JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali membuktikan konsistensinya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., berbagai penghargaan berhasil diraih, termasuk penghargaan terbaru berupa predikat Sangat Baik dalam PENKIN Tahun 2026 melalui DPMPTSP Kota Jambi.

Pencapaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 204.S Tahun 2026, tanggal 30 Juli 2026, tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Capaian ini meningkat signifikan sebesar 6,576 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,046.

Keberhasilan tersebut sekaligus menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia, bahkan mampu mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar lainnya, seperti Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Malang.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Penghargaan ini juga menegaskan keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Wali Kota Jambi, dokter Maulana, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Sangat Baik pada evaluasi PENKIN Tahun 2026 ini.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Jambi berada pada jalur yang tepat (on the track). Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, hasil PENKIN Tahun 2026 tidak hanya menjadi ukuran terhadap kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kota Jambi.

“Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun investasi. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, transparan, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta tim penilai independen yang telah melaksanakan proses evaluasi secara objektif, komprehensif, dan profesional.

Menurutnya, proses penilaian yang dilakukan, mulai dari verifikasi administrasi, pemeriksaan dokumen pendukung, hingga kunjungan lapangan (fact finding) ke DPMPTSP Kota Jambi, telah memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Melalui proses evaluasi ini, kami dapat mengetahui berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim penilai yang telah melaksanakan proses evaluasi secara profesional dan objektif. Indikator pelayanan publik yang terus meningkat ini, menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin baik, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran DPMPTSP Kota Jambi bersama perangkat daerah terkait lainnya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan ini bukanlah tujuan, melainkan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” singkatnya.

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PENKIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan efektivitas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Pelaksanaan penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), kualitas pelayanan DPMPTSP, hingga dukungan kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui pengisian data secara mandiri, penyampaian dokumen pendukung, hingga verifikasi lapangan yang melibatkan tim independen.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi kinerja daerah, yang terdiri atas kategori Sangat Baik, Baik, dan Kurang Baik.

Klasifikasi tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan penghargaan, pembinaan, hingga insentif kepada pemerintah daerah.

Melalui mekanisme penilaian ini, pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, memperkuat tata kelola pemerintahan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat daya saing daerah serta menjadikan Kota Jambi sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin menarik dan kompetitif di tingkat nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dengan melibatkan berbagai sektor.

Ketersediaan pangan, stabilitas harga, serta perlindungan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.

Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi yang digelar di Aula Telanaipura Bapperida Kota Jambi, Selasa 28 Juli 2026.

Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi TPID Menuju Inflasi Terkendali untuk Mewujudkan Kota Jambi Bahagia” itu dipimpin Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dan dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, OPD, instansi vertikal, serta jajaran TPID Kota Jambi.

Menurut Diza, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Pengendalian inflasi bukan pekerjaan satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh anggota TPID agar pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat,” ujar Diza.

Ia menyebut sejumlah faktor perlu diantisipasi bersama, mulai dari perubahan cuaca, potensi gangguan produksi pangan, kebijakan pemerintah, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh perangkat terkait tidak hanya melakukan pemantauan dari sisi administrasi, tetapi juga memastikan kondisi di lapangan.

“Kita harus hadir melihat langsung kondisi masyarakat, memantau pasar, serta memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.

Ribuan Paket Sembako hingga Operasi Pasar Jadi Langkah Pengendalian

Diza menjelaskan, sepanjang Semester I 2026, Pemkot Jambi bersama TPID telah menjalankan berbagai program untuk menjaga stabilitas harga.

Program tersebut meliputi 15 kali pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, 20 kali operasi pasar atau pasar murah bersubsidi, inspeksi pasar, Gerakan Tanam Pangan, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, Pemkot Jambi mencatat cadangan pangan mencapai 1.004.260 kilogram beras dan 200.852 liter minyak goreng.

Selain itu, pemerintah bersama Forum CSR Kota Jambi juga telah menyalurkan 15.404 paket sembako kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

BI Dorong Penguatan Kerja Sama Antar Daerah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Tedy Arif Budiman, mengatakan Kota Jambi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Jambi.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama dalam menjaga rantai pasok dan memastikan distribusi berjalan baik.

