MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Cabang Muara Bungo terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan data realisasi periode Januari hingga September 2026, BRI Muara Bungo telah menyalurkan KUR dengan total mencapai Rp370,36 miliar kepada 4.824 debitur.

Pimpinan Cabang BRI Muara Bungo, Sarimat, menyampaikan bahwa realisasi tersebut terdiri dari penyaluran KUR Ritel sebanyak 169 debitur dengan nilai mencapai Rp50,3 miliar.

Sementara itu, untuk KUR Mikro, BRI Muara Bungo telah menyalurkan kepada 4.655 debitur dengan total nilai sebesar Rp319,97 miliar.

Dengan demikian, secara keseluruhan penyaluran KUR BRI Muara Bungo hingga September 2026 telah mencapai 4.824 debitur dengan total realisasi Rp370,36 miliar.

Bapak Sarimat mengatakan, BRI secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui penyaluran KUR kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bungo.

Menurutnya, pembiayaan melalui program KUR diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Harapannya, melalui penyaluran KUR ini, perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Bungo bisa semakin tumbuh dan berkembang ke depannya,” ungkap Bapak Sarimat.

BRI Muara Bungo berharap penyaluran KUR dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prestasi membanggakan diraih Kabupaten Merangin di tingkat nasional.

Bupati Merangin, M. Syukur, berhasil membawa pulang penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026 dari Kompas TV dalam kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Studio 1 Gedung Menara Kompas, Jakarta, Senin malam 2 November 2026.

Dalam momen tersebut, Bupati M. Syukur tampak berdiri di podium kehormatan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Anugerah Cita Negeri yang diselenggarakan Kompas TV merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai menunjukkan dedikasi dan kinerja dalam mendorong pembangunan serta kemajuan wilayah masing-masing.

Bupati M. Syukur mendapatkan penghargaan pada kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Capaian tersebut juga menjadi perhatian tersendiri bagi Provinsi Jambi.

Pasalnya, M. Syukur tercatat sebagai satu-satunya bupati dari Jambi yang menerima penghargaan tersebut, bersama 23 kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah Indonesia yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota.

Usai menerima penghargaan, M. Syukur menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Kompas TV atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Merangin.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan, memperkuat kemandirian ekonomi, serta membawa Merangin menjadi daerah yang semakin maju.

“Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat media Kompas yang sudah memberikan penghargaan kepada daerah mandiri dan ekonomi tumbuh, dan mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kita untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi menjadi daerah yang mandiri ekonomi lebih baik, dan insya Allah. Terima kasih Kompas,” ungkap M. Syukur.

Acara penganugerahan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Direktur Kompas TV Rosiana Silalahi.

Dalam kesempatan itu, Bupati M. Syukur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, Ny. Lavita Syukur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Ahmad Khoiruddin AS, serta Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi Rina Roswita.

Penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026 ini diharapkan menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk terus memperkuat program pembangunan, mengembangkan potensi UMKM, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi terus memantau perkembangan aktivitas jual beli dalam Bazaar Pameran UMKM Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Jambi.

Hasil pemantauan menunjukkan penjualan sejumlah pedagang mulai memberikan hasil positif, meskipun belum seluruh stan mendapatkan kunjungan pembeli secara merata.

Sekretaris Disperindag Kota Jambi, Rita Erlina, mengatakan pihaknya telah turun langsung melihat kondisi perdagangan di kawasan bazaar.

Dari hasil evaluasi terhadap aktivitas selama tiga hari pertama, omzet pedagang dinilai cukup menjanjikan.

Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa stan yang belum banyak dikunjungi masyarakat.

Karena itu, Disperindag berharap antusiasme pengunjung terus meningkat, terutama menjelang berakhirnya pelaksanaan MTQ.

“Setelah kami melakukan pengecekan di lapangan, bazaar yang sudah berjalan selama tiga hari ini menunjukkan omzet pedagang yang lumayan. Memang ada beberapa stan yang belum terlalu ramai didatangi pengunjung, tetapi kami berharap menjelang akhir pelaksanaan MTQ, kunjungan masyarakat semakin meningkat,” ungkap Rita.

