MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, bersama Wakil Bupati Nazar Efendi, mengumumkan bahwa mereka akan segera melakukan evaluasi terhadap kabinet pemerintahan mereka.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan kinerja pemerintah daerah berjalan efisien, terutama dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pusat.

“Evaluasi kabinet sudah dimulai, meskipun untuk pembongkaran kabinet belum dilakukan karena kami masih fokus pada pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Bupati Agus saat ditemui di Kantor Kejari Tebo pada hari pertama dirinya masuk kantor.

Bupati Tebo menegaskan bahwa Pemkab Tebo akan terus menyelaraskan program-program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal efisiensi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Tebo juga mulai melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Tebo guna memastikan implementasi program yang tepat sasaran.

“Kami telah melakukan silaturahmi dengan Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri Tebo. Ini adalah langkah awal kami untuk memastikan bahwa program-program penting, seperti ketahanan pangan, bisa berjalan dengan baik di daerah ini,” kata Bupati Agus.

Terkait evaluasi kabinet, Bupati mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Tebo untuk lebih disiplin dan berkomitmen pada efisiensi anggaran, karena salah satu fokus pemerintah daerah adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan kinerja pemerintahan, Bupati Tebo mengimbau ASN untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan menjunjung tinggi integritas.

“Kami akan terus memantau kinerja ASN dan melakukan evaluasi berkala. Kami berharap seluruh ASN dapat bekerja dengan profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Tebo berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel demi kemajuan Tebo yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazrah Aljosha, memimpin apel perdana di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Diza menekankan pentingnya rasa optimisme dan kolaborasi untuk mendukung kelancaran berbagai program, termasuk Program 100 Hari Kerja yang menjadi fokus utama.

Diza mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, yang mengharuskan Pemkot Jambi untuk beradaptasi dalam menjalankan roda pemerintahan sebaik-baiknya.

Program 100 Hari Kerja, yang akan disampaikan oleh Bappeda, mencakup berbagai agenda, antara lain pembenahan jalan berlubang, pemasangan titik terang atau Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), serta pengecekan masalah banjir yang disebabkan oleh drainase yang mampet hingga normalisasi sungai.

Baca juga: Pemerintah Hadir, Wawako Diza Cek Banjir dan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Bagi Warga Terdampak

Baca juga: Wali Kota Jambi Maulana Instruksikan Camat dan Lurah Tangani Banjir

“Masalah sampah juga harus menjadi perhatian kita semua. Mari kita identifikasi dan kerjakan bersama-sama. Program 100 Hari Kerja tidak akan mudah. Tentu akan ada hambatan dan rintangan yang harus kita hadapi bersama,” ujar Diza.

Lebih lanjut, Diza mengingatkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam program-program tersebut, sangat penting untuk mempertahankan rasa optimisme dalam diri setiap individu, serta memperkuat kerja sama antar semua pihak.

Selain Program 100 Hari Kerja, Wakil Wali Kota juga menyebutkan sejumlah program unggulan lainnya yang tengah direncanakan, seperti Program Lansia Bahagia, Kampung Bahagia, Call Center Bahagia, Rumah Millenial, dan berbagai program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya percaya, tanpa kerja sama dan kolaborasi, kita tidak akan bisa mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, mari kita semua bekerja dengan semangat gotong royong demi kemajuan Kota Jambi,” tambahnya.

Dengan semangat tersebut, Diza mengajak seluruh pegawai pemerintah Kota Jambi untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, melalui program-program yang dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengambil langkah tegas dalam efisiensi anggaran dengan memangkas anggaran sebesar Rp 44 miliar dari berbagai pos belanja.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengimbau efisiensi pengelolaan Dana APBN dan APBD di seluruh daerah.

Pemangkasan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Jambi, Husni, mengungkapkan bahwa penghematan terbesar dilakukan pada beberapa sektor, di antaranya:

baca juga: Pinjol Ilegal Dominasi Kasus Keuangan Ilegal, OJK Gencarkan Edukasi Masyarakat

Baca juga: Pesan Khusus untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi dari Presiden Prabowo

– Perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen,

– Acara seremonial dan rapat pemerintahan yang lebih efisien,

– Pengadaan makanan dan minuman di perkantoran,

– Pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan perlengkapan administrasi,

– Anggaran publikasi dan sosialisasi pemerintahan.