“Kerja sama antar lembaga dan antar daerah menjadi kunci agar ketersediaan pasokan tetap terjaga,” ujar Tedy.

Dalam pertemuan tersebut, TPID Kota Jambi juga membahas sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi inflasi, termasuk dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, kesiapan pasokan pangan menghadapi Natal dan Tahun Baru 2027, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat

Selain menjaga pasokan dari sisi pemerintah, Pemkot Jambi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Sejumlah program yang terus didorong antara lain pemanfaatan lahan pekarangan, intensifikasi pertanian, Kampung Belanja tingkat RT, hingga gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah.

Pemkot juga mendorong perluasan program LAGROKOTA hingga tingkat kecamatan sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian harga pangan.

Melalui penguatan TPID dan berbagai program strategis tersebut, Pemerintah Kota Jambi menargetkan inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terlindungi, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak menuju visi Kota Jambi Bahagia 2025–2029.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 memasuki semester kedua.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan belanja daerah benar-benar menjadi penggerak ekonomi sekaligus mempercepat penyelesaian program pembangunan.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat evaluasi realisasi APBD bersama seluruh kepala OPD dan camat di Aula Bapperida Kota Jambi, Senin 6 Juli 2026.

Dalam pemaparannya, Maulana menyebutkan hingga awal Juli 2026 realisasi belanja daerah telah mendekati angka 50 persen, sementara pendapatan dari sektor pajak daerah telah mencapai sekitar 53 persen.

Meski masih sesuai target, ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kecepatan pelaksanaan program.

“Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Karena itu saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memang sudah siap dieksekusi,” ujar Maulana.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkot Jambi juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara progres fisik kegiatan di lapangan dengan realisasi keuangan.

Sejumlah proyek disebut telah selesai atau berjalan, namun pencairan anggaran belum sepenuhnya mengikuti progres tersebut.

Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat perputaran uang daerah yang seharusnya dapat segera memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, Maulana meminta seluruh OPD segera menyelesaikan proses administrasi agar serapan anggaran dapat berjalan seiring dengan progres pekerjaan.

Selain sisi belanja, Pemkot Jambi juga menyoroti kinerja pendapatan daerah.

Meski penerimaan pajak menunjukkan tren positif, sektor retribusi masih menghadapi kendala akibat perubahan regulasi yang menyebabkan sejumlah objek tidak lagi dapat dipungut.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah membentuk tim khusus untuk merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah.

Tim ini ditugaskan mencari solusi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan efektivitas belanja daerah.

Maulana menegaskan hasil evaluasi pertengahan tahun ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD 2027.

Ia juga menetapkan evaluasi lanjutan pada akhir Agustus 2026 untuk mengukur progres percepatan di setiap OPD.

“Kalau kita evaluasi lebih awal, masih ada waktu melakukan perbaikan. Jangan menunggu akhir tahun karena ruang untuk mengejar target sudah sangat terbatas,” tegasnya.

Dengan percepatan realisasi APBD ini, Pemkot Jambi berharap anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan, peningkatan layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha di Kota Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi yang saat ini tengah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.

Ajakan tersebut disampaikan Maulana setelah dirinya turut menjadi responden dan didata langsung oleh petugas resmi Sensus Ekonomi pada Rabu 17 Juni 2026).

Ia menilai kegiatan pendataan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

“Alhamdulillah, hari ini saya telah selesai didata oleh petugas resmi Sensus Ekonomi dari BPS Kota Jambi. Data yang akurat ini sangat penting sebagai fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memajukan perekonomian Kota Jambi,” ujar Maulana.

Maulana menegaskan bahwa, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat.

Ia meminta warga dan pelaku usaha untuk memberikan data secara jujur, lengkap, dan benar kepada petugas di lapangan.

Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dalam proses sensus dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi saya harapkan dapat menyambut baik kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang jujur dan benar. Kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maulana menyebut data hasil Sensus Ekonomi akan menjadi instrumen penting dalam perencanaan kebijakan, mulai dari pengembangan sektor usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan warga Kota Jambi.