Menurut Rita, produk makanan dan minuman masih mendominasi minat pengunjung.

Beragam pilihan kuliner yang ditawarkan pelaku UMKM menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang ke lokasi kegiatan.

Namun, Disperindag juga berharap produk nonkuliner memperoleh kesempatan yang sama untuk menarik minat pembeli.

Produk seperti pakaian, aksesori, dan berbagai barang lainnya diharapkan semakin dilirik masyarakat, terlebih menjelang penutupan MTQ.

“Kami berharap seluruh UMKM yang berjualan di kawasan ini bisa mendapatkan omzet sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini memang makanan dan kuliner yang paling banyak dicari karena masyarakat senang jajan dan mencoba makanan baru,” jelasnya.

Rita turut menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas bagi pedagang yang mengikuti bazaar dilaksanakan melalui pihak vendor.

Selain itu, terdapat sekitar 12 UMKM binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang ikut berpartisipasi dengan mendapatkan pendampingan dari Dekranasda bersama Disperindag Kota Jambi.

UMKM binaan tersebut merupakan pelaku usaha dengan produk yang telah melalui proses kurasi.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan lokal kepada masyarakat yang mengunjungi bazaar.

Secara keseluruhan, kegiatan pameran tersebut melibatkan sekitar 130 pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha.

Jumlah peserta ini menjadikan bazaar MTQ sebagai salah satu ruang promosi bagi produk lokal sekaligus kesempatan bagi pedagang untuk memperluas jangkauan pasar.

Disperindag Kota Jambi pun mengajak masyarakat agar tidak hanya datang menyaksikan rangkaian kegiatan MTQ, tetapi juga menyempatkan diri mengunjungi stan-stan UMKM dan membeli produk yang ditawarkan.

“Kami mengajak masyarakat untuk datang dan meramaikan bazaar MTQ tingkat Provinsi Jambi serta membeli produk-produk UMKM yang tersedia. Harapan kami, menjelang penutupan MTQ nanti, kegiatan ini semakin ramai sehingga seluruh pelaku usaha dapat merasakan manfaatnya,” tutup Rita.

Melalui partisipasi masyarakat, bazaar ini diharapkan tidak sekadar menjadi pelengkap kegiatan MTQ, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi pelaku UMKM serta mendorong semakin dikenalnya produk-produk lokal Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel untuk menyambut delegasi Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026.

Forum tingkat nasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Jambi pada 22–25 November 2026.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan pemerintah daerah terus mematangkan persiapan untuk menyambut para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain akomodasi, pemerintah juga menyiapkan rangkaian kegiatan, akses perjalanan, dan lokasi yang akan dikunjungi para delegasi.

Para peserta direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah daerah berharap kesiapan hotel dan fasilitas pendukung dapat menunjang kenyamanan tamu selama mengikuti agenda HCS 2026.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” ujar Maulana.

Ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan HCS 2026.

Kedatangan delegasi berpotensi membuka peluang bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, jumlah kamar yang tersedia tidak otomatis mencerminkan jumlah kamar yang telah dipesan ataupun jumlah peserta yang akan menginap.

Besarnya dampak ekonomi juga akan bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, serta aktivitas belanja selama kegiatan berlangsung.

Karena itu, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan sejauh mana penyelenggaraan forum nasional ini memberi manfaat bagi masyarakat.

Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., bersama Wali Kota, Maulana, Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah terkait meninjau sejumlah lokasi pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi dan mengunjungi beberapa titik strategis, antara lain Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi, Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete.

Peninjauan tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, akses jalan, fasilitas lingkungan, dan lokasi yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Al Haris menegaskan bahwa, persiapan harus berjalan secara terkoordinasi, mulai dari penentuan lokasi hingga pengaturan rute perjalanan.

Ia juga berharap Presiden Republik Indonesia dapat menghadiri kegiatan tersebut, meskipun kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi.

