Kota Jambi Masuk Kategori Berkinerja Baik Nasional, Penanganan Stunting Terus Digenjot

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mencatatkan prestasi dalam penilaian kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2026.

Dengan nilai 90,53, Kota Jambi menempati peringkat pertama di Provinsi Jambi dan masuk kategori daerah berkinerja baik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan stunting. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan besar untuk menekan prevalensi stunting dan mencapai target zero stunting.

Hasil penilaian Kemendagri yang dikeluarkan pada 10 November 2026 menempatkan Kota Jambi di posisi teratas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusul di peringkat kedua, sedangkan Kabupaten Tebo berada di posisi ketiga.

Kota Jambi berada di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Keduanya mendorong penguatan program kesehatan masyarakat melalui keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD), tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga masyarakat.

Penilaian Kemendagri tersebut mencakup 514 kabupaten/kota di Indonesia. Evaluasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Ada tiga komponen utama dalam penilaian, yakni pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota, capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif, serta kinerja konvergensi desa.

Kemendagri juga menggunakan data dari sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Secara nasional, sebanyak 255 daerah atau 49,61 persen masuk kategori berkinerja baik. Sebanyak 211 daerah atau 41,05 persen berada dalam kategori sedang, sedangkan 48 daerah atau 9,34 persen masuk kategori kurang.

Jumlah daerah berkinerja baik meningkat 58 daerah dibandingkan hasil penilaian tahun 2025.

Prevalensi Stunting Kota Jambi Turun, tetapi Target Zero Masih Menantang

Di balik capaian penilaian kinerja tersebut, perkembangan angka prevalensi stunting menjadi indikator penting untuk melihat hasil intervensi pemerintah.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis pada 2025, prevalensi stunting Kota Jambi mencapai 10,3 persen. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,5 persen.

Artinya, prevalensi stunting Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 3,2 poin persentase berdasarkan hasil survei tersebut.

Namun, masyarakat perlu memahami perbedaan antara angka hasil survei SSGI dan data pemantauan rutin melalui posyandu.

Pada 2025 hingga 2026, survei SSGI tidak dilaksanakan. Sebagai gantinya, pemantauan pertumbuhan balita tetap berlangsung secara berkala melalui posyandu dengan pencatatan elektronik berbasis masyarakat atau E-PPBGM.

Berdasarkan hasil pemantauan posyandu, prevalensi stunting Kota Jambi tercatat sebesar 1,87 persen pada 2025. Angka tersebut kembali turun menjadi 1,74 persen pada 2026.

Kedua sumber data tersebut memiliki metode pengumpulan dan cakupan yang berbeda.

Karena itu, angka SSGI sebesar 10,3 persen tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka pemantauan posyandu sebesar 1,74 persen.

Meski demikian, data pemantauan rutin memberikan gambaran perkembangan kondisi balita yang mengikuti layanan posyandu dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Intervensi Tidak Cukup Hanya Menangani Balita Stunting

Pemkot Jambi terus memperkuat strategi pencegahan agar kasus baru tidak terus bermunculan.

Upaya tersebut tidak hanya menyasar balita yang mengalami stunting, tetapi juga kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi.

Calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki balita menjadi sasaran penting dalam program pendampingan.

Pemerintah juga mendorong deteksi dini, pemenuhan kebutuhan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan tumbuh kembang balita secara berkelanjutan.

Di tingkat masyarakat, puskesmas, posyandu, kader kesehatan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta pemerintah kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan.

Pendekatan tersebut diperlukan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi.

Pola asuh, sanitasi, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan keluarga, kondisi kesehatan ibu, dan kesejahteraan masyarakat turut memengaruhi risiko stunting.

Nilai 90,53 dalam penilaian Kemendagri menjadi modal bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat program percepatan penurunan stunting.

Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur melalui peringkat penilaian pemerintah. Perkembangan prevalensi stunting, kualitas pelayanan kesehatan, serta keberhasilan mencegah munculnya kasus baru juga perlu menjadi perhatian.

Pemkot Jambi menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai zero stunting melalui penguatan intervensi kesehatan dan kolaborasi lintas sektor.

Keterlibatan keluarga juga menjadi faktor penting. Orang tua perlu memastikan anak memperoleh asupan gizi seimbang, pola asuh yang tepat, pemeriksaan kesehatan rutin, serta lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat.

Dengan capaian nilai tertinggi di Provinsi Jambi, pemerintah daerah memiliki dorongan untuk mempertahankan kinerja sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Target akhirnya bukan sekadar memperoleh penilaian baik, melainkan membangun generasi Kota Jambi yang sehat, tumbuh optimal, berkualitas, dan memiliki daya saing.(*)