BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati M. Syukur menghadiri rangkaian Safari Ramadan 1447 H tingkat kabupaten di Masjid Arafah, Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kamis (26/02).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Merangin, para kepala OPD, pimpinan BUMD, hingga perwakilan perbankan dan Baznas.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur meskipun pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran.

M. Syukur memastikan wilayah Tabir Selatan tetap mendapatkan program pengaspalan setiap tahun selama masa kepemimpinannya.

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan proyek betonisasi yang menghubungkan Sinar Gading ke akses keluar wilayah tersebut.

Menurutnya, pembangunan tetap berjalan meski dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala prioritas.

Ia memaparkan, pembangunan jalan sepanjang 2025 mencapai hampir 18 kilometer. Angka itu meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya sekitar 8 kilometer.

“Kita lakukan efisiensi dan fokus pada prioritas. Hasilnya, pembangunan jalan meningkat lebih dari dua kali lipat,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Bupati juga menyinggung kondisi Bank 9 Jambi yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Ia menegaskan bahwa stabilitas bank daerah tersebut tetap aman meskipun dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bupati meminta masyarakat tidak panik dan tidak menarik dana secara massal. Ia memastikan tidak ada dana nasabah yang hilang dan koordinasi dengan OJK serta pemegang saham telah dilakukan.

Terkait gangguan layanan ATM dan e-banking, dijelaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari proses audit forensik sesuai rekomendasi OJK.

Untuk sementara, gaji ASN tetap dibayarkan tepat waktu melalui mekanisme manual hingga sistem kembali normal.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan bantuan simbolis untuk mendukung kegiatan keagamaan dan kemaslahatan masyarakat Desa Sungai Sahut.

Bantuan berasal dari CSR Bank Jambi sebesar Rp5.000.000 dan dari Baznas Kabupaten Merangin sebesar Rp1.500.000.

Bupati berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional masjid dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena jadwal Safari Ramadan sempat mengalami penyesuaian menyesuaikan agenda Pemerintah Provinsi Jambi.

Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menyampaikan langsung program prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menghadapi krisis fiskal serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai negeri.

Salah satu konsekuensi terbesar adalah terancamnya pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN pada tahun 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo yang digelar pada Selasa (30/9/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Nazar Efendi, Penjabat Sekda Sindi, serta para kepala OPD.

“Dengan efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar, Pemkab Tebo terpaksa meniadakan pembangunan fisik dan bahkan TPP ASN kemungkinan besar tidak bisa dibayarkan,” tegas Bupati Agus.

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini adalah langkah terpaksa untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat.

Sayangnya, ASN menjadi salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini.

“Ini keputusan berat, tapi harus kita ambil demi menjaga stabilitas keuangan daerah. Kami memahami kekhawatiran para ASN, tapi kondisi saat ini memang sangat terbatas,” lanjutnya.

Bupati Agus juga menambahkan bahwa, Pemkab masih mencari solusi alternatif untuk mengurangi dampak kebijakan ini, meskipun tidak banyak ruang fiskal yang tersedia.

Selain TPP ASN, seluruh proyek pembangunan fisik di tahun 2026 juga resmi dibatalkan, termasuk infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.

Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan belanja pegawai.(*)