Ia menilai tanpa data yang valid, kebijakan pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan gaya komunikasinya yang akrab, Maulana turut menyampaikan pesan ajakan yang sederhana kepada masyarakat.

“Wali Kota sudah didata, kini giliran kito!” ucapnya.

Melalui momentum Sensus Ekonomi ini, Maulana berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga menghasilkan data berkualitas yang dapat menjadi pijakan dalam mendorong kemajuan ekonomi Kota Jambi ke depan.

“Mari bersama kita sukseskan Sensus Ekonomi demi kemajuan Kota Jambi yang kita banggakan,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aroma bolu yang baru matang memenuhi ruang pelatihan di Infinity Hotel, Kota Jambi, Rabu 10 Juni 2026.

Di atas meja kerja, puluhan pelaku UMKM tampak serius mengaduk adonan, menimbang bahan, hingga mencicipi hasil olahan yang baru mereka buat.

Namun yang menarik perhatian bukan sekadar proses memasak itu, melainkan bahan utama yang digunakan: kelapa sawit.

Komoditas yang selama ini identik sebagai bahan baku minyak goreng itu kini tampil dalam wajah berbeda.

Di tangan para pelaku usaha, sawit diolah menjadi bolu, dodol, bangkit, hingga berbagai penganan yang memiliki nilai jual tinggi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Workshop dan Praktik Produksi Bolu serta Aneka Penganan Berbahan Dasar Sawit yang digelar Elaeis Media Group (EMG) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada 9–10 Juni 2026.

Sebanyak 50 pelaku UMKM dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi ikut ambil bagian.

Lebih dari sekadar pelatihan, kegiatan ini menjadi ruang untuk menggeser cara pandang terhadap sawit dari komoditas mentah menjadi bahan baku industri pangan kreatif yang bernilai ekonomi tinggi.

Salah satu sorotan utama datang dari pelaku UMKM asal Kabupaten Bungo, Iin Arlina (55), yang dikenal sebagai penggagas bolu sawit.

Di hadapan peserta, Iin menceritakan bahwa ide tersebut lahir dari keinginan sederhana untuk menghadirkan makanan khas daerah, sekaligus dari rasa penasaran terhadap potensi lain sawit di luar minyak goreng.

“Awalnya saya hanya ingin Bungo punya makanan khas. Dari situ saya mulai bereksperimen dengan sawit,” ujarnya.

Proses tersebut tidak berjalan mudah. Ia mengaku harus melewati berbagai percobaan hingga menemukan formulasi yang tepat, bahkan dengan risiko kegagalan berulang.

Dari perjalanan panjang itu, lahirlah beragam produk berbasis sawit, mulai dari bolu sawit, keripik, kue kering, selai, rendang sawit, hingga minuman inovatif seperti es boba sawit.

Produk andalannya, bolu sawit, kini menggunakan sekitar 30–40 persen saripati sawit dan mulai dikenal sebagai salah satu oleh-oleh khas Muaro Bungo.

Istilah saripati sawit sendiri menjadi perhatian peserta workshop. Bahan tersebut merupakan ekstrak dari daging buah sawit yang masih mengandung karotenoid alami serta vitamin E.

Berbeda dengan minyak sawit olahan, saripati ini memberikan warna kuning alami sekaligus aroma khas pada produk pangan yang dihasilkan.

Menurut Iin, penggunaan saripati sawit bukan sekadar inovasi rasa, tetapi juga bentuk fortifikasi pangan alami.

“Ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga nilai gizi. Saripati sawit membuat produk lebih kaya antioksidan,” katanya.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi praktik hari kedua. Para pelaku UMKM dibagi dalam kelompok untuk mencoba langsung pembuatan berbagai produk berbasis sawit.

Hasilnya beragam: bolu sawit, dodol, hingga bangkit sawit tersaji dari tangan peserta yang baru pertama kali mencoba bahan tersebut.

Banyak peserta mengaku terkejut dengan hasil olahan yang di luar ekspektasi.

