PURWOKERTO, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah cepat merespons munculnya kasus dugaan penipuan berkedok investasi yang terjadi di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah.

Lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut memastikan penanganan kasus ini berjalan dan korban mendapat pendampingan.

OJK juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan agar segera melapor melalui Kantor OJK Purwokerto atau kanal resmi seperti Kontak Konsumen OJK di nomor (021) 157, WhatsApp 081157157157, serta Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) melalui https://kontak157.ojk.go.id.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah laporan menyebut adanya praktik investasi yang diduga tidak sesuai ketentuan, dengan terlapor merupakan mantan pegawai Bank Mandiri Taspen (Mantap) Kantor Cabang Purwokerto.

Sejumlah korban disebut-sebut tergiur dan menempatkan dana, bahkan sebagian menggunakan fasilitas pinjaman dari bank untuk mengikuti skema investasi tersebut.

Menindaklanjuti laporan tersebut, OJK melalui fungsi perlindungan konsumen telah memanggil Direksi Bank Mantap untuk meminta klarifikasi dan penjelasan atas kasus yang terjadi.

OJK juga meminta pihak bank melakukan investigasi menyeluruh, termasuk pendataan korban, besaran kerugian, serta langkah pendampingan terhadap nasabah yang terdampak.

Selain itu, OJK turut menelusuri kemungkinan adanya korban dari bank lain di wilayah Purwokerto yang ikut terlibat dalam skema investasi tersebut.

Sebagai langkah percepatan penanganan, OJK berencana membuka Posko Pengaduan langsung di Kantor OJK Purwokerto.

Fasilitas ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lebih mudah dan cepat.

OJK juga telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

OJK kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas.

Masyarakat diminta menerapkan prinsip “2L” sebelum berinvestasi, yakni:

Legal – memastikan lembaga atau produk investasi telah memiliki izin resmi dari OJK atau otoritas berwenang.
Logis – mewaspadai imbal hasil tidak wajar, terutama yang menjanjikan keuntungan tetap (fixed return) dalam waktu singkat.

OJK juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang ingin memastikan legalitas produk investasi melalui Kontak 157, WhatsApp resmi, maupun kantor OJK terdekat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah menegaskan pentingnya perempuan memiliki kecerdasan finansial sebagai kunci menjaga ketahanan keluarga, terutama di tengah maraknya pinjaman online ilegal dan investasi bodong.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan edukasi dan inklusi keuangan bagi perempuan yang digelar Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Senin (20/04/2026).

Menurut Nadiyah, peran perempuan saat ini tidak hanya sebatas pendidik dalam keluarga, tetapi juga sebagai pengelola keuangan yang menentukan stabilitas ekonomi rumah tangga.

“Jika perempuan tidak cerdas dalam mengelola keuangan, dampaknya bisa sangat besar, bahkan berujung pada masalah dalam keluarga,” ujarnya.

Ia menyoroti banyaknya kasus keluarga yang terdampak akibat buruknya pengelolaan keuangan, termasuk karena tergoda pinjaman ilegal yang justru menjerat dalam utang berkepanjangan.

“Banyak yang awalnya dari hal kecil, tetapi karena tidak terkontrol akhirnya menjadi beban besar bagi keluarga,” tegasnya.

Nadiyah juga mengajak perempuan untuk memaknai Hari Kartini sebagai momentum meningkatkan kapasitas diri, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga dalam hal pengelolaan keuangan.

“Semangat Kartini harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan menjadi perempuan yang mandiri dan cerdas secara finansial,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui sektor UMKM yang saat ini banyak digerakkan oleh ibu-ibu.

Ia juga mengingatkan pentingnya literasi keuangan agar perempuan tidak mudah terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal.

Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM perempuan dan jurnalis perempuan di Kota Jambi, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari OJK dan praktisi perbankan.

Sebagai bentuk dukungan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan polis asuransi kepada peserta.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perempuan di Kota Jambi semakin memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola keuangan, mampu mengembangkan usaha, serta terhindar dari risiko keuangan yang merugikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Momentum peringatan Hari Kartini dimanfaatkan Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat peran perempuan dalam bidang ekonomi, khususnya literasi keuangan.

Melalui kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, digelar kegiatan edukasi dan inklusi keuangan bagi perempuan, Senin (20/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Griya Mayang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana dan diikuti pelaku UMKM perempuan serta jurnalis perempuan di Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Maulana menekankan bahwa perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi keluarga sekaligus daerah.

Menurutnya, Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa terus mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang banyak melibatkan perempuan, terutama di sektor UMKM.

