SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar pasar murah sebagai langkah pengendalian harga kebutuhan pokok pada awal Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan yang dikemas dalam Gebyar Ramadan ini berlangsung selama dua hari di Lapangan Masjid Jami’ Miftahurrahman, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), mulai Minggu (1/3/2026).

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, mengatakan pasar murah menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah peningkatan konsumsi saat awal Ramadan.

Menurutnya, sejumlah komoditas kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar umum, sehingga dapat membantu meringankan beban warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pasar murah ini menawarkan harga yang relatif lebih rendah dibanding harga di pasaran. Masyarakat yang berhak hendaknya dapat memanfaatkannya dengan baik,” ujar Bambang.

Bupati yang akrab disapa BBS itu menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan pokok di awal Ramadan merupakan pola tahunan yang kerap terjadi.

Lonjakan tersebut, katanya, berdampak langsung terhadap rumah tangga dengan pendapatan terbatas.

Karena itu, pemerintah daerah melakukan intervensi melalui operasi pasar murah sebagai bentuk pengendalian harga dan stabilisasi pasokan.

“Kita ingin memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Ia menambahkan, tingginya partisipasi warga dalam kegiatan Gebyar Ramadan menjadi indikator bahwa program tersebut menyasar kebutuhan riil masyarakat.

Pemkab Muaro Jambi, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok sepanjang Ramadan.

Evaluasi akan dilakukan jika terjadi lonjakan signifikan pada komoditas tertentu.

“Kami akan melihat dinamika harga di lapangan. Jika diperlukan langkah tambahan, tentu akan kita tindak lanjuti,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar positif datang dari sektor minyak dan gas bumi di Provinsi Jambi.

Program participating interest (PI) sebesar 10 persen yang selama ini dinantikan akhirnya memasuki fase akhir penyelesaian.

Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan realisasi penuh PI tersebut dapat tercapai pada 2026 dan mulai memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.

Skema PI 10 persen ini berlaku untuk Wilayah Kerja (WK) Kemang dan Jabung.

Kehadiran PI diharapkan menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya migas.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi, Syamsurizal, SE, MSi, menyampaikan bahwa mayoritas tahapan realisasi PI telah rampung.

Saat ini, pemerintah daerah hanya tinggal menyelesaikan beberapa persyaratan administratif tambahan.

“Secara umum progresnya sudah sangat baik. Memang masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, tetapi kami optimistis penyelesaiannya tidak akan memakan waktu lama,” ujar Syamsurizal.

Ia menegaskan bahwa realisasi PI 10 persen tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.

Lebih dari itu, PI menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran daerah dalam tata kelola sektor migas.

“PI ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga posisi daerah agar memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan sumber daya migas yang optimal dan berkelanjutan,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pada 2026 PI 10 persen telah berjalan sepenuhnya dan mulai berkontribusi terhadap PAD.

Tambahan pendapatan tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur keuangan daerah serta mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.

Selain berdampak pada aspek fiskal, implementasi PI 10 persen juga diharapkan mempererat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pelaku industri migas yang beroperasi di Jambi.

“Kami berharap PI 10 persen ini tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” pungkas Syamsurizal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., menegaskan pentingnya sinergi dan semangat kolektif dalam membangun kewirausahaan di kalangan generasi muda.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Komunikasi Wilayah (Muskomwil) dan Jumpa Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Akbar BPW 1 Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI) Sumatera Bagian Pertama (Sumbagtama), Sabtu (17/01/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Bersinergi Membangun Peradaban Kewirausahaan Menuju BPW 1 FKKMI Sumbagtama Berkemajuan” tersebut berlangsung di Aula BPSDMD Provinsi Jambi dan dihadiri sejumlah tokoh penting.

Di antaranya Ketua BPD HIPMI Jambi Fadhillah Hasrul, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Jambi Hendra Saputra, Camat Kota Baru Hendry Asmy Saputra, serta perwakilan koperasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Sumatera.