Sebagian bahkan mulai melihat peluang usaha baru dari bahan yang selama ini dianggap hanya sebagai komoditas perkebunan.

Ketua panitia, Warsito, berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai pelatihan sesaat, tetapi berlanjut menjadi gerakan ekonomi berbasis inovasi sawit di daerah.

Sementara itu, CEO Elaeis Media Group, Abdul Aziz, menegaskan bahwa sawit memiliki potensi besar di luar sektor energi dan minyak goreng.

Menurutnya, hilirisasi sawit di sektor pangan masih sangat terbuka dan dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi UMKM.

Ia juga menyebut Indonesia memiliki produksi sawit yang sangat besar, namun pemanfaatan di sektor turunan masih perlu diperluas.

Dukungan juga datang dari BPDP yang menilai inovasi seperti ini dapat memperkuat kampanye positif sawit melalui produk nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Dari ruang pelatihan sederhana di Kota Jambi, sawit perlahan menunjukkan wajah barunya.

Bukan hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai sumber ide, kreativitas, dan peluang usaha baru bagi pelaku UMKM.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mencatatkan capaian penting dalam upaya melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah.

Pinang Betara kini resmi memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG), sebuah pengakuan yang menegaskan keunikan, kualitas, dan reputasi produk khas Tanjung Jabung Barat tersebut.

Sertifikat Indikasi Geografis diserahkan langsung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis 12 Juni 2026.

Pengakuan ini menjadi langkah strategis dalam melindungi Pinang Betara dari potensi penyalahgunaan nama maupun klaim pihak lain.

Di sisi lain, sertifikasi tersebut membuka peluang lebih besar bagi komoditas lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional hingga internasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi, Jonson Siagian, mengatakan Sertifikat Indikasi Geografis merupakan instrumen penting dalam menjaga identitas produk daerah yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat dipisahkan dari wilayah asalnya.

“Pinang Betara memiliki ciri dan kualitas yang menjadi identitas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan sertifikat ini, produk tersebut mendapatkan perlindungan hukum sekaligus nilai tambah dalam pengembangan pasar, termasuk peluang ekspor,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi, Sri Argunaini.

Menurutnya, keberhasilan memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis harus diikuti dengan komitmen menjaga kualitas dan konsistensi produk agar kepercayaan pasar terus meningkat.

Ia menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan produk turunan berbasis pinang guna menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Sementara itu, Bupati Anwar Sadat menyambut baik diterbitkannya Sertifikat Indikasi Geografis Pinang Betara.

Ia menyebut pencapaian tersebut bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan momentum penting dalam memperkuat identitas ekonomi daerah.

Menurutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sejumlah komoditas unggulan yang berpotensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain Pinang Betara, daerah ini juga dikenal dengan Udang Ketak, Kepiting Asoka, Kopi Liberika Tungkal Komposit, hingga Nanas Muntialo.

Bupati mengungkapkan bahwa Kopi Liberika Tungkal Komposit sebelumnya telah lebih dahulu memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis.

Kini, keberhasilan Pinang Betara mendapatkan pengakuan serupa menjadi dorongan bagi pengembangan komoditas unggulan lainnya.

“Kami melihat Nanas Muntialo juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan khas daerah yang memiliki daya saing tinggi,” kata Anwar Sadat.

Ia berharap sertifikasi tersebut mampu memotivasi para petani dan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produksi serta menjaga standar mutu yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memberikan pendampingan melalui pembinaan, peningkatan kualitas produk, standardisasi mutu, hingga perluasan akses pemasaran agar manfaat ekonomi dari Sertifikat Indikasi Geografis dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pinang Betara adalah identitas sekaligus kebanggaan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Kami ingin sertifikasi ini benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal,” tegasnya.

Melalui penguatan sektor agrokompleks dan perikanan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis berbagai komoditas unggulan daerah mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Kamis 11 Juni 2026.

Pencanangan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digunakan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah secara lebih komprehensif.

Data yang terkumpul nantinya diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi nyata perekonomian daerah.