Ia mencontohkan geliat ekonomi di sejumlah kawasan, seperti pusat kuliner di Kota Tua dan ruang publik yang kini ramai dikunjungi masyarakat, di mana sebagian besar pelaku usahanya adalah perempuan.

“Perempuan, khususnya ibu-ibu, memegang peran besar dalam ekonomi. Namun di sisi lain, mereka juga menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap jeratan pinjaman online ilegal,” ujarnya.

Maulana menegaskan, pemahaman keuangan menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Tanpa literasi yang baik, risiko terjebak dalam utang atau investasi ilegal akan semakin besar.

“Itulah mengapa edukasi seperti ini penting, agar ibu-ibu bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah menyampaikan bahwa semangat Hari Kartini harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kapasitas perempuan sesuai perkembangan zaman, termasuk dalam hal finansial.

Ia menilai, kecerdasan finansial menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

“Perempuan hari ini tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga pengelola keuangan keluarga. Jika tidak cakap, dampaknya bisa sangat besar,” katanya.

Nadiyah juga mengingatkan banyak kasus keluarga yang terdampak akibat pengelolaan keuangan yang kurang baik, termasuk karena tergiur pinjaman ilegal.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya perwakilan OJK serta praktisi perbankan yang membahas risiko kejahatan keuangan dan pentingnya perlindungan finansial.

Sebagai bentuk dukungan nyata, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan polis asuransi kepada para peserta.

Melalui edukasi ini, diharapkan perempuan di Kota Jambi semakin mandiri secara finansial, mampu mengembangkan usaha, serta terhindar dari risiko keuangan yang merugikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan terus digencarkan di Provinsi Jambi.

Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54, TP-PKK Provinsi Jambi menggelar edukasi keuangan bertema investasi cerdas dan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris.

Dalam arahannya, Hesnidar Haris menegaskan bahwa fenomena pinjaman online dan investasi ilegal kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.

Ia menyebut banyak kasus bermula dari kemudahan akses, namun berujung pada tekanan finansial yang berat.

“Di awal terlihat mudah dan menggiurkan, tetapi saat jatuh tempo justru menimbulkan tekanan besar. Banyak yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa korban tidak hanya berasal dari kalangan ibu rumah tangga, tetapi juga generasi muda yang aktif di dunia digital.

Oleh karena itu, literasi keuangan dinilai menjadi kebutuhan mendesak di era modern saat ini.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, TP-PKK menghadirkan edukasi langsung dengan melibatkan lembaga kompeten seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pemaparannya, Deputi OJK Provinsi Jambi, Septarini Geminastitie, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai tawaran keuangan digital.

Menurutnya, tingkat inklusi keuangan masyarakat saat ini memang meningkat, namun belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai.

“Banyak masyarakat sudah menggunakan produk keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami risiko dan manfaatnya. Ini yang membuat mereka rentan terhadap penipuan seperti investasi bodong atau pinjaman ilegal,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Jambi, Muktamar Hamdi, mengapresiasi langkah TP-PKK dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui edukasi.

Ia menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah berawal dari keluarga yang mampu mengelola keuangan secara bijak dan terhindar dari jeratan utang.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam memilih instrumen investasi, memahami risiko keuangan, serta lebih waspada terhadap berbagai modus keuangan ilegal yang marak terjadi.

TP-PKK Provinsi Jambi pun menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor penggerak edukasi dan pemberdayaan keluarga demi menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) resmi menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aset digital.

Termasuk kripto, agar digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam pembukaan acara di Jakarta, Adi Budiarso menegaskan bahwa transaksi aset kripto perlu dilakukan secara seimbang dengan dasar analisis yang kuat serta mempertimbangkan potensi jangka panjang.

Menurutnya, perdagangan kripto kini telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, OJK terus mendorong penguatan tata kelola industri sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen di tengah pesatnya pertumbuhan sektor ini.

Tren Kripto dan Kontribusi Pajak

OJK juga menyoroti kontribusi aset kripto terhadap penerimaan negara. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pajak dari transaksi kripto mencapai Rp796,73 miliar sepanjang 2025 dan melonjak menjadi Rp1,96 triliun hingga Februari 2026.

Meski demikian, nilai transaksi kripto pada 2025 tercatat sebesar Rp482,23 triliun, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp650,61 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor global dan siklus pasar kripto.

Di sisi lain, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-7 dalam Global Crypto Adoption Index 2025, yang mencerminkan tingginya tingkat adopsi aset kripto di masyarakat, tidak hanya dari sisi nilai transaksi.

Bangun Ekosistem Kripto yang Kuat

Ketua ABI, Robby, menyebut bahwa industri aset keuangan digital di Indonesia saat ini memiliki fondasi yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global.

