MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong seluruh desa untuk mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

Dari total 122 desa yang ada di Kabupaten Tebo, baru sekitar 40 desa yang tercatat memiliki BUMDes aktif.

Artinya, masih terdapat 82 desa yang belum optimal menjalankan BUMDes.

Sebagian desa belum membentuk lembaga usaha tersebut, sementara sebagian lainnya sudah memiliki BUMDes tetapi aktivitasnya tidak berjalan atau mengalami kevakuman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo, Abdul Malik, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan agar pemerintah desa kembali menghidupkan BUMDes yang belum berjalan.

“Kita akan terus melakukan pembinaan dan meminta pemerintahan desa untuk membentuk BUMDes, dan BUMDes yang tidak aktif agar diaktifkan kembali,” ujar Abdul Malik.

Menurutnya, keberadaan BUMDes memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi desa karena dapat menjadi wadah pengelolaan potensi lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Untuk desa yang BUMDes-nya sudah terbentuk namun tidak berjalan, pemerintah desa diminta melakukan evaluasi, termasuk mengganti kepengurusan apabila diperlukan.

“Kalau BUMDes tidak berjalan, perlu dilakukan pergantian pengurus agar bisa kembali bergerak dan mengelola usaha yang sesuai dengan potensi desa,” katanya.

Abdul Malik menegaskan, keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola usaha.

Karena itu, pemerintah desa perlu memilih orang-orang yang memiliki kemampuan, komitmen, serta mampu membaca peluang ekonomi di wilayah masing-masing.

Pertanian dan Peternakan Jadi Potensi Utama

Pemkab Tebo melihat sektor pertanian dan peternakan sebagai dua bidang yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui BUMDes.

Pengelolaan usaha berbasis potensi desa dinilai dapat memberikan nilai tambah ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Menurut Abdul Malik, BUMDes bukan hanya sekadar lembaga usaha desa, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“BUMDes merupakan lembaga penggerak perekonomian masyarakat desa yang berada di bawah naungan pemerintah desa. Tujuannya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Pemkab Tebo berharap melalui penguatan BUMDes, desa-desa tidak hanya bergantung pada program bantuan, tetapi mampu mengembangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah setempat.

Namun, di tengah upaya tersebut, masih terdapat sejumlah desa dan kelurahan yang belum dapat memulai pembangunan karena terkendala ketersediaan aset lahan.

Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Batang Hari, Idrus, mengatakan dari total 124 desa dan kelurahan, sebanyak 41 di antaranya belum memiliki aset tanah yang siap digunakan untuk pembangunan KDMP.

“Dari total 124 desa dan kelurahan, sebanyak 41 desa dan kelurahan belum memiliki aset,” ujar Idrus di Muara Bulian, Rabu.

Ia menjelaskan, kendala utama yang dihadapi 41 desa dan kelurahan tersebut adalah belum ditemukannya titik lokasi lahan yang dianggap strategis untuk pembangunan koperasi.

Kondisi ini membuat proses pembangunan KDMP di sejumlah wilayah belum dapat berjalan optimal, meskipun program secara umum tetap mengalami perkembangan positif.

Sebaran desa dan kelurahan yang belum memiliki aset tersebut meliputi Kecamatan Muara Bulian sebanyak lima desa, Pemayung 14 desa, Bajubang satu desa, Muara Tembesi satu desa dan dua kelurahan, Mersam enam desa dan satu kelurahan, Maro Sebo Ulu delapan desa, serta Batin XXIV tiga desa.

“Alasannya karena belum tersedia aset berupa tanah yang menjadi syarat utama pembangunan KDMP,” katanya.

Meski demikian, Idrus menegaskan bahwa secara keseluruhan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang Hari tetap menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Dari 124 desa dan kelurahan, sebanyak 83 desa telah memiliki aset, sementara 56 desa dan kelurahan lainnya sudah mulai memasuki tahap pembangunan fisik.

Pemerintah daerah berharap pembangunan KDMP dapat terus dipercepat, sehingga koperasi desa ini dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

“Harapannya KDMP ini bisa menjadi penggerak ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” tutupnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Semangat gotong royong masyarakat Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, menghasilkan sebuah capaian infrastruktur yang jarang terjadi.

Sebuah jembatan sepanjang 62 meter berdiri megah di atas swadaya warga dengan nilai pembangunan mencapai sekitar Rp1,5 miliar tanpa bergantung pada pendanaan pemerintah.

Jembatan yang diberi nama Bentari (Betung–Batanghari) itu dibangun secara swakelola selama kurang lebih enam bulan dan kini menjadi akses utama yang menghubungkan mobilitas masyarakat antarwilayah.

Kepala Desa Betung, M. Ripa’i, yang memimpin langsung proses pembangunan tersebut menjelaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat, baik dari sisi pendanaan maupun tenaga kerja.