Selain agenda utama, HCS 2026 direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

Para delegasi berpeluang melihat program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Kolam Retensi Telago Kajang Lako, program Kampung Bahagia, dan kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Pemkot Jambi berharap forum ini dapat memperkenalkan berbagai upaya pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, penataan infrastruktur, pengendalian banjir, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan jadwal pelaksanaan pada 22–25 November 2026, pemerintah daerah terus mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan.

Kesiapan akomodasi, akses transportasi, fasilitas pendukung, dan pelayanan kepada delegasi akan menjadi bagian penting dalam menyambut HCS ke-7 di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 November 2026 di Kota Jambi.

Sejumlah infrastruktur, fasilitas lingkungan, akses jalan, dan lokasi wisata mulai ditinjau untuk mendukung rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi untuk mengunjungi sejumlah titik yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Lokasi yang ditinjau meliputi Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur; akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi; Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru; serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk memastikan akses perjalanan, kondisi jalan, dan fasilitas pendukung siap sebelum kegiatan berlangsung.

Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, persiapan HCS 2026 harus mencakup seluruh kebutuhan kegiatan, mulai dari lokasi acara hingga rute perjalanan para tamu.

Menurutnya, Kota Jambi perlu mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional yang direncanakan menghadirkan kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta delegasi dari berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap Bapak Presiden dapat hadir. Karena itu, semua perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk rute perjalanan dan lokasi kegiatan. Nantinya, tim dari pemerintah pusat juga akan meninjau lokasi untuk menentukan tempat yang paling sesuai,” ujar Al Haris.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi teknis agar kebutuhan infrastruktur serta fasilitas pendukung dapat terpenuhi sesuai jadwal.

Meski pemerintah daerah berharap Presiden Republik Indonesia menghadiri kegiatan tersebut, kepastian kehadiran masih menunggu konfirmasi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mematangkan rangkaian HCS 2026.

Pemerintah juga telah menyampaikan undangan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Maulana, para delegasi direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel.

Rangkaian kegiatan direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” kata Maulana.

Ketersediaan kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam menyambut delegasi.

Namun, jumlah kamar yang tersedia tidak serta-merta menunjukkan tingkat pemesanan atau jumlah peserta yang akan menginap selama kegiatan.

Sejumlah lokasi yang masuk dalam peninjauan menggambarkan ragam isu pembangunan yang ingin diperkenalkan pemerintah daerah kepada delegasi.

Depo sampah dan IPAL di Sijenjang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, Kolam Retensi Telago Kajang Lako menjadi salah satu lokasi yang dapat memperlihatkan upaya pemerintah dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

Pemerintah juga merencanakan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dan program Kampung Bahagia, serta kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Melalui agenda tersebut, Pemkot Jambi ingin memperkenalkan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata.

Namun, kesiapan lokasi dan hasil pembangunan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Keberhasilan sebuah kota sehat tidak hanya bergantung pada agenda kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan manfaatnya bagi warga.

Selain menjadi forum pertemuan nasional, HCS 2026 diharapkan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal.

Kedatangan delegasi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan hotel, kuliner, transportasi, pariwisata, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maulana mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan berbagai inovasi pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang ekonomi tersebut tetap bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, pola belanja peserta, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rangkaian kegiatan.

Karena itu, persiapan HCS 2026 tidak hanya berkaitan dengan lokasi acara dan kenyamanan delegasi, tetapi juga bagaimana manfaat kegiatan dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi.

Pemerintah daerah mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada para tamu.

Melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat, Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi berharap HCS ke-7 Tahun 2026 berjalan lancar serta memberi manfaat bagi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kota Jambi bersiap menjadi tuan rumah Forum Nasional Kota Cerdas atau Smart City 2026 pada 18–19 November mendatang.

Pemerintah Kota Jambi menargetkan agenda ini tidak hanya memperkuat transformasi digital pemerintahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, dan jasa lokal.