Ekosistem kripto nasional ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu:

• Bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi
• Pedagang sebagai akses bagi investor ritel
• Kliring dan kustodi sebagai penjaga keamanan aset

Ketiga elemen tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di industri kripto.

Rangkaian BLK 2026

Program Bulan Literasi Kripto 2026 akan digelar di berbagai kota seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Manado.

Kegiatan ini dibagi dalam tiga fokus utama:

1. Literasi kripto untuk masyarakat umum
2. Literasi blockchain bagi mahasiswa, akademisi, dan developer
3. Literasi kripto untuk aparat penegak hukum

Hingga Februari 2026, jumlah pengguna aset kripto di Indonesia tercatat mencapai 21,07 juta akun, menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat yang terus meningkat.

Dorong Literasi dan Perlindungan Konsumen

OJK menegaskan bahwa literasi menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem aset digital yang sehat.

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan peluang kripto tanpa mengabaikan risiko yang ada.

Melalui BLK 2026, pemerintah dan pelaku industri berharap dapat menciptakan ekosistem kripto yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga aman dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Dalam acara penutupan yang digelar di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa sektor keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 244 juta jiwa, peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat terbuka lebar.

Hal ini menjadi fondasi kuat dalam mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

OJK juga terus memperkuat perannya dalam mendukung program prioritas pemerintah melalui berbagai inisiatif, seperti pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Dicky Kartikoyono, menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sepanjang pelaksanaan GERAK Syariah 2026, tercatat lebih dari 1.200 kegiatan literasi, ratusan program inklusi, serta ratusan kegiatan sosial yang menjangkau lebih dari 8,3 juta masyarakat.

Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi kinerja, penghimpunan dana keuangan syariah mencapai Rp6,83 triliun, sementara penyaluran dana menyentuh Rp6,86 triliun.

Selain itu, program sosial turut memberikan manfaat kepada lebih dari 266 ribu penerima dengan total dana puluhan miliar rupiah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi RI sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa keuangan syariah harus berjalan seiring dengan sektor ekonomi riil seperti UMKM dan industri halal.

Selain itu, OJK bersama Kementerian Agama Republik Indonesia juga meluncurkan Buku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA) sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai nilai-nilai keagamaan.

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar, tingkat penerapan ekonomi syariah masih relatif rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia.

Ia menilai, peningkatan literasi keuangan syariah harus terus didorong agar masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui berbagai program dan kolaborasi yang terus diperkuat, OJK optimistis keuangan syariah akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBi.ID – Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Jambi memanfaatkan momentum Halal Bihalal untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri keuangan sekaligus membangun sinergi dengan insan media.

Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Lebaran, tetapi juga forum strategis dalam menyatukan langkah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Cabang Jambi, Amir Hamza, Kamis 2 April 2026, menekankan pentingnya peran industri asuransi umum dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Menurutnya, asuransi memiliki fungsi vital sebagai pelindung bagi berbagai sektor usaha, mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar.

Kehadiran asuransi dinilai mampu memberikan kepastian di tengah berbagai risiko yang tidak terduga.

Ia menjelaskan, struktur ekonomi Jambi yang ditopang oleh sektor perkebunan, pertambangan, dan perdagangan turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan perlindungan aset.

Aktivitas distribusi barang dan penggunaan alat berat, misalnya, memicu pertumbuhan produk asuransi seperti kendaraan, properti, hingga pengangkutan barang.

Lebih jauh, Amir menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tercermin dari realisasi pembayaran klaim.

Hal tersebut menjadi bukti konkret bahwa asuransi benar-benar hadir saat risiko terjadi, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, maupun bencana alam.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk asuransi.

Tidak sedikit yang masih menganggap asuransi sebagai beban biaya, bukan sebagai bentuk perlindungan jangka panjang.

Untuk itu, AAUI Jambi mendorong peran media sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap industri keuangan.

FKIJK Jambi bersama para anggotanya juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dengan menjunjung prinsip inklusivitas. Langkah ini diyakini dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berdaya saing.

Ke depan, industri jasa keuangan di Jambi diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak keliru membedakan layanan pinjaman digital resmi dengan pinjaman online ilegal yang marak beredar.

Meski sama-sama berbasis aplikasi, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari sisi legalitas, pengawasan, dan perlindungan konsumen.

OJK menjelaskan bahwa Pindar (Pinjaman Dalam Angka) merupakan layanan pembiayaan digital yang diselenggarakan oleh perusahaan yang terdaftar dan diawasi regulator.

Produk ini memiliki ketentuan bunga yang jelas, mekanisme penagihan yang diatur, serta standar perlindungan data konsumen.