Menurutnya, data yang valid dan akurat menjadi fondasi utama dalam merancang program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk mengetahui potensi dan perkembangan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki berbagai sektor unggulan yang terus berkembang, mulai dari perdagangan, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, jasa hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Seluruh potensi tersebut harus terdata dengan baik agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” ujar Anwar Sadat.

Ia menilai keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya saat pelaksanaan sensus berlangsung.

Bupati juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait data yang diberikan.

Sebab, seluruh informasi yang disampaikan kepada petugas sensus dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang diberikan akan sangat menentukan kualitas hasil sensus dan menjadi bahan penting dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Anwar Sadat berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan gambaran yang lebih akurat mengenai kekuatan ekonomi daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan pencanangan dan sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026.

Kolaborasi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus tersebut.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilanjutkan dengan pemasangan rompi dan tanda pengenal petugas sensus secara simbolis.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun ini, Pemkot menargetkan lebih dari 15 ribu warga dari kelompok pekerja berisiko untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun pekerjaan dengan risiko tinggi.

Hal itu disampaikan Maulana usai memimpin rapat teknis bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi.

“Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan. Tahun ini kita sudah menganggarkan lebih dari 15 ribu peserta, termasuk sekitar 5 ribu yang berasal dari berbagai unsur masyarakat,” ujar Maulana.

Maulana menjelaskan, peserta program ini mencakup berbagai kelompok masyarakat seperti ketua dan sekretaris RT, penjaga rumah ibadah, pekerja OPBM, hingga pekerja sektor informal lainnya yang masuk kategori rentan.

Menurutnya, kelompok tersebut memiliki risiko kerja yang cukup tinggi namun belum sepenuhnya memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

“Kelompok ini sangat rentan dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu mereka perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial agar memiliki kepastian apabila terjadi risiko kerja,” jelasnya.

Ia menegaskan, melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini, peserta akan mendapatkan jaminan biaya pengobatan hingga santunan apabila mengalami kecelakaan kerja atau risiko kematian.

Pemerintah Kota Jambi mencatat hingga Februari 2026, realisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan telah mencapai sekitar Rp3,46 miliar yang disalurkan kepada peserta.

Maulana menyebut angka tersebut menunjukkan bahwa program ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat penerima manfaat.

“Ini bukti bahwa program berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Program perlindungan pekerja rentan ini merupakan bagian dari kebijakan Kartu Bahagia yang menjadi salah satu program prioritas Pemkot Jambi.

Program tersebut menyasar pekerja informal seperti buruh harian lepas, pelaku UMKM, pengemudi ojek, hingga operator pengangkutan sampah berbasis masyarakat.

Pada tahun 2026, sebanyak 3.996 pekerja rentan kembali difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan secara gratis melalui APBD Kota Jambi dan dana aspirasi DPRD.

Maulana menegaskan seluruh biaya kepesertaan ditanggung pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak perlu membayar iuran bulanan.

“Kalau terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan dijamin sampai sembuh. Jika meninggal dunia, ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengapresiasi konsistensi Pemkot Jambi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.

Menurutnya, kelompok pekerja informal memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.

“Program ini sangat membantu masyarakat kecil karena manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, Liana Andriani, menyebut terdapat lebih dari 13 ribu pekerja rentan di Kota Jambi yang membutuhkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan, seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi data agar penyaluran tepat sasaran.

Sejak 2025, Pemkot Jambi telah mulai memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 3.000 pekerja rentan dan terus memperluas cakupan program pada tahun berikutnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai mengambil langkah tegas dalam penataan kawasan Pasar Sijimat, yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Pasar, Kota Jambi.

Sejumlah kios dan lapak yang dinilai melanggar aturan ditertibkan oleh tim gabungan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A Ridwan, pada Rabu 10 Juni 2026 pagi.

Penertiban dilakukan setelah pemerintah mengklaim telah menjalankan berbagai tahapan pembinaan, mulai dari sosialisasi, pemberian teguran hingga peringatan tertulis kepada pemilik kios.

Namun, sebagian pedagang disebut tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan.

A Ridwan mengatakan, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan pasar agar lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.