Dalam pemaparannya, Diza menekankan bahwa koperasi, khususnya koperasi mahasiswa, tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan harus memberi dampak nyata bagi masyarakat luas.

“Esensi berkoperasi itu adalah kebermanfaatan. Bukan hanya untuk anggota, tapi juga harus memberi kontribusi sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar,” ujar Diza.

Ia mengingatkan bahwa koperasi telah memiliki landasan hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang hingga kini masih relevan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program pendukung agar koperasi, termasuk KOPMA, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Diza menjelaskan bahwa Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang minim sumber daya alam harus mengandalkan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Pemkot Jambi mendorong lahirnya wirausaha baru melalui berbagai program unggulan.

“Kami punya Balai Latihan Kerja Tematik atau Balikat, yang memberikan pelatihan kewirausahaan sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, ada program Banharkat, Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat, dengan bunga rendah hanya 3 persen per tahun bagi warga ber-KTP Kota Jambi,” jelasnya.

Program tersebut, kata Diza, diharapkan mampu menjadi jembatan bagi generasi muda, termasuk mahasiswa, untuk memulai dan mengembangkan usaha secara berkelompok dengan prinsip gotong royong.

Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Jambi, Fadhillah Hasrul, menyoroti potensi besar generasi Z di dunia usaha.

Berdasarkan riset, kata dia, minat Gen Z untuk berwirausaha cukup tinggi, namun tingkat keberhasilannya masih relatif rendah.

“Dari sekitar 66 persen Gen Z yang tertarik menjadi pengusaha, hanya 1,7 persen yang benar-benar berhasil. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan ekosistem bisnis yang sehat,” ujarnya.

Ia berharap forum seperti Muskomwil dan Jumpa KOPMA Akbar dapat menjadi ruang kolaborasi agar mahasiswa mampu membangun usaha yang berkelanjutan dan berdampak luas.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin menghadirkan kabar baik bagi pelaku usaha kecil dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin memulai usaha.

Pemkab Merangin resmi memberlakukan kebijakan pembebasan biaya sewa kios selama tiga bulan di kawasan Pasar Lereng dan Pasar Bawah.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Merangin M Syukur saat memimpin kegiatan gotong royong kebersihan di kawasan Pasar Lereng, Jumat (16/1).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati HA Khafid serta jajaran pemerintah daerah.

Sebelum gotong royong dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti senam pemanasan bersama.

Setelah itu, Bupati, Wakil Bupati, kepala OPD, dan ratusan ASN turun langsung membersihkan area pasar.

Menurut Bupati M Syukur, kebijakan pembebasan sewa kios ini merupakan langkah strategis untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di pusat perdagangan.

“Bagi masyarakat yang ingin membuka usaha, khususnya usaha kuliner, silakan memanfaatkan kios milik pemerintah daerah. Kami gratiskan biaya sewa selama tiga bulan pertama. Setelah itu, barulah mengikuti ketentuan pembayaran yang berlaku,” ujar Bupati.

Tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, Bupati juga mendorong para ASN di lingkungan Pemkab Merangin untuk ikut memanfaatkan peluang tersebut sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Di sela kegiatan, Bupati M Syukur turut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan fasilitas publik.

Menurutnya, kenyamanan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh pihak.

“Mari kita jaga bersama kebersihan. Buang sampah pada tempatnya agar pusat perbelanjaan kita nyaman bagi pedagang dan pengunjung,” tegasnya.

Dalam gotong royong tersebut, Bupati dan Wakil Bupati berbagi tugas. Bupati M Syukur fokus membersihkan area belakang pasar dengan menebas rumput dan memangkas pohon liar.

Sementara Wakil Bupati H.A. Khafid memimpin pembersihan di bagian depan dan tangga pasar.

“Kalau kawasan ini sudah bersih dan tertata, peluang usaha seperti kuliner dan kafe sangat besar. Tempat ini punya potensi jika dikelola dengan nyaman,” ujar Wakil Bupati.

