JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan 625 tahun Tanah Pilih Pusako Betuah, Pemerintah Kota Jambi menghadirkan kebijakan spesial bagi masyarakat berupa insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.

Kebijakan ini menjadi “kado” bagi warga sekaligus upaya mendorong pergerakan ekonomi daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak.

Bebas Denda dan Diskon Pajak

Melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pemerintah memberikan dua kemudahan utama:

• Pembebasan sanksi administrasi (denda) keterlambatan pembayaran PBB
• Pengurangan pokok PBB sebesar 5 persen untuk tahun 2026

Kebijakan ini tertuang dalam dua Surat Keputusan Wali Kota Jambi, yakni Nomor 336 dan 337 Tahun 2026.

Dorong Kepatuhan dan Ringankan Beban Warga

Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan dihapusnya denda, wajib pajak kini memiliki kesempatan lebih mudah untuk melunasi kewajibannya.

Sistem Pembayaran Makin Mudah dan Digital

Untuk meningkatkan transparansi dan kenyamanan, pembayaran PBB-P2 kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi, antara lain:

• Teller bank mitra seperti Bank Jambi, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, dan CIMB Niaga Syariah
• PT Pos dan gerai ritel seperti Indomaret
• ATM bank
• QRIS melalui mobile banking atau e-wallet
• Virtual Account (VA) di berbagai layanan perbankan

Seluruh transaksi tercatat secara real-time dalam sistem pemerintah daerah, sehingga lebih aman dan akurat.

Berlaku Hingga Agustus 2026

Program insentif ini berlaku mulai 1 Mei hingga 10 Agustus 2026. Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan Kota Jambi.

“Ini bukan hanya kemudahan, tapi juga bentuk ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah,” demikian pesan pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemkot Jambi sekaligus peringatan 625 tahun Tanah Pilih Pusako Batuah.

Perayaan ini dipastikan akan berlangsung meriah dengan puluhan agenda yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ajang refleksi atas perjalanan panjang pembangunan kota sekaligus pijakan menuju masa depan.

“Di usia ke-80 Pemkot Jambi dan 625 tahun Tanah Pilih Pusako Batuah, kita bersyukur atas capaian yang ada. Namun ke depan, pembangunan harus terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Untuk memeriahkan peringatan tersebut, Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 30 kegiatan dari berbagai sektor.

Menariknya, sebagian besar kegiatan digagas oleh komunitas, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Rangkaian acara meliputi:

• Event olahraga seperti road race, lari, menembak dan lainnya
• Kegiatan pendidikan dan sosial masyarakat
• Festival budaya dan pelestarian adat Jambi

Keterlibatan komunitas dinilai menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan perayaan tahun ini.

Maulana mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang disiapkan.

Ia menilai kolaborasi ini menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan dalam membangun kota.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan. Ini bukan hanya hiburan, tetapi juga upaya memperkenalkan Kota Jambi dan menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.

Selain sebagai ajang perayaan, HUT Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah juga menjadi momen evaluasi terhadap capaian pembangunan yang telah diraih.

Pemkot Jambi optimistis, dengan dukungan masyarakat dan berbagai program yang berjalan, peringatan tahun ini akan memberikan dampak positif secara sosial, budaya, hingga ekonomi.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., bersama Sekretaris Daerah Alpian dan jajaran Pemerintah Kota melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pasar Tanjung Bajure, Sabtu (11/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasar tetap tertata, bersih, dan nyaman setelah proses penataan kawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam pemantauan itu, Wali Kota Alfin tidak hanya melihat kondisi lapangan, tetapi juga berdialog langsung dengan para pedagang dan pengunjung pasar.

Berbagai masukan disampaikan, mulai dari penataan lapak, kebersihan lingkungan, hingga akses bagi pembeli dan pedagang.

“Penataan ini kita lakukan agar pasar lebih rapi dan nyaman. Kami ingin pedagang tetap bisa berjualan dengan baik, dan masyarakat merasa aman serta nyaman saat berbelanja,” ujar Alfin.

Sejumlah pedagang menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam melakukan penataan kawasan pasar.

Meski demikian, mereka juga memberikan beberapa catatan untuk penyempurnaan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus melakukan evaluasi secara bertahap guna memastikan penataan pasar berjalan optimal.

Ia juga mengimbau seluruh pedagang dan pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban pasar agar manfaat penataan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kegiatan peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Sungai Penuh dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar tradisional yang lebih tertata dan modern.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Jambi, Nella Ervina, resmi menjalani sidang promosi doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Senin (13/4/2026).

Sidang akademik tersebut digelar di Aula Lantai V Gedung Pascasarjana Kampus UNJA Telanaipura dan berlangsung dengan suasana khidmat. Dalam kesempatan itu, Nella memaparkan disertasi yang menyoroti isu strategis terkait kepatuhan pajak daerah di Indonesia.

Penelitian yang diangkat berfokus pada analisis tingkat kepatuhan pajak pada level provinsi, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah.