Dari total anggaran yang dipangkas sebesar Rp 44 miliar, kontribusi terbesar datang dari Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Jambi yang melakukan penghematan lebih dari Rp 13 miliar.

“Kami mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi di seluruh sektor tanpa mengganggu program-program prioritas yang sudah ditetapkan,” kata dia.

Hal ini penting agar anggaran yang ada benar-benar fokus pada hal-hal yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, memastikan setiap rupiah digunakan dengan tepat sasaran, dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kota Jambi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Tebo tengah menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait penghematan anggaran negara yang baru-baru ini diterbitkan melalui Instruksi Presiden (Inpres).

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tebo, Teguh Arhadi, dalam konferensi persnya.

“Pemkab Tebo siap melaksanakan instruksi presiden mengenai penghematan anggaran, namun saat ini kami masih menunggu aturan turunan dan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk melaksanakan kebijakan ini,” ujar Sekda Teguh.

Menurut Teguh, Juknis sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas dalam melaksanakan penghematan tersebut, khususnya dalam menentukan pos anggaran mana yang harus dipangkas dan bagaimana prosedur perubahan APBD dilakukan.

Baca juga: Pasien BPJS Ditolak Rawat Inap di RSUD Tebo, Penyebabnya Dispepsia Tak Tercover

Baca juga: Jelang Ramadan, Agen Gas 3 Kg Diwarning Pemkab Tebo

“Juknis ini akan menjadi acuan untuk mengetahui pos mana dalam APBD yang perlu dilakukan penghematan. Kami juga harus memastikan apakah perubahan APBD ini perlu dilakukan bersama dengan DPRD Tebo. Jadi, sampai Juknis dan aturan turunan tersebut keluar, kami belum dapat melaksanakan kebijakan ini secara tepat,” jelas Teguh.

Terkait dengan penghematan anggaran, Sekda Tebo juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi proyek-proyek yang telah dijadwalkan untuk tahun 2025, meskipun ada beberapa yang mengalami penundaan pembayaran.

“Tunda bayar yang sudah direncanakan tetap menjadi prioritas utama dan akan dibayarkan sesuai jadwal. Penghematan ini tidak akan memengaruhi komitmen kami terhadap proyek yang telah ditunda,” tegas Sekda Tebo.

Dengan demikian, Pemkab Tebo tetap mengutamakan kelancaran pelaksanaan anggaran sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Lima mobil dinas yang sebelumnya digunakan KPU Kabupaten Bungo akan segera ditarik oleh KPU Provinsi Jambi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang tengah dijalankan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Penarikan kendaraan dinas ini berlaku untuk mobil yang selama ini digunakan oleh ketua, anggota komisioner, serta sekretariat KPU Kabupaten Bungo.

Langkah ini seiring dengan berakhirnya masa kontrak penyewaan kendaraan-kendaraan tersebut.

Baca juga: Prabowo Subianto Tanggapi Kritik Soal Kabinet Gemuk: ‘Ndasmu!’

Baca juga: Rumah Sakit Adhyaksa di Jambi Dibangun, Ini Harapan Jaksa Agung

“Lima kendaraan dinas yang digunakan oleh ketua, komisioner, dan sekretariat akan ditarik karena masa kontraknya telah berakhir dan akan dikembalikan ke provinsi,” ungkap Jamiin, anggota Komisioner KPU Bungo.

Penarikan kendaraan ini dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Februari ini, sesuai dengan informasi yang diterima pihak KPU Bungo.

Namun, Jamiin enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap operasional KPU Bungo ke depan.

“Kami masih fokus pada efisiensi anggaran, sehingga lima kendaraan dinas tersebut akan ditarik,” tambahnya.

Baca juga: Kini Lebih Mudah! Dukcapil Kota Jambi Sediakan Layanan Pencetakan KTP-el di 10 Titik

Baca juga: Soal Perpanjangan Izin Stokpile Batu Bara PT SAS, Syarif Fasha: Kami akan Libatkan Gakkum dari LH!

Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara agar lebih efektif dan efisien.

Meskipun penarikan mobil dinas ini bisa memengaruhi sejumlah operasional, diharapkan KPU Bungo tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada mendatang.(*)