Kegiatan gotong royong tersebut turut dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ratusan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng “Minyak Kita” kepada masyarakat yang berhak menerima.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, di Kantor Lurah Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Rabu (5/11/2025).

Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, untuk jatah dua bulan, yakni November dan Desember 2025.

“Kalau dinilai dalam bentuk uang, nilainya hampir mencapai Rp300 ribu per keluarga. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Sekda Ridwan.

Di Kota Jambi, bantuan ini menyasar 24.595 KPM, dengan total distribusi mencapai 491 ton beras dan 98.380 liter minyak goreng.

Secara keseluruhan, untuk Provinsi Jambi, bantuan yang disalurkan mencapai 3.500 ton beras dan 706 ribu liter minyak goreng, dengan total 157 ribu penerima manfaat.

Penyaluran bantuan di Kota Jambi telah dimulai sejak Kamis pekan lalu di Kecamatan Jambi Selatan dan ditargetkan rampung pada Jumat, 7 November 2025.

Ridwan mengingatkan seluruh camat dan lurah agar memastikan bantuan diterima tepat sasaran.

Ia menekankan pentingnya pendataan akurat untuk menjaga transparansi dan efektivitas program.

“Bantuan ini tidak hanya membantu kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berperan menekan inflasi di daerah. Terlebih, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian petani gagal panen,” tuturnya.

Pemerintah Kota Jambi berharap, program ini dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat menjelang akhir tahun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris mengajak pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalin kerja sama dengan petani serta pelaku usaha beras dan bahan pokok di wilayah Jambi.

Langkah ini dinilai penting guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas.

Di tingkat daerah, Al Haris menekankan pentingnya memanfaatkan produk pertanian lokal agar manfaat program ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

“Kita ingin agar dana dari program MBG ini tidak mengalir ke luar daerah, tetapi tetap berputar di Jambi,” ujar Al Haris, Rabu (27/8/2025).

Untuk merealisasikan hal tersebut, Gubernur berencana menggelar pertemuan antara pemilik SPPG, petani lokal, dan pelaku usaha pangan.

Ia berharap sinergi ini akan menciptakan rantai pasok yang efisien, mandiri, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

“Kalau kebutuhan pangan untuk MBG dipenuhi oleh petani Jambi, maka dampaknya akan sangat terasa. Kita juga ingin petani lokal menjadi pemain utama dalam penyediaan bahan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Al Haris menyebut bahwa langkah ini tidak hanya akan menekan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan kontribusi ekonomi regional.

Menurutnya, keberhasilan program MBG harus sejalan dengan tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

“Melalui MBG, kita bisa tekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan Jambi. Jadi manfaatnya ganda, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah.

Peluncuran ini dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian dalam acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

IKAD hadir sebagai alat untuk memetakan kondisi inklusi keuangan secara lebih akurat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Tujuannya adalah memperluas jangkauan layanan keuangan secara merata dan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia.

“Indeks ini disusun agar seluruh pemangku kepentingan memiliki gambaran menyeluruh mengenai akses keuangan daerah. IKAD merupakan hasil kolaborasi untuk mempercepat layanan keuangan yang inklusif,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK.

Peluncuran IKAD juga melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Perekonomian.

Indeks ini disusun dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset, menggunakan pendekatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

IKAD mendukung pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan menjadi jembatan antara data dengan kebijakan, terutama dalam mencapai target inklusi keuangan nasional 98 persen di tahun 2045.

Menurut Friderica, penguatan akses keuangan yang inklusif menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IKAD dirancang sebagai alat ukur kinerja daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi efektivitas program TPAKD.

IKAD juga mendukung program strategis nasional, seperti Satu Rekening Satu Penduduk (SRSB) dan penguatan literasi serta penggunaan produk dan layanan keuangan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh Indonesia yang terdiri atas 38 TPAKD provinsi dan 514 TPAKD kabupaten/kota.

IKAD diharapkan mendorong penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pencapaian inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.(*)