Wali Kota Jambi, Maulana memimpin rapat koordinasi persiapan bersama jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, perangkat daerah, serta pihak penyelenggara di Ruang Rapat Wali Kota Jambi, Rabu 14 Oktober 2026.

Forum nasional tersebut akan berlangsung setelah Jambi Smart City Festival pada 15–17 November 2026.

Dua agenda ini akan menghadirkan rangkaian kegiatan yang menggabungkan inovasi digital, partisipasi masyarakat, dan promosi potensi daerah.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi RI, Aris Kurniawan, menyebut forum serupa pada tahun sebelumnya di Yogyakarta menarik sekitar 2.500 peserta.

Menurutnya, jumlah peserta dalam kegiatan tersebut turut membuka peluang bagi berbagai sektor usaha di daerah penyelenggara.

“Persiapan kegiatan berskala nasional tentu tidak ringan. Namun, kegiatan ini juga memberikan peluang bagi daerah untuk menggerakkan perekonomian dan memperluas kerja sama,” ujar Aris.

Meski demikian, besarnya dampak ekonomi bagi Kota Jambi akan bergantung pada jumlah peserta yang benar-benar hadir, lama kunjungan, serta seberapa besar belanja mereka mengalir ke usaha lokal.

Pemkot Jambi menjadwalkan Jambi Smart City Festival pada 15–17 November 2026 di kawasan Taman Banjuran Budayo. Festival ini mengusung tema “Smart City for Better Future – Inovasi Digital Menuju Kota Jambi Bahagia”.

Sementara itu, Forum Nasional Kota Cerdas akan berlangsung pada 18–19 November 2026 di BW Luxury Hotel Kota Jambi dengan tema “Smart City Transformation: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital”.

Kedua agenda tersebut akan mempertemukan pemerintah daerah, praktisi teknologi, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk membahas digitalisasi pemerintahan, inovasi pelayanan publik, pengelolaan data, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital menunjuk Kota Jambi sebagai tuan rumah melalui surat Nomor B-91/DJTPD.5/AI/01.02.02/2026 tentang Penunjukan Kota Jambi dalam Penyelenggaraan Forum Kota Cerdas.

Wali Kota Jambi, Maulana menyebut kepercayaan tersebut sebagai kesempatan untuk memperkenalkan inovasi pelayanan publik sekaligus memperluas kolaborasi dengan daerah lain.

“Ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Kota Jambi. Saat ini, pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai daerah. Karena itu, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maulana.

Selain menjadi lokasi penyelenggaraan forum, Kota Jambi akan memanfaatkan agenda nasional tersebut untuk memperkenalkan sejumlah inisiatif digital yang telah dikembangkan pemerintah daerah.

Beberapa inovasi yang akan diperkenalkan antara lain CCTV berbasis komunitas yang terintegrasi, aplikasi pelayanan publik, dan berbagai inisiatif pemerintahan digital.

Maulana menegaskan bahwa, penggunaan teknologi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi bagian dari promosi pemerintah.

“Kita ingin menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pelayanan yang lebih mudah hingga lingkungan yang lebih aman,” katanya.

Ia juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berpotensi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi atau perangkat yang tersedia.

Kemudahan akses, keamanan data, kecepatan pelayanan, dan manfaat yang dirasakan warga juga menjadi bagian penting dari penerapannya.

Jambi Smart City Festival 2026 akan melibatkan pelajar, generasi muda, komunitas digital, dan pelaku inovasi melalui berbagai kegiatan.

Panitia merencanakan sejumlah agenda, antara lain:

1. Lomba Mewarnai, untuk mengembangkan kreativitas anak sekaligus mengenalkan konsep kota cerdas sejak dini.
2. Jambi Smart City Application Challenge, untuk mendorong lahirnya gagasan dan inovasi aplikasi digital.
3. Lomba Kampung Digital, untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi di lingkungan masyarakat.
4. E-Sport Tournament, melalui kompetisi Mobile Legends dan PUBG.
5. Ideathon, sebagai ruang pengembangan gagasan untuk menjawab tantangan perkotaan.
6. Photo Competition, untuk mengangkat kreativitas dan potensi Kota Jambi.