“Hari ini tim melakukan penertiban, pembersihan, dan pembenahan di sejumlah titik Pasar Sijimat,” kata dia.

“Beberapa kios yang ditindak sebelumnya sudah melalui tahapan sesuai regulasi, termasuk pemberian surat teguran. Karena tidak ada tindak lanjut dari pemilik kios, maka penertiban harus dilakukan,” ujarnya di lokasi.

Selain menindak kios yang dianggap melanggar ketentuan, Pemkot Jambi juga berencana memperbaiki sejumlah bangunan kios yang sudah lama terbengkalai dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pedagang.

Menurut Ridwan, kondisi sejumlah kios yang kosong bertahun-tahun membuat kawasan pasar terlihat semrawut dan kurang produktif.

Karena itu, revitalisasi akan dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan perdagangan tradisional di pusat Kota Jambi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan para pedagang yang terdampak tidak akan dibiarkan tanpa solusi.

Pendataan akan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan serta kemungkinan relokasi ke lokasi yang sesuai dengan aturan dan kapasitas yang tersedia.

“Pemerintah akan mendata para pedagang dan mencarikan alternatif penempatan yang memungkinkan,” jelasnya.

“Namun, setiap pedagang tetap harus mematuhi aturan yang berlaku agar kawasan pasar dapat tertata dengan baik,” katanya.

Penertiban ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkot Jambi mulai memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan aset dan fasilitas pasar.

Selama ini, pemerintah mengaku lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan sebelum mengambil langkah penegakan aturan.

Meski demikian, kebijakan penertiban di kawasan pasar kerap menjadi perhatian karena menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu, proses pendataan dan penempatan ulang pedagang menjadi faktor penting agar penataan kawasan tidak mengganggu keberlangsungan usaha mereka.

Pemkot Jambi berharap langkah pembenahan Pasar Sijimat dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, bersih, aman, serta memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi terus menunjukkan tren positif sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kota Jambi mencapai Rp1,32 triliun, sementara dukungan pembiayaan pembangunan menembus Rp1,96 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Jambi, Selasa 2 Juni 2026, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Menurut Maulana, tingginya nilai investasi yang masuk menjadi indikator meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi dan stabilitas pembangunan di Kota Jambi.

“Investasi yang terus tumbuh menunjukkan bahwa Kota Jambi semakin dipercaya sebagai daerah yang layak untuk pengembangan usaha dan penanaman modal,” ujarnya.

Masuknya investasi tersebut turut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi justru meningkat dari 4,88 persen menjadi 5,13 persen pada tahun 2025.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami kenaikan dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.

Sementara indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan ekonomi turun dari 0,395 menjadi 0,339.

Maulana menjelaskan bahwa peningkatan investasi tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur, memperbaiki layanan publik, mendorong kemudahan berusaha, serta memperluas ruang pertumbuhan bagi pelaku usaha dan UMKM.

Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada tahun 2025 mencapai Rp615,08 miliar atau meningkat 35,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp455,25 miliar.

Seiring meningkatnya PAD, total pendapatan APBD Kota Jambi juga naik menjadi Rp2,013 triliun dari sebelumnya Rp1,765 triliun.

Menurut Maulana, investasi yang masuk tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal itu terlihat dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 7,38 persen menjadi 7,08 persen serta turunnya angka kemiskinan dari 7,73 persen menjadi 7,69 persen.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi akan terus memperkuat berbagai program strategis yang mendukung iklim investasi, mulai dari pembangunan infrastruktur perkotaan, pengendalian banjir, pengembangan kawasan ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, sejumlah agenda nasional yang akan digelar di Kota Jambi juga diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan potensi investasi Kota Jambi kepada investor dari berbagai daerah.

“Kami akan terus membuka ruang kolaborasi dan investasi yang lebih luas agar pertumbuhan ekonomi Kota Jambi semakin kuat, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Maulana.

Dengan tren investasi yang terus meningkat dan berbagai proyek strategis yang sedang berjalan, Kota Jambi optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus tujuan investasi yang menjanjikan di Provinsi Jambi.(*)