Ia menegaskan bahwa persoalan kepatuhan pajak masih menjadi tantangan nyata di berbagai wilayah.

Menurutnya, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang berlaku, tetapi juga faktor lain seperti kesadaran masyarakat, kualitas layanan publik, serta transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

“Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan,” ujarnya dalam pemaparan.

Lebih lanjut, ia berharap hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sidang promosi tersebut dipimpin oleh tim penguji yang terdiri dari sejumlah akademisi terkemuka, serta melibatkan penguji eksternal dalam proses penilaian.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Wali Kota Jambi Maulana bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, yang memberikan dukungan langsung.

Dalam sambutannya, Maulana menyampaikan apresiasi atas pencapaian akademik Nella Ervina.

Ia menilai keberhasilan tersebut mencerminkan dedikasi tinggi sebagai aparatur sekaligus akademisi.

“Ini adalah pencapaian yang membanggakan. Tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga mampu menghasilkan penelitian yang relevan untuk pembangunan daerah,” ungkapnya.

Ia juga menilai hasil penelitian tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung kebijakan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

Momentum sidang promosi doktor ini menjadi tonggak penting, tidak hanya dalam perjalanan akademik Nella Ervina, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi daerah ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi motor perubahan dalam menghadapi tantangan global, terutama di era digital dan industri modern yang terus berkembang pesat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penguatan organisasi kepemudaan yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Jumat (10/4/2026).

Menurut Hafiz, organisasi kepemudaan saat ini dituntut tidak hanya aktif secara seremonial, tetapi harus mampu melahirkan gerakan nyata yang berdampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Pemuda harus adaptif dan progresif. Kuasai teknologi, tingkatkan kompetensi, miliki jiwa kewirausahaan, dan tetap menjaga akhlak. Dengan begitu, kita tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi motor perubahan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang kini mulai dirasakan hingga ke daerah, seperti ketidakpastian ekonomi hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan peran aktif pemuda dalam menciptakan solusi, termasuk melalui inovasi dan kewirausahaan.

Hafiz menambahkan, dengan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting, dan hal ini juga membutuhkan kontribusi generasi muda.

“Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Mereka harus berani mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menekankan pentingnya rejuvenasi organisasi kepemudaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan zaman.

Ia menjelaskan bahwa rejuvenasi tidak hanya sebatas pergantian kepengurusan, tetapi juga mencakup pembaruan pola pikir, program kerja, serta penguatan nilai-nilai dasar organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi yang mencapai angka 62,96, sedikit di atas rata-rata nasional.

Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda ke depan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Novriadi, menambahkan bahwa kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kepemudaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan semangat generasi muda.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam membangun pemuda yang lebih siap menghadapi tantangan industri, teknologi, dan dunia kerja.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, Hurmin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Harmonisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi yang digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan berskala nasional ini mempertemukan berbagai perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan sektor transportasi, khususnya terkait peningkatan kualitas SDM.

Rakornas tersebut mengangkat tema harmonisasi kebijakan pemenuhan SDM transportasi, yang menjadi isu strategis dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dalam forum tersebut, Hurmin menegaskan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar implementasi di lapangan berjalan optimal.

“Sinkronisasi kebijakan ini penting agar pelayanan publik semakin optimal dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.

Menurut Hurmin, sektor transportasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Selain memperlancar distribusi barang dan jasa, sektor ini juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di bidang transportasi dinilai sebagai langkah strategis yang harus terus didorong.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam forum ini mencerminkan komitmen daerah untuk mendukung kebijakan nasional sekaligus memastikan implementasi di tingkat lokal berjalan efektif.

Rakornas ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam menyelaraskan kebutuhan SDM transportasi di seluruh daerah.

Dengan sinergi yang kuat, pelayanan publik di sektor transportasi diharapkan semakin efisien dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus melakukan penataan kawasan perdagangan guna menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan nyaman.

Hal ini terlihat dari peninjauan langsung yang dilakukan Wakil Wali Kota, Azhar Hamzah, di kawasan Pasar Tanjung Bajure, Jumat (3/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Azhar Hamzah didampingi Sekretaris Daerah Alpian bersama jajaran terkait. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi pasca penertiban yang sebelumnya dilakukan di area pasar.

Di lapangan, Wawako memastikan kondisi lapak pedagang sudah lebih tertata serta area pasar mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih rapi dan bersih.

Menurutnya, penataan ini bertujuan menciptakan kenyamanan bersama, baik bagi pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja.

“Kami ingin pasar ini menjadi tempat yang tertib, bersih, dan nyaman. Penertiban ini bukan untuk menyulitkan pedagang, tetapi justru untuk kebaikan bersama,” ujar Azhar.

Ia juga mengingatkan para pedagang agar tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk tidak kembali menempati area yang sudah ditertibkan sebelumnya.

Selain itu, kebersihan menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan pasar agar tetap sehat dan layak dikunjungi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan daya tarik pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi membentuk tim koordinasi pengawasan penanaman modal sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem investasi yang lebih tertata, transparan, dan berkelanjutan.

Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya aktivitas usaha yang membutuhkan pengawasan terintegrasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muaro Jambi, Alias, menegaskan bahwa investasi memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, ia mengakui selama ini sistem pengawasan masih berjalan secara terpisah antarinstansi.

“Pengawasan yang masih parsial membuat pelaku usaha sering menghadapi pemeriksaan berulang dari berbagai pihak. Ini yang ingin kita benahi,” ujarnya.

Implementasi Regulasi Nasional

Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam regulasi tersebut, pengawasan usaha dilakukan secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Dengan adanya tim koordinasi, pengawasan diharapkan lebih efektif dan tidak lagi tumpang tindih.

Perkuat Sinergi Dunia Usaha

Selain itu, Pemkab Muaro Jambi juga mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) periode 2025–2028.

Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Ratusan Perusahaan Beroperasi

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Muaro Jambi, tercatat sebanyak 117 perusahaan, baik BUMN maupun swasta, beroperasi di wilayah Muaro Jambi sepanjang 2024.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah pada 2025 seiring meningkatnya perizinan usaha.

Tugas Tim Pengawasan

Tim koordinasi yang dibentuk memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya:

• Memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan
• Memantau realisasi investasi
• Mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah strategis untuk mendorong iklim investasi yang sehat dengan membentuk tim khusus pengawasan penanaman modal.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan.

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan bahwa investasi memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar angka pertumbuhan semata.

“Investasi harus memberi dampak nyata, mulai dari membuka lapangan kerja hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, semuanya harus tetap patuh regulasi dan memperhatikan lingkungan,” ujarnya.

Jembatan Solusi bagi Pelaku Usaha

Menurut Bupati yang akrab disapa BBS itu, pembentukan tim ini bukan untuk menghambat dunia usaha.

Justru sebaliknya, tim akan berfungsi sebagai fasilitator dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan setiap aktivitas investasi berjalan sesuai rencana tata ruang, aturan yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak negatif.

Pengawasan Terpadu dan Transparan

Tim ini akan mengoordinasikan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, kewajiban pajak, hingga retribusi daerah.

Dengan sistem pengawasan terpadu, diharapkan tercipta iklim usaha yang lebih transparan dan akuntabel.

Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 490/KEP.BUP/DPMPTSP/2025.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muaro Jambi bertindak sebagai koordinator.

Sementara itu, organisasi perangkat daerah teknis akan menjalankan pengawasan di lapangan melalui inspeksi rutin serta evaluasi kepatuhan pelaku usaha.

Dorong Sinergi melalui Forum CSR

Selain pembentukan tim pengawasan, pemerintah juga mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Kabupaten Muaro Jambi periode 2025–2028.

Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Bupati menegaskan, program CSR perlu diarahkan pada prioritas pembangunan daerah seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur desa, hingga pelestarian lingkungan.

“Perusahaan harus hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Optimistis Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Dengan langkah ini, Pemkab Muaro Jambi optimistis mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan daerah.

Di akhir pernyataannya, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap terbuka terhadap masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menerima kunjungan kerja Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, pada Rabu pagi (25/03/2026) di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat memperkuat hubungan antardaerah serta membuka ruang kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor pembangunan.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta strategi pembangunan antara kedua wilayah.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Tanah Laut yang juga merupakan putra daerah Jambi.

“Atas nama Pemerintah Kota Jambi, kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini. Beliau adalah putra daerah yang berhasil memimpin di luar daerah, dan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Jambi,” ujar Maulana.

Lebih lanjut, kedua kepala daerah tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan ekonomi daerah, optimalisasi potensi wilayah, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Maulana, sinergi antardaerah menjadi kunci penting dalam mendorong inovasi dan percepatan pembangunan. Ia menegaskan bahwa masing-masing daerah memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi.

Sementara itu, Rahmat Trianto menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kota Jambi.

Ia mengaku kunjungan ini juga menjadi momen emosional sebagai putra daerah yang kembali ke tanah kelahirannya.

“Alhamdulillah, ini menjadi kesempatan bagi saya untuk kembali ke Jambi. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi kedua daerah,” ungkapnya.

Ia juga mengundang Wali Kota Jambi untuk melakukan kunjungan balasan ke Kabupaten Tanah Laut, guna melihat langsung potensi daerah serta praktik pembangunan yang telah diterapkan.

Rahmat menjelaskan bahwa Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata.

Sementara itu, Kota Jambi dikenal unggul dalam pengelolaan sektor jasa dan peningkatan PAD.

Sebagai informasi, Kabupaten Tanah Laut memiliki visi pembangunan “Tanah Laut Berinteraksi” yang menitikberatkan pada inovasi, kerapian tata kelola, serta penguatan nilai religius dan sinergi.

Sementara Kota Jambi terus mendorong program prioritas untuk mewujudkan visi “Kota Jambi BAHAGIA” melalui penguatan sektor ekonomi, layanan publik, dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan hubungan antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut semakin erat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.(*)