi kebijakan yang lebih erat antara BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Ke depan, pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, keputusan suku bunga bank sentral utama dunia, dan kebijakan ekonomi domestik.

Meski ada potensi penguatan jangka pendek, rupiah masih berada di posisi rentan terhadap perubahan sentimen pasar.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Direksi Gates Foundation, yayasan filantropi internasional yang didirikan Bill Gates.

Pengumuman ini disampaikan Gates Foundation pada 12 Januari 2026, menandai peran baru Sri Mulyani di tingkat global dalam menghadapi tantangan kemanusiaan.

Sri Mulyani menyatakan kehormatannya bisa bergabung dan berkontribusi pada misi lembaga yang berfokus pada:

• Menekan angka kematian ibu dan bayi

• Melindungi generasi muda dari penyakit menular

• Mendorong jutaan orang keluar dari kemiskinan

“Saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Dewan Yayasan Gates untuk berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” ujar Sri Mulyani melalui pernyataan resmi.

Pengalaman Sri Mulyani di ekonomi global dan kebijakan publik dianggap sangat berharga bagi Gates Foundation.

Sebagai mantan Menteri Keuangan Indonesia dan senior Bank Dunia, ia diharapkan memperkuat tata kelola, strategi, dan efektivitas program filantropi lembaga tersebut.

CEO Gates Foundation, Mark Suzman, menyatakan bahwa Sri Mulyani akan bekerja bersama tokoh internasional lain di bawah kepemimpinan Bill Gates untuk menentukan arah dan prioritas misi global yayasan.

Pengangkatan ini menegaskan posisi Sri Mulyani di panggung internasional setelah ia sebelumnya direkrut sebagai pengajar di Blavatnik School of Government, University of Oxford pada Desember 2025.

Selain berdampak bagi Indonesia, peran barunya di Gates Foundation diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap isu global terkait kesehatan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan.(*)

Jakarta, SEPUCUKJAMNI.ID– Pada Rabu, 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan baru yang akan menaikkan tarif impor sebesar 10% pada barang-barang yang masuk ke AS dari banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam pengumuman yang disampaikan melalui unggahan di Instagram Gedung Putih, Indonesia terdaftar sebagai salah satu negara yang terkena dampak, dengan tarif yang dikenakan sebesar 32%. Negara ini menempati urutan kedelapan dalam daftar negara-negara yang akan menerima kenaikan tarif tersebut.

Apa Itu Tarif Timbal Balik?

Kenaikan tarif ini adalah bagian dari kebijakan tarif timbal balik yang bertujuan menanggapi tarif yang diterapkan negara lain terhadap barang-barang AS. Indonesia, bersama dengan sekitar 60 negara lainnya, akan dikenakan tarif tambahan yang jumlahnya sebanding dengan tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Beberapa negara Asia Tenggara, seperti Malaysia (24%), Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%), juga terdaftar dalam kebijakan ini.

Tujuan Kebijakan Trump: Meningkatkan Lapangan Pekerjaan di AS

Dalam pengumumannya, Trump mengklaim bahwa kebijakan tarif tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Amerika Serikat. Trump menyebutkan bahwa kebijakan ini menjadi “Hari Pembebasan” bagi AS, yang selama ini merasa dirugikan akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh pemerintahannya. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan memulihkan perekonomian AS yang selama ini terpuruk.

Kebijakan Baru AS yang Menyebabkan Ketegangan Perdagangan Global

Sejak terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada Januari 2025, Trump telah memberlakukan beberapa kebijakan tarif baru. Salah satunya adalah tarif tambahan 25% untuk mobil yang diproduksi di luar Amerika Serikat, yang akan mulai diberlakukan pada Kamis, 4 April 2025. Selain itu, AS juga memberlakukan tarif 25% pada seluruh impor baja dan aluminium dari negara-negara mitra dagangnya.

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga akan mempengaruhi negara-negara lain di seluruh dunia yang bergantung pada perdagangan dengan AS. Bagi negara-negara yang terkena tarif tambahan ini, seperti Indonesia, kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya impor barang-barang dari AS dan dapat menyebabkan lonjakan harga yang signifikan.

Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia?

Bagi Indonesia, kenaikan tarif ini dapat berdampak pada berbagai sektor, terutama yang bergantung pada ekspor dan impor barang. Misalnya, produk-produk yang diekspor ke AS mungkin akan menghadapi hambatan tarif yang lebih tinggi, sementara barang-barang impor dari AS, seperti teknologi dan bahan baku industri, juga akan semakin mahal.

Pemerintah Indonesia akan segera mencari cara untuk menanggapi kebijakan ini, baik melalui negosiasi perdagangan dengan AS atau dengan mencari pasar alternatif untuk produk-produk Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menjaga daya saing produk-produk dalam negeri di pasar internasional yang semakin kompetitif.

Tarif Baru Mulai Berlaku April 2025

Menurut pejabat senior Gedung Putih, tarif universal yang dikenakan pada barang-barang impor dari berbagai negara akan mulai berlaku pada Sabtu, 5 April 2025. Sementara itu, tarif timbal balik yang menargetkan sekitar 60 mitra dagang AS, termasuk Indonesia, akan diberlakukan mulai Rabu, 9 April 2025.

Kebijakan ini diperkirakan akan semakin memperburuk ketegangan perdagangan global, yang dapat memicu respons balasan dari negara-negara yang terkena dampak. Ini juga dapat mempengaruhi hubungan ekonomi internasional dan memperburuk ketidakpastian pasar global.

Kenaikan tarif ini tentu saja menambah tantangan bagi Indonesia, yang harus menghadapi potensi dampak negatif terhadap ekonomi domestiknya. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang bagi pemerintah dan pelaku industri Indonesia untuk mengeksplorasi pasar baru dan memperkuat daya saing produk dalam negeri.(*)