Data kegiatan yang disampaikan juga menyebut festival akan mengusung konsep luar ruang dengan memadukan identitas budaya lokal dan inovasi digital.

Namun, daftar awal yang tersedia hanya memuat enam jenis kegiatan, sehingga agenda ketujuh perlu dikonfirmasi kepada panitia sebelum publikasi.

Pemkot Jambi berharap festival tersebut dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kota cerdas, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperkenalkan gagasan dan karya mereka.

Di luar agenda forum, Maulana mengusulkan kunjungan delegasi ke kawasan Candi Muaro Jambi pada sore hari, 19 November 2026, setelah agenda utama selesai.

Pemkot menilai kawasan cagar budaya tersebut memiliki potensi untuk memperkenalkan sejarah dan pariwisata Jambi kepada peserta dari berbagai daerah.

Pemanfaatan informasi digital juga berpeluang memperkaya pengalaman wisata sejarah.

Pemkot turut menawarkan fasilitasi transportasi bagi peserta yang berminat. Dinas Perhubungan akan dikoordinasikan untuk menyiapkan tiga unit bus listrik, dengan kemungkinan dukungan kendaraan lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan.

Selain Candi Muaro Jambi, pemerintah kota mengusulkan rute wisata kota atau city tour yang mencakup sentra batik dan lokasi lain yang merepresentasikan budaya serta ekonomi kreatif daerah.

Meski demikian, kunjungan tersebut masih berupa usulan yang memerlukan koordinasi dengan panitia pusat. Kepastian agenda dan transportasi perlu menunggu hasil koordinasi lanjutan.

Aris Kurniawan mengapresiasi persiapan Pemkot Jambi dan menilai forum nasional ini dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan serta penguatan kerja sama antardaerah.

Ia juga menyebut capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dukungan sumber daya manusia sebagai modal bagi Kota Jambi untuk mengembangkan konsep kota cerdas.

Menurut Aris, tema forum tahun ini menekankan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi dan digitalisasi pemerintahan.

Ia berharap kegiatan tersebut mendorong penerapan teknologi yang lebih efektif dalam pelayanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengatakan persiapan terus berjalan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Persiapan itu mencakup kebutuhan teknis, pengamanan, pelayanan tamu, dan dukungan transportasi.

Sementara itu, Maulana meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyelesaikan tugas sesuai kewenangannya.

Ia menekankan kesiapan fasilitas, kebersihan kawasan, penerangan, akses jalan, dan kenyamanan tamu selama kegiatan berlangsung.

Bagi Kota Jambi, penyelenggaraan Forum Nasional Kota Cerdas 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi daerah sekaligus menguji kesiapan pemerintah dalam menghubungkan teknologi dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan rangkaian acara berjalan sesuai rencana dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Keberhasilan forum tidak hanya bergantung pada pelaksanaan acara, tetapi juga pada tindak lanjut kerja sama, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peluang ekonomi yang benar-benar dirasakan pelaku usaha dan masyarakat lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali membuktikan konsistensinya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., berbagai penghargaan berhasil diraih, termasuk penghargaan terbaru berupa predikat Sangat Baik dalam PENKIN Tahun 2026 melalui DPMPTSP Kota Jambi.

Pencapaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 204.S Tahun 2026, tanggal 30 Juli 2026, tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Capaian ini meningkat signifikan sebesar 6,576 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,046.

Keberhasilan tersebut sekaligus menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia, bahkan mampu mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar lainnya, seperti Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Malang.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Penghargaan ini juga menegaskan keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Wali Kota Jambi, dokter Maulana, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Sangat Baik pada evaluasi PENKIN Tahun 2026 ini.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Jambi berada pada jalur yang tepat (on the track). Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, hasil PENKIN Tahun 2026 tidak hanya menjadi ukuran terhadap kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kota Jambi.

“Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun investasi. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, transparan, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta tim penilai independen yang telah melaksanakan proses evaluasi secara objektif, komprehensif, dan profesional.

Menurutnya, proses penilaian yang dilakukan, mulai dari verifikasi administrasi, pemeriksaan dokumen pendukung, hingga kunjungan lapangan (fact finding) ke DPMPTSP Kota Jambi, telah memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Melalui proses evaluasi ini, kami dapat mengetahui berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim penilai yang telah melaksanakan proses evaluasi secara profesional dan objektif. Indikator pelayanan publik yang terus meningkat ini, menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin baik, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran DPMPTSP Kota Jambi bersama perangkat daerah terkait lainnya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan ini bukanlah tujuan, melainkan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” singkatnya.

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PENKIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan efektivitas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Pelaksanaan penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), kualitas pelayanan DPMPTSP, hingga dukungan kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui pengisian data secara mandiri, penyampaian dokumen pendukung, hingga verifikasi lapangan yang melibatkan tim independen.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi kinerja daerah, yang terdiri atas kategori Sangat Baik, Baik, dan Kurang Baik.

Klasifikasi tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan penghargaan, pembinaan, hingga insentif kepada pemerintah daerah.

Melalui mekanisme penilaian ini, pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, memperkuat tata kelola pemerintahan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat daya saing daerah serta menjadikan Kota Jambi sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin menarik dan kompetitif di tingkat nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dengan melibatkan berbagai sektor.

Ketersediaan pangan, stabilitas harga, serta perlindungan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.

Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi yang digelar di Aula Telanaipura Bapperida Kota Jambi, Selasa 28 Juli 2026.

Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi TPID Menuju Inflasi Terkendali untuk Mewujudkan Kota Jambi Bahagia” itu dipimpin Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dan dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, OPD, instansi vertikal, serta jajaran TPID Kota Jambi.

Menurut Diza, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Pengendalian inflasi bukan pekerjaan satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh anggota TPID agar pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat,” ujar Diza.

Ia menyebut sejumlah faktor perlu diantisipasi bersama, mulai dari perubahan cuaca, potensi gangguan produksi pangan, kebijakan pemerintah, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh perangkat terkait tidak hanya melakukan pemantauan dari sisi administrasi, tetapi juga memastikan kondisi di lapangan.

“Kita harus hadir melihat langsung kondisi masyarakat, memantau pasar, serta memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.

Ribuan Paket Sembako hingga Operasi Pasar Jadi Langkah Pengendalian

Diza menjelaskan, sepanjang Semester I 2026, Pemkot Jambi bersama TPID telah menjalankan berbagai program untuk menjaga stabilitas harga.

Program tersebut meliputi 15 kali pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, 20 kali operasi pasar atau pasar murah bersubsidi, inspeksi pasar, Gerakan Tanam Pangan, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, Pemkot Jambi mencatat cadangan pangan mencapai 1.004.260 kilogram beras dan 200.852 liter minyak goreng.

Selain itu, pemerintah bersama Forum CSR Kota Jambi juga telah menyalurkan 15.404 paket sembako kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

BI Dorong Penguatan Kerja Sama Antar Daerah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Tedy Arif Budiman, mengatakan Kota Jambi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Jambi.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama dalam menjaga rantai pasok dan memastikan distribusi berjalan baik.

“Kerja sama antar lembaga dan antar daerah menjadi kunci agar ketersediaan pasokan tetap terjaga,” ujar Tedy.

Dalam pertemuan tersebut, TPID Kota Jambi juga membahas sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi inflasi, termasuk dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, kesiapan pasokan pangan menghadapi Natal dan Tahun Baru 2027, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat

Selain menjaga pasokan dari sisi pemerintah, Pemkot Jambi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Sejumlah program yang terus didorong antara lain pemanfaatan lahan pekarangan, intensifikasi pertanian, Kampung Belanja tingkat RT, hingga gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah.

Pemkot juga mendorong perluasan program LAGROKOTA hingga tingkat kecamatan sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian harga pangan.