Sebaliknya, pinjol ilegal beroperasi tanpa izin dan kerap menggunakan praktik yang merugikan, seperti penyebaran data pribadi, penagihan intimidatif, hingga biaya tersembunyi yang tidak transparan.

Melalui akun Instagram resmi edukasi keuangan @sikapiuangmu, OJK menegaskan:

“Kelihatannya sama-sama pinjaman online, tapi pindar berizin dan pinjol ilegal itu beda, loh! Yang satu diawasi dan memiliki ketentuan yang jelas. Yang satu lagi menawarkan kemudahan tanpa transparansi, dengan risiko yang bisa berdampak panjang.”

OJK meminta masyarakat tidak tergiur pencairan dana instan tanpa memeriksa legalitas penyelenggara.

Pinjaman resmi selalu mencantumkan identitas perusahaan, bunga, biaya, serta hak dan kewajiban konsumen secara terbuka.

Cara Menghindari Pinjol Ilegal

Berikut langkah yang disarankan OJK:

• Cek legalitas perusahaan melalui kanal resmi OJK.

• Pastikan informasi bunga dan biaya tercantum jelas.

• Hindari aplikasi yang meminta akses berlebihan ke data pribadi.

• Laporkan praktik pinjol ilegal melalui kanal pengaduan resmi OJK.

Pentingnya Literasi Keuangan

Peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak utang bermasalah.

OJK terus memperkuat kampanye edukasi publik agar konsumen hanya menggunakan layanan dari perusahaan yang memiliki izin resmi.

Dengan memahami perbedaan antara pinjaman legal dan ilegal, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan finansial yang lebih aman serta terhindar dari risiko jangka panjang.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Minat tinggi Generasi Z terhadap investasi kripto terus menjadi sorotan publik.

Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan rendahnya literasi keuangan generasi muda.

Menurut OJK, pilihan Gen Z terhadap aset berisiko tinggi justru mencerminkan pergeseran cara pandang dan prioritas dalam mengelola keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa kecenderungan Gen Z memilih kripto sebagai instrumen investasi menunjukkan pemahaman risiko yang relatif baik.

Ia menilai, generasi muda menyadari risiko tinggi yang melekat pada aset digital, namun tetap menjadikannya pilihan karena sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial mereka.

Mahendra menekankan bahwa perbedaan utama terletak pada pendekatan rasional yang digunakan setiap generasi dalam mengambil keputusan keuangan.

Menurutnya, jika literasi keuangan hanya dipahami secara konvensional, maka akan muncul kesimpulan keliru bahwa Gen Z kurang memahami pengelolaan keuangan.

“Bisa jadi mereka sudah memahami risikonya, tetapi prioritasnya berbeda. Cara pandang mereka rasional sesuai kebutuhan zaman. Jadi bukan semata soal tidak mengerti, melainkan bagaimana pemahaman itu diterapkan,” ungkap Mahendra.

Ia menjelaskan bahwa generasi sebelum Gen Z umumnya menjalani tahapan pengelolaan keuangan yang lebih konservatif.

Fokus awal diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian menabung, membangun pendapatan stabil, dan baru setelah itu masuk ke dunia investasi.

Dalam berinvestasi, generasi sebelumnya juga cenderung memilih jalur yang bertahap.

Instrumen berisiko rendah seperti deposito atau produk berimbal hasil tetap menjadi pintu masuk awal sebelum beralih ke reksa dana dan saham.

Aset berisiko tinggi seperti kripto biasanya baru dipertimbangkan jika terdapat dana lebih.

Sementara itu, Gen Z menunjukkan pola yang berbeda. Mereka relatif lebih berani mengambil risiko sejak awal, termasuk langsung masuk ke aset kripto.

OJK menilai hal ini tidak selalu berarti spekulatif, melainkan menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, akses informasi yang luas, serta karakter pasar digital yang lebih cepat.

Perubahan pola ini menjadi tantangan tersendiri bagi regulator. OJK menilai pendekatan edukasi keuangan perlu disesuaikan dengan karakter generasi muda.

Edukasi tidak lagi cukup hanya menekankan urutan investasi konvensional, tetapi juga harus memahami pola pikir Gen Z yang lebih fleksibel, cepat, dan berbasis peluang.

Dengan meningkatnya jumlah investor muda di aset kripto dan pasar modal digital, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi keuangan yang relevan dengan zaman.

Selain itu, pengawasan juga akan diperketat agar aktivitas investasi tetap berjalan secara sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan profil risiko masing-masing individu.

OJK berharap, dengan pendekatan edukasi yang adaptif, minat Gen Z terhadap investasi termasuk kripto dapat menjadi potensi positif bagi pertumbuhan pasar keuangan nasional tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.(*)