Jembatan dengan lebar 4 meter itu tidak hanya menjadi penghubung fisik, tetapi juga memiliki nilai historis.

Nama “Bentari” dipilih sebagai singkatan Betung–Batanghari sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah wilayah yang dahulu pernah menjadi bagian dari Kabupaten Batanghari.

“Ini bukan sekadar jembatan, tetapi juga pengingat sejarah kami. Dulu wilayah ini bagian dari Batanghari, karena itu kami sepakat menamainya Jembatan Bentari,” ujar M. Ripa’i.

Menurutnya, keberadaan jembatan ini memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Akses menuju sekolah, layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian kini menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Jembatan Bentari juga membuka jalur konektivitas baru yang mengarah ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kondisi ini dinilai memperkuat hubungan ekonomi antarwilayah yang sebelumnya terhambat keterbatasan infrastruktur.

Lebih jauh, jembatan tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat wilayah sekitar masih didominasi kawasan gambut yang rawan terbakar saat musim kemarau.

“Jembatan ini juga sangat penting untuk akses evakuasi dan mobilitas saat kondisi darurat, terutama ketika terjadi karhutla,” tambahnya.

Keberhasilan pembangunan berbasis swadaya masyarakat ini mendapat perhatian dari Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno.

Ia turun langsung ke lokasi untuk meninjau sekaligus meresmikan penggunaan jembatan tersebut, Kamis 11 Juni 2026.

Bupati yang akrab disapa BBS itu memberikan apresiasi tinggi terhadap kekompakan warga Desa Betung.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Bentari menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak selalu harus bergantung pada anggaran pemerintah.

“Ini contoh luar biasa. Ketika masyarakat bersatu dan memiliki semangat gotong royong yang kuat, infrastruktur besar seperti ini bisa diwujudkan tanpa harus menunggu APBD,” ujar BBS.

Ia menilai model pembangunan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Muaro Jambi dalam mengoptimalkan potensi dan kekuatan sosial masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah.

Peresmian jembatan tersebut disambut antusias warga setempat. Banyak masyarakat menilai kehadiran Jembatan Bentari telah mengubah aktivitas harian mereka, terutama dalam mempercepat mobilitas ekonomi dan sosial.

Dengan beroperasinya jembatan ini, Desa Betung kini memiliki infrastruktur penghubung baru yang tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga menjadi simbol kuatnya solidaritas dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi alam daerah.

Bupati Merangin, H. M. Syukur, menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan kehidupan warga SAD ke depan dapat terus membaik, khususnya dalam aspek ekonomi dan kemandirian hidup.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat melakukan audiensi bersama warga SAD yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Merangin, A. Lazik, Senin (25/5).

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Merangin menyerahkan bantuan berupa keramba ikan modern yang akan segera difungsikan di kawasan perairan Danau Dam Betuk, Kabupaten Merangin.

Bupati menyebutkan, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sumber penghidupan baru bagi warga SAD, khususnya melalui sektor perikanan.

“Yang saya inginkan adalah kehidupan warga SAD menjadi lebih baik lagi. Danau Dam Betuk ini punya potensi besar untuk budidaya ikan, dan keramba ini kita harapkan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar M. Syukur.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat SAD tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh pihak-pihak luar yang dapat mengganggu proses pembinaan dan peningkatan kesejahteraan yang sedang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah bagaimana masyarakat SAD dapat memperbaiki taraf hidup secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu, melalui Wakil Temenggung Roni, salah satu tokoh SAD, Jamal, menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Merangin atas terjadinya miskomunikasi terkait pembagian bantuan keramba ikan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin kepada masyarakat SAD.

“Terima kasih atas pembinaan dan bantuan keramba ini,” ujar Jamal.

Jamal mengakui bahwa persoalan yang sempat terjadi berawal dari kesalahpahaman dalam komunikasi terkait mekanisme pembagian bantuan.

Ia berharap ke depan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat SAD dapat berjalan lebih baik sehingga tidak menimbulkan salah pengertian kembali.

Selain itu, ia juga berharap adanya keberlanjutan program bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk program perumahan yang sebelumnya sempat direncanakan namun belum terealisasi.

Dengan adanya program keramba ikan ini, Pemkab Merangin berharap dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat SAD sekaligus memperkuat upaya pemberdayaan berbasis potensi lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mulai memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Al Haris dalam rapat konsolidasi pelaksanaan MBG yang turut dihadiri Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, jajaran pemerintah daerah, serta para pengelola dan relawan program.

Hingga saat ini, implementasi MBG di Jambi menunjukkan perkembangan pesat.

Sebanyak 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk, terdiri dari 173 unit yang sudah beroperasi dan 32 unit siap dijalankan.