Melalui penguatan TPID dan berbagai program strategis tersebut, Pemerintah Kota Jambi menargetkan inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terlindungi, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak menuju visi Kota Jambi Bahagia 2025–2029.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 memasuki semester kedua.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan belanja daerah benar-benar menjadi penggerak ekonomi sekaligus mempercepat penyelesaian program pembangunan.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat evaluasi realisasi APBD bersama seluruh kepala OPD dan camat di Aula Bapperida Kota Jambi, Senin 6 Juli 2026.

Dalam pemaparannya, Maulana menyebutkan hingga awal Juli 2026 realisasi belanja daerah telah mendekati angka 50 persen, sementara pendapatan dari sektor pajak daerah telah mencapai sekitar 53 persen.

Meski masih sesuai target, ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kecepatan pelaksanaan program.

“Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Karena itu saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memang sudah siap dieksekusi,” ujar Maulana.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkot Jambi juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara progres fisik kegiatan di lapangan dengan realisasi keuangan.

Sejumlah proyek disebut telah selesai atau berjalan, namun pencairan anggaran belum sepenuhnya mengikuti progres tersebut.

Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat perputaran uang daerah yang seharusnya dapat segera memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, Maulana meminta seluruh OPD segera menyelesaikan proses administrasi agar serapan anggaran dapat berjalan seiring dengan progres pekerjaan.

Selain sisi belanja, Pemkot Jambi juga menyoroti kinerja pendapatan daerah.

Meski penerimaan pajak menunjukkan tren positif, sektor retribusi masih menghadapi kendala akibat perubahan regulasi yang menyebabkan sejumlah objek tidak lagi dapat dipungut.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah membentuk tim khusus untuk merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah.

Tim ini ditugaskan mencari solusi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan efektivitas belanja daerah.

Maulana menegaskan hasil evaluasi pertengahan tahun ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD 2027.

Ia juga menetapkan evaluasi lanjutan pada akhir Agustus 2026 untuk mengukur progres percepatan di setiap OPD.

“Kalau kita evaluasi lebih awal, masih ada waktu melakukan perbaikan. Jangan menunggu akhir tahun karena ruang untuk mengejar target sudah sangat terbatas,” tegasnya.

Dengan percepatan realisasi APBD ini, Pemkot Jambi berharap anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan, peningkatan layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha di Kota Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi yang saat ini tengah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.

Ajakan tersebut disampaikan Maulana setelah dirinya turut menjadi responden dan didata langsung oleh petugas resmi Sensus Ekonomi pada Rabu 17 Juni 2026).

Ia menilai kegiatan pendataan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

“Alhamdulillah, hari ini saya telah selesai didata oleh petugas resmi Sensus Ekonomi dari BPS Kota Jambi. Data yang akurat ini sangat penting sebagai fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memajukan perekonomian Kota Jambi,” ujar Maulana.

Maulana menegaskan bahwa, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat.

Ia meminta warga dan pelaku usaha untuk memberikan data secara jujur, lengkap, dan benar kepada petugas di lapangan.

Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dalam proses sensus dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi saya harapkan dapat menyambut baik kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang jujur dan benar. Kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maulana menyebut data hasil Sensus Ekonomi akan menjadi instrumen penting dalam perencanaan kebijakan, mulai dari pengembangan sektor usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan warga Kota Jambi.

Ia menilai tanpa data yang valid, kebijakan pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan gaya komunikasinya yang akrab, Maulana turut menyampaikan pesan ajakan yang sederhana kepada masyarakat.

“Wali Kota sudah didata, kini giliran kito!” ucapnya.

Melalui momentum Sensus Ekonomi ini, Maulana berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga menghasilkan data berkualitas yang dapat menjadi pijakan dalam mendorong kemajuan ekonomi Kota Jambi ke depan.

“Mari bersama kita sukseskan Sensus Ekonomi demi kemajuan Kota Jambi yang kita banggakan,” pungkasnya.(*)