Selain itu, ratusan unit lainnya masih dalam tahap persiapan.

Program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang mengalami kekurangan gizi.

Namun, manfaatnya meluas hingga ke sektor ekonomi.

Menurut Al Haris, keberadaan MBG telah membuka pasar baru bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.

Produk pangan yang sebelumnya banyak dijual ke luar daerah kini lebih terserap di dalam wilayah Jambi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produksi pangan, terutama beras.

Saat ini, Jambi baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan beras secara mandiri, sementara produksi telur ayam sudah mencukupi kebutuhan lokal.

Sementara itu, Sony Sanjaya mengungkapkan bahwa program MBG di Jambi telah menjangkau sekitar 446 ribu penerima manfaat dengan melibatkan 545 pemasok dalam rantai distribusi.

Setiap hari, perputaran anggaran program ini mencapai Rp7,2 miliar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari honor ribuan tenaga kerja, biaya operasional, hingga pembelian bahan pangan lokal seperti beras, ayam, telur, sayur, dan buah.

“Seluruh dana berputar di tingkat bawah karena SPPG berada di desa-desa. Ini langsung menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

BGN juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam rantai pasok untuk mencegah penyimpangan.

Satgas di tingkat daerah diminta memastikan bahan pangan benar-benar berasal dari produksi lokal.

Selain itu, pemerintah mengingatkan bahwa prioritas utama program ini adalah kelompok rentan, khususnya dalam 1.000 hari pertama kehidupan, sebelum diperluas ke peserta didik secara umum.

Untuk menjaga kualitas layanan, BGN akan segera menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi.

Melalui sistem ini, penerima manfaat dapat memberikan penilaian terhadap kualitas makanan, ketepatan distribusi, hingga standar operasional yang diterapkan.

Sekretaris Daerah Jambi, Sudirman, menyebut rapat konsolidasi ini sebagai momentum penting untuk evaluasi dan peningkatan kinerja seluruh pihak.

Pemprov Jambi juga terus mendorong penguatan rantai pasok melalui berbagai inovasi seperti urban farming, rooftop gardening, hingga pengembangan desa tematik.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, Program MBG di Jambi diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi serta pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, H M Syukur, turun langsung meninjau sejumlah titik infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di wilayah pedesaan Kabupaten Merangin, meskipun daerah menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun 2026.

Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya akses ekonomi di desa-desa.

Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Risdiansyah, Kabid Bina Marga Arya Asghara, Kadis Kominfo Ahmad Khoiruddin, serta Camat Renah Pamenang Kusranto.

Sejumlah titik yang menjadi fokus peninjauan di antaranya kerusakan box culvert di Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, serta ruas jalan Simpang Meranti–Rasau yang terdampak longsor dan tidak dapat dilalui warga.

Selain itu, rombongan juga meninjau ruas jalan Tambang Mas–Rasau, Tambang Mas–Lantak Seribu, hingga akses jalan Desa Sialang menuju Desa Rejo Sari serta kawasan Pasar Pamenang.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan perbaikan secara bertahap terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan tersebut.

“Alhamdulillah sudah kita lihat langsung kondisi di lapangan. Perbaikan akan dilakukan bertahap agar jalan kembali mantap dan aman dilalui masyarakat,” ujar H M Syukur.

Ia menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan diharapkan dapat meningkatkan kelancaran mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Salah satu ruas yang menjadi prioritas awal adalah jalan Tambang Mas–Lantak Seribu sepanjang sekitar 800 meter yang akan dilakukan pengaspalan.

“Untuk tahap awal, kita prioritaskan ruas ini agar akses masyarakat lebih cepat pulih,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada camat, kepala desa, serta masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap upaya perbaikan infrastruktur.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.

Untuk mempercepat proses perbaikan, Pemkab Merangin juga telah menambah dukungan alat berat seperti grader agar pengerjaan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap konektivitas antarwilayah di Kabupaten Merangin semakin baik, sehingga mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Hal ini dibahas dalam rapat audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Katamso, Selasa (14/4/2026).

Rapat yang digelar di ruang rapat bupati tersebut menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur gerai koperasi serta penataan aset daerah guna mendukung operasional KDKMP secara berkelanjutan.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan aset daerah dan desa sebagai basis usaha koperasi.

Dalam arahannya, Katamso menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur pengamanan dan aparat hukum, agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.

“Sinergi menjadi kunci utama agar pembangunan gerai koperasi dan pengadaan lahan berjalan tertib serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, dari total 134 KDKMP yang telah terbentuk di wilayah tersebut, sebanyak 95 titik sudah memiliki kesiapan lahan.

Sementara itu, 39 lokasi lainnya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kebutuhan pematangan lahan dan pengadaan lokasi strategis baru.

Pemerintah daerah, lanjut Katamso, berkomitmen penuh dalam mendukung percepatan ini, mulai dari penyediaan lahan, kemudahan perizinan, hingga dukungan anggaran sesuai kewenangan.

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, penguatan sumber daya manusia koperasi juga menjadi perhatian.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui penugasan tenaga PPPK guna meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi.

Rapat tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur TNI, kejaksaan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan KDKMP di Tanjung Jabung Barat.

Dengan percepatan ini, diharapkan Koperasi Merah Putih mampu menjadi pilar utama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakat.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui kolaborasi antara Dinas Koperasi-UKM dan Kodim 0419/Tanjab.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tanjab Timur, Hermantoni, mengatakan dari total 92 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan KDKMP, sebanyak 49 lokasi telah masuk dalam portal pembangunan.

Sementara itu, 27 lokasi lainnya sudah dinyatakan lolos verifikasi lahan berdasarkan data terbaru per 8 April 2026.

“Masih terdapat 16 lokasi yang belum masuk verifikasi karena terkendala luas lahan yang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Hermantoni menjelaskan, 16 lokasi tersebut tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Muarasabak Barat sebanyak 3 lokasi, Muarasabak Timur 4 lokasi, Dendang 2 lokasi, Kuala Jambi 1 lokasi, Mendahara Ulu 4 lokasi, Mendahara 1 lokasi, serta Berbak 1 lokasi.

Selain progres lahan, perkembangan pembangunan fisik KDKMP juga terus berjalan dengan capaian yang bervariasi.

Tercatat, 2 unit pembangunan telah mencapai progres di atas 80 persen, 2 unit di atas 50 persen, 8 unit di atas 30 persen, 13 unit di atas 20 persen, 17 unit di atas 10 persen, serta 7 unit masih berada di bawah 10 persen.

Menurut Hermantoni, pemerintah daerah bersama pihak Koramil akan segera melakukan peninjauan ulang terhadap lokasi yang belum memenuhi syarat verifikasi, khususnya terkait luas lahan.

“Kami bersama pihak Koramil akan turun langsung untuk meninjau lokasi yang belum memenuhi syarat agar segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa nantinya akan disiapkan satu lokasi KDKMP yang direncanakan menjadi titik peresmian atau launching serentak secara nasional yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah daerah berharap percepatan pembangunan KDKMP ini dapat segera selesai sesuai target dan memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di Tanjab Timur.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong penguatan ekonomi berbasis desa.

Salah satunya melalui pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Koto Baru, Kecamatan Tanah Kampung.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, turun langsung ke lokasi pada Minggu (5/4/2026) untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana.

Dalam peninjauan tersebut, Azhar melihat kondisi fisik bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan.

Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu serta kualitas pembangunan agar fasilitas ini segera dapat dimanfaatkan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran koperasi desa bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ekonomi lokal.

“Pembangunan ini kita harapkan bisa selesai tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan masyarakat. Koperasi ini nantinya menjadi pusat aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dan peluang usaha.

Gerai Koperasi Desa Merah Putih ini dirancang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif, memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Dengan adanya fasilitas ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh optimistis roda perekonomian desa akan semakin bergerak dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Tanah Kampung.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Pangkalan Jambu, selama ini menghadapi kesulitan dalam mengakses sarana ibadah, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya.

Semua prasarana penting tersebut terletak di seberang kampung, dipisahkan oleh sungai selebar sekitar 20 meter.

Saat ini, satu-satunya akses yang ada hanyalah jembatan gantung yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Kondisi ini menyulitkan warga terutama dalam mengangkut barang dan bahan material untuk pembangunan.

“Sejak lama kami berharap ada jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat. Dengan begitu, jarak kami ke sarana ibadah dan pendidikan lebih dekat dan transportasi lebih mudah,” ujar Abdullah, warga setempat.

Aspirasi warga tersebut langsung direspons Bupati Merangin H. M. Syukur saat melakukan Safari Ramadhan 1447 H di Masjid Baiturrahman Desa Tanjung Mudo, Selasa malam (10/3/2026).

“Masalah jembatan ini memang penting. Saya tidak bisa janji 100 persen sekarang, tapi percayalah jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat akan segera kita bangun,” kata Bupati H. M. Syukur, disambut tepuk tangan gembira warga.

Bupati menegaskan, jika jembatan tidak dibangun, warga akan terus mengalami kesulitan akses ke sarana penting.

Selain itu, jembatan ini juga akan berfungsi sebagai “urat nadi” perekonomian desa, mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga.

Pembangunan jembatan roda empat di Desa Tanjung Mudo ini diharapkan dapat mempercepat akses pendidikan, ibadah